PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang

: a. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan bersih serta mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, diperlukan pengawasan yang efektif serta peran serta masyarakat untuk melaksanakan pengawasan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1990 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

1

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ; 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 44 jo 90 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jember. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jember. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Jember. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember. 5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi. 6. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan dan unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. 7. Pengawasan Legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya. 8. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat. 9. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2

10. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara pertauran/rencana/ program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada. 11. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. 12. Pemeriksaan Insidentil adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. 13. Pemeriksaan terpadu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga/badan/unit pengawasan secara bersama-sama. 14. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah dokumen dan atau barang-barang dengan kriteria yang telah ditetapkan. 15. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana. 16. Penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. 17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Jember. 18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Des adalah Badan Usaha Milik Desa yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember. BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN Pasal 2 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan dari masyarakat. Pasal 3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jember. Pasal 4 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, meliputi seluruh kewenangan Daerah Kabupaten Jember berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. BAB III PELAKKSANAAN PENGAWASAN Pasal 5 (1) Bupati melakukan pengawasan fungsional atas kegiatan Pemerintah Kabupaten. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah mencakup Aspek Pemerintahan, Agraria, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan, Badan Usaha Milik Daerah, Pembangunan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Perekonomian Daerah, Kesejahteraan Masyarakat dan/atau sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (3) Badan Pengawas Daerah bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Pasal 6 (1) DPRD melakukan pengawasan legislatif atas pelaksanaan kebijakan daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh fraksi-fraksi, komisikomisi dan alat kelengkapan lain yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Pasal 7 (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV SASARAN PENGAWASAN Pasal 8 (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintahan Desa, BUMD dan/atau BUM Des. (2) DPRD melakukan pengawasan legislatif terhadap : a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Jember ; dan b. Pelaksanaan kerjasama internasional di Daerah. (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi publik untuk memudahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. BAB V CARA PENGAWASAN Pasal 9 Bupati melakukan pengawasan fungsional melalui kegiatan : a. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil, maupun pemeriksaan terpadu ; b. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/ satuan kerja ; c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; dan d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program, proyek serta kegiatan. Pasal 10 Dalam pelaksanaan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bupati dapat : a. Meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-bahan dan atau keterangan dari pihak yang dipandang perlu ; b. Melakukan atau menyuruh melakukan penyidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan; c. Menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan masyarakat ; d. Memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku ; dan e. Menyarankan kepada pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran. Pasal 11 (1) DPRD melakukan pengawasan legislatif melalui : a. Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD ; b. Rapat Pembahasan dalam Sidang Komisi ; c. Rapat Pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan Tata Tertib DPRD ; d. Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan ; dan e. Kunjungan Kerja. (2) Dalam melaksanakan Pengawasan Legislatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, DPRD dapat : a. Mengundang pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah untuk diminta keterangan, pendapat dan saran ; b. Menerima, meminta dan megusahakan memperoleh keterangan dari pejabat/pihak-pihak yang terkait ; c. Meminta pada pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan peyelidikan dan atau pemeriksaan ; dan d. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang.

4

Pasal 12 (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui : a. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan Pemerintah Daerah maupun DPRD ; dan b. Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan. (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan pada Pejabat yang berwenang dan atau instansi terkait atau pada DPRD. (3) Masyarakat berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diperlukan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini. (4) Dalam melakukan pengawasan masyarakat seperti yang diatur pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, masyarakat baik perorangan maupun secara kelompok dapat melakukan konsultasi dan dialog dengan pihak Eksekutif dan Legislatif. (5) Meminta pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan penyelidikan pemeriksaan. BAB VI TENGGANG WAKTU PENGAWASAN Pasal 13 (1) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan setiap Tahun Anggaran melalui Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dan Insidentil. (2) Pengawasan oleh masyarakat dilaksanakan setiap saat. BAB VII KOORDINASI PENGAWASAN Pasal 14 (1) Kebijakan Pengawasan Fungsional penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten ditetapkan setiap tahun oleh Bupati berdasarkan ketentuan yang ada, masukan dari masyarakat dan badan Legislatif. (2) Untuk memperoleh masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati dapat menyelenggarakan : a. Rapat Koordinasi Pengawasan Fungsional ; dan b. Rapat Koordinasi Pengawasan Legislatif. Pasal 15 Lembaga/Badan pemeriksa Ekstern diluar Badan Pengawas Kabupaten yang melaksanakan Pengawasan Fungsional lainnya atas kegiatan Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Bupati. BAB VIII PELAPORAN Pasal 16 (1) Hasil Pengawasan Fungsional penyelenggaran Pemerintah Daerah terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada Gubernur. (2) Hasil Pengawasan Fungsional dan pengawasan lainnya terhadap Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati. BAB IX TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN Pasal 17 (1) Pimpinan unit kerja Pemerintah Kabupaten mengambil langkah-langkah tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintah di Daerah. (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari : a. Tindakan administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; b. Tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi ; 5

c. Tindakan tuntutan/gugatan perdata ; d. Tindakan