PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG

KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER, Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka meningkatkan dan menertibkan pengelolaan keuangan desa agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu pengaturan tentang keuangan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa; Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1950); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER

2

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2.

Kabupaten adalah Kabupaten Jember.

3.

Bupati adalah Bupati Jember.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. 6.

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 12. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 13. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perim-bangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. 3

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 16.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 18.

Badan Usaha Milik Desa, yang selajutnya disingkat BUMDES adalah suatu Lembaga/Badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

19. Pasar desa adalah sebagai suatu tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan di waktu siang maupun malam yang terdiri dari bangunan pasar, halaman dan fasilitas lain seperti toko/kios bedak, halaman terbuka, rumah toko dan bangunan lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa. 20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 21. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 22.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

23. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAB II SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA Bagian Pertama Sumber Pendapatan Desa Pasal 2 (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :

4

a. pendapatan asli desa ; b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan ; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. disalurkan melalui kas desa. (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (4) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 3 (1) Pemerintah Desa wajib mempertahankan, menggali dan mengembangkan keuangan dan sumber pendapatan desa yang telah dimiliki. (2) Kekayaan dan sumber pendapatan desa sepenuhnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa dan pelayanan masyarakat desa. Bagian Kedua Jenis Pendapatan Asli Desa Pasal 4 Jenis pendapatan asli desa terdiri dari : a. hasil usaha desa; b. hasil kekayaan desa; c. hasil swadaya dan partisipasi; d. hasil gotong royong; dan e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Bagian Ketiga Kekayaan Desa Pasal 5 Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

huruf a

5

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Tanah kas desa; Pasar desa; Pasar hewan; Bangunan desa; Tambatan perahu; Obyek rekreasi/wisata yang diurus/dikelola desa; Tempat pemancingan/pemandian umum yang diurus/dikelola desa; Jalan desa; dan/atau Lain-lain kekayaan milik desa. Paragraf 1 Tanah Kas Desa Pasal 6

(1) Tanah kas desa yang dikuasai dan dikelola Pemerintah Desa dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain. (2) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tanah bengkok, titisoro, pangonan, kuburan dan lain-lain yang merupakan kekayaan desa. (3) Hasil pengelolaan tanah kas desa dikelola dalam APB Desa. Pasal 7 (1) Tanah Kas Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat. (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati. Pasal 8 (1) Jika diperlukan untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum maka larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku, dengan syarat : a. persetujuan mengenai penyerahan atau pelimpahan tanah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; b. Pemerintah Desa yang bersangkutan memperoleh pengganti tanah yang lebih luas, produktif dan nilai ekonomisnya lebih tinggi dari tanah yang dilepaskan; dan c. setelah memperoleh ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Pengelolaan tanah kas desa dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau disewakan, dengan syarat : 6

pelimpahan pengelolaannya dilakukan dengan Peraturan Desa; menguntungkan desa; jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; Pemerintah Desa mendapat nilai sewa yang lebih tinggi; dan Permohonan ijin sewa menyewa kepada Bupati sebelumnya persyaratan dievaluasi oleh Camat; g. Permohonan sewa menyewa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk memperoleh ijin tertulis. (3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat : a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. obyek perjanjian sewa menyewa; c. jangka waktu; d. hak dan kewajiban para pihak; e. penyelesaian perselisihan; f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan g. peninjauan pelaksanaan perjanjian. a. b. c. d. e. f.

Pasal 9 Penggunaan dan/atau pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) tidak dapat mengubah status dan hak tanah kas desa tersebut. Pasal 10 (1) Untuk pelaksanaan persewaan tanah kas desa, Kepala Desa dan BPD wajib membentuk Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ; (2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. 1 (satu) orang dari LPMD sebagai Ketua; b. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris; c. 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa sebagai anggota; dan d. 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai anggota. (3) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan lelang persewaan tanah kas desa dimuka umum, dengan ketentuan : a. mengutamakan calon penyewa dari masyarakat desa setempat; b. harga sewa sesuai dengan dan/atau lebih tinggi dari harga umum; c. hasil persewaan dimasukkan dan dikelola dalam APBDesa; d. lama persewaan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). Paragraf 2 Alokasi Dana Desa Pasal 11 Alokasi dana desa Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang bersumber dari : 7

a. Bagi hasil pajak daerah; b. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten, yang terdiri dari : 1. bagi hasil pajak dan non pajak, dan 2. dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. c. retribusi daerah sebagian diperuntukkan kepada desa yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 Alokasi Dana Desa diberikan berdasarkan perhitungan alokasi dana desa minimal dan alokasi dana desa proporsional. (2) Alokasi Dana Desa Minimal, selanjutnya disingkat ADDM adalah Alokasi Dana Desa yang diberikan secara merata kepada seluruh desa sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari alokasi dana desa kabupaten. (3) Alokasi Dana Desa Proporsional, selanjutnya disingkat ADDP adalah Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada seluruh desa secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten. (1)

