PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a konsideran menimbang ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara RI Nomor 41 Tahun 1950 ); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-tahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim-bangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Peruba-han atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) junto Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi seba-gai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedo-man Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pember-hentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ; 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/SKB/PAN/04/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 seri E);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRE-TARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember yang bersifat Otonom ; 3. Bupati adalah Bupati Jember ; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember ; 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jember. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati; (2) Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas - tugas pemerintah Daerah, Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada organisasi lainya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten. Pasal 3 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini. Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : 1. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kabupaten ; 2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah kabupaten dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten ; 3. Pembinaan pelaksanaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan Pembangunan dan Perekonomian; 4. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan; 5. Pembinaan Administrasi, organisasi dan Tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratip kepada seluruh Perangkat Daerah; 6. Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pokok Pemerintah di Daerah dan penyusunan anggaran; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah ; b. Asisten Tata Praja ; c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan ;
(2)
(3) (4) (5) (6) (7)
d. Asisten Administrasi ; e. Bagian-bagian ; f. Sub Bagian ; g. Kelompok Jabatan Fungsional ; Masing - masing Susunan Organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi: A. Asisten Tata Praja terdiri dari : 1. Bagian Tata Pemerintahan membawahi : a. Sub Bagian Perangkat Daerah; b. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan ; c. Sub Bagian Otonomi Daerah ; 2. Bagian Hukum membawahi : a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum; c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum; 3. Bagian Pemerintahan Desa membawahi : a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa; b. Sub Bagian Administrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa; B. Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari : 1. Bagian Ekonomi membawahi : a. Sub Bagian Sarana Perekonomian; b. Sub Bagian Produksi Daerah, Industri dan Perdagangan; c. Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri; 2. Bagian Penyusunan Program membawahi : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Pengendalian; c. Sub Bagian Pelaporan . 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi : a. Sub Bagian Agama dan Sosial ; b. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Pemuda, Olah Raga dan Kesenian ; c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan. C. Asisten Administrasi terdiri dari : 1. Bagian Keuangan membawahi : a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; c. Sub Bagian Perbendaharaan dan Gaji; 2. Bagian Organisasi membawahi : a. Sub Bagian Kelembagaan; b. Sub Bagian Tatalaksana; c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan ; 3. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi : a. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol; b. Sub Bagian Umum dan Sandi Telekomunikasi; c. Sub Bagian Perlengkapan . Asisten sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten. Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi bagian-bagian sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Asisten sesuai dengan Bidangnya. Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Sub Bagian-Sub Bagian. Sub bagian Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian sesuai dengan Bidangnya. Bagian Kesatu Asisten Tata Praja Pasal 5
Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) Peraturan Daerah ini, Asisten Tata Praja mempunyai fungsi : 1. Merumuskan bahan kebijaksanaan, perumusan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan Pemerintahan; 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; 3. Menyusun bahan kebijaksanaan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan; 4. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Pemerintahan. Bagian Kedua Bagian Tata Pemerintahan Pasal 7 (1) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, perangkat Daerah, Otonomi Daerah serta Pertanahan; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis koordinasi, penyusunan rencana program dalam penyelenggaraan pemerintahan; b. Mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan Daerah; c. Mengumpulkan bahan dan data penyelenggaraan Otonomi Daerah; d. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan Otonomi Daerah; e. Mengumpulkan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan; f. Mengumpulkan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Otonomi Daerah ; g. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan urusan pertanahan . Pasal 8 (1) Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola bahan pembinaan, pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai fungsi : a. Mempersiapkan segala bahan dan data yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah lainnya; b. Menyusun dan mengelola data perangkat Daerah; c. Melakasakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan. (3) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan Pemerintahan, pembinaan urusan pertanahan dan urusan lain yang diserahkan kepada Daerah, pembinaan, pengembangan pendapatan daerah serta tugas pembantuan; (4) Dalam rangka meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan mempunyai fungsi: d. Mengumpulkan bahan dan data penyelenggaraan Pemerintahan umum dan perumusan kebijakan kependudukan; e. Mengumpulkan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan; f. Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah; g. Menyelenggarakan pembinaan urusan pertanahan yang diserahkan ; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan; (5) Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan Otonomi Daerah, pembinaan urusan yang diserahkan kepada Daerah ; (6) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan bahan dan data penyelenggaraan Otoda ; b. Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Otoda ;
