Profil Kinerja
Tahun 2016
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR GAMBARAN UMUM ............................................................................................................................
1
A.
Tugas Pokok dan Fungsi ….……................................................................................................................................
1
B.
Struktur Organisasi .........................................................................................................................................................
6
C.
Sumber Daya ………………….................................................................................................................................................
7
1.
Susunan Kepegawaian …...…………………………………………………………………………………….……………………….
7
2. Kondisi Sarana dan Prasarana ………………………………………………………………………………….………………
9
3.
Keuangan ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10
D.
Isu Strategis ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10
E.
Visi, Misi, dan IKU SKPD ....…………………………………………………………………………………………………………….………..
14
1.
Visi SKPD ....……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
14
2. Misi SKPD .....…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15
3.
15
IKU SKPD ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………… PETA KINERJA SKPD ………………………………………………………………………………………………………………………………
17
CAPAIAN KINERJA SKPD ………………………………………............................................................................
18
A.
Target dan Realisasi IKU Pemda ………………………………...................................................................................
18
B.
Target dan Realisasi IKU SKPD ……………………………….......................................................................................
19
C.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program ……............................................................................
20
D.
Target dan Realisasi SPM ………………………………...……...........................................................................................
21
E.
Target dan Realisasi IKK ………………..………………...……...........................................................................................
22
F.
Target dan Realisasi Anggaran …..…………………...…….......................................................................................
23
G.
Penghargaan ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
26
PENUTUP ……………………………..................................................................................................................
28
LAMPIRAN-LAMPIRAN
KATA PENGANTAR
P menyelesaikan
uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya
kita
kesehatan
masih
diberikan
sehingga
penyusunan
Profil
dapat Kinerja
Bappeda Kulon Progo Tahun 2016. Meningkatnya
tuntutan
pemerintah
terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean
government) melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
telah
mendorong
pengembangan
dan
penerapan
sistem
pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
Hal tersebut
bertujuan
agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdayaguna, berhasil guna dan bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Dalam penyelenggaraan SAKIP, diperlukan data-data pendukung yang konsisten berkualitas, dan
up to date. Adanya Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo diharapkan mampu mendukung SAKIP SKPD Bappeda Kulon Progo yang berkualitas dan terarah. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo Tahun 2016 ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan penyusunan Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo tahun berikutnya sehingga penyusunan profil yang akan datang akan lebih baik lagi. Harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Wates, Maret 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Kepala,
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19610801 198903 1 005
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
GAMBARAN UMUM SKPD
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan
unsur
perencana
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah.
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung
jawab
kepada
Bupati
melalui
Sekretaris
Daerah.
Dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu:
Urusan
Urusan
Penataan
Perencanaan
Ruang
Pembangunan
Urusan Statistik
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda mempunyai
fungsi
perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan,
pengoordinasian,
penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bappeda mempunyai tugas :
1
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi Menyusun perencanaan pembangunan wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup
prasarana
Menyusun perencanaan pemerintahan
Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian pengembangan dan statistik Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut: 1.
Sekretariat Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan serta administrasi keuangan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan serta administrasi kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan melaksanakan penyusunan program kerja dan laporan
Sub Bagian Keuangan melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan
2
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
2. Bidang Perekonomian Bidang
Perekonomian
mempunyai
fungsi
penyelenggaraan
perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, penanaman modal, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan.
Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal • melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, dan penanaman modal
Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan • melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah urusan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan
3.
Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, komunikasi dan informatika, serta energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.
3
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan
Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
•menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan perumahan
•melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan penataan ruang
•menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada urusan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup
4. Bidang Pemerintahan Bidang
Pemerintahan
pengendalian
dan
mempunyai
evaluasi
fungsi
pembangunan
penyelenggaraan daerah
urusan
perencanaan,
otonomi
daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, kearsipan dan bidang pelayanan perizinan terpadu.
Sub Bidang Pemerintahan Umum
menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan kependudukan dan catatan sipil, kearsipan, sub urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, persandian dan bidang pelayanan perizinan terpadu
4
Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri
menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sub urusan kepegawaian, keuangan, serta urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
5. Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesehatan.
Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Bidang Sosial dan Kesehatan
menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta perpustakaan
menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa
6. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik Bidang
Perencanaan
mempunyai
fungsi
Pengendalian penyelenggaraan
Penelitian
Pengembangan
perencanaan,
dan
pengendalian,
Statistik penelitian,
pengembangan, pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik.
Sub Bidang Perencanaan
melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah
Sub Bidang Pengendalian
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik
menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kegiatan pembangunan Daerah serta pengolahan dan pelaporan statistik
5
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo
B. STRUKTUR ORGANISASI
6
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016 C. SUMBER DAYA 1. Susunan Kepegawaian 1.1. Kondisi riil pegawai a. Pejabat Struktural Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon III terdiri dari 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 6 orang perempuan dan 9 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Bappeda. Jumlah pejabat struktural dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di Bappeda Kulon Progo dijelaskan pada gambar I.2 berikut: 35 30
6
25 20 15 6
10 5 0
9
1
4 2
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Laki-laki
25
JFU
Perempuan
Jumlah Pejabat Struktural dan JFU Berdasarkan Jenis Kelamin
7
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016 b. Golongan Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut Golongan Pangkat No.