Pasal 13 Nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditentukan oleh beberapa variabel. (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kemiskinan, Pendidikan Dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, dan luas wilayah, dan nilai pemasukan PBB Desa, dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan. (1)

Pasal 14 Besaran alokasi dana masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 Alokasi dana desa diberikan kepada desa secara bertahap. (2) Alokasi dana masing-masing desa dipergunakan untuk : a. kegiatan operasional pemerintahan desa 30 % (tiga puluh per seratus); b. kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus). (3) Alokasi dana masing-masing desa selanjutnya dikelola melalui APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. (1)

8

Paragraf 3 Hibah dan Sumbangan Pasal 16 (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa. (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa. Paragraf 4 Pasar Desa Pasal 17 (1) Dalam meningkatkan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintahan Desa dapat mendirikan pasar desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 18 Beberapa desa dapat membangun satu pasar desa melalui kerja sama antar desa sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Biaya pembangunan dan/atau pengembangan pasar desa dapat diperoleh dari : a. Swadaya dan partisipasi masyarakat desa; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. Bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten; d. Sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 20 (1) Susunan Organisasi Pengelola Pasar Desa terdiri dari : a. Kepala pasar; b. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan; dan c. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban. (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Kepala Pasar; (3) Pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. 9

(4) Susunan Organisasi Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pasal 21 (1) Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (2) Pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa melalui Musyarawah Desa. Pasal 22 (1) Pemerintahan Desa dapat mengalihkan pengelolaan pasar desa kepada Pemerintah Kabupaten dengan peraturan desa. (2) Pemerintah Kabupaten yang membangun dan/atau mengelola pasar daerah yang berlokasi di wilayah desa, wajib memberikan kontribusi atau bagi hasil kepada desa yang bersangkutan. Pasal 23 Kewajiban pemberian kontribusi oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa diatur : a. Pasar desa yang dialihkan dan telah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kontribusi dari hasil penerimaan brutto pasar desa tersebut kepada desa yang bersangkutan dengan perimbangan 50 % : 50 % ; b. Pasar daerah yang dibangun di atas tanah kas desa maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kontribusi dari hasil penerimaan brutto pasar daerah kepada Pemerintah Desa dengan perimbangan 60 % : 40 % ; c. Pasar daerah yang dibangun atau berlokasi di wilayah desa maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memberikan kontribusi dari hasil penerimaan brutto pasar daerah tersebut kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dengan perimbangan 70 % : 30 %. Pasal 24 (1) Penerimaan dan Pengeluaran hasil pendapatan pasar desa dianggarkan dalam APB Desa. (2) Penggunaan hasil pendapatan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan pasar desa. (3) Besarnya pungutan retribusi pasar desa harus berpedoman pada ketentuan retribusi pasar daerah yang berlaku. Pasal 25

10

Pengelola pasar desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemungutan, administrasi dan pelaporan. Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pengelola pasar desa mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengamanan, pemeliharaan dan kebersihan; b. pelaksanaan dan pengelolaan pungutan terhadap kios, los/tempat berjualan lainnya dan parkir di lingkungan pasar desa; c. pelaksanaan tata usaha umum dan keuangan; d. pelaksanaan penyetoran hasil penerimaan brutto pasar desa ke kas desa secara rutin; e. penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan pasar desa kepada kepala Desa. BAB III BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Pasal 27 (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai kebutuhan dan potensi Desa. (2) BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan harus berbadan hukum. Pasal 28 Tujuan Pemerintah Desa mendirikan BUMDES adalah : a. Terbentuknya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh; b. Memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha desa guna meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa; dan c. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Bagian Pertama Bentuk Badan Hukum dan Bidang Usaha Pasal 29 (1)

