PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar setiap Warga Negara Indonesia Kabupaten Jember mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri dengan penghasilan yang layak sesuai keahliannya perlu pemberdayaan tenaga kerja Indonesia asal Jember secara profesional di bidang keterampilannya masing-masing; b. bahwa agar setiap Tenaga Kerja Indonesia asal Jember dalam menjalankan pekerjaan di dalam negeri maupun luar negeri mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan jiwanya perlu mengatur Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jember; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember; Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara -1-
-2-
Republik Indonesia Nomor 4386); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Bentuk Produk Hukum Daerah 18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-05/MEN/lll/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; 20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia; 21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non-Prosedural dan Pelayanan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia; 22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-37/MEN/XII/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor
-3-
Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta; 23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nornor 18 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia; 25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 1 Tahun 2004 Seri E); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN JEMBER. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember. 3. Bupati adalah Bupati Jember. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember. 6. Penempatan adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan. 7. Perlindungan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia dan Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Jember dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. 8. Tenaga Kerja Indonesia asal Jember yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memiliki tanda bukti kependudukan Kabupaten Jember dan yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. 9. Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Jember yang selanjutnya disebut CTKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memiliki tanda bukti
-4-
kependudukan Kabupaten Jember dan yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja serta telah mendaftar dan menjalani proses pengurusan untuk keberangkatan ke luar negeri. 10. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 11. Departemen adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 12. Pelaksana penempatan TKI swasta yang sah dan terdaftar di Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut dengan PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI asal Jember ke luar negeri. 13. Perwakilan/cabang pelaksana penempatan TKI swasta yang sah dan terdaftar di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut dengan cabang PPTKIS adalah perwakilan PPTKIS yang sah dan terdaftar di Kabupaten Jember yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang sah dan terdaftar di Kabupaten Jember. 14. Kantor Unit Pelaksana Penyuluhan dan Pendaftaran CTKI yang selanjutnya disebut Kantor UP3CTKI adalah Kantor Unit Pelaksana Teknis dari PPTKIS yang kedudukannya di Kabupaten Jember yang mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan pendaftaran CTKI di Kabupaten Jember. 15. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di Negara tujuan yang mempekerjakan TKI. 16. Balai Pelayanan Penempatan TKI selanjutnya disebut BP2TKI lembaga sebagai diatur dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 17. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI. 18. Prapenempatan adalah masa sebelum TKI ditempatkan di luar negeri 19. Pasca penempatan adalah masa dimana TKI dalam proses pulang hingga sampai di rumah dan menjalani hidup kembali di daerah asalnya di wilayah Kabupaten Jember. 20. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI dengan pengguna jasa TKI di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pembuatan dokumen oleh instansiinstansi terkait, pendidikan dan pelatihan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan perihal pulang dari negara tujuan. 21. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 22. Surat izin pelaksana penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta 23. Surat permintaan pekerjaan dan tenaga kerja (job order) adalah lowongan pekerjaan dan jumlah TKI asal Jember yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri. 24. Perekrutan adalah keseluruhan proses dari pengumpulan data CTKI, kelengkapan dokumen, pendaftaran, seleksi, pemeriksaan kesehatan