Uraian
1
Kepala
II -
2
Sekretariat
2
3
Bidang Perekonomian
4
5
Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Pemerintahan
6 7
Golongan III -
Jumlah IV 1
1
10
2
14
1
3
1
5
-
7
2
9
-
3
3
6
Bidang Kesra
-
4
2
6
Bidang Perencanaan, Pengendalian, Litbang dan Statistik
-
9
3
12
c. Pendidikan
14
15 3 21
SLTA
Diploma III
S1
S2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Bappeda Kulon Progo didominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 (21 orang atau 39,62%), diikuti oleh pendidikan SMA (15 orang atau 28,30%), S-2 (14 orang atau 26,42%), dan D-3 (3 orang atau 5,66%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi pegawai Bappeda Kulon Progo kurang memadai dalam segi kuantitas, namun cukup memadai dalam segi kualitas.
8
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
d. Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah, maka formasi kebutuhan pegawai Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut:
1 1
Kepala
14
Sekretariat 6
Bidang Kesejahteraan Rakyat
9 9
Bidang Praswil Tata Ruang & Lingk. Hidup 5
Bidang Perekonomian
13
8 6
Bidang Pemerintahan
18
7 12
Bidang Rendalitbangtik 0
2
Kondisi Pegawai
4
6
8
10
12
17 14
16
18
20
Kebutuhan Pegawai
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa kondisi pegawai di semua bidang Bappeda Kulon Progo masih berada di bawah jumlah kebutuhan pegawai. 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut:
Asset tetap ekstrakomptabel
Asset tetap intrakomptabel
Rp10.961.600,00
Rp3.264.027.219,00
180 item
477 item
9
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016 Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2016 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah sebagai berikut:
Asset tetap ekstrakomptabel
Asset tetap intrakomptabel
Rp3.680.870,00
Rp517.739.690,00
52 item
78 item
3. Keuangan Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Kulon sepenuhnya berasal dari dana APBD Kabupaten. Pada tahun 2016 Bappeda Kulon Progo mengelola anggaran sebagai berikut:
Belanja Langsung Rp4.836.861.225,00
Anggaran Rp8.196.760.567,00
Belanja Tidak Langsung Rp3.359.899.342,00
D.
ISU STRATEGIS Permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi Bappeda adalah
sebagai berikut: •
Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan;
•
Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;
•
Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan
10
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016 pengembangan; •
Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan
identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
Capaian/ Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
(1)
(2)
(3)
Gambaran pelayanan SKPD
• Pelayanan • UU No. 26 permohonan Tahun 2007 rekomendasi • PP No. 8 tata ruang Tahun 2013 • Permen PU No.11/PRT/M/ 2009 • Permen PU No.20 Tahun 2011 • Permen PU No.01/PRT/M/ 2013 • Perda DIY No. 2 Tahun 2010 • Perda KP No. 1 Tahun 2012 • Penyusunan • UU No. 25 perencanaan Tahun 2004 daerah • PP No. 8 tahunan dan Tahun 2008 5 tahunan • Permendagri No.54 Tahun 2010 • Perda No. 14 Tahun 2007 • Perda No.16 Tahun 2007 • Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012 • Perda Kulon Progo No.2 Tahun 2012 • Perda No.16 Tahun 2012 • Perbup No.69 Tahun 2012
Internal
Eksternal
(Kewenangan SKPD)
(Diluar Kewenangan SKPD)
(4)
(5)
• Kecepatan agenda rakor BKPRD • Kecermatan telaah Ketentuan Peraturan Perundangan • Ketersediaan Dokumen pendukung (RDTR)
• Kelengkapan info/dokumen pemohon • Kesesuain lokasi eksisting dengan dokumen (sertifikat)
• Ketersediaan
• Pemahaman stakeholder akan arti penting perencanaan • perbedaan antara data Sektoral dan data dari BPS • Keterbatasan informasi mengenai dana APBN dan APBD DIY • Informasi kebijakan dari pemerintah dan pemerintah DIY • Ketepatan dan Kecermatan
E-Plan
• Ketersediaan Sarana prasarana kerja • Kecermatan verifikasi • Kemampuan aparatur perencana • Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda • Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang
Permasalahan Pelayanan SKPD
(6)
• Kurangnya dokumen pendukung (RDTR)
• Belum optimalnya hasil perencanaan • Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan
11
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016 Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
Capaian/ Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
(1)
(2)
(3)
Internal
Permasalahan Pelayanan SKPD
Eksternal
(Kewenangan SKPD)
(Diluar Kewenangan SKPD)
(4)
(5)
(6)
Data dan Usulan • Penyediaan data statistik
• UU No.14 Tahun 2008 • PP No.61 Tahun 2010 • Permendagri No. 8 Tahun 2014
• Kecermatan aparatur • Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda • Ketersediaan SIM data statistik daerah
• Akurasi dan Ketepatan waktu data SKPD dan BPS • Ketersediaan data base SKPD • Konsistensi data
• Belum tersedianya data secara lengkap, akurat dan up
to date
• Data belum bisa diakses secara mudah oleh
stakeholders
• memberika n ijin KKN
• Perda No.16 Tahun 2012 • Perbup No.69 Tahun 2012
• Memfasilitasi • Perda No.16 penelitian Tahun 2012 pengembang • Perbup No.69 an IPTEK Tahhun 2012 kepada institusi dan masyarakat Kajian terhadap Renstra SKPD Bappeda DIY
Kajian terhadap Renstra Kementeria
12
• Koordinasi dengan Bappeda DIY
• UU No. 25 Tahun 2004
• Pelaporan ke Bappeda DIY tepat waktu
• Permendagri No.54 Tahun 2010
Kesesuaian produk perencanaan dengan
• PP No. 8 Tahun 2008
• UU No. 25 Tahun 2004 • PP No. 8 Tahun 2008
• Kecepatan menanggapi permohonan • Inventarisasi ijin yang sudah dikeluarkan • Data Kebutuhan lokasi KKN dari Kecamatan Inventarisasi penelitian/pen emuan yang ada di Kulon Progo
Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang
Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangan
• Kelengkapan permohonan
Kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan IPTEK untuk penelitian
-
Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK di masyarakat
Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan
Informasi kebijakan dari pemerintah pusat
Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016 Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
Capaian/ Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
(1)
(2)
(3)
nPPN/ Bappenas Kajian terhadap RTRW
peraturan di atasnya • Telah memiliki Perda RTRW • Telah tersusun 9 materi teknis RDTRK Perkotaan dan Strategis • Telah dicapai kesesuaian tata ruang 79,55%
Eksternal
Internal (Kewenangan SKPD)
(Diluar Kewenangan SKPD)
(4)
(5)
Permasalahan Pelayanan SKPD
(6)
• Permendagri No.54 Tahun 2010 • UU TR No.26 Tahun 2006 • Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012
Keterbatasan SDM
•
•
Belum Belum optimalnya tersusunnya SOP proses Pelayanan legislasi RDTR Informasi Kondisi Pemanfaatan eksisting Tata Ruang pemanfaatan tata ruang
•
Inkonsistensi penegakan Perda
•
Kurangnya pemahaman masyarakat
13
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No.