Bentuk BUMDES harus dirumuskan dan diputuskan melalui musyawarah desa dengan mengacu pada potensi desa setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Bidang usaha BUMDES meliputi : a. Bidang usaha produksi; b. Bidang usaha jasa; c. Bidang usaha Pasar; 11

d. Bidang Usaha Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga; dan e. Bidang Usaha kegiatan perekonomian Desa lainnya. Pasal 30 BUMDES harus memiliki suatu Badan Hukum sesuai dengan potensi desa. Bagian Kedua Kepengurusan BUMDES Pasal 31 (1)

Kepengurusan BUMDES terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat; (2) Susunan Kepengurusan BUMDES berjumlah gasal, yang meliputi : a. Badan Pengurus, yang terdiri dari : 1. Ketua; 2. Sekretaris; 3. Bendahara; dan 4. Anggota sesuai dengan kebutuhan. b. Badan Pengawas ; dapat dilakukan oleh BPD atau Badan Pengawas Independen diluar struktur Pemerintahan Desa dengan memperhatikan situasi dan kondisi desa setempat. (3) Kepengurusan memperoleh tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha. Pasal 32 Pengurus BUMDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipilih berdasarkan persyaratan : a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun; b. bertempat tinggal dan menetap di desa setempat sekurangkurangnya 2 (dua) tahun; c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap perekonomian; dan d. pendidikan yang memadai paling rendah SLTP. (2) Masa bakti kepengurusan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. (3) Kepengurusan dapat diberhentikan apabila : a. telah selesai masa baktinya; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha desa; e. Karena tersangkut tindak pidana. (4) Pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh warga masyarakat melalui (1)

12

forum Musyawarah Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan pimpinan BPD. Bagian Ketiga Tugas dan Kewajiban Pasal 33 (1) Tugas Kepengurusan BUMDES adalah : a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat; b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata; c. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga perekonomian lainnya; d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan e. memberikan laporan perkembangan badan usaha kepada Pemerintah Desa. (2) Kewajiban Kepengurusan BUMDES adalah : a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun; b. menyampaikan laporan kegiatan utama badan usaha dan perubahan selama tahun buku; dan c. menyampaikan laporan rincian neraca laba rugi dan penjelasanpenjelasan atas dokumentasi tersebut. (3) Kewajiban Badan Pengawas adalah : a. memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan usaha desa; b. mengikuti perkembangan kegiatan usaha Desa dan memberikan pendapat dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES; dan c. melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDES setiap triwulan kepada Pemerintahan Desa dan bila terjadi gejala penurunan kinerja pengurus. (4) Kewajiban Pemerintah Desa adalah : a. membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga atau badan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat desa; b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan yang adil dan merata; c. memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya; d. memberikan nasihat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES; dan e. mengusahakan kekompakan dalam tubuh badan usaha untuk mencegah adanya kemungkinan badan usaha dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

13

Bagian Keempat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pasal 34 (1) Mekanisme pengelolaan BUMDES berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES dan masing-masing bidang usaha. (2) Pengelolaan kegiatan BUMDES dilakukan secara transparan dan melibatkan warga masyarakat desa secara aktif. Pasal 35 Pertanggungjawaban BUMDES dilaporkan kepada masyarakat melalui Kepala Desa dalam Musyawarah Desa. Bagian Kelima Permodalan Pasal 36 (1) Permodalan BUMDES dapat berasal dari : a. Pemerintah Desa; b. Tabungan masyarakat; c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; d. Pinjaman; dan/atau e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. (2) Modal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagian dari kekayaan dan/atau asset desa yang dipisahkan pembukuannya; (3) BUMDES dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Pasal 37 Bagi Hasil Usaha BUMDES dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

14

Bagian Pertama Penghasilan Pasal 38 Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang sah sesuai kemampuan keuangan desa. Pasal 39 Penghasilan tetap dan/atau tunjangan keuangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan APB Desa dan ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. Bagian Kedua Jenis Tunjangan Pasal 40 Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dapat diberikan tunjangan biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan. (2) Pemberian tunjangan sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan APB Desa. (1)

Pasal 41 Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, dapat diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang dananya berasal dari APB Desa. (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dapat diberikan tunjangan kematian sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap yang dananya berasal dari APBDesa serta bantuan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten. (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang berhak dan memperoleh kekuatan hukum dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. (1)

