PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a konsideran menimbang ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentu-kan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelo-laan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimba-ngan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
1
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/ 2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Pera-turan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 18 Seri E). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember ; 3. Bupati adalah Bupati Jember ; 4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember ; 5. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ; 6. Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur penunjang sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jember. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang kebersihan dan lingkungan hidup ; (2) Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (3) Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 3 Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam Bidang kebersihan, keindahan, pemakaman, pemeliharaan/perawatan lapangan olah raga dan lampu penerangan jalan umum serta pengendalian dampak lingkungan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 2
Pasal 4 Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, mempunyai fungsi yang meliputi : 1. Membantu Bupati untuk menetapkan kebijaksanaan dalam bidang kebersihan, pertamanan, keindahan, pemakaman dan lampu penerangan jalan umum dan pengendalian dampak lingkungan; 2. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam bidang kebersihan pertamanan, keindahan, pemakaman dan lampu penerangan jalan umum dan pengendalian dampak lingkungan; 3. Menyelenggarakan usaha-usaha kebersihan dalam wilayah daerah sehingga terjamin adanya lingkungan wilayah yang bersih dan sehat serta pemeliharaan pada umumnya ; 4. Mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup; 5. Menyelenggarakan usaha-usaha perawatan sarana dan prasarana kebersihan pada umumnya, keindahan, lampu penerangan jalan umum dan lapangan olah raga serta pemakaman ; 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang tindakan-tindakan dan langkahlangkah yang perlu diambil dibidang kebersihan, pertamanan, lampu penerangan jalan umum dan pemakaman dan pengendalian dampak lingkungan hidup; 7. Melakukan perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, menelaah, mengolah penyusunan perumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja ; 8. Melaksanakan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum serta pengendalian dampak lingkungan hidup; 9. Melakukan pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 10. Melakukan pungutan retribusi kebersihan, pemakaman, dan limbah cair; 11. Pemberian perijinan pembuangan limbah cair; 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Kebersihan ; d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian ; e. Bidang Pertamanan ; f. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; g. Kelompok Jabatan Fungsional ; h. Kelompok UPTD (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Pertama Bagian Tata Usaha Pasal 6 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Urusan administrasi dan urusan kerumahtanggaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan kerja Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Melaksanakan ketatausahaan urusan kepegawaian, keuangan, umum, peralatan dan perbekalan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ; Membantu dan mengkoordinir rencana kegiatan dan rencana anggaran seluruh satuan organisasi bawahannya serta seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ; Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ; Melaksanakan urusan keamanan kedalam terhadap personil, materiil, finansial dan informan ; Melaksanakan tugas-tugas penyempurnaan organisasi, tata laksana dan aktivitas peningkatan aparatur pemerintah ; Melaksanakan tugas-tugas protokoler ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 8
