PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk pelaksanaan Otonomi Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat khususnya dibidang pengairan, perlu membentuk lembaga yang menangani tata guna air ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Jember;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
1
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada sumber-sumber Air ; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan atau Sumber Air; 14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri C); Dengan Persetujuan Besama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN JEMBER. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember . 3. Bupati adalah Bupati Jember . 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. 5. Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Jember. 6. Kepala Dinas Pengairan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Jember. 7. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia . 8. Air adalah semua air yang terdekat didalam dan atau berasal dari sumbersumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dilaut. 9. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang Pertanian. 10.Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. 11.Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan Air Irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten . 12.Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang usaha pertanian .
2
13.Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air yang dilaksanakan dalam jaringan Irigasi utama hingga saluran tersier . 14.Tata Tanam adalah pengaturan waktu, tempat, jenis, luas tanaman rendengan dan kemarau disertai penggunaan air yang efisien untuk mendapatkan produksi yang maksimal . 15.Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat diatas, maupun dibawah permukaan tanah . 16.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur penunjang sebagian tugas Dinas Pengairan Kabupaten Jember; 17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember; 18.Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah wadah himpunan petani atau kelompok petani yang mengelola air irigasi dalam suatu desa atau petak tersier atau daerah irigasi pedesaan di Kabupaten Jember; 19.Iuran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disebut IPAIR adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air anggota HIPPA atau jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang irigasi. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Pengairan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang pengairan. (2) Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Pengairan dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. Pasal 3 Dinas Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pengairan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pengairan mempunyai fungsi: a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; b. melaksanakan bimbingan teknis dibidang Pengairan; c. menyusun perencanaan kebijakan dalam pengelolaan Irigasi dan Pembangunan Jaringan Irigasi; d. melaksanakan Penyediaan pembagian air irigasi serta pelaksanaan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi; e. melaksanakan pembinaan, pemberian bimbingan dan pengelolaan perijinan dibidang Irigasi sesuai kebijakan Bupati; f. pengamanan Teknis sesuai dengan tugas pokoknya; g. melaksanakan penelitian dalam bidang pengairan spesifik daerah sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu daerah; h. melaksanakan penyuluhan Pengairan; i. melaksanakan pengelolaan UPT; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
3
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Jember terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi; d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan; e. Bidang Bina Manfaat ; f. Kelompok Jabatan Fungsional; g. Unit Pelaksana Teknis (UPT). (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Pertama BAGIAN TATA USAHA Pasal 6 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan rencana program dan pelaporan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana; b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan; c. menyiapkan bahan penggunaan perlengkapan rumah tangga dinas, kearsipan, surat menyurat, dokumentasi dan kepustakaan; d. menyiapkan data untuk penyusunan pedoman organisasi dan tata laksana, pengumpulan dan penyebaran informasi serta kegiatan hubungan masyarakat; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian . b. Sub Bagian Keuangan . (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 9 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas pengairan; b. melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan; c. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol; d. mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas; e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan; f. mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik dinas; g. melaksanakan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapatrapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
4
h. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat; i. Pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkungan Dinas Pengairan; j. menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai dilingkungan Dinas Pengairan; k. menyusun formasi pegawai dilingkungan Dinas Pengairan; l. melaksanakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai; m. menyiapkan bahan untuk penataan, menyelenggarakan pembinaan serta pemantauan terhadap produk hukum di bidang pengairan; n. menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan ; o. melaksanakan tata usaha barang peralatan dan perbekalan ; p. melaksanakan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan; q. menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; r. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasi oleh dinas; s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran; b. menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pengairan; c. mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas; d. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi; e. melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai; f. mengurus keuangan perjalanan dinas , penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas; g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Kedua Bidang Pembangunan Dan Rehabilitasi Pasal 10 Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyusun program, perencanaan teknis, pelaksanaan pelaporan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase serta bangunan pelengkapnya. Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai fungsi : a. melaksanakan survey, penelitian dan penataan; b. menyusun rencana teknis dan program pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi/jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; c. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; e. memantau dan mengevaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan; f. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; g. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber air dan lingkungannya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .
5
Pasal 12 (1) Bidang Pembangunan Dan Rehabilitasi, terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Teknis ; b. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi . (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi . Pasal 13 (1) Seksi Perencanaan Teknis , mempunyai tugas : a. melaksanakan survey, pemetaan, penelitian dan penyelidikan; b. melaksanakan study kelayakan dan AMDAL dokumentasi teknis bidang Pengairan; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana pengairan; d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Dan Rehabilitasi . (2) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi, mempunyai tugas: a. menyiapkan Bahan untuk pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; b. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; c. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; d. memantau dan mengevaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; e. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; f. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; g. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; h. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Dan Rehabilitasi . Bagian Ketiga Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pasal 14 Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyusun program operasi dan pemeliharaan, perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya serta merencanakan dan menetapkan tata tanam . Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi : a. menyusun program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; b. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi drainase dan bangunan pelengkapnya; c. merencanakan dan menetapkan Rencana Tata Tanam dan Pembagian Air Irigasi; d. merencanakan dan melaksanakan penyediaan air irigasi; 6
e. mengadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; f. melaksanakan pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam; g. mengadakan pengelolaan hidrologi dan penyediaan air serta penerapan bencana; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Bidang Operasi dan Pemeliharaan , terdiri dari ; a. Seksi Operasi; b. Seksi Pemeliharaan. (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pasal 17 (1) Seksi Operasi mempunyai tugas : a. menyiapkan inventarisasi baku sawah, jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya, sumber mata air, sumur air tanah dan sumber air lainnya; b. melaksanakan penelitian dibidang operasi, hidrologi dan hidrometri; c. merencanakan dan melaksanakan penyediaan Air Irigasi; d. menyiapkan bahan untuk penyusunan, penetapan tata tanam, pembagian air irigasi serta pedoman dan tata laksananya; e. menyiapkan bahan untuk penetapan prioritas pembagian air; f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap operasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; g. menyusun laporan tentang pelaksanaan operasi, pemanfaatan air/sumber air, jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; h. menyiapkan bahan untuk pengawasan dan pengendalian kualitas air dan sumber air, kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, darinase dan bangunan pelengkapnya; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan. (2) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas : a. menyiapkan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; b. menyusun rencana kebutuhan untuk pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; c. menyiapkan bahan untuk penyusunan perencanaan teknis akibat bencana alam; d. melakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya serta penanggulangan akibat bencana alam; e. menyusun laporan tentang pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya serta penanggulangan akibat bencana alam; f. melakukan kegiatan pengamanan dan penertiban terhadap sempadan air, bangunan yang melintasi, kebersihan jaringan, drainase dan bangunan pelengkapnya; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan. Bagian Keempat Bidang Bina Manfaat Pasal 18 Bidang Bina Manfaat, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan irigasi desa, irigasi air tanah, irigasi tersier, pengelolaan perijinan dan penyuluhan pengairan.