Bagian Ketiga Penentuan Besarnya dan Pembebanan Pemberian Penghasilan Pasal 42 (1) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dibebankan dalam APBDesa. (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten. 15

BAB V ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) Bagian Pertama Struktur APB Desa Pasal 43 APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Pasal 44 Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri dari : a. Pendapatan asli Desa; b. Dana Perimbangan ; c. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Pasal 45 Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pasal 46 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri dari : a. Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap; b. Tambahan penghasilan Aparat Desa; c. Belanja Operasional Kepala Desa; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; f. Belanja Bantuan Sosial; g. Belanja Tidak Terduga; Pasal 47 Kelompok Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri dari : a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja modal Pasal 48 Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan.

16

Pasal 49 (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mencakup : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya; b. pencairan Dana Cadangan; c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan ; (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mencakup: a. pembentukan Dana Cadangan; b. penyertaan modal (investasi). Bagian Kedua Penyusunan dan Penetapan Pasal 50 (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan awal APB Desa. (2) Rancangan APB Desa selanjutnya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. (3) Pengambilan keputusan bersama BPD dan Kepala Desa terhadap rancangan APB Desa dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Pasal 51 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa ; (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa. (4) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Pengelolaan Pasal 52 (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang 17

berupa perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan dan pelaporan kepada perangkat desa. (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APB Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup dananya dalam APB Desa. (4) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APB Desa untuk kepentingan lain diluar yang telah ditetapkan dalam APB Desa. (5) Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan Rencana Program/Kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa dan kemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat Desa. Pasal 53 Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dengan Peraturan Desa. Bagian Keempat Perubahan APB Desa Pasal 55 (1)

(2)

(3)

(4)

Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran pada APB Desa yang telah ditetapkan, dilakukan perubahan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan. Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyangkut atau mempengaruhi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan APB Desa tersebut dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Bagian Kelima Perhitungan APB Desa Pasal 56

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa bersama BPD membuat Perhitungan APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 18

Bagian Keenam Pertanggungjawaban Pasal 57 Pengelolaan APB Desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 58 Pedoman penyusunan APB Desa, pengelolaan keuangan desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 59 Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Perhitungan APB Desa sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 60 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa kepada Pemerintah Desa yang dikoordinasikan oleh Camat. (2) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII SANKSI Pasal 61 Pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan APB Desa, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 62 (1) Pemerintah Desa yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan. Pasal 63 Kepala Desa yang malakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (4) dapat dikenakan tindakan administrasi yang berupa 19

tegoran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Kabupaten.

setelah

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 9 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 10 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 11 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 66 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember pada tanggal 5 Maret 2007

BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL Diundangkan di Jember pada tanggal 5 Maret 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2007 NOMOR 3 20

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA I.

UMUM Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan dan jenis-jenis pendapatan serta lembaga-lembaga usaha desa. Dalam pengelolaan sumber dan jenis pendapatan desa tersebut disamping dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan perangkat desa juga harus diarahkan untuk percepatan akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa. Huruf c Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD dan 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Huruf d Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

21

Huruf e Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Yang termasuk dalam “lain-lain kekayaan milik desa” antara lain : a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa/Daerah; b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau dari pihak ketiga; c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan; e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; f. hibah dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; 22

g.

hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan

h. hasil kerjasama desa. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas

23

Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah: a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok ; b. tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa ; c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat ; d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti : a. usaha jasa yang meliputi usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis ; b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa ; c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis ; d. Industri dan kerajinan rakyat. Yang tergolong “badan hukum” dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, dan sebagainya) Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) BUMDES dibentuk dengan mempertimbangkan : a. Potensi usaha ekonomi masyarakat; b. Terdapat unit kegiatan kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif; c. Terdapat kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa. Ayat (2) Cukup jelas

24

Pasal 30 Bentuk Badan Hukum dari BUMDES dapat berupa Perusahaan Terbatas, Koperasi, Usaha Dagang, Commanditer Venotschap (CV) dan bentuk badan hukum lain yang sejenis. Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud “Pemerintah Desa dan masyarakat” adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Yang dimaksud dengan “kepengurusan BUMDES terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat” adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi). Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Prinsip dasar pengelolaan BUMDES adalah : a. Transparan Pengelolaan kegiatan BUMDES harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat. b. Akuntabel Pengelolaan kegiatan BUMDES harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat desa. c. Partisipasi Masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan. d. Berkelanjutan Pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan. e. Akseptabel Keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dari semua pihak.