(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Keuangan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 9 (1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok : a. Menyelenggarakan urusan otorisasi, tata usaha keuangan, menyusun anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup; b. Menyelenggarakan pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan anggaran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ; c. Menyiapkan penyusunan rencana biaya rumah tangga Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ; d. Menyusun rencana pendapatan yang berasal dari kegiatan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ; e. Menyiapkan dan menyelenggarakan pembagian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai ; f. Mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian ganti rugi serta biayabiaya lain sebagai pengeluaran dinas ; g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha . (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Merencanakan dan menyelenggarakan pendapatan atau pembelian barang-barang keperluan dinas menurut ketentuan yang berlaku ; b. Mengurus dan menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi perbekalan atau peralatan dinas ; c. Mengurus pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, alat-alat pengangkutan, kantor dan bangunan-bangunan lain milik dinas kebersihan dan Lingkungan Hidup ; d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum yang meliputi kegiatan rutin dan pembangunan ; e. Melakukan pengaturan dan penggunaan ruang kantor ; f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas ; g. Menyelenggarakan urusan keamanan kantor dan kebersihan kantor ; h. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian ; i. Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai ; j. Menyusun rencana kebutuhan dan formasi pegawai ; k. Menyelenggarakan usaha peningkatan disiplin pegawai ; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Kedua Bidang Kebersihan Pasal 10 Bidang Kebersihan mempunyai tugas : 1. Mengadakan pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kebersihan ; 2. Mengatur dan menyelenggarakan kebersihan;
4
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Mengusahakan terciptanya lingkungan yang serasi dan selaras untuk mewujudkan suasana bersih, indah, rapi dan asri ; Melaksanakan pembinaan usaha-usaha kebersihan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka melestarikan lingkungan hidup ; Menyelenggarakan pengangkutan dan pembuangan sampah dari bak-bak sampah atau penampungan sementara ke pembuangan akhir ; Melaksanakan penyedotan dan pembuangan tinja Water Closet (WC) Umum; Merencanakan dan melaksanakan pemusnahan serta pemanfaatan sampah ; Melakukan pungutan retribusi kebersihan; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas . Pasal 11
(1) Bidang Kebersihan , terdiri dari : a. Seksi Pengelolaan Kebersihan ; b. Seksi Pengelolaan Sampah, Air Kotor dan Limbah Domestik. (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan. Pasal 12 (1) Seksi Pengelolaan Kebersihan , mempunyai tugas : a. Melakukan kebersihan kota, jalan umum dan lingkungan pemukiman; b. Menyelenggarakan pembuatan tempat pembuangan sampah sementara atau penampungan sampah ; c. Melakukan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara yang berasal dari rumah tangga, toko-toko dan pasar ke pusat pembuangan sampah atau tempat pembuangan akhir ; d. Menjaga ketertiban pembuangan sampah pada tempat pembuangan sampah sementara ; e. Merencanakan dan menginventarisir peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas ; f. Melaksanakan pengangkutan sisa bahan bangunan yang sudah tidak terpakai; g. Merawat semua sarana angkutan sampah dan gerobak sampah dorong ; h. Melakukan pungutan retribusi kebersihan; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan. (2) Seksi Pengelolaan Sampah, Air Kotor dan Limbah Domestik mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pemusnahan dan pemanfaatan sampah di tempat pembuangan akhir; b. Merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan sampah untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna; c. Mengatur dan merencanakan tempat-tempat pembuangan dan pemanfaatan sampah ; d. Merencanakan dan menginventarisasi peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas ; e. Menyelenggarakan pembersihan sampah di got-got atau saluran pembuangan dan pengurasan Water Closet (WC) umum ; f. Melakukan pengangkatan air kotor ketempat Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) ; g. Merawat semua sarana angkutan air kotor dan mobil tinja ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan . Bagian Ketiga Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pasal 13 Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas : 1. Mengumpulkan, mengolah data untuk penyusunan program ; 2. Merumuskan penyusunan program dan proyek ; 3. Melaksanakan evaluasi serta pengendalian terhadap program dan proyek ; 4. Memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kebersihan dan keindahan serta pelestarian lingkungan hidup ; 5. Mengolah, menyajikan, mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan ; 6. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .
5
Pasal 14 (1)
Bidang Perencanaan dan Pengendalian, terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Teknis ; b. Seksi Pengendalian dan Penyuluhan. (2) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian. Pasal 15 (1) Seksi Perencanaan Teknik , mempunyai tugas : a. Mengadakan pengamatan keadaan dalam rangka menyusun rencana kegiatan kebersihan dan keindahan, penghijauan kota dan kebutuhan sarana dan prasarana ; b. Menyusun rencana lokasi pembangunan prasarana pembuangan sampah dan limbah serta pemusnahan dan pemanfaatan sampah ; c. Menyusun rencana lokasi pembangunan pertamanan, pemakaman dan lampu penerangan jalan umum ; d. Menyusun petunjuk dan pedoman tentang pemeliharaan kebersihan, Keindahan lingkungan pemakaman dan penerangan jalan umum ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian. (2) Seksi Pengendalian dan Penyuluhan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang kebersihan, keindahan lingkungan, pemakaman dan lampu penerangan jalan umum ; b. Menyusun rencana dan mengadakan evaluasi terhadap kegiatan masyarakat dalam usaha meningkatkan kebersihan dan keindahan serta kelestarian lingkungan hidup ; c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk penyusunan laporan pelaksanaan program / proyek ; d. Menyusun rencana penyuluhan kepada masyarakat, instansi pemerintah / swasta ; e. Menyusun bahan penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan serta penerangan umum tentang program kebersihan penyuluhan serta penerangan lingkungan, pemakaman dan penerangan jalan umum ; f. Memberikan petunjuk bimbingan serta pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha melaksanakan kebersihan pengaturan taman, penanaman tanaman hias, perawatan makam umum / keluarga dan lampu penerangan jalan umum ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian . Bagian Keempat Bidang Pertamanan Pasal 16 Bidang Pertamanan mempunyai tugas : 1. Mengusulkan pengadaan makam umum, taman, air mancur, monumen / tugu, lampu penerangan jalan umum dan lapangan olah raga dengan mempertimbangkan pemanfaatan, perawatan dan perbaikannya ; 2. Melaksanakan pengadaan bibit guna menunjang penghijauan kota ; 3. Melaksanakan kegiatan penghijauan kota dalam rangka keindahan dan kenyamanan lingkungan hidup ; 4. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan pemakaman umum, taman, air mancur, monumen / tugu lapangan olah raga ; 5. Mengadakan evaluasi dan menyusun laporan terhadap kegiatan pemeliharaan dan perawatan kebersihan taman, air mancur, monumen / tugu, lampu penerangan jalan umum dan lapangan olah raga ; 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 17 (1) Bidang Pertamanan, terdiri dari : a. Seksi Pertamanan dan Pemakaman ; 6
b. Seksi Penerangan Jalan Umum . (2) Seksi-seksi sebagaimana tersebut ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan. Pasal 18 (1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman, mempunyai tugas : a. Melaksanakan usaha-usaha penghijauan dan pertamanan kota termasuk lapangan olah raga, taman, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya ; b. Mengadakan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup termasuk taman, lapangan olah raga, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya ; c. Mengusahakan pembibitan dan melayani permintaan tanaman hias dan pohon pertamanan lainnya untuk penghijauan kota ; d. Menyelenggarakan inventarisasi peralatan-peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas ; e. Melaksanakan upaya-upaya dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit tanaman hias pada taman-taman kota dan taman penghijauan yang menjadi wewenang Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ; f. Melaksanakan pengawasan dan pengaturan terhadap permohonan penanganan atas tanah pemakaman sesuai dengan golongan ; g. Mencatat dan atau meregister, menginventarisir makam, luas makam dan mengatur tanda peringatan ; h. Memungut retribusi dan menentukan lokasi makam, melayani pengangkutan dan pemakaman jenasah orang-orang terlantar atas permintaan ahli waris ; i. Menyediakan dan melayani sarana pemakaman jenasah orang-oang terlantar ; j. Memelihara dan merawat makam umum ; k. Melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penertiban makam umum dan makam yang lain ; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pertamanan . (2) Seksi Penerangan Jalan Umum, mempunyai tugas : a. Mengadakan Pemeliharaan dan perawatan lampu taman, air mancur, monumen-monumen dan lapangan olah raga serta fasilitas umum lainnya ; b. Melakukan Perbaikan lampu, air mancur, monumen-monumen dan lapangan olah raga serta fasilitas umum lainnya ; c. Melaksanakan pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum; d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan. Bagian Kelima Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Pasal 19 Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas : 1. Merumuskan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; 2. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan, pencemaran lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan hidup ; 3. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Analisa mengenai dampak lingkungan ( Amdal) ; 5. Melaksanakan pelestarian dan pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup ; 6. Melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup ; 7. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis mengenai Analisa dampak lingkungan hidup; 8. Pemberian perijinan pembuangan Limbah Cair; 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 20 (1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Penataan Lingkungan Hidup; b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. 7