-5-
hingga pelatihan dan pemberangkatan mereka ke luar negeri sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 25. Sistem informasi adalah keseluruhan proses dari pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan serta umpan balik data yang berkaitan , dengan penyelenggaraan penempatan TKI. 26. Pendidikan dan pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan bekerja dan berbahasa asing bagi CTKI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. 27. Uji kompetensi adalah ujian yang diadakan pemerintah untuk mongukur pengetahuan dan keterampilan TKI setelah menjalani pendidikan dan pelatihan. 28. Kartu Tanda Kerja Luar Negeri, selanjutnya disebut dengan KTKLN, adaiah kartu tanda bekerja yang wajib dimiliki TKI yang hendak diberangkatkan ke luar negeri, yang dikeluarkan pemerintah. 29. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk uang santunan yang ditetapkan dalam polis asuransi. BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Pertama Asas Pasal 2 Penempatan dan perlindungan CTKI dan TKI adalah berdasarkan asas keterpaduan persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, penghormatan hak asasi manusia, serta anti perdagangan manusia. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Penempatan dan perlindungan CTKI, TKI bertujuan untuk : a. memberikan dan menjamin perlindungan kepada TKI, dalam menjalani proses bekerja ke luar negeri dan dalam mewujudkan kesejahteraan pascabekerja dari luar negeri; b. menjamin pemenuhan dan penegakan hak-hak asasi TKI, sebagai manusia dan sebagai tenaga kerja; c. menjamin bahwa TKI ikut ambil bagian dalam keseluruhan proses penempatan TKI ke luar negeri; d. menjamin administrasi (pendataan) yang baik agar potensi hasil kerja di luar negeri dapat terukur; e. mendorong terwujudnya kinerja yang baik di antara ketiga belah pihak (pemerintah daerah, PPTKIS yang sah dan terdaftar di Kabupaten Jember, dan CTKI / TKI) dalam menjalankah kegiatan perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri; f. menjamin adanya sistem pengawasan dan kontrol di antara pihak Pemerintah Kabupaten, PPTKIS, dan TKI dalam menjalankan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI dan CTKI; g. mendorong teralokasinya dana lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pemberdayaan TKI dan TKI Purna. h. meningkatkan kesejahteraan CTKI/TKI dan keluarganya.
-6-
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 4 Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban untuk : a. mengupayakan terpenuhinya hak-hak CTKI, TKI dan TKI purna sesuai dengan kewenangannya; b. memantau dan mengawasi pelaksanaan penempatan CTKI; c. membangun dan mengembangkan sistem informasi tentang perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri; d. mengupayakan perlindungan kepada CTKI selama masa sebelum pemberangkatan, selama bekerja dan masa purna bekerja sesuaidengan kewenangannya; e. mendorong dan memfasilitasi peningkatan kinerja PPTKIS yang sah di dan terdaftar Kabupaten Jember; f. membina hubungan koordinatif antar instansi Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Pusat termasuk Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja, BNP2TKI, Kepolisian, Departemen Sosial, guna perlindungan dan pemenuhan hak-hak CTKI, TKI dan TKI purna/mantan TKI. Bagian Kedua Kewajiban PPTKIS dan cabang PPTKIS Pasal 5 (1) PPTKIS dan/atau cabang PPTKIS membantu terhadap pengurusan dokumen-dokumen kerja dan penempatan TKI ke luar negeri. (2) Dalam melakukan tanggung jawab kerjanya PPTKIS dan/atau Cabang PPTKIS berkewajiban untuk: a. memberikan informasi yang benar dan lengkap pada CTKI tentang persyaratan dan prosedur bekerja ke luar negeri; b. menjalankan proses penempatan CTKI sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan; c. memenuhi hak-hak CTKI dan TKI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan; d. bersama-sama pemerintah menjalankan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk penyiapan kualitas CTKI; e. turut terlibat dan bertanggung jawab dalam penanganan kasus TKI yang diurusnya untuk berangkat bekerja ke luar negeri baik secara materiil maupun immateriil; f. turut telibat dan bertanggung jawab dalam menanggung biaya untuk pemulangan TKI yang diurusnya yang mengalami masalah di luar negeri, mulai dari tempat kerja di luar negeri sampai ke tempat asalnya; g. tidak menarik biaya penempatan pada CTKI / TKI melebihi biaya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini atau peraturan perundang-undangan. (3) PPTKIS dan/atau cabang PPTKIS dalam menjalankan kewajibannya membina hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah dan Kepolisian.