25

Pasal 35 Sistem pelaporan pertanggungjawaban, dibuat berdasarkan jenis bidang usaha kegiatan. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan “mendapat persetujuan BPD” dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu. Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Yang dimaksud “perangkat desa” yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas

26

Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Keuangan desa” adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Ayat (2) Cukup jelas

27

Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas

Bagian Hukum

28

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 3 TAHUN 2007 TANGGAL : 5 MARET 2007

CONTOH A. PERATURAN DESA…………………… NOMOR…………TAHUN …………. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA………………. TAHUN ANGGARAN………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA……………., Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor ... tahun 2007 tentang Keuangan Desa, maka untuk mewujudkan pengelolaan sumber pendapatan desa dan keuangan desa yang baik dan transparan perlu pengaturan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

29

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 6); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................... dan KEPALA DESA ................... MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DESA……………… TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA…………. TAHUN ANGGARAN… ………. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah ............... 2. Bupati adalah ......... 3. dan seterusnya ...... Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .................. Kecamatan ............ Tahun Anggaran…... sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa : Rp……………… 2. Belanja Desa : a. Belanja Langsung Rp……………… b. Belanja Tidak Langsung Rp……………… Rp………………(-) Surplus/(Defisit) Rp……………… 3. Pembiayaan Desa: a. Penerimaan Rp…………….

30

b. Pengeluaran

Rp…………….(-) Pembiayaan Netto Rp………………(-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp……………… Pasal 3 (1) Rincian lebih lanjut mengenai Pendapatan Desa adalah sebagaimana dalam contoh A.I. (2) Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Desa adalah sebagaimana dalam contoh A.II. (3) Rincian lebih lanjut mengenai Pembiayaan Desa adalah sebagaimana dalam contoh A.III. Pasal 4 Rincian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa. Pasal 5 (1) Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Agar semua orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini untuk disebarluaskan. Ditetapkan di pada tanggal

…………….. ……………..

KEPALA DESA……………….

……………………….

31

Contoh A.I

Lampiran Peraturan Desa ………...................... Nomor : …………………………. Tanggal : …………………………. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA …………….. TAHUN ANGGARAN …………… 1. PENDAPATAN DESA : Nomor Urut 1 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.1.5.

2 PENDAPATAN ASLI DESA Hasil usaha desa Koperasi desa BUMDesa Lumbung Desa Industri batu merah Dll hasil usaha desa......

1.1.2. 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.2.7

Hasil kekayaan desa Pengelolaan tanah Kas Desa Pengelolaan pasar desa Pengelolaan pasar hewan Pemandian umum/tempat pemancingan desa Obyek Rekreasi/wisata desa Bangunan milik desa Kekayaan desa lainnya

1.1.3.

Swadaya dan partisipasi masyarakat.

1.1.4.

Gotong Royong masyarakat

1.1.5. 1.1.5.1 1.1.5.2.

Lain-lain pendapatan asli desa yang sah Pungutan Desa ..............................

1.2. 1.2.1. 1.2.2.

BANTUAN DARI PEMERINTAH Bantuan WISLYG Dll................

1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4.

BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI Bantuan stimulan pengembangan pasar desa Bantuan stimulan pengairan desa Bantuan stimulan BUMDesa Dll..............

Uraian

Jumlah ( Rp ) 3

32

Nomor Urut 1 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6. 1.4.7.

2 BATUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN Bagi hasil Retribusi Pasar Daerah. Bagi hasil Retribuís Obyek Wisata. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Alokasi dana desa Bantuan Pemilihan Kepala Desa Bantuan BUMDesa Dll...........

1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6.

HIBAH DAN SUMBANGAN Hibah dari Pemerintah Hibah Pemerintah Daerah Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Sumbangan dari pihak ketiga Dll............

1.6.

PINJAMAN DESA DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH Pinjaman desa Pendapatan lain-lain yang sah......

1.6.1. 1.6.2.

Uraian

Jumlah ( Rp ) 3

JUMLAH PENDAPATAN

KEPALA DESA ……………..

………………………………….

