PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KEBUPATEN JEMBER NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang
: a.
b. Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a konsideran menimbang ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
1
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri E). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif ; 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember; 3. Bupati adalah Bupati Jember; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember; 5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; 6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur penunjang sebagian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jember; 9. Pegawai Teknis adalah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidikan di Kabupaten Jember; 10. Pegawai Non Teknis adalah Tenaga Administrasi dan Penjaga Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan; (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok di bidang teknis, administrasi di bawah pembinaan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; Pasal 3 Dinas pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga . Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
2
1. Merumuskan kebijaksanaan tentang perencanaan teknis dan bimbingan pengendalian di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; 2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan; 3. Melakukan pembinaan terhadap UPTD Dinas Pendidilkan; 4. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, pemuda dan olah raga; 5. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan; 6. Menyelenggarakan kompetisi Siswa dan Warga Belajar serta pengaturan Kurikulum dan penilaian hasil belajar siswa serta menetapkan pedoman pelaksanaannya; 7. Menyelenggarakan pembiayaan pendidikan; 8. Menyelenggarakan persyaratan penerimaan, perpindahan sertifikat siswa dan warga belajar; 9. Melaksanakan pendidikan sesuai kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan sekolah dan luar sekolah; 10. Menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan pendidikan Daerah; 11. Menyelenggarakan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pendidikan yang pengembangannya dilaksanakan oleh Daerah; 12. Menyusun rencana pendidikan Daerah pada jenis dan jenjang pendidikan; 13. Menyelenggarakan pengawasan, pendirian, penegerian, penutupan dan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga pendidikan; 14. Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan, pemuda dan olah raga; 15. Menyelenggarakan pengawasan kerja sama untuk mengemban bidang Pendidikan, pemuda dan olah raga; 16. Menyelenggarakan perjanjian di bidang Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah; 17. Menyelenggarakan perjanjian atau persetujuan di bidang Pendidikan atas nama Daerah; 18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Bagian Tata Usaha ; c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak//Sekolah Dasar (TK/SD); d. Bidang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTP/SLTA) ; e. Bidang Tenaga Kependidikan ; f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (Dikluspora) ; g. Kelompok Jabatan Fungsional ; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bagian Pertama Bagian Tata Usaha Pasal 6 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Urusan Umum, Perlengkapan, Keuangan, Perencanaan Dan Pengendalian. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 1. Menyusun rencana program dan program kerja tahunan bagian; 2. Melaksanakan urusan surat menyurat ;
3
3. Melaksanakan tugas rumah tangga dinas yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahan di lingkungan Dinas Pendidikan; 4. Melaksanakan pengurusan Alat Tulis Kantor di Lingkungan Dinas Pendidikan; 5. Melaksanakan Pelayanan Ketatausahaan kepada Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan; 6. Melaksanakan Perpustakaan Dinas Pendidikan; 7. Menyelenggarakan Urusan Tata Usaha Umum, Keuangan dan Perbekalan / material; 8. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan anggaran seluruh unit Organisasi Dinas Pendidikan; 9. Menyusun perencanaan pembangunan fisik dan non fisik pada seluruh unit organisasi Dinas Pendidikan; 10. Melaksanakan urusan pengendalian, kebijakan dan program-program Dinas Pendidikan; 11. Melaksanakan Organisasi Tata Laksana Dinas Pendidikan ; 12. Menyelenggarakan urusan Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangunan Perkantoran; 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Keuangan ; b. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian. (2) Sub Bagian–Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 9 (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian; b. Menyusun urusan surat menyurat dinas yang meliputi surat masuk, surat keluar, ekspedisi, kearsipan dan dokumentasi ; c. Melakukan urusan rumah tangga kantor yang meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan kantor; d. Menyusun rencana pengadaan, menyimpan, pendistribusian perlengkapan kantor ; e. Mengusulkan penghapusan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot kantor dan sekolah, peralatan teknis, mebelair, alat kantor dan Pembukuan; f. Melaksanakan pendistribusian barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot kantor dan sekolah, peralatan teknis, mebelair, alat kantor dan Pembukuan; g. Melakukan inventarisasi barang daerah yang meliputi gedung, perabot kantor dan sekolah, peralatan teknis, mebelair, alat kantor dan Pembukuan; h. Menyelenggarakan pengadaan, perawatan dan perbaikan kendaraan dinas dan alat pengangkutan lainnya; i. Melakukan pengelolaan keuangan Rumah Tangga Dinas Pendidikan; j. Melakukan pembayaran gaji pegawai dan biaya perjalanan dinas; k. Melaksanakan Tata Usaha Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian; b. Melaksanakan pemetaan kebutuhan lembaga pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan; c. Menyusun perencanaan yang bersifat lintas bidang dan Bagian kedalam uraian kegiatan belanja publik dan belanja aparatur ; d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi tentang keadaan data non kependidikan pemuda dan olah raga; e. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan organisasi dan tata laksana dinas; f. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan sarana gedung perkantoran, sekolah dan luar sekolah; g. Mengkoordinasikan dan menetapkan proyek baik fisik dan non fisik dengan lintas bidang berdasarkan skala prioritas; h. Menyusun perencanaan umum pembangunan pendidikan, pemuda dan olah raga; i. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan; j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan belanja aparatur dan belanja publik dibidang pembangunan pendidikan , pemuda dan olah raga;
4
Melaksanakan monitoring dan evaluasi baik fisik dan non fisik tentang pembangunan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan; l. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi terhadap berbagai bantuan dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat pada semua jenis dan jenjang pendidikan; m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring untuk dijadikan bahan evaluasi program berikutnya; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha . k.
Bagian Kedua Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar (TK/SD) Pasal 10 Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar (TK/SD) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan meliputi Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (TK/SD). Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bidang Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar (TK/SD) mempunyai fungsi : 1. Menyusun Laporan Program Kerja Tahunan Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar (TK/SD); 2. Menyusun Program Pembangunan Kualitas dan Pembinaan Kualitas Taman Kanak-Kanak (TK) Dan Sekolah Dasar (SD); 3. Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut Taman Kanak-Kanak (TK) Dan Sekolah Dasar (SD); 4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu tenaga teknis yaitu pengawas, guru dan Kepala Sekolah pada Taman Kanak-Kanak (TK) Dan Sekolah Dasar (SD); 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sehari-hari pengawas yang menyangkut pengendalian, bimbingan dan penelitian Taman Kanak-Kanak (TK) Dan Sekolah Dasar (SD); 6. Mempersiapkan rekomendasi pendirian, penutupan, penegerian dan akreditasi Taman Kanak-Kanak (TK) Dan Sekolah Dasar (SD); 7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang teknis edukatif tenaga kependidikan untuk peningkatan mutu TK/SD; 8. Melaksanakan pengadaan buku, alat-alat pelajaran dan sarana mebelair pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan /Sekolah Dasar (SD); 9. Memberikan rekomendasi standart kelayakan buku pelajaran pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); 10. Melaksanakan perluasan, pemerataan dan pengembangan manajemen peningkatan mutu pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) ; 11. Menyusun Laporan Bidang; 12. Membantu pelaksanaan pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; Pasal 12 (1) Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar (TK/SD) terdiri dari : a. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD); b. Seksi Subsidi dan Sarana Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD). (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak Dan Sekolah Dasar (TK / SD). Pasal 13 (1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis Taman Kanak-Kanak (TK) / Sekolah Dasar (SD) mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan ; b. Melaksanakan peningkatan mutu tenaga teknis guru, Kepala Sekolah dan pengawas pada pendidikan Taman kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
5
c. Mempersiapkan dan merekomendasikan usulan pendirian, penutupan, penegerian dan akreditasi pada Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); d. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Kurikulum Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); e. Mengembangkan sistem manajemen peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); f. Mengelola dan mengembangkan teknik pembelajaran dan evaluasi Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); g. Melaksanakan pengadaan, pencatatan dan memeriksa keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar/kelulusan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); h. Memberikan rekomendasi standart kelayakan buku pelajaran pada sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); i. Mempersiapkan pentunjuk pelaksanaan penerimaan murid baru dan meneliti mutasi murid pada sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); j. Melaksanakan pengadaan kebutuhan buku dan alat-alat pelajaran pada Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); k. Mempersiapkan dan melaksanakan Ujian Akhir Sekolah (UAS) pada sekolah Taman Kanakkanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); l. Menyusun pedoman dan melaksanakan seleksi guru dan siswa teladan serta seleksi lomba bidang studi pada Pendidikan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); m. Meningkatkan perluasan, pemerataan kesempatan belajar pada Pendidikan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); n. Menyusun laporan kegiatan seksi; o. Membantu pengembangan pelaksanaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB); p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanakkanak dan Sekolah Dasar (TK/SD). (2) Seksi Subsidi dan Sarana Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan; b. Mempersiapkan usulan pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Wajib Belajar; c. Membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan kegiatan Wajib Belajar; d. Mengumpulkan dan mengolah data dan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Wajib Belajar; e. Mempersiapkan dan melaksanakan bahan usulan pembangunan gedung dan rehabilitasi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB); f. Melaksanakan pemantauan sarana dan prasarana administrasi dan alat peraga Taman Kanakkanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB); g. Menyusun laporan kegiatan seksi ; h. Menyalurkan subsidi/bantuan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan pada lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); i. Melaksanakan penataan dan evaluasi atas pemanfaatan bantuan pada lembaga Taman KanakKanak (TK)/Sekolah Dasar (SD); j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pendidikan Taman Kanakkanak dan Sekolah Dasar (TK/SD). Bagian Ketiga Bidang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTP/SLTA) Pasal 14 Bidang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pengelolaan pendidikan Sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ( SLTP/SLTA) mempunyai fungsi :
6
1. Menyusun program kerja tahunan Bidang Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); 2. Menyusun program pengembangan kuantitas dan pembinaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); 3. Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); 4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu tenaga teknis yaitu pengawas, guru dan Kepala Sekolah pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); 5. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari pengawasan yang menyangkut pengendalian, bimbingan dan penilaian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); 6. Mempersiapkan rekomendasi pendirian, penutupan, penegerian dan akreditasi pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); 7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang teknis edukatif tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTP/ SLTA); 8. Melaksanakan pengadaan buku, alat-alat pelajaran dan sarana mebeler pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); 9. Memberikan rekomendasi standart kelayakan pelajaran pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTP/ SLTA); 10. Melaksanakan perluasan, pemerataan dan pengembangan manajemen peningkatan mutu pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTP/ SLTA); 11. Menyusun laporan bidang; 12. Membantu pelaksanaan pengembangan pendidikan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Luar Biasa (SLTPLB/SLTALB); 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Bidang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terdiri dari : a. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ; b. Seksi Subsidi dan Sarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ; (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Pasal 17 (1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan; b. Melaksanakan peningkatan mutu tenaga teknis guru, Kepala Sekolah dan pengawas pada pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); c. Mempersiapkan dan merekomendasikan usulan pendirian, penutupan, penegerian dan akreditasi pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); d. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); e. Mengembangkan sistem manajemen peningkatan mutu pendidikan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)); f. Mengelola dan mengembangkan teknik pembelajaran dan evaluasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); g. Melaksanakan pengadaan, pencatatan dan memeriksa keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar/kelulusan pada sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); h. Memberikan rekomendasi standart kelayakan buku pelajaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); i. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan murid baru dan meneliti mutasi murid pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
7
j.
Melaksanakan pengadaan kebutuhan buku dan alat-alat pelajaran pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); k. Mempersiapkan dan melaksanakan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN) pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); l. Menyusun pedoman dan melaksanakan seleksi guru dan siswa teladan serta seleksi lomba bidang studi pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); m. Meningkatkan perluasan, pemerataan kesempatan belajar pada Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); n. Menyusun laporan kegiatan seksi; o. Membantu pelaksanaan pengembangan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Luar Biasa (SLTALB); p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). (2) Seksi Subsidi dan Sarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan ; b. Mempersiapkan usulan pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); c. Membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); d. Mengumpulkan dan mengolah data dan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); e. Mempersiapkan dan melaksanakan bahan usulan pembangunan gedung dan rehabilitasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); f. Melaksanakan pemantauan sarana dan prasarana administrasi dan alat peraga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ; g. Menyusun laporan kegiatan seksi; h. Menyaurkan subsidi/bantuan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan kepada lembaga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); i. Melaksanakan penataan dan evaluasi terhadap pemanfaatan subsidi/bantuan kepada lembaga pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Bagian Keempat Bidang Tenaga Kependidikan Pasal 18 Bidang Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketenagaan yang meliputi tenaga teknis dan tenaga non teknis. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini, Bidang Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi : 1. Menyusun program kerja tahunan bidang; 2. Melaksanakan pengurusan cuti dan gugatan tenaga teknis dan non teknis; 3. Menyebarluaskan pedoman dan petunjuk Administrasi Pegawai; 4. Menyelenggarakan Administrasi Pegawai Tenaga Teknis dan Tenaga Non Teknis; 5. Melaksanakan urusan pengangkatan, mutasi, promosi dan pemberhentian Tenaga Teknis dan Tenaga Non Teknis; 6. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan potensi melalui program penyetaraan dan ijin belajar tenaga teknis dan non teknis; 7. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan pegawai teknis dan non teknis; 8. Melaksanakan pengelolaan data kepegawaian tenaga teknis dan non teknis; 9. Melaksanakan seleksi calon Kepala Sekolah pada semua jenis dan jenjang pendidikan; 10. Menyusun laporan bidang; 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8
Pasal 20 (1) Bidang Tenaga Kependidikan terdiri dari : a. Seksi Tenaga Teknis ; b. Seksi Tenaga Non Teknis . (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kependidikan. Pasal 21 (1) Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan ; b. Melaksanakan usulan mutasi, promosi dan pemberhentian tenaga teknis; c. Melaksanakan pengelolaan data kepegawaian tenaga teknis; d. Merencanakan jumlah peserta Pendidikan dan Latihan untuk pengembangan calon Kepala Sekolah pada semua jenis dan jenjang pendidikan; e. Melaksanakan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pada tenaga teknis; f. Melaksanakan urusan penyelesaian Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Kartu identitas lain tenaga teknis; g. Melaksanakan penilaian angka kredit tenaga teknis pada semua jenis dan jenjang pendidikan; h. Merencanakan dan melaksanakan program penyetaraan tenaga teknis; i. Mengurus rehabilitasi dan nama baik pegawai teknis berdasarkan putusan Pengadilan yang dijatuhkan padanya; j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga teknis atas pelanggaran disiplin pegawai; k. Menyusun laporan seksi; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kependidikan. (2) Seksi Tenaga Non Teknis mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan; b. Melaksanakan usulan mutasi, promosi dan pemberhentian tenaga non teknis; c. Melaksanakan pengelolaan data kepegawaian tenaga non teknis; d. Merencanakan jumlah peserta Pendidikan Latihan (DIKLAT) untuk tenaga non teknis; e. Melaksanakan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pada tenaga non teknis; f. Melaksanakan urusan penyelesaian Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Kartu identitas lain tenaga non teknis; g. Merencanakan dan melaksanakan program pengembangan dan peningkatan untuk tenaga non teknis; h. Mengurus rehabilitasi dan nama baik pegawai tenaga non teknis berdasarkan putusan Pengadilan akibat hukum pidana yang dijatuhkan sebelumnya; i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga non teknis atas pelanggaran disiplin pegawai; j. Menyusun laporan seksi; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kependidikan. Bagian Kelima Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah raga (Dikluspora) Pasal 22 Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (DIKLUSPORA) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini, Pemuda dan Olah Raga. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga(Dikluspora) mempunyai fungsi : 1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan; 2. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan pendidikan masyarakat pemuda dan olah raga; 3. Memberikan bimbingan teknis dan pengarahan kepada organisasi yang bergerak di bidang pendidikan masyarakat, kepemudaan dan keolahragaan;
9
4. Menyusun rencana sarana dan prasarana teknis pendidikan yang diperlukan bagi pembinaan dan 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
pengembangan pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga; Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga; Menetapkan dan memberikan perijinan kursus-kursus ketrampilan yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan masyarakat; Melaksanakan pembinaan dan peningkatan serta menyalurkan subsidi/ bantuan sarana bagi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga; Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga; Menyusun laporan bidang; Melaksanakan pembinaan dan pengembangan siswa dan organisasi kesiswaan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. Pasal 24