-7-
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban TKI dan CTKI Pasal 6 (1) Setiap CTKI mempunyai kewajiban untuk : a. memahami persyaratan dan prosedur bekerja ke luar negeri; b. memenuhi seluruh persyaratan dan mengikuti prosedur bekerja ke luar negeri; c. memiliki kemampuan untuk dapat bekerja ke luar negeri sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dipersyaratkan; d. memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan kontrak kerja sejauh kondisi kerja yang dihadapi tidak bertentangan dengan martabat kemanusiaan, agama dan nilai-nilai sosial lainnya; e. membayar biaya penempatan sesuai dengan ketentuan yang ada. (2) Setiap CTKI mempunyai hak untuk : a. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang persyaratan dan prosedur bekerja ke luar negeri; b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri; c. mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk dapat bekerja secara aman di Luar Negeri; d. mendapatkan perlindungan selama proses perekrutan. (3) Setiap CTKI/TKI yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk bekerja ke luar negeri mempunyai hak : a. untuk bakerja ke luar negeri sesuai dengan keterampilan yang dimiliki; b. mendapatkan pelayanan dan perlindungan untuk bekerja ke luar negeri; c. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan; d. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; e. menandatangani perjanjian penempatan kerja dan perjanjian kerja; f. mendapatkan naskah asli dari perjanjian penempatan kerja dan perjanjian kerja; g. memperoleh penjelasan atas hal-hal yang termaktub dalam perjanjian penempatan dan perjanjian kerja beserta dampaknya bagi yang bersangkutan; h. memperoleh perlindungan selama bekerja di luar negeri dan ketika kembali ke tempat asal, sesuai peraturan perundang-undangan. BAB IV PEREKRUTAN, PENEMPATAN DAN KEPULANGAN Bagian Pertama Prapenempatan Paragraf 1 Pendaftaran Pasal 7 (1) Pendaftaran CTKI dilakukan di Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan persyaratan yang diatur dengan Peraturan Bupati. (2) PPTKIS, Cabang/UP3CTKI wajib melaporkan CTKI yang direkrut pada Dinas.
-8-
Pasal 8 (1) PPTKIS dan cabang PPTKIS wajib mendapatkan Surat izin pengerahan dari BNP2TKI dan BP2TKI/BP3TKI untuk dapat melakukan kegiatan perekrutan di Kabupaten. (2) PPTKIS dan cabang PPTKIS wajib mendaftarkan dan menyerahkan salinan surat izin pengerahan pada Dinas. Paragraf 2 Perekrutan Tidak Sah Pasal 9 Kegiatan yang termasuk dalam perekrutan tidak sah adalah: a. memberikan informasi yang tidak benar sehubungan dengan prasyarat dan prosedur bekerja ke luar negeri; b. melakukan perekrutan tanpa ada surat izin perekrutan dari pihak-pihak yang berwenang; c. melakukan perekrutan tanpa ada job order; d. memalsukan dokumen-dokumen yang diperiukan untuk bekerja ke luar negeri; e. tidak menjalankan prosedur bekerja ke luar negeri sebagaimana ditetap; f. memberangkatkan CTKI tanpa memberikan pendidikan dan pelatihan; g. menarik biaya dari CTKI/TKI melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; h. mengubah perjanjian penempatan kerja dan/atau perjanjian kerja yang telah disepakati; i. melakukan penandatanganan baik perjanjian penempatan kerja maupun perjanjian kerja yang tidak dimengerti oleh CTKI. Pasal 10 Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan perekrutan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Paragraf 3 Informasi Pasal 11 (1)
(2)
Dinas bersama camat memberikan informasi kepada CTKI sekurangkurangnya tentang : a. lowongan pekerjaan di luar negeri; b. PPTKIS dan cabang PPTKIS; c. prosedur bekerja di Luar Negeri; d. tata cara pengurusan dokumen yang diperlukan; e. hak dan kewajiban CTKI/TKI; f. pendidikan dan pelatihan CTKI; g. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; h. tata cara penyelesaian kasus di dalam dan di luar negeri; i. tata cara pengiriman uang hasil kerja; j. biaya yang harus dikeluarkan; k. asuransi dan pengurusannya. Tata cara pemberian informasi dilakukan melalui pertemuan secara langsung atau tatap muka dengan masyarakat desa, melalui papan pengumuman di desa dan kecamatan yang dapat diakses publik,