33

Contoh A.II

2. BELANJA DESA : Nomor Urut 1

Uraian

Jumlah ( Rp )

2

3

2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Penghasilan Kepala Desa Penghasilan Sekretaris Desa Penghasilan Kepala Urusan Penghasilan Kepala Dusun Tunjangan BPD

2.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.2.

BELANJA BUNGA Bunga Utang Pinjaman Bunga Utang Obligasi

2.1.3. 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.3.3. 2.1.3.4.

BELANJA HIBAH Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa Lainnya Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat

2.1.4. 2.1.4.1. 2.1.4.2.

BELANJA BANTUAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Partai Politik

2.1.5. 2.1.5.1. 2.1.5.2. 5.1.5.3.

BELANJA BAGI HASIL Belanja Bagi Hasil kepada BUMDesa Belanja Bagi Hasil kepada Koperasi Desa Belanja Bagi Hasil kepada Lembaga Desa lainnya

2.1.6 2.1.6.1.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelompok Masyarakat

2.1.7

BELANJA TIDAK TERDUGA

2.2. 2.2.1. 2.2.1.1. 2.2.1.2. 2.2.1.3.

BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek

2.2.2. 2.2.2.1. 2.2.2.2. 2.2.2.3. 2.2.2.4.

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Alat Tulis Kantor Belanja peralatan kantor. Belanja perlengkapan kantor Belanja bahan baku bangunan

34

Nomor Urut 1

Uraian

Jumlah ( Rp )

2

3

2.2.2.5. 2.2.2.6. 2.2.2.7. 2.2.2.8. 2.2.2.9. 2.2.2.10. 2.2.2.11. 2.2.2.12. 2.2.2.13. 2.2.2.14.

Belanja bahan baku pertanian Belanja Jasa Kantor Belanja perawatan kendaraan bermotor Belanja cetak dan penggandaan Belanja sewa rumah/gedung Belanja sewa alat berat Belanja makan dan minum rapat/pertemuan Belanja pakaian kerja Belanja perjalanan dinas Belanja lainnya

2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

BELANJA MODAL Belanja modal pengadaan tanah Belanja modal pengadaan alat-alat berat Belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor Belanja modal pengadaan alat angkutan darat tidak bermotor Belanja modal pengadaan alat angkutan di air bermotor Belanja modal pengadaan alat pertanian Belanja modal pengadaan peralatan kantor Belanja modal pengadaan komputer Belanja modal pengadaan mebeulair Belanja Modal pengadaan alat-alat komunikasi Belanja modal pengadaan kontruksi jalan Belanja modal pengadaan kontruksi jembatan Belanja modal pengadaan kontruksi jaringan air Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telephone Belanja modal pengadaan buku/kepustakaan Belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman

2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.3.9. 2.3.10. 2.3.11. 2.3.12. 2.3.13. 2.3.14. 2.3.15. 2.3.16.

JUMLAH BELANJA

KEPALA DESA ……………………..

(………………………………….)

35

Contoh A.III

3. PEMBIAYAAN DESA : Nomor Urut 1 3.1 3.1.1.

Uraian

Jumlah ( Rp )

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.

2 Penerimaan Pembiayaan Desa Sisa Lebih Perhitungan Angaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Desa Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Desa

3.2 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.3.

Pengeluaran Pembiayaan Desa Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Desa

3

JUMLAH PEMBIAYAAN


(………………………………….)

BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL

36

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 3 TAHUN 2007 TANGGAL : 5 MARET 2007

CONTOH B. PERATURAN DESA…………………… NOMOR…………TAHUN …………. TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA………………. TAHUN ANGGARAN………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA……………., Menimbang

: a. Sehubungan dengan adanya penambahan/pengurangan pendapatan desa dan kegiatan pembangunan, maka untuk mewujudkan pengelolaan sumber pendapatan desa dan keuangan desa yang baik dan transparan perlu pengaturan keuangan desa dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

37

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158) ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 6); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................... dan KEPALA DESA ................... MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DESA……………… TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA…………. TAHUN ANGGARAN…………. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah ...............