Isu Strategis Dinamika Internasional
Dinamika Regional/Lokal (4)
(2)
(3)
Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (perdagangan,perkembangan Teknologi Informasi, dan lainlain)
Penyusunan rencana pembangunan daerah tidak terlepas dari landasan atau acuan hukum yang berlaku di pemerintahan pusat. Adanya perubahan landasan atau acuan hukum yang mendasari, mengakibatkan peraturan perundang– undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
Terbatasnya SDM di bidang perencanaan pembangunan di lingkungan Pemda yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.
Kebijakan moratorium PNS yang telah menghentikan penerimaan PNS mengakibatkan semakin berkurangnya kuantitas SDM disamping alasan alamiah yaitu berkurangnya PNS karena memasuki usia pensiun.
Kualitas SDM perencana yang belum merata di SKPD–SKPD mengakibatkan beban tugas perencanaan menjadi overload.
(1) 1
Dinamika Nasional
Lain-lain (5) -
E. VISI, MISI, DAN IKU SKPD 1. Visi SKPD Visi Bappeda adalah “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”. Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut: Perencanaan pembangunan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia yang dilakukan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. •
14
Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berdasarkan pada alternatif,
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016 realistis, luwes, didasari partisipasi dan komprehensif. Realistis berarti mendasarkan pemikiran yang objektif dan perhitungan masak serta berdasarkan fakta dan kondisi yang dihadapi, luwes berarti perencanaan tersebut harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang, rasional berarti perencanaan yang akan dirumuskan dapat dapat di dilaksanakan, dan komprehensif berarti perencanaan bersifat menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah. •
Kulon Pogo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera adalah kondisi Kabupaten Kulon Progo yang sehat jasmani dan rohani, mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, pemerintahan dan masyarakatnya mampu berinovasi dengan etos kerja yang tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah yang berdaya saing tinggi, hasil pembangunannya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kulon Progo, kehidupannya berlangsung dengan tenang dan damai, terpenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Misi SKPD Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan misi Bappeda sebagai berikut: 1.
Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif
2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan 3. IKU SKPD Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bappeda ditetapkan 2 tujuan sebagai berikut: 1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan. 2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran (IKU SKPD) serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo
NO.
(1) 1
TUJUAN
SASARAN
(2) (3) Terwujudnya Meningkatnya peningkatan kinerja kinerja perencanaan perencanaan
INDIKATOR SASARAN (IKU SKPD)
(4) Capaian kinerja program
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012
2013
2014
2015
2016
(5) 83,70
(6) 81,83
(7) (8) (9) 84,00 87,00 90,00
15
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
NO.
(1) 2
TUJUAN
(2) Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
(3) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)
INDIKATOR SASARAN (IKU SKPD)
SASARAN
(4) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
2012
2013
2014
2015
2016
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
70,43
78,69
79,47 80,27
95 90 85
83,7
80
81,83
84,00
87,00
90,00
78,69
79,47
80,27
81,07
2013
2014
2015
2016
75 70
70,43
65 60 55 50 2012
Capaian Kinerja program
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
Target Indikator Sasaran (IKU SKPD) Bappeda Kulon Progo(%) Tahun 2012-2016
Formula dari penghitungan IKU Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut: a. Capaian Kinerja Program 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 ×100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 =
16
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑅𝑇𝑅𝑊 ×100% 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ
81,07
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
PETA KINERJA SKPD
17
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
CAPAIAN KINERJA SKPD
A. TARGET DAN REALISASI IKU PEMDA Adanya visi Bappeda Kulon Progo tidak terlepas dari adanya keinginan pencapaian visi Bupati Kulon Progo melalui sasaran dari misinya. Berkaitan dengan 3 urusan yang Bappeda Kulon Progo selenggarakan dan sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, Bappeda Kulon Progo mendukung ketercapaian 2 (dua) sasaran Pemerintah Daerah Kulon Progo yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Misi, Tujuan, Sasaran, dan IKU Pemda Terkait Kinerja Bappeda Kulon Progo
Tujuan
Sasaran
IKU Pemda
Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsipprinsip clean government dan good governance
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
Nilai akuntabilitas kinerja
Misi ke-5:
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
Misi Bupati Misi ke-2:
Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan
Target dan realisasi IKU Pemda di atas dapat dilihat pada tabel berikut: Target dan Realisasi IKU Pemda Terkait Kinerja Bappeda Kulon Progo
NO.