-9-
radio, dan media-media komunikasi publik yang dapat dijangkau masyarakat. Paragraf 4 Persyaratan Bekerja Pasal 12 CTKI yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yang diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 5 Pengurusan Dokumen Pasal 13 (1) (2) (3)
(4)
Dokumen yang harus dimiliki oleh CTKI akan diatur dengan Peraturan Bupati. Dokumen yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diurus CTKI sendiri tanpa perantara. PPTKIS dan cabang PPTKS serta pihak lain dilarang untuk menahan dokumen-dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan apapun termasuk alasan pengurusan proses keberangkatan CTKI. PPTKIS atau cabang PPTKIS harus sudah menyerahkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Paragraf 6 Pemantauan dan Pengawasan Pasal 14
(1)
(2)
(3)
Dinas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pendaftaran dan perekrutan yang dilakukan oleh PPTKIS dan cabang PPTKIS dengan melakukan pendataan CTKI yang berangkat dari daerahnya untuk bekerja ke luar negeri, bagi penduduk setempat. Komponen data yang harus dicatat meliputi: a. nama CTKI; b. nomor KTP; c. masa berlaku KTP; d. alamat; e. tempat dan tanggal lahir; f. jenis kelamin; g. negara tujuan bekerja; h. PPTKIS dan cabang PPTKIS yang memberangkatkan; i. nomor paspor (jika sudah memiliki); j. nama dan alamat yang tertera dalam paspor; k. masa berlaku paspor; l. jenis visa dan masa berlaku visa (bila sudah memiliki); dan m. biaya yang harus dibayar CTKI. Dinas wajib melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada BP2TKI/BP3TKI. Pasal 15
(1)
Masyarakat berhak untuk berperan aktif dan membantu pengawasan pelaksanaan kegiatan penempatan CTKI dan TKI.
- 10 -
(2)
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk hak-hak : a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan penyelewengan terhadap prasyarat dan prosedur penempatan CTKI dan TKI; b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan penyelewengan terhadap prasyarat dan prosedur penempatan kinerja pengurusan CTKI dan TKI; c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada Pemerintah Daearah termasuk aparat penegak hukum; dan d. menjadi saksi di persidangan apabila diperlukan. Bagian Kedua Penempatan Paragraf 1 Perjanjian Penempatan Pasal 16
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
PPTKIS dan cabang PPTKIS wajib membuat dan menandatangani perjanjian penempatan secara tertulis dengan CTKI yang akan diberangkatkan. Perjanjian penempatan CTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh pejabat Dinas Kabupaten Jember. Perjanjian penempatan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut : a. nama dan alamat PPTKIS beserta alamat cabang PPTKIS; b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat CTKI; c. nama dan alamat calon Pengguna (bila sudah ada); d. hak dan kewajiban CTKI dan PPTKIS dalam rangka penempatan TKI di luar negeri; e. jabatan dan jenis pekerjaan CTKI; f. jaminan PPTKIS kepada CTKI apabila Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja; g. waktu keberangkatan CTKI; h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh CTKI dan tatacara pembayarannya; i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah; j. akibat yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian penempatan; k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI; dan l. pihak yang mengesahkan. Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) salinan perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh CTKI. Pasal 17
Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
- 11 -
Paragraf 2 Perjanjian Kerja Pasal 18 (1)
(2)
(3) (4) (5)