38

2. Bupati adalah ......... 3. dan seterusnya ...... Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .................. Kecamatan ............ Tahun Anggaran…... sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa : Rp……………… 2. Belanja Desa : a. Belanja Langsung Rp……………… b. Belanja Tidak Langsung Rp……………… Rp………………(-) Surplus/(Defisit) Rp……………… 3. Pembiayaan Desa: a. Penerimaan b. Pengeluaran

Rp……………. Rp…………….(-) Pembiayaan Netto Rp………………(-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp……………… Pasal 3 Rincian lebih lanjut mengenai Pendapatan Desa adalah sebagaimana dalam contoh B.I. (2) Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Desa adalah sebagaimana dalam contoh B.II. (3) Rincian lebih lanjut mengenai Pembiayaan Desa adalah sebagaimana dalam contoh B.III. (1)

Pasal 4 Rincian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa.

39

Pasal 5 (1) Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Agar semua orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini untuk disebarluaskan. Ditetapkan di : Pada tanggal :

…………….. ……………..


……………………….

40

Contoh B.I

Lampiran Peraturan Desa ………...................... Nomor : …………………………. Tanggal : …………………………. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA …………….. TAHUN ANGGARAN …………… 1. PENDAPATAN DESA : Jumlah (Rp.) Nomor Urut

Uraian

1 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.1.5.


1.1.2. 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.2.7


1.1.3.


1.1.4.


1.1.5. 1.1.5.1 1.1.5.2.


1.2. 1.2.1. 1.2.2.


1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4.


Sebelum Perubah an 3

Setelah Peruba han 4

Bertambah/(Ber kurang) Rp.

%

5

6

41

Jumlah (Rp.) Nomor Urut 1 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6. 1.4.7. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6. 1.6. 1.6.1. 1.6.2.

Uraian 2 BATUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN Bagi hasil Retribusi Pasar Daerah. Bagi hasil Retribuís Obyek Wisata. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Alokasi dana desa Bantuan Pemilihan Kepala Desa Bantuan BUMDesa Dll...........



Bertambah/(Ber kurang) Rp.

%

5

6

HIBAH DAN SUMBANGAN Hibah dari Pemerintah Hibah Pemerintah Daerah Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Sumbangan dari pihak ketiga Dll............ PINJAMAN DESA DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH Pinjaman desa Pendapatan lain-lain yang sah......

JUMLAH PENDAPATAN


………………………………….

42

Contoh B.II 2. BELANJA DESA : Jumlah (Rp.) Nomor Urut

Uraian

1

2

2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5.


2.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.2.


2.1.3. 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.3.3. 2.1.3.4.


2.1.4. 2.1.4.1. 2.1.4.2.


2.1.5. 2.1.5.1. 2.1.5.2. 5.1.5.3.


2.1.6 2.1.6.1.


2.1.7


2.2. 2.2.1. 2.2.1.1. 2.2.1.2. 2.2.1.3.


2.2.2. 2.2.2.1. 2.2.2.2. 2.2.2.3. 2.2.2.4.




Bertambah /(Berkuran g) Rp.

%

5

6

43

Jumlah (Rp.) Nomor Urut 1

Uraian


2

2.2.2.5. 2.2.2.6. 2.2.2.7. 2.2.2.8. 2.2.2.9. 2.2.2.10. 2.2.2.11. 2.2.2.12. 2.2.2.13. 2.2.2.14.


2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.


2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.3.9. 2.3.10. 2.3.11. 2.3.12. 2.3.13. 2.3.14. 2.3.15. 2.3.16.


Bertambah /(Berkuran g) Rp.

%

5

6

JUMLAH BELANJA


………………………………….

44

Contoh B.III 3. PEMBIAYAAN DESA : Jumlah (Rp.) Nomor Urut 1 3.1 3.1.1.

Uraian


2

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.

Penerimaan Pembiayaan Desa Sisa Lebih Perhitungan Angaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Desa Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Desa

3.2 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.3.


Bertambah /(Berkuran g)


Rp.

%

5

6

JUMLAH PEMBIAYAAN


………………………………….


45

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 3 TAHUN 2007 TANGGAL : 5 MARET 2007

CONTOH C. PERATURAN DESA…………………… NOMOR…………TAHUN …………. TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA………………. TAHUN ANGGARAN………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA……………., Menimbang

: a. bahwa sebagai tindak lanjut pengelolaan sumber pendapatan desa dan keuangan desa yang baik dan transparan perlu pengaturan keuangan desa dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158) ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 6); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor…….. Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor ......). Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................... dan KEPALA DESA ...................

Menetapkan

MEMUTUSKAN : : PERATURAN DESA…………… TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA…………. TAHUN ANGGARAN……….