1
SASARAN
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
18
INDIKATOR SASARAN (IKU PEMDA) Nilai akuntabilitas kinerja
TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012
2013
2014
Target Realisasi
Target Realisasi
Target Realisasi
C
C
CC
C
CC
2015
B
2016
Target Realisasi Target Realisasi CC
B
B
BB
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
NO.
2
INDIKATOR SASARAN (IKU PEMDA)
SASARAN
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012
2013
Target Realisasi 70,43
70,43
2014
2015
2016
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 78,69
78,69
79,47
79,55
80,27
82,35
81,07
82,56
Terlihat bahwa di akhir tahun RPJMD periode 2011-2016 semua target IKU Daerah tercapai.
B. TARGET DAN REALISASI IKU SKPD Target dan realisasi IKU SKPD Bappeda Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut: Target dan Realisasi IKU SKPD Bappeda Kulon Progo
NO.
1
2
SASARAN
Meningkatnya kinerja perencanaan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
INDIKATOR SASARAN (IKU PEMDA)
TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012
2013
2014
2015
2016
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Capaian kinerja program
83,70
83,70
81,83
81,83
84,00
85,38
87,00
93,73
90,00
93,04
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
70,43
70,43
78,69
78,69
79,47
79,55
80,27
82,35
81,07
82,56
Di tahun 2016 program dan kegiatan SKPD berpedoman pada RPJMD Perubahan 2011-2016. Formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja program di 2016 adalah:
Untuk capaian IKU SKPD presentase kesesuaian pemanfaatan ruang di tahun 2016 adalah sebagai berikut:
19
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016 C. TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM Pada tahun 2016 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut: 1.
Urusan Penataan Ruang •
Cakupan perencanaan tata ruang Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2016 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 2 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Samigaluh dan RDTR Kawasan Perkotaan Girimulyo. Selain itu Bappeda juga telah menyusun kajian peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
•
Capaian pengendalian tata ruang Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2016 dengan mengeluarkan 220 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 220 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat.
2. Urusan Perencanaan Pembangunan •
Capaian kesesuaian perencanaan program Kesesuaian perencanaan program tercapai 98,21%. Di tahun anggaran 2016, dari 112 program di RPJMD, ada 108 program yang tertuang di RKPD, dan total 517 kegiatan di RKPD sudah tertuang semua di APBD. Empat program yang tidak terlaksana adalah 2 program dari urusan Kebudayaan (Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya) dan 2 program dari Urusan Energi Sumber Daya Mineral (Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan dan Program Pengembangan Kegeologian dan Energi). Urusan Kebudayaan telah terlaksana dengan menggunakan dana Keistimewaan DIY, sedangkan Urusan ESDM telah dialihkan kewenangannya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
•
Capaian tindak lanjut kerjasama Di tahun 2016 terdapat 5 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Kelima perguruan tinggi tersebut adalah Sekolah Tinggi Teknik Kedirgantaraan (STTKD), STMIK Akakom, Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Universitas Janabadra (UJB), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Sedangkan dari kejuaraan teknologi terapan yang diikuti dalam rangka Harteknas Tingkat DIY dan Kejuaraan Simpul Jaringan Data Geospasial yang diselenggarakan oleh Badan Informasi
20
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016 Geospasial (BIG), Kulon Progo mendapatkan 1 penghargaan yaitu Juara 3 Simpul Jaringan Data Geospasial Terbaik Kategori Kabupaten. 3.
Urusan Statistik •
Cakupan ketersediaan data perencanaan Data/statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2016 Bappeda telah menyusun 6 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, data kemiskinan, dan CBDIS (Census-Based District Information System). Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2016 Sasaran Strategis
1
Meningkatnya kinerja perencanaan
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Indikator Kinerja
Target (%)
2
3
Realisasi (%)
4
Capaian kesesuaian perencanaan program
100
98,21
Capaian tindak lanjut kerjasama
87,50
75,00
Cakupan ketersediaan data perencanaan
90,91
54,54
Cakupan perencanaan tata ruang
100
100
100
100
Capaian ruang
pengendalian
tata
D. TARGET DAN REALISASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Standar Pelayanan Minimal yang digunakan oleh Bappeda adalah SPM informasi tata ruang yang dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu informasi tata ruang kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa. Capaian di semua lingkup adalah 100% yang berarti informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah sampai ke seluruh lapisan wilayah.
21
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016 Target dan Realisasi SPM Bappeda Kulon Progo Tahun 2016 Capaian Kinerja No. 1 2 3
SPM
2015
2016 Target Realisasi
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
Satuan
Informasi tata ruang (kabupaten) Informasi tata ruang (kecamatan) Informasi tata ruang (kelurahan/desa)
E. TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
Indikator kinerja kunci (IKK) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Berikut capaian IKK Bappeda Kulon Progo pada tahun 2016: Target dan Realisasi IKK Bappeda Kulon Progo Tahun 2016 Capaian Kinerja No.
IKK
A.
Urusan Penataan Ruang
1
Ruang terbuka hijau per satuan luas
Satuan
2015
2016 Target
Realisasi
%
13,81
20
13,81
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
wilayah ber HPL/HGB B.
Urusan Perencanaan Pembangunan
1
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
2
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
3
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
4
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
22
C.