PPTKIS dan cabang PPTKIS wajib memastikan, setiap CTKI menandatangani perjanjian kerja sebelum CTKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memuat: a. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pengguna; b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat TKI; c. jabatan atau jenis pekerjaan TKI; d. hak dan kewajiban pengguna dan TKI; e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayarannya, hak cuti dan waktu istirahat, akomodasi dan jaminan sosial (kesehatan); f. jaminan pengguna kepada TKI apabila pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai dengan perjanjian kerja; dan g. jangka waktu perjanjian kerja. PPTKIS berkewajiban memastikan bahwa CTKI telah membaca dan memahami isi perjanjian kerja sebelum menandatanganinya. PPTKIS berkewajiban menyerahkan salinan perjanjian kontrak kerja pada Dinas. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan bahasa Indonesia atau setidak-tidaknya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh CTKI jika perjanjian kontrak kerja tersebut dalam bahasa Inggris. Pasal 19
(1)
(2)
(3)
(4)
Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, maka TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Kabupaten. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kontrak pertama berakhir. Perpanjangan perjanjian kerja harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang pada perwakilan RI di negara tujuan. Pasal 20
Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui PPTKIS. Bagian Ketiga Perihal Pulang Paragraf 1 Kepulangan
- 12 -
Pasal 21 (1)
(2) (3)
(4)
Kepulangan TKI dapat terjadi karena : a. berakhirnya masa perjanjian kerja; b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir; c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan; d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi e. sakit; f. meninggal dunia di negara tujuan; g. cuti; atau h. dideportasi oleh pemerintah setempat. TKI yang pulang setelah bekerja ke luar negeri berkewajiban untuk melaporkan kepulangannya pada Kepala Desa atau Lurah setempat. Kepala desa atau Lurah bertanggung jawab mendata setiap TKI yang pulang ke daerahnya dan menyampaikan hasil pendataan pada Camat dan Dinas. Komponen pendataan kepulangan TKI . meliputi : a. nama TKI; b. nomor KTP; c. masa berlaku KTP; d. alamat; e. tempat dan tanggal lahir; f. jenis kelamin; g. negara tujuan bekerja; h. PPTKIS atau cabang PPTKIS yang memberangkatkan; i. nomor paspor; j. identitas yang tertera di paspor; k. nama dan alamat pengguna; l. masalah yang dialami selama bekerja; dan m. masalah yang dialarni dalam perjalanan pulang. Paragraf 2 Pemulangan Pasal 22
(1)
(2)
Pihak yang bertanggung jawab terhadap pemulangan TKI dari negara tujuan sampai di daerah asal adalah : a. Pemerintah; b. PPTKIS yang merekrut dan / atau memberangkatkan / menempatkan TKI; dan c. TKI dan keluarganya, apabila TKI berangkat ke luar negeri atas usahanya sendiri. Proses pemulangan dilakukan sesuai peraturan perundangundangan. Paragraf 3 Perlindungan TKI Purna Pasal 23
(1)
Pemerintah Kabupaten bersama dengan Pemerintah Pusat berupaya memastikan setiap TKI dapat pulang tanpa masalah dan selamat sampai di tempat tujuan asal TKI.
- 13 -
(2) (3)
(4)
Dinas menangani setiap kasus yang dialami TKI yang mengalami masalah sesuai kewenangannya. Dalam menangani setiap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas berwewenang membentuk tim penanganan kasus yang melibatkan pihak-pihak di dalam dan di luar Pemerintah Kabupaten, sesuai peraturan perundang-undangan. Dinas berwenang meminta pertanggungjawaban kepada PPTKIS dan cabang PPTKIS apabila TKI mengalami masalah. Pasal 24
(1)
(2)
TKI yang selesai bekerja dan kembali ke tempat asalnya dapat memperoleh pelayanan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan lain yang terkait dengan penanganan masalah yang dihadapi TKI selama bekerja di luar negeri. Pemerintah Kabupaten dapat membuat program-program pelayanan dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan lain yang terkait dengan penanganan kasus yang dihadapi TKI semasa bekerja di luar negeri sesuai peraturan perundangundangan. Bagian Keempat Pemberdayaan Ekonomi Pasal 25
(1) (2)
Dinas mengupayakan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi TKI sesuai kemampuan daerah. Dinas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwewenang menjalin kerjasama dengan instansi atau badan usaha milik negara atau badan/organisasi swasta. Pasal 26