c. Mengumpulkan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Otoda; d. Mengumpulkan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada daerah dan tugas pembantuan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Pemerintahan. Bagian Ketiga Bagian Hukum Pasal 9 (1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan meneliti perumusan Peraturan Perundangundangan, telaahan hukum, bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum; (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Ayat (1) Bagian Hukum mempunyai fungsi: a. Meneliti perumusan Peraturan Perundang-undangan; b. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan; c. Menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah; d. Menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum; e. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas; f. Mempersiapkan rancangan perjanjian pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan / atau mempersiapkan perjanjian dengan pihak lain ( Pihak Ketiga) ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja. Pasal 10 (1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas meneliti perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi : a. Mengikuti perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah; b. Mengadakan penelitian, pengumpulan dan pengeolahan data hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah; c. Mempersiapkan rancangan peraturan Daerah dan meneliti produk-produk hukum lainnya; d. Menelaah dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum. (3) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam penyelesaian masalah dan pelayanan bantuan hukum. (4) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi : a. Menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah; b. Memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur pemerintah Kabupaten dalam hubungan kedinasan dan terhadap sengketa aset-aset Pemerintah Kabupaten; c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum. (5) Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan publikasi produkproduk hukum, menerbitkan lembaran daerah serta mengatur penyebaran dokumen hukum. (6) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (5) Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi : e. Mengumpulkan serta mendokumentasikan produk-produk hukum; f. Menerbitkan Lembaran Daerah; g. Mempublikasikan, menyebarluaskan produk-produk hukum; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum. Bagian Keempat Bagian Pemerintahan Desa Pasal 11 (1) Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa, Pengembangan Desa dan Lembaga Desa.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Bagian Pemerintahan Desa mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendapatan kekayaan Desa; c. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat dan administrasi pemerintahan Desa. Pasal 12 (1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta membimbing dalam penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa; b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pembinaan tentang : • Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ; • Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan Badan Perwakilan Desa ; • Keamanan, ketentraman dan ketertiban Desa. c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan / penyelenggaraan lomba desa; d. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan desa ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa. (3) Sub Bagian Perangkat Administrasi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa. (4) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Administrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengklarifikasian data tentang Perangkat Desa; b. Persiapan bahan yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa; c. Pengadaan pembinaan tentang tugas dan fungsi Perangkat Desa; d. Penghimpunan dan penelaahan permasalahan yang berhubungan dengan Perangkat Desa; e. Penyusunan perencanaan/program peningkatan kemampuan dan ketrampilan Perangkat Desa; f. Pengumpulan dan pengklarifikasian monografi desa / profil desa ; g. Penganalisaan data administrasi desa dalam rangka penyusunan petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan dan peralatan desa ; h. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tentang penyelenggaraan register desa; i. Penyusunan perencanaan dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan ; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa. (5) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keuangan, kekayaan dan Pendapatan Desa. (6) Dalam rangka meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi : a. Penyusunan Pedoman dan petunjuk tentang penggunaan dan pemanfaatan kekayaan desa; b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang inventarisasi , pemeliharaan, pengembangan kekayaan Desa / bekas kekayaan desa; c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang peningkatan pendapatan desa; d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Badan Usaha Milik Desa, Pasar Desa dan Lumbung Desa; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa. Bagian Kelima Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pasal 13 Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perekonomian daerah, pembangunan, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial serta kesejahteraan masyarakat.
Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini , Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi : 1. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan ; 2. Merumuskan bahan kebijaksanaan penyusunan program, dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pembangunan, perekonomian kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan ; 3. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pembangunan perekonomian dan kesejahteraan sosial; 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. Bagian Keenam Bagian Ekonomi Pasal 15 (1) Bagian Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memantau perkembangan di bidang sarana perekonomian dan peningkatan produk lingkup pertanian. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Ekonomi mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan bidang produksi pertanian, industri, pertambangan dan energi serta kepariwisataan seni dan budaya ; b. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan di bidang transportasi dan komunikasi ; c. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan Badan Usaha Milik Daerah ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Pasal 16 (1) Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan sarana perekonomian, transportasi dan komunikasi ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai fungsi: a.Mengumpulkan dan Mengolah bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang transportasi ; b.Mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang Komunikasi ; c.Mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang sarana penunjang perekonomian ; d.Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Ekonomi . (3) Sub Bagian Produksi Daerah dan Industri Perdagangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan di bidang produksi lingkup pertanian, pertambangan dan energi Industri, perdagangan, koperasi, perusahaan daerah ; (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) Sub Bagian Produksi Daerah dan Industri Pertambangan mempunyai fungsi : a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis budidaya perkembangan perekonomian dibidang produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan ; b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis peningkatan pengolahan hasil pertanian ; c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis peningkatan bidang pertambangan dan energi ; d. Membina sarana dan prasarana perekonomian rakyat ; e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Seni Budaya ; f. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Koperasi, Pengusaha Kecil, Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah ; g. Memonitor dan mengevaluasi peningkatan Bidang Pariwisata dan Seni Budaya ; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Ekonomi. (5) Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mempersiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama dengan luar negeri ; (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (5) Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama luar negeri dibidang sarana dan prasarana pembangunan Daerah ;
b. Menyelenggarakan promosi daerah dalam rangka kerjasama ; c. Memotivasi dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan Kerja sama Luar Negeri ; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Ekonomi . Bagian Ketujuh Bagian Penyusunan Program Pasal 17 (1) Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan serta memantau dan mengevaluasi perkembangan dibidang program pembangunan pengendalian serta pembangunan pemukiman dan prasarana wilayah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program Tahunan pembangunan Daerah ; b. Melaksanakan dan mengendalikan administrasi pembangunan yang dibiayai APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya ; c. Mengumpulkan dan Mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang kerjasama luar negeri ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Pasal 18 (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mempersiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan Daerah dan Bantuan Pembangunan Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Program mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengolah bahan-bahan penyusunan petunjuk, pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dari Propinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga ; b. Menyusun mekanisme oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dari Propinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga ; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Penyusunan Program. (3) Sub Bagian pengendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan yang akan dipergunakan sebagai pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Sub Bagian Pengendalian mempunyai fungsi a.Menghimpun bahan-bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi maupun pihak ketiga; b.Mengikuti perkembangan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, bantuan pembangunan dan dana-dana pembangunan lain dan daerah Propinsi, Pemerintah Pusat dan pihak ketiga serta menyiapkan sarana penyempurnaan ; c.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Penyusunan Program . (5) Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas: Mengumpulkan dan mengolah bahan dan menganalisis pelaksanaan pembangunan untuk menyusun laporan . (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (5) Sub Bagian Pelaporan mempunyai fungsi : a.Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program pembangunan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; b.Menyusun laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah ; c.Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Penyusunan Program ; Bagian Kedelapan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pasal 19 (1) Bagian kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keagamaan, pembinaan penyandang permasalahan sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan, rehabilitasi sosial, keluarga sejahtera, pembinaan pemuda, olah raga dan kesenian msyarakat serta pemberdayaan perempuan ;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan di bidang keagamaan dan penyandang permasalahan sosial ; b. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan di bidang pendidikan masyarakat, kesehatan sosial, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan dan kesejahteraan anak dan keluarga serta pembinaan organisasi masyarakat, pemuda, olah raga dan kesenian masyarakat ; c. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan, peningkatan martabat dan kedudukan, keadilan gender, hak asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan ; d. Mengevaluasi pelaksanaan dan menyiapkan saran serta pertimbangan pembinaan dan pemberian bantuan keagamaan, penyandang permasalahan sosial, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan organisasi sosial, ketenagakerjaan, keluarga sejahtera, pemuda, olah raga dan kesenian masyarakat, organisasi masyarakat serta pemberdayaan perempuan dalam peningkatan martabat dan kedudukan, keadilan gender, hak asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Pasal 20 (1) Sub Bagian Agama dan Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi bidang keagamaan dan penyandang permasalahan sosial; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Agama dan Sosial mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan mensistemasikan serta menganalisa data bidang keagamaan dan penyandang permasalahan sosial ; b. Pengumpulan dan pengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pemberian bantuan terhadap kegiatan masya-rakat di bidang keagamaan dan penyandang permasalahan sosial ; c. Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan pelaksanaan program dibidang keagamaan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan hidup beragama, serta pembinaan terhadap penyandang permasalahan sosial ; d. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. (3) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan perempuan, peningkatan martabat kedudukan perempuan, keadilan gender, hak asasi perempuan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan ; (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (5), Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi : e. Pengumpulan dan mensistimasikan serta menganalisa data di bidang pemberdayaan perempuan, peningkatan martabat kedudukan perempuan keadilan gender, hak asasi perempuan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan ; f. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk pemberian bantuan terhadap pemberdayaan perempuan, peningkatan martabat, kedudukan perempuan, keadilan gender, hak asasi perempuan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan ; g. Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan pemberdayaan perempuan, peningkatan martabat, kedudukan perempuan, keadilan gender, hak asasi perempuan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. (5) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Pemuda, Olah Raga, Kesenian dan Ormas mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi di bidang kesejahteraan masyarakat, rehabilitasi sosial, kesejahteraan anak dan keluarga, pendidikan masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan masyarakat, pembinaan pemuda, olah raga dan kesenian masyarakat serta organisasi masyarakat ; (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Pemuda, Olah Raga, Kesenian dan Ormas mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan mensistimasikan serta menganalisa data di bidang kesejahteraan masyarakat, rehabilitasi sosial, kesejahteraan anak dan keluarga, pendidikan masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan masyarakat, pembinaan pemuda, olah raga dan kesenian masyarakat serta organisasi masyarakat ;
b. Pengumpulan dan pengolah data dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pemberian bantuan terhadap permasalahan kesejahteraan masyarakat, rehabilitasi sosial dan kesejahteraan anak dan keluarga, pendidikan masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan masyarakat, pembinaan pemuda, olah raga dan kesenian masyarakat serta organisasi masyarakat ; c. Evaluasi dan pemantauan program serta pelaporan pelaksanan kesejahteraan masyarakat, rehabilitasi sosial dan kesejahteraan anak dan keluarga, pendidikan masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan masyarakat, pembinaan pemuda, olah raga dan kesenian masyarakat serta organisasi masyarakat ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesembilan Asisten Administrasi Pasal 21 Asisten Administrasi mempunyai tugas melakukan pembukuan dan mengkoordinasikan di bidang keuangan, organisasi, umum dan perlengkapan. Pasal 22 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Asisten Administrasi mempunyai fungsi : 1. Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk kerja di bidang keuangan, organisasi, umum dan perlengkapan ; 2. Pelaksanaan organisasi penyusunan pedoman dan petunjuk pengelolaan anggaran dan membantu melaksanakan penyusunan anggaran program anggaran ; Bagian Kesepuluh Bagian Keuangan Pasal 23 (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan rancangan APBD, perubahan dan perhitungan APBD serta membina administrasi keuangan ; (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian keuangan mempunyai fungsi ; a.Mengumpulkan bahan penyusunan APBD, perubahan dan perhitungan APBD ; b.Mengelola administrasi keuangan daerah ; c.Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengadakan penelitian kebenaran Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan serta membina perbendaharaan ; d.Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan ; e.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi. Pasal 24 (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan petunjuk teknis rencana Perubahan dan Perhitungan APBD, menyiapkan serta menyusun nota keuangan yang disampaikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi : a. Mempersiapkan petunjuk teknis rencana rancangan APBD ; b. Menyiapkan rencana APBD, Perubahan dan Perhitungan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. Menyiapkan Surat Keputusan Otorisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. Menyiapkan Surat Keputusan Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bersadarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan ; (3) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai realisasi APBD dan kebenaran Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ,