Urusan Statistik
1
Buku ”kabupaten dalam angka”
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
2
Buku ”PDRB kabupaten”
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016 F. TARGET DAN REALISASI ANGGARAN
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 92,15% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 92,43%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 91,68%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang (96,86%) disusul dengan program/kegiatan di sasaran meningkatnya kinerja perencanaan (91,32%). Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2016
No. 1
Anggaran Rp. 2.796.754.775,00
Realisasi Rp. 2.553.873.287,00
Rp. 635.712.000,00
Rp. 615.750.100,00
96,86%
Jumlah Belanja langsung program kegiatan setiap SKPD
Rp. 3.432.466.775,00 Rp. 1.404.394.450,00
Rp. 3.169.623.387,00 Rp.1.287.602.965,00
92,34% 91,68%
Total belanja langsung
Rp. 4.836.861.225,00
Rp. 4.457.226.352,00
92,15%
2
Sasaran Meningkatnya kinerja perencanaan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
% Realisasi 91,32%
Realisasi anggaran untuk kedua sasaran berada di atas 90%, serta realisasi anggaran belanja langsung juga berada di atas 90%. Hal tersebut menandakan bahwa penyerapan anggaran sudah baik. Laporan realisasi fisik, keuangan dan SDM telah dimutakhirkan melalui sistem informasi e-monev seperti yang tertuang dalam tabel berikut:
23
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016 Realisasi Fisik, Keuangan, dan SDM Program Kegiatan Tahun 2016 No.
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp.)
SDM (orang)
Realisasi (%) Fisik
Keuangan
URUSAN PENATAAN RUANG
I
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pengembangan IPTEK
454.580.000
1
Pelayanan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi
2
Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten
II
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1
Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air
1 II 1
I
2 3
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
4
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan dana lainnya
5 6
Penyusunan Data Dasar Spasial Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman Modal Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
7
8
24
454.580.000
46
100
96,94
57
100
96,65
59.549.100
28
100
99,14
225.439.100
15
100
99,07
29.999.900
22
100
97,75
75.000.000
7
100
90,42
197.329.150
79
100
94,66
97.011.600
53
100
89,21
121.500.000 95.567.650
12 41
100 100
94,97 94,51
41.000.000
8
100
97,68
43.000.000
8
100
82,60
181.132.000 181.132.000
284.988.200
1.824.932.225
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
No.
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp.)
SDM (orang)
Realisasi (%) Fisik
Keuangan
9
Perencanaan pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan
83.856.400
7
100
87,58
10
Perencanaan pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Perencanaan pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum Perencanaan pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan, dan Poldagri Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs Penyusunan perencanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Penyusunan RKPD
36.000.000
4
100
82,16
28.624.900
6
100
83,84
49.618.800
15
100
95,35
20.649.800
4
100
96,27
67.420.000
12
100
89,16
37.999.950
9
100
98,55
1.907.150
22
100
76,56
11.282.700
7
100
37,78
362.276.825
49
100
96,12
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Penyusunan rancangan RPJMD
110.268.800
1
100
83,48
179.243.500
101
100
88,09
Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa keuangan
135.375.100
28
100
98,82
71.014.450
4
100
94,47
19.895.500
4
100
99,99
152.036.000
4
100
88,72
609.514.000
4
100
94,69
503.656.300
4
100
89,34
7
100
97,32
11
12
13 14 15
16 17
18 19 20 21 III 1 2 3 IV 1 2 V
1
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
242.945.950
1.113.170.300
25.178.200
3.978.200
25
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
No.
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp.)
SDM (orang)
Realisasi (%) Fisik
Keuangan
2
Penyusunan Laporan Keuangan
12.500.000
4
100
99,86
3
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Pendidikan dan Pelatihan Non Formal URUSAN STATISTIK
8.700.000
12
100
96,14
4
100
60,13
171.336.000
161
100
99,46
443.025.000
235
100
79,06
72.473.350
36
100
96,11
VI
1
I 1
2 3
Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan Data Keluarga Miskin Penyusunan Data Statistik Daerah
23.100.000
23.100.000
686.834.350
G. PENGHARGAAN
1.
Kejuaraan Simpul Jaringan Data Geospasial Dalam kejuaraan yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Kulon Progo mendapatkan 1 penghargaan yaitu Juara 3 Simpul Jaringan Data Geospasial Terbaik Kategori Kabupaten.
Kulon Progo menerima penghargaan dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
26
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
2.
Reka Cipta Bhakti Nugraha Di tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY atas prestasinya di bidang perencanaan pembangunan. Kulon Progo menempati urutan terbaik pertama sehingga Kabupaten Kulon Progo diusulkan pada seleksi anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Nasional. Materi yang dinilai dalam pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2016 ini adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RKPD) yang berlaku secara sah dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. Pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2016 kepada
kabupaten/kota
bertujuan
untuk
mendorong setiap
daerah untuk
menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, kosisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.
Bupati Kulon Progo menerima penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Gubernur DIY
27
Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo 2016
PENUTUP
S
istem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan merupakan
integrasi
dari
sistem
perencanaan,
sistem
penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap
organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran kinerja menjadi instrumen di dalam manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dengan informasi pencapaian indikator kinerja, diharapkan SKPD dapat mengetahui prestasinya secara obyektif dalam periode tertentu. Kegiatan dan program pemerintah daerah seharusnya dapat diukur dan dievaluasi. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud.
28
Lampiran-Lampiran: I.
Capaian Kinerja Program Tahun 2016
II.
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2016
III.
Formula Penghitungan Indikator Kinerja Program
IV.