7
Pasal 19 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Bina Manfaat mempunyai fungsi : a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan perbaikan irigasi desa, irigasi air tanah, irigasi tersier; b. menyiapkan rekomendasi penambangan bahan galian golongan C pada alur tersier; c. melaksanakan proses perijinan penambangan bahan galian golongan C pada jaringan sungai; d. melaksanakan pembinaan, latihan dan penyuluhan pengairan dan pemantauan serta evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan pengairan; e. menyusun inventarisasi jaringan irigasi yang dikelola oleh masyarakat / HIPPA; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas . Pasal 20 (1) Bidang Bina Manfaat, terdiri dari ; a. Seksi Irigasi Pedesaan dan Penyuluhan; b. Seksi Perijinan dan IPAIR . (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Manfaat . Pasal 21 (1) Seksi Irigasi Pedesaan dan Penyuluhan mempunyai tugas; a. menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, irigasi air tanah dan jaringan tersier; a. melaksanakan penyediaan air irigasi dan melaksanakan pembagian serta pemberian air irigasi pada jaringan tersier; b. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan perbaikan irigasi desa, irigasi air tanah dan jaringan tersier; c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pembangunan dan perbaikan pengairan desa, irigasi desa , irigasi air tanah dan irigasi tersier; d. menyiapkan bahan petunjuk dan pembinaan terhadap para pengelola serta pemanfaatan pengairan; e. melaksanakan pembinaan-pembinaan dan penyuluhan tentang dampak pembangunan pengairan; f. melaksanakan pelatihan terhadap para pengelola serta pemanfaatan pengairan; g. melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan mengenai pengelolaan serta pemanfaatan pengairan, jarigan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Manfaat. (2) Seksi Perijinan dan IPAIR mempunyai tugas: a. melakukan pengkajian permohonan ijin, penetapan ijin serta mengawasi pelaksanaan mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunanbangunan lain yang berada didalam, diatas maupun yang melintasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; b. menyiapkan bahan untuk memberikan ijin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi bagi perorangan dan badan usaha; c. melakukan pendataan, dokumentasi dan inventarisasi perijinan penggunaan air permukaan dan sumber air serta jaringan irigasi; d. menyiapkan rekomendasi penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai; e. memproses perijinan penambangan bahan galian golongan C pada jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya;
8
f.
menyiapkan bahan perencanaan dan penetapan perobahan dan atau pembongkaran bangunan pada jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya; g. melaksanakan inventarisasi kepemilikan sawah; h. menyiapkan bahan untuk penyusunan perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya dalam rangka kegiatan IPAIR; i. melaksanakan pendataan dan inventarisasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya dari hasil kegiatan IPAIR; j. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan untuk pembudayaan dan peningkatan IPAIR; k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya dari hasil kegiatan IPAIR; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Manfaat . Bagian Kelima KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pengairan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 23 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Pasal 24 (1) UPT mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas. (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) UPT dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap pimpinan unit dalam lingkungan Dinas Pengairan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pengairan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai bidang tugasnya.
9
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 26 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ; (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ; (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. BAB VI KEUANGAN Pasal 28 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pengairan disediakan dari APBD serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 37 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengairan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2004 Nomor 23 seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
1
Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember pada tanggal 1 Desember 2005 BUPATI JEMBER, ttd MZA
DJALAL
Diundangkan di Jember pada tanggal 2 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO,MM Pembina Utama Muda Nip. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2005 NOMOR 16
1
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN JEMBER I.
UMUM Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan Pembangunan Daerah serta untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Dinas Pengairan Kabupaten Jember sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengairan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. 1
Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.
Bagian Hukum
1
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 16 TAHUN 2005 TANGGAL : 1 DESEMBER 2005
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGAIRAN KABUPATEN JEMBER KEPALA DINAS BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PEMBANGUNAN & REHABILITASI
BIDANG OPERASI & PEMELIHARAAN
BIDANG BINA MANFAAT
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI PEMELIHARAAN
SEKSI PERIJINAN & IPAIR
SEKSI PEMBANGUNAN & REHABILITASI
SEKSI OPERASI
SEKSI IRIGASI PEDESAAN & PENYULUHAN
UPT UPT UPT
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL
1