melakukan penelitian terhadap realisasi pengeluaran keuangan serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan APBD; (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai fungsi: a. Melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan menurut tujuan ; b. Mengadakan evaluasi dan menyusun laporan realisasi APBD sebagai data penyusunan perhitungan APBD sesuai dengan Ketentuan yang berlaku ; c. Mencatat dan menerima laporan dari Pemegang Kas atau instansi yang lebih tinggi ; d. Meneliti dan menilai kebenaran Surat Peratnggung Jawaban (SPJ) realisasi APBD ; e. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan APBD dan memberikan pembinaan teknis kepada para Pemegang Kas ; f. Membuat surat peringatan / teguran kepada para Pemegang Kas yang tidak membuat laporan SPJ ; g. Mencatat hasil pengesahan SPM pengisian kas, mengadakan penelitian bukti penyetoran kembali sisa SPM pengisian kas ; h. Mengevaluasi relisasi dan membuat teguran pelaksanaan realisasi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang tidak sesuai dengan jadwal penyerapan yang ditetapkan ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan. (5) Sub Bagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan, menyelesaikan masalah perbendaharaan dan ganti rugi ; (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (5) Sub Bagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai fungsi : a. Meneliti, menguji Surat Permintaan Pembayaran Keuangan dari para Pemegang Kas dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ; b. Memberikan surat peringatan / teguran kepada para Pemegang Kas yang terlambat membuat Surat Permintaan Pembayaran ; c. Memberikan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah perbendaharaan dan ganti rugi ; d. Memproses Surat Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji Pegawai ; e. Menghimpun data gaji pegawai sesuai peraturan yang berlaku ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan. Bagian Kesebelas Bagian Organisasi Pasal 25 (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, Ketatalaksanaan, pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Analisis dan Formasi Jabatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Organisasi mempunyai fungsi : a.Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan ; b.Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja ; c.Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan analisis dan formasi jabatan serta menyelenggarakan tata usaha kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ; d.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi. Pasal 26 (1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dan penataan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyempurnaan, pemantapan dan pengembangan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ; b. Mempelajari dan menganalisa tugas dan fungsi serta susunan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ; c. Melaksanakan penelitian, menyusun dan membuat konsep rencana penyempurnaan, pengembangan serta pemantapan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah ;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Organisasi. (3) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta Pendayagunaan Aparatur Negara ; (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai fungsi : a. Memberikan Bantuan teknis ketatalaksanaan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk kelancaraan penyelenggaraan tugas pokok mereka sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang berlaku ; b. Mempersiapkan petunjuk/pedoman kerja dan melaksanakan pembinaan tata naskah serta kearsipan bagi satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ; c. Melaksanakan penelitian mengenai sistim proses dan prosedur kerja agar dicapai efisiensi dan efektifitas kerja ; d. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun petunjuk-petunjuk Pendayagunaan Aparatur Negara ; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Organisasi. (5) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan mempunyai tugas menyiapkan dan mengolah bahan untuk melaksanakan analisis dan formasi jabatan, serta melaksanakan tugas administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah. (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (5) Sub Bagian Analisa, Formasi Jabatan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis dan formasi jabatan ; b. Pengumpulan dan pengevaluasi hasil analisis dan formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ; c. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan formasi jabatan ; d. Pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi. Bagian Keduabelas Bagian Umum dan Perlengkapan Pasal 27 (1) Bagian umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan urusan keuangan Sekretariat Daerah, Urusan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, Urusan Tata Usaha yang terkait dengan berita Sandi dan Telekomunikasi, urusan Perjalanan dinas serta penyusunan rencana kebutuhan, perbekalan dan material, serta urusan keprotokolan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam ayat (1) Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi : a. Melakukan urusan tata usaha dan urusan keuangan Sekretariat Daerah ; b. Melaksanakan urusan Rumah Tangga Sekretariat Daerah ; c. Melaksanakan urusan Tata Usaha yang terkait dengan berita sandi dan Telekomunikasi ; d. Melakukan kegiatan kearsipan ; e. Melakukan urusan keamanan dalam terhadap personil, material dan informasi; f. Melakukan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas, serta keuangan Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Asisten Administrasi Pasal 28 (1) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga yang meliputi : pelayanan angkutan, perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan ruangan, rumah jabatan, memelihara kebersihan kantor dan pekarangan, serta mengatur acara keprotokolan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai fungsi : a. Mengawasi penggunaan dan pemeliharaan semua kendaraan dinas ; b. Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas bagi para pejabat Pimpinan Daerah ; c. Mengurus surat-surat kendaraan dan surat-surat lainnya yang diperlukan ; d. Mengurus pemeliharaan dinas bagi para pejabat pimpinan daerah ; e. Menyediakan tempat keperluan rapat dan pertemuan dinas lainnya ; f. Mengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor dan pekarangan ;