(1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (Dikluspora) terdiri dari : a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Anak Usia Dini ; b. Seksi Pemuda dan Olah Raga. (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (Diskluspora). Pasal 25 (1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan ; b. Mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja pembinaan pendidikan masyarakat serta mempersiapkan pemberian pengarahan terhadap organisasi yang bergerak di bidang pendidikan masyarakat; c. Menyelenggarakan program pendidikan masyarakat; d. Menyalurkan subsidi/bantuan dalam penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah dan anak usia dini; e. Melaksanakan pengembangan mata pencaharian, kemampuan dan kemandirian warga belajar; f. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan pendidikan masyarakat; g. Mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi belajar program pendidikan masyarakat; h. Melaksanakan pengadaan buku dan sarana belajar program pendidikan masyarakat; i. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu tenaga pendidikan masyarakat; j. Mempersiapkan usulan pemberian ijin dan sertifikasi kursus yang diselenggarakan pihak swasta dan masyarakat; k. Menyelenggarakan dan mengembangkan model-model penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); l. Menyusun laporan kegiatan seksi; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (Dikluspora). (2) Seksi Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan; b. Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman penyelenggaraan kegiatan olah raga; c. Menyelenggarakan program pengembangan olah raga; d. Membina dan mengembangkan olah raga masyarakat dan olah raga sekolah serta Usaha Kesehatan Sekolah; e. Melaksanakan pengadaan penyaluran bantuan dan sarana untuk kegiatan olahraga, Usaha Kesehatan Sekolah; f. Melaksanakan pengelolaan data organisasi pemuda dan olah raga; g. Menyusun rencana kegiatan dan pengembangan generasi muda; h. Melaksanakan pelatihan dan menyalurkan bantuan kepada pemuda dan organisasi pemuda; i. Menyusun laporan kegiatan seksi; j. Melaksanakan pengembangan siswa dan organisasi kesiswaan melalui kegiatan ekstra kurikuler; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (Dikluspora).
10
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 26 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya. Pasal 27 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok, sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 28
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas ; (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan ; (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara operasional di koordinasikan oleh Camat . BAB IV TATA KERJA Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (2) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaannya; (3) Setiap pimpinan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pendidikan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya; BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 30 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat; (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan lain, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 31 (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap; (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya;
11
BAB VI KEUANGAN Pasal 32 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pendidikan disediakan dari APBD serta subsidi atau bantuan dari pemerintah atasan dan lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 33 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 34 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Jember Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 24 Seri C) juncto Nomor 76 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 71 Nomor Seri C ) juncto Nomor 30 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 28 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 36 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di : Jember pada Tanggal : 23 Desember 2003 BUPATI JEMBER ttd Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSi Diundangkan di : Jember Pada tanggal : 29 Januari 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. D J O E W I T O, MM Pembina Tk. I NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2003 NOMOR 3/D
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER I.
UMUM Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan Pembangunan Daerah serta untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka sebagi tindak lanjut ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Kewenangan Daerah Kabupaten, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 2 : Cukup jelas Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 : Cukup jelas Pasal 6 : Cukup jelas Pasal 7 : Cukup jelas Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : Cukup jelas Pasal 10 : Cukup jelas Pasal 11 : Cukup jelas Pasal 12 : Cukup jelas Pasal 13 : Cukup jelas Pasal 14 : Cukup jelas Pasal 15 : Cukup jelas Pasal 16 : Cukup jelas Pasal 17 : Cukup jelas Pasal 18 : Cukup jelas Pasal 19 : Cukup jelas Pasal 20 : Cukup jelas Pasal 21 : Cukup jelas Pasal 22 : Cukup jelas Pasal 23 : Cukup jelas Pasal 24 : Cukup jelas Pasal 25 : Cukup jelas Pasal 26 : Cukup jelas Pasal 27 : Cukup jelas Pasal 28 : Cukup jelas Pasal 29 : Cukup jelas Pasal 30 : Cukup jelas Pasal 31 : Cukup jelas Pasal 32 : Cukup jelas Pasal 33 : Cukup jelas Pasal 34 : Cukup jelas Pasal 35 : Cukup jelas Pasal 36 : Cukup jelas Bagian Hukum
13
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 17 TAHUN 2003 TANGGAL : 23 DESEMBER 2003
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
KEPALA
BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
BIDANG PENDIDIKAN TK/SD
SEKSI KURIKULUM DAN TENAGA TEKNIS TK/SD
SEKSI SUBSIDI DAN SARANA TK/SD
BIDANG PENDIDIKAN SLTP/SLTA
BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKSI KURIKULUM DAN TENAGA TEKNIS SLTP/SLTA
SEKSI TENAGA TEKNIS
SEKSI TENAGA NON TEKNIS
SEKSI SUBSIDI DAN SARANA PENDIDIKAN SLTP/SLTA
UPTD
SUB. BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKSI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA
BUPATI JEMBER ttd Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO , MSi 14