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016
LAMPIRAN I CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2016
Kode
Urusan / Program
Realisasi 2016
Satuan
SKPD
Cakupan layanan PAUD
%
Dinas Pendidikan
52,79
Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar
%
Dinas Pendidikan
82,50
1 01 07 Program Pendidikan Menengah Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah
%
Dinas Pendidikan
94,09
1 01 08 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Capaian kinerja peningkatan mutu Guru
%
Dinas Pendidikan
82,13
1 01 09 Program Manajemen Pelayanan Capaian kinerja peningkatan mutu Pendidikan pendidikan
%
Dinas Pendidikan
92,09
1 01 10 Program Pendidikan Non Formal Capaian kinerja pendidikan non formal
%
Dinas Pendidikan
81,96
Capaian peran serta pelajar
%
Dinas Pendidikan
88,08
Capaian pelayanan medis
%
Dinas Kesehatan
97,90
1 URUSAN WAJIB 1 01 Pendidikan 1 01 05 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 06 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
1
01 11 Program Peningkatan Peran Serta Pelajar
Indikator Kinerja Program
1 1
02 Kesehatan 02 05 Program Pelayanan Medis
1
02 06 Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Capaian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan
%
Dinas Kesehatan
100,00
1
02 07 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat
%
Dinas Kesehatan
99,51
1
02 08 Program Pengembangan Kesehatan
Cakupan pengembangan kesehatan
%
Dinas Kesehatan
100,00
1
2
5 Program Peningkatan Pelayanan Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Kesehatan Rujukan Manfaat
%
RSUD Wates, RS NAS
85,82
1 1
3 3
Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
%
DPU
81,92
1
3
Pekerjaan Umum 1 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat
%
DPU
74,12
1
3
3 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air
Capaian ketersediaan air baku
%
DPU
96,93
1
3
4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Capaian peningkatan pelayanan irigasi
%
DPU
75,99
Kode
Urusan / Program
Indikator Kinerja Program
Satuan
SKPD
Realisasi 2016
1
3
5 Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong
Capaian drainase pengairan dalam kondisi baik
%
DPU
36,56
1
3
6 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Cakupan peningkatan infrastruktur perdesaan
%
DPU
86,72
1
3
7 Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan
%
DPU
65,15
1
3
8 Program Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum
Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik
%
DPU
65,63
1
3
9 Program Pengembangan Kinerja Capaian layanan Air Bersih dan Air Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Limbah
%
DPU
76,91
1
3
10 Program Pengembangan Kinerja Cakupan layanan persampahan Pengelolaan Persampahan
%
DPU
6,64
1
3
11 Program Pembinaan Jasa Konstruksi
Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi
%
DPU
70,34
1 1
4 4
Perumahan 1 Program pengembangan perumahan
Capaian peningkatan pelayanan perumahan
%
DPU
94,49
1
4
2 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Capaian peningkatan kawasan lingkungan sehat pemukiman
%
DPU
94,18
1 1
05 5
Penataan Ruang 1 Program Perencanaan Tata Ruang
Cakupan perencanaan tata ruang
%
1
5
3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 1
6 6
Perencanaan Pembangunan 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1
6
2 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK
1 1
100,00 Bappeda, DPU
Capaian pengendalian tata ruang
%
59,57 Bappeda, DPU
Capaian kesesuaian perencanaan program
%
Bappeda
98,21
Capaian tindak lanjut kerjasama
%
Bappeda
75,00
07 Perhubungan 07 05 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
Capain peningkatan sarana prasarana perhubungan
%
Dinas Perhubungan dan Kominfo
111,66
1
07 06 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas
%
Dinas Perhubungan dan Kominfo
45,68
1
07 07 Program Peningkatan Pelayanan Capain peningkatan pelayanan Angkutan angkutan
%
Dinas Perhubungan dan Kominfo
82,70
1 1
8 8
%
Kantor Lingkungan Hidup
116,67
Lingkungan Hidup 1 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Kode
Urusan / Program
Indikator Kinerja Program
SKPD
%
Kantor Lingkungan Hidup
90,75
%
Sekretariat Daerah (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
79,19
%
Dinas Dukcapil
90,67
%
BPMPDPKB
80,10
Cakupan Peranserta perempuan dalam pembangunan
%
BPMPDPKB
59,07
Cakupan peserta KB aktif
%
BPMPDPKB
79,32
Cakupan pembinaan keluarga sejahtera
%
BPMPDPKB
53,90
Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS
%
Dinas Sosnakertrans
37,07
Dinas Sosnakertrans
72,67
1
8
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 1
9 9
Pertanahan 1 Program Penataan, Penguasaan, Capaian kinerja layanan pertanahan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1
10
1
10 05 Program Penataan Administrasi Capaian penerbitan dokumen Kependudukan kependudukan dan Akta Catatan Sipil
1
11
1
Realisasi 2016
Satuan
Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11 01 Program Peningkatan Kualitas Capaian layanan kualitas hidup Hidup dan Perlindungan perempuan dan anak Perempuan dan anak
1
11 02 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
1
12
1
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12 01 Program Keluarga Berencana
1
12 02 Program Keluarga Sejahtera
1 1
13 Sosial 13 01 Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1
13 02 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 1
14 Ketenagakerjaan 14 05 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja
%
Dinas Sosnakertrans
89,86
1
14 06 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja
%
Dinas Sosnakertrans
81,42
1
14 07 Program Perlindungan Ketenagakerjaan
Capaian perlindungan ketenagakerjaan
%
Dinas Sosnakertrans
57,88
1 1
15 15
Capaian jumlah koperasi aktif
%
Dinas Koperasi dan UMKM
93,62
Koperasi dan UKM 1 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Cakupan pemberdayaan PSKS
%
Kode
Urusan / Program
Indikator Kinerja Program
Realisasi 2016
Satuan
SKPD
%
Dinas Koperasi dan UMKM
112,29
%
Badan Penanaman Modal dan PT
228,92
1
15
2 Program Pengembangan Capaian peningkatan kualitas UMKM Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 1
16 16
Penanaman Modal 1 Program Peningkatan Iklim Cakupan realisasi nilai investasi Investasi dan Realisasi Investasi
1
16
2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Capaian peningkatan pelayanan perijinan
%
Dinas Koperasi dan UMKM
94,62
1 1
17 17
Kepemudaan dan Olahraga 1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Capaian pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
%
Dinas Kebudparpora
85,00
1
17
2 Program Peningkatan Sarana dan Capaian peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga prasarana olahraga
%
Dinas Kebudparpora
100,00
1
17
3 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional
%
Dinas Kebudparpora
100,00
1 1
18 18
Kebudayaan 1 Program Pengembangan Nilai Budaya
Cakupan pengembangan nilai budaya
%
Dinas Kebudparpora
-
1
18
2 Program Pengelolaan Kekayaan Capaian pengelolaan kekayaan dan dan Keragaman Budaya keragaman budaya
%
Dinas Kebudparpora
-
1
19
1
19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 Program Peningkatan Keamanan Capaian peningkatan keamanan dan dan Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan
%
Sat Pol PP
107,65
%
BPBD
58,53
Capaian penanganan Bahaya Kebakaran 1
19
2 Program Peningkatan Wawasan Capaian peningkatan wawasan Kebangsaan dan Politik kebangsaan dan politik masyarakat Masyarakat
%
Kantor Kesbangpol
100,00
1
19
3 Program Penanggulangan Dini Bencana
Capaian peningkatan penanggulangan bencana
%
BPBD
55,30
1
19
4 Program Tanggap Darurat Bencana
Cakupan penanganan bencana
%
BPBD
100,00
1
19
5 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
%
BPBD
100,00
1
20
%
Seluruh SKPD
100,00
%
Seluruh SKPD
92,24
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan sarana dan Prasarana Perkantoran prasarana kondisi baik
Kode
Urusan / Program
Realisasi 2016
Satuan
SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
%
Seluruh SKPD
100,00
4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
%
Seluruh SKPD
19,03
Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH
%
Bag. Umum, Bag. Adm. Pemerintahan Umum
100,00
3 Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD
Indikator Kinerja Program
1
20
1 Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH
1
20
2 Program Peningkatan Pelayanan Cakupan pelayanan kegiatan Kemasyarakatan kemasyarakatan
%
Bag. Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
100,00
1
20
3 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa
Cakupan pengembangan e-Gov
%
Bagian TI dan Humas
85,85
1
20
4 Program Penataan dan Penguatan Organisasi
Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien
%
Bag. Organisasi
90,24
1
20
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Cakupan peningkatan kualitas pelayanan publik
%
Bag. Organisasi
100,00
1
20
6 Program Perumusan dan Capaian analisis kebijakan yang Pengendalian Kebijakan Daerah dijadikan bahan kebijakan
%
Bag. Kesra. Bag. Adm. Perekonomian, Bag. Adm. Pembangunan
100,00
1
20
Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah
%
Bag Adm Pemerintahan Umum, Bagian Organisasi
100,00
1
20
7 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 8 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
Cakupan tindaklanjut kerjasama antar daerah
%
Bag. Adm Pemerintahan Umum
100,00
1
20
%
Bag. Adm Pemerintahan Umum
99,89
1
20 10 Program Penataan Peraturan Cakupan peraturan Perundang-undangan undangan yang disusun
%
Bagian Hukum
113,72
1
20 11 Program Hukum
%
Bagian Hukum
33,33
1
20 12 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
%
Bag Adm Pembangunan
89,55
1
20 13 Program Pembinaan BUMD/Desa Cakupan Lembaga Keuangan berkinerja baik dan Lembaga Keuangan non Bank
%
Bagian Adm Perekonomian
95,79
1
20 14 Peningkatan dan Pengembangan Capaian peningkatan realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
%
DPPKA
99,90
%
Bag. Keuangan
100,00
9 Program Pengembangan Capaian pengembangan kapasitas Kapasitas Otonomi Daerah otonomi daerah
Pelayanan
perundang-
Bantuan Cakupan pelayanan bantuan hukum
Cakupan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
Cakupan pengembangan kebijakan keuangan daerah
Kode
Urusan / Program
Indikator Kinerja Program
Satuan
SKPD
Realisasi 2016
1
20 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
%
Badan Kepagawaian Daerah
94,52
1
20 16 Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
Capaian peningkatan layanan kepegawaian
%
Badan Kepagawaian Daerah
100,00
1
20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Capaian peningkatan sistem pengawasan internal
%
Inspektorat daerah
58,72
1
20 18 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
%
Sekretariat DPRD
84,78
1
20 18 Program Peningkatan Pelayanan Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kecamatan
%
Kecamatan
88,34
1
20 20 Program Peningkatan Pelayanan Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan Kelurahan
%
Kelurahan
55,36
1 1
21 21
Ketahanan Pangan 1 Program Peningkatan Ketahanan Capaian peningkatan ketahanan Pangan pangan
%
KP4K
93,83
1
21
2 Program Pemberdayaan Penyuluhan
Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan petani
%
KP4K
81,64
1
22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22 05 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa
Cakupan kualitas pemerintah desa
pelayanan
%
BPMPDPKB
71,86
1
22 06 Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
%
BPMPDPKB
82,17
1
22 07 Program Peningkatan Partisipasi Cakupan partisipasi masyarakat Masyarakat
%
BPMPDPKB
63,96
1 1
23 23
Statistik 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik
Cakupan ketersediaan data perencanaan
%
Bappeda
54,55
1 1
24 24
Kearsipan 1 Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
Capaian pengelolaan kearsipan
%
Kantor Perpustakaan dan Arsip
67,70
1 1