(3) (4)
(5) (6)
g. Mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ; h. Mengatur dan mempersiapkan segala bentuk naskah pidato Bupati ; i. Mengatur dan mempersiapkan penerimaan tamu-tamu pemerintah daerah yang berhak menerima pelayanan keprotokolan ; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan ; Sub Bagian Umum dan Sandi Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan tata usaha umum mengendalikan dan melakukan kegiatan serta melakukan tata usaha keuangan Sekretariat Daerah, dan penyelenggaraan urusan Sandi dan Telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Sub Bagian Umum dan Sandi Telekomunikasi mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/perbanyakan dan penataan proses pengiriman surat menyurat yang diperintahkan langsung oleh Bupati dan para Asisten Sekretaris Daerah ; b. Mengarahkan dan menata penyediaan dan pendistribusian surat yang diturunkan dari pimpinan ; c. Menyelenggarakan kegiatan kearsipan ; d. Mengatur hubungan jaringan Sandi dan Telekomunikasi ; e. Melakukan tata usaha keuangan Sekretariat Daerah f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan ; Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kebutuhan, pengelolaan dan administrasi perbekalan, perlengkapan dan materiil, menginventarisir barangbarang milik Negara / Daerah yang berada dalam pengelolaan atau tanggung jawab Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan, perlengkapan dan materiil ; b. Melakukan pengadaan perbekalan dan perlengkapan ; c. Menyimpan, mendistribusikan perbekalan dan perlengkapan ; d. Memelihara perlengkapan dan materiil ; e. Melakukan administrasi, perbekalan, perlengkapan dan materiil ; f. Melaksanakan pengeluaran dan penyerahan barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak sesuai Pearturan Perundang-undangan yang berlaku ; g. Menghimpun data dan menyusun laporan inventarisasi milik Negara dan milik Daerah yang berada dalam pengelolaan serta tanggung jawab Pemerintah Daerah ; h. Menghimpun, meneliti dan membuat laporan data keadaan inventaris barang-barang yang dipersiapkan untuk dihapus ; i. Memproses dan menyelenggarakan penghapusan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bagian Umum dan Perlengkapan. Bagian Ketigabelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 29
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ; (3) Setiap kelompok dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertangggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jember ; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serbagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 30 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal ;
(2) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 31 (1) Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktunya ; (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan Pasal 32 Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya dan para Kepala Bagian menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat waktunya kepada Asisten sesuai dengan bidangnya yang selanjutnya Asisten melaporkan kepada Sekretaris Daerah. Pasal 33 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 34 Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dengan rapat berkala. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 35 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian pengaturannya berdasarkan dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 36 Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dalam peraturan daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 37 Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 13 Seri D) dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 23 Seri D) dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 39 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di : pada tanggal :
Jember 23 Desember 2003
BUPATI JEMBER ttd Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSi. Diundangkan di : Pada tanggal :
Jember 29 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO, MM Pembina Tk. I NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2003 NOMOR 1/D
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER I.
UMUM Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan elaksanaan pembangunan daerah serta untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka sebagai tindak anjut ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Kewenangan Daerah Kabupaten, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dbentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas Pasal 3 : Cukup Jelas Pasal 4 : Cukup Jelas Pasal 5 : Cukup Jelas Pasal 6 : Cukup Jelas Pasal 7 : Cukup Jelas Pasal 8 : Cukup Jelas Pasal 9 : Cukup Jelas Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup Jelas Pasal 13 : Cukup Jelas Pasal 14 : Cukup Jelas Pasal 15 : Cukup Jelas Pasal 16 : Cukup Jelas Pasal 17 : Cukup Jelas Pasal 18 : Cukup Jelas Pasal 19 : Cukup Jelas Pasal 20 : Cukup Jelas Pasal 21 : Cukup Jelas Pasal 22 : Cukup Jelas Pasal 23 : Cukup Jelas Pasal 24 : Cukup Jelas Pasal 25 : Cukup Jelas Pasal 26 : Cukup Jelas Pasal 27 : Cukup Jelas Pasal 28 : Cukup Jelas Pasal 29 : Cukup Jelas Pasal 30 : Cukup Jelas Pasal 31 : Cukup Jelas Pasal 32 : Cukup Jelas Pasal 33 : Cukup Jelas Pasal 34 : Cukup Jelas Pasal 35 : Cukup Jelas Pasal 36 : Cukup Jelas Pasal 37 : Cukup Jelas Pasal 38 : Cukup Jelas Pasal 39 : Cukup Jelas Pasal 40 : Cukup Jelas Bagian Hukum