Dinas dalam melakukan kegiatan kewirausahaan dapat mengikutsertakan organisasi TKI. BAB VI ASURANSI Pasal 27 (1) (2) (3) (4)
(5)
PPTKIS dan cabang PPTKIS wajib mengikutsertakan CTKI dalam program asuransi. Asuransi untuk perlindungan CTKI atau TKI meliputi asuransi prapenempatan, masa penempatan, dan pascapenempatan. Asuransi dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Asuransi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang telah mendapatkan izin usaha asuransi dari Departemen Keuangan dan terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pelaksana program asuransi TKI, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi TKI harus menjalin kerjasama dengan lembaga perlindungan tenaga kerja asing di negara penempatan, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
- 14 -
Pasal 28 Dinas mewajibkan setiap CTKI yang akan bekerja ke luar negeri telah ikut serta dalam program asuransi TKI. Pasal 29 (1)
(2)
CTKI/TKI atau ahli waris atau kuasanya berhak mengajukan klaim asuransi kepada perusahaan penyelenggara asuransi TKI melalui PPTKIS. Dinas membantu pengurusan klaim asuransi sampai selesai. BAB VII PEMBIAYAAN Bagian Pertama Beban Pembiayaan CTKI Pasal 30
Setiap pihak yang berkaitan dengan pemberangkatan TKI hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada CTKI untuk komponen biaya sebagai berikut : a. pengurusan dokumen; dan b. pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perudangundangan. Bagian kedua Pendirian PPTKIS dan Kantor UP3CTKI Pasal 31 (1) (2)
(3)
Setiap orang atau badan dapat mendirikan PPTKIS di Kabupaten Jember. Pendirian PPTKIS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten berkewajiban mendorong peningkatan kinerja pelayanan PPTKIS dengan cara sebagai berikut : a. pelayanan birokrasi yang efisien dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); dan/atau b. memudahkan perizinan untuk pembangunan dan pengembangan Balai Latihan Kerja di wilayah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 32
(1) (2) (3)
(4)
PPTKIS atau Kantor Cabang PPTKIS yang berkedudukan di Jawa Timur dapat mendirikan 1 (satu) Kantor UP3CTKI di Kabupaten. Kantor UP3CTKI harus memiliki izin operasional dari Bupati melalui Dinas. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Utama atau Kepala Kantor Cabang PPTKIS secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kantor UP3CTKI yang sudah memilikinizin dapat melakukan Penyuluhan dan Pendaftaran CTKI hanya di Kabupaten.
- 15 -
BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN, PENANGANAN KASUS, BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KEJIWAAN SERTA BANTUAN HUKUM Bagian Pertama Penyelesaian Perselisihan antara PPTKIS dan CTKI Pasal 33 (1)
(2) (3)
PPTKIS dan cabang PPTKIS dan TKI sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian perselisihan dapat difasilitasi oleh Dinas. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, maka para pihak dapat menempuh jalan mediasi, arbitrase maupun melalui pengadilan. Bagian Kedua Penanganan Kasus Pasal 34
(1) (2)
(3)
Bupati dapat menunjuk Pejabat Penyidik Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Dinas. PPTKI/PPNS dari Dinas diberi kewewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penempatan CTKI dan TKI sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas PPTKI/PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menerima pengaduan maupun pelaporan baik secara langsung maupun tidak langsung dari CTKI/TKI dan/atau keluarganya dan/atau organisasi kemasyarakatan dan/atau individu; b. berinisiatif untuk mencari dan mengumpulkan informasi, . meneliti keterangan, menangani kasus, dan membantu CTKI/TKI terhadap kasus yang sedang dihadapi; c. memberikan informasi mengenai tata cara penanganan kasus; d. melakukan pemeriksaan pertama di tempat kejadian; e. melakukan penanganan kasus baik secara litigasi maupun nonlitigasi; f. bekerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti BNP2TKI baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional dalam penanganan kasus; dan g. bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk penanganan kasus tertentu. Bagian Ketiga Bantuan Pelayanan Kesehatan dan Kejiwaan Pasal 35
