PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAEARAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 63 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dibidang kesehatan, perlu diatur dan mengubah Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jember; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri E); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 7 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 63 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATASN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 63 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 3 Seri B), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9 diubah dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 2 (dua) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember; 3. Bupati adalah Bupati Jember; 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; 5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember; 7. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;; 2
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur berupa : a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan; b. pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil oleh dokter umum/paramedis; c. pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana; d. pemeriksaan/pengobatan gigi, termasuk cabut dan tambal gigi oleh dokter gigi; e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak, balita oleh dokter atau bidan, termasuk pelayanan imunisasi dasar; f. upaya penyembuhan efek samping kontrasepsi; g. pemberian obat standar sesuai indikasi medis; h. pemberian surat rujukan. 9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur berupa: a. pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum; b. perawatan diruang perawatan; c. pemeriksaan penunjang diagnostik; d. tindakan medis sederhana; e. pemberian obat standar dan bahan/alat kesehatan habis pakai selama dirawat; f. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan g. pemberian surat rujukan. 10. Pelayanan Rawat Inap khusus adalah pelayanan rawat inap dengan pelayanan khusus; 11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat; 12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan atau rawat inap; 12a. Pengujian Kesehatan adalah pemberian keterangan kepada perorangan tentang kesehatan yang bersangkutan untuk semua kepentingan 12b. Pelayanan Ambulance adalah pemberian pelayanan dengan menggunakan mobil ambulance untuk merujuk/ mengangkut penderita : a. dari Pustu/Polindes/Lokasi Pusling/rumah penderita ke Puskesmas; b. dari Puskesmas non perawatan ke Puskesmas Perawatan; c. dari Puskesmas non perawatan dan Puskesmas perawatan ke Rumah Sakit. 13. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil; 14. Pondok Bersalin di desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas terutama dalam pelayanan ibu dan anak dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil; 15. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas;
3
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jember.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi : a. Pelayanan Rawat Jalan Gigi Tertentu b. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan; c. Pelayanan Rawat Inap; d. Pertolongan Pertama Persalinan dan Curretage; e. Tindakan Medis Ringan; f. Tindakan Medis Sedang; g. Laboratorium dan Penunjang Medik lain; h. Pengujian Kesehatan; i. Pelayanan Pemberian Oksigen; j. Transfusi Darah; k. Pelayanan Visum Et Repertum dan Perawatan Jenazah; l. Pelayanan Ambulance/Kendaraan Puskesmas Keliling. (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah : Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling selain sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1). 3. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas berupa pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) huruf a s/d l. 4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3 ) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan; (3) Dihapus; (4) Penderita dari keluarga tidak mampu dibebaskan dari retribusi dengan menunjuk surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah
4
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 9 (1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes dan Pusling 100 % disetor ke Kas Daerah; (2) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 100 % oleh Daerah untuk dikelola langsung oleh Puskesams sebesar 50 % yang dipergunakam untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas operasional Puskesmas, Pustu, Polindes dan Pusling dan 50% dipergunakan untuk peningkatan mutu pelayanan, pemerataan pelayanan dan pengembangan program-program kesehatan yang pengelolaannya melalui Dinas Kesehatan; (3) Berdasarkan ayat (2) hasil retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes dan Pusling yang dikelola langsung oleh Puskesmas dipergunakan sebagai berikut: a. Rawat Inap 1. 30% untuk jasa pelayanan; 2. 40% untuk jasa sarana; 3. 30% untuk bantuan makan pasien. b. Non Rawat Inap 1. 30% untuk jasa pelayanan; 2. 70% untuk jasa sarana; (4) Dihapus; (5) Tata cara dan perincian penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. 6. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab dan 2 (dua) Pasal sehinggan berbunyi sebagai berikut : “BAB VII a KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI “Pasal 10 a (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas Surat Ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi; (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya; (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan; (6) Pengajuan kebertan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. 5
“Pasal 10 b (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; (2) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi; (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi; (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. 7. Ketentuan Lampiran diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Disahkan di Jember pada tanggal 15 Juni 2006 BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL Diundangkan di Jember Pada tanggal 20 Juni 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006 NOMOR 8
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAEARAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 63 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT I.
UMUM Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Jember
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas Angka 2 Pasal 3 Cukup jelas Angka 3 Pasal 4 Cukup jelas Angka 4 Pasal 7 Cukup jelas Angka 5 Pasal 9 Cukup jelas Angka 6 Pasal 10 a Cukup jelas Pasal 10 b Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas Bagian Hukum
7