47

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah ............... 2. Bupati adalah ......... 3. dan seterusnya ...... Pasal 2 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .................. Kecamatan ............ Tahun Anggaran…... sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa : Rp…………… 2. Belanja Desa : a. Belanja Langsung Rp……………… b. Belanja Tidak Langsung Rp……………… Rp…………(-) Surplus/(Defisit) Rp…………… 3. Pembiayaan Desa: a. Penerimaan Rp……………. b. Pengeluaran Rp…………….(-) Pembiayaan Netto Rp…………(-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp…………… Pasal 3 Rincian lebih lanjut mengenai Pendapatan Desa adalah sebagaimana dalam contoh C.I. (2) Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Desa adalah sebagaimana dalam contoh C.II. (3) Rincian lebih lanjut mengenai Pembiayaan Desa adalah sebagaimana dalam contoh C.III. (1)

48

Pasal 4 Rincian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa. Pasal 5 (1) Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) agar semua orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini untuk disebarluaskan. Ditetapkan di : Pada tanggal :

…………….. ……………..


……………………….

49

Contoh C.I

Lampiran Peraturan Desa ………...................... Nomor : …………………… Tanggal : …………………… PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA …………….. TAHUN ANGGARAN …………… 1. PENDAPATAN DESA : Nomor Urut

Jumlah (Rp.) Uraian

1 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.1.5.


1.1.2. 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.2.7


1.1.3.


1.1.4.


1.1.5. 1.1.5.1 1.1.5.2.


1.2. 1.2.1. 1.2.2.


1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4.


Bertambah/(Ber kurang)

Anggaran setelah perubahan

Realisa si

Rp.

%

3

4

5

6

50

Nomor Urut 1 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6. 1.4.7. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6. 1.6. 1.6.1. 1.6.2.

Jumlah (Rp.) Uraian 2 BATUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN Bagi hasil Retribusi Pasar Daerah. Bagi hasil Retribuís Obyek Wisata. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Alokasi dana desa Bantuan Pemilihan Kepala Desa Bantuan BUMDesa Dll...........

Bertambah/(Ber kurang)


Realisa si

Rp.

%

3

4

5

6

HIBAH DAN SUMBANGAN Hibah dari Pemerintah Hibah Pemerintah Daerah Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Sumbangan dari pihak ketiga Dll............ PINJAMAN DESA DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH Pinjaman desa Pendapatan lain-lain yang sah......

JUMLAH PENDAPATAN


………………………………….

51

Contoh C.II 2. BELANJA DESA :

Nomor Urut

Jumlah (Rp.) Uraian

1

2

2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5.


2.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.2.


2.1.3. 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.3.3. 2.1.3.4.


2.1.4. 2.1.4.1. 2.1.4.2.


2.1.5. 2.1.5.1. 2.1.5.2. 5.1.5.3.


2.1.6 2.1.6.1.


2.1.7


2.2. 2.2.1. 2.2.1.1. 2.2.1.2. 2.2.1.3.


2.2.2. 2.2.2.1. 2.2.2.2. 2.2.2.3. 2.2.2.4.




Realisa si

Rp.

%

3

4

5

6

52

Nomor Urut 1

Jumlah (Rp.) Uraian

2

2.2.2.5. 2.2.2.6. 2.2.2.7. 2.2.2.8. 2.2.2.9. 2.2.2.10. 2.2.2.11. 2.2.2.12. 2.2.2.13. 2.2.2.14.


2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.


2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.3.9. 2.3.10. 2.3.11. 2.3.12. 2.3.13. 2.3.14. 2.3.15. 2.3.16.



Realisa si

Rp.

%

3

4

5

6

JUMLAH BELANJA


………………………………….

53

Contoh C.III 3. PEMBIAYAAN DESA :

Nomor Urut 1 3.1 3.1.1.

Jumlah (Rp.) Uraian


Realisa si

Rp.

%

3

4

5

6

2

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.

Penerimaan Pembiayaan Desa Sisa Lebih Perhitungan Angaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Desa Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Desa

3.2 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.3.



JUMLAH PEMBIAYAAN Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)


………………………………….


54

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 3 TAHUN 2007 TANGGAL : 5 MARET 2007

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA PASAR DESA

KEPALA DESA

KEPALA PASAR

KEPALA URUSAN PEMELIHARAAN DAN KETERTIBAN

KEPALA URUSAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN


55

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Recommend Documents