(1)
(2)
(3)
Dinas berkewajiban memberikan bantuan pelayanan untuk kesehatan dan kejiwaan kepada setiap CTKI/TKI yang menjadi korban sesuai dengan kemampuan daerah. Dinas dalam membantu pelayanan kesehatan dan kejiwaan dapat bekerja sama dengan pihak/ instansi yang ahli dalam menangani masalah kesehatan dan kejiwaan. Bentuk bantuan pelayanan kesehatan dan kejiwaan sebagaimana
- 16 -
(4)
dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memungut biaya kepada pihak korban. Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 36
(1) (2)
(3)
Pembinaan terhadap PPTKIS dan cabang PPTKIS dilakukan oleh Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara periodik. Pengawasan terhadap PPTKIS dan cabang PPTKIS dilaksanakan oleh Dinas bersama aparat pengawas internal pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 37
(1)
(2)
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 38
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember Ditetapkan di Jember pada tanggal 28 Agustus 2008 BUPATI JEMBER, ttd Diundangkan di Jember Pada tanggal 1 Desember 2008
MZA DJALAL
SEKRETARIS KABUPATEN JEMBER
Drs. H. DJOEWITO, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN JEMBER I.
PENJELASAN UMUM Bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Jember ke luar negeri merupakan merupakan program strategis dari Pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Demikian pula dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri belum mengatur secara khusus perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berasal Kabupaten Jember. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember bersama Pemerintah Kabupaten Jember sangat berkepentingan untuk melengkapi, mengatur dan melindungi Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember yang ditempatkan ke luar negeri dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Jember.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas
- 17 -
- 18 -
Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Permohonan tertulis dari Direktur Utama atau Kepala Kantor Cabang
- 19 -
PPTKIS yang berkedudukan di Jawa Timur yang ditujukan kepada Bupati cq Kepala Dinas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki kantor dengan perlengkapannya dan alamat jelas, sesuai dengan surat keterangan domisili kantor UP3CTKI dari instansi yang berwenang; b. memiliki sertipikat Hak Milik Kantor UP3CTKI atau perjanjian sewa Kantor UP3CTKI paling singkat 2 (dua) tahun dengan akte notaris; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; d. memiliki Surat Izin Kepala Lingkungan/Kampung/Dusun setempat; e. memiliki bukti daftar wajib lapor ketenagakerjaan dari Dinas sesuai peraturan perundang-undangan; f. surat pengangkatan sebagai Kepala Kantor UP3CTKI dan surat rekomendasi dari Direktur Utama atau Kepala Kantor Cabang PPTKIS. g. memiliki bukti sebagai karyawan PPTKIS bagi Kepala Kantor UP3CTKI; h. Kepala Kantor beserta seluruh karyawan UP3CTKI harus ber-KTP Kabupaten Jember dan disertai surat keterangan domisili dari Kelurahan/Desa sesuai tempat tinggal; i. Surat Pernyataan bermeterai tentang kesanggupan Kepala Kantor UP3CTKI bekerja dan bertindak untuk dan hanya atas nama PPTKIS; j. Surat Pernyataan bermeterai tentang kesanggupan Kepala Kantor UP3CTKI untuk mentaati peraturan perundang-undangan; dan k. Surat Pernyataan bermeterai tentang kesanggupan Kepala Kantor UP3CTKI menangani setiap kasus / permasalahan CTKI/TKI yang diurusnya. Ayat (4) Untuk memulai kegiatan Penyuluhan dan Pendaftaran CTKI, Kepala Kantor UP3CTKI harus menunjukkan : a. fotocopy Surat Izin Pengerahan (SIP) yang telah dilegalisir; b. fotocopy job order / demand letter / wakalah; c. surat asli Rencana Kebutuhan CTKI Program AKAN dari BP2TKI Propinsi Jawa Timur untuk daerah rekruit Kabupaten; d. Perjanjian Penempatan; e. Materi penyuluhan. Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 5