25 Komunikasi dan Informatika 25 01 Program Pengembangan Komunikasi Informasi
Capaian pengembangan komunikasi informasi
%
Dinas Perhubungan dan Kominfo
100,00
1 1
26 26
%
Kantor Perpustakaan dan Arsip
49,94
2 2
01 Pertanian 01 05 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
%
Dinas Pertanian dan Kehutanan
71,43
1
Perpustakaan 1 Program Pengembangan Budaya Capaian layanan perpustakaan Baca dan Pembinaan Perpustakaan Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan
Kode
Urusan / Program
Indikator Kinerja Program
Satuan
SKPD
Realisasi 2016
2
01 06 Program Penyediaan Sarana dan Capaian peningkatan ketersediaan Prasarana sarana dan prasarana pertanian Pertanian/Perkebunan
%
Dinas Pertanian dan Kehutanan
107,40
2
01 07 Program Peningkatan Mutu dan Capaian peningkatan kualitas hasil Pemasaran Hasil Produksi pertanian Pertanian/Perkebunan
%
Dinas Pertanian dan Kehutanan
130,21
2
01 08 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
%
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
103,02
2
01 10 Program Penyediaan Sarana dan Capaian ketersediaan sarana dan Prasarana Peternakan permodalan usaha peternakan
%
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
72,40
2
01 11 Program Peningkatan Mutu dan Capaian mutu produk pangan asal Pemasaran Hasil Produksi hewan dan pemasaran hasil Peternakan peternakan
%
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
103,67
2
01 12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Capaian kesehatan ternak
%
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
98,06
2 2
02 02
Kehutanan 1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
capaian peningkatan produksi hasil hutan
%
Dinas Pertanian dan Kehutanan
103,42
2
02
2 Program Rehabilitasi Hutan dan cakupan rehabilitasi hutan dan lahan Lahan
%
Dinas Pertanian dan Kehutanan
100,81
2 2
03 Energi Sumber Daya Mineral 03 01 Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan
Capaian pegusahaan dan pengawasan pertambangan
%
Dinas Perindag ESDM
-
2
03 02 Program Pengembangan Kegeologian dan Energi
Capaian pengembangan kegeologian dan Energi
%
Dinas Perindag ESDM
-
Dinas Kebudparpora
747,26
2 2
4 4
Pariwisata 1 Program Pengembangan Pariwisata
Capaian produksi peternakan
Capaian peningkatan kunjungan wisatawan
%
2
05
Kelautan dan Perikanan
2
05 05 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Capaian produksi ikan budidaya
%
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
92,48
2
05 06 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Capaian produksi ikan tangkap
%
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
78,03
2
05 07 Program Peningkatan Mutu dan Capaian produk pangan olahan Pemasaran Produk Perikanan perikanan dan Ketersediaan ikan konsumsi
%
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
101,50
2
05 08 Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
%
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
182,14
Capaian pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan
Kode
Urusan / Program
Indikator Kinerja Program
Satuan
SKPD
Realisasi 2016
2 2
06 Perdagangan 06 05 Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional
Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional
%
Dinas Perindag ESDM
43,35
2
06 06 Program Pengembangan Usaha Perdagangan
Capaian pengembangan usaha perdagangan
%
Dinas Perindag ESDM
134,10
2 2
07 Perindustrian 07 01 Program Pengembangan Industri Capaian pertumbuhan industri
%
Dinas Perindag ESDM
118,99
%
Dinas Sosnakertrans
100,00
2 08 Ketransmigrasian 2 08 01 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Capaian penempatan transmigrasi
Jumlah Kinerja Progam 10.234,95 Jumlah Program 110,00 Rata-rata Kinerja Program
93,04
LAMPIRAN II PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2016
No.
Penilaian
1
Sesuai
2
Tidak sesuai
Kesesuaian Lahan (Ha) 48.402,87
Pola Ruang (Ha) 58.627,51
82,56
10.224,64
58.627,51
17,65
%
LAMPIRAN III FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1. Capaian kesesuaian perencanaan program 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑅𝐾𝑃𝐷 ( + ) 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑅𝐾𝑃𝐷 ×100% = 2
2. Capaian tindak lanjut kerjasama =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑔𝑢𝑟𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ ( ) + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑗𝑢𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑚𝑒𝑤𝑎𝑘𝑖𝑙𝑖 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 ×100% 2
3. Cakupan ketersediaan data perencanaan =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛 ×100% 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑎𝑑𝑎
4. Cakupan perencanaan tata ruang =
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 ×100% 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔
5. Capaian pengendalian tata ruang =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 ×100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔
LAMPIRAN IV DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016
1. Kegiatan Penyusunan RKPD
Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2017
2. Kegiatan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Penjabat Bupati Kulon Progo menyerahkan Rapot Kinerja SKPD Terbaik Triwulan III
3. Kegiatan Penyusunan Data Keluarga Miskin
Bimtek Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
4. Kegiatan Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten
Kunjungan Dewan Riset Daerah (DRD) ke Bojonegoro
Launching Implementasi Program TANDES (Terus Makaryo Mbangun Deso)
Penyerahan Penghargaan Anygerah IPTEK KREANOVA Menoreh ke-3
5. Kegiatan Penyusunan data keluarga miskin
Sosialisasi pendataan status sosial keluarga
6. Kegiatan Pelayanan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi
Audiensi KKN UGM dengan Bupati Kulon Progo
Koordinasi kerjasama Pemda dengan Sekolah Vokasi UGM
7. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan
Monev kondisi Jalan Sindon - Kriyan