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup. Pasal 21 (1) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas : a. Menyusun bahan kebijaksanaan operasional peningkatan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan hidup; b. Melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup ; c. Melaksanakan pembinaan, peningkatan dan pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup ; d. Melaksanakan koordinasi pengkajian dan pengembangan data informasi serta penataan lingkungan dengan memperhatikan permasalahan lingkungan hidup; e. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengumpulan, penyaringan serta pengelolaan informasi di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup; f. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis tentang Penataan Lingkungan Hidup, pemantauan, Evaluasi dan Peningkatan ketaatan terhadap lingkungan hidup; g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas : a. Melaksanakan koordinasi dokumen amdal : b. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan Audit Lingkungan ; c. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan kemampuan teknis kepada Laboratorium Lingkungan Hidup; d. Melaksanakan koordinasi dengan pelayanan Laboratorium Lingkungan serta penyelesaian perselisihan, perbedaan hasil analisa contoh uji ; e. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup; f. Melaksanakan ketentuan tentang baku mutu serta parameter-parameter lingkungan hidup; g. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air dan limbah cair serta pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan ; h. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran udara serta pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan ; i. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian limbah; j. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian perusakan lingkungan dan pemulihan kualitas serta fungsi lingkungan ; k. Memproses pemberian ijin pembuangan Limbah Cair; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup. Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 22 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 23 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ; (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 24 (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas ;
8
(2) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan; (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. BAB IV TATA KERJA Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ; (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan petunjuk –petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.; (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup menerapkan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 26 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat; (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. Pasal 27 (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ; (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. BAB VI KEUANGAN Pasal 28 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember disediakan dari APBD serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 71 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 66 Seri C) jucto Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 9
Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 23 Seri C) dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 24 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 22 Seri C) dicabut dan dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di pada tanggal
: Jember : 23 Desember 2003 BUPATI JEMBER ttd Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSi.
Diundangkan di : J e m b e r Pada tanggal : 29 Januari 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd. Drs. H. D J O E W I T O, MM Pembina Tk. I NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2003 NOMOR 10/D
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERA DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER I.
UMUM Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan Pembangunan Daerah serta untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Kewenangan Daerah Kabupaten, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
I.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas Pasal 3 : Cukup jelas. Pasal 4 : Cukup Jelas Pasal 5 : Cukup Jelas Pasal 6 : Cukup Jelas Pasal 7 : Cukup Jelas Pasal 8 : Cukup Jelas Pasal 9 : Cukup Jelas Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) a : Kebersihan kota adalah kebersihan ibu kota Kabupaten, dan /atau ibu kota Kecamatan Pasal 13 : Cukup Jelas Pasal 14 : Cukup Jelas Pasal 15 : Cukup Jelas Pasal 16 : Cukup Jelas Pasal 17 : Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) b : Fasilitas umum lainnya adalah lampu taman, lampu, alun-alun, lapangan olah raga, tugu batas/monumen, tempat-tempat wisata serta lahan-lahan parkir dan lampulampu jalan Pasal 19 : Cukup Jelas Pasal 20 : Cukup Jelas Pasal 21 : Cukup Jelas Pasal 22 : Cukup Jelas Pasal 23 : Cukup Jelas Pasal 24 : Cukup Jelas Pasal 25 : Cukup Jelas Pasal 26 : Cukup Jelas Pasal 27 : Cukup Jelas Pasal 28 : Cukup Jelas Pasal 29 : Cukup Jelas Pasal 30 : Cukup Jelas Pasal 31 : Cukup Jelas Pasal 32 : Cukup Jelas Bagian Huku
11
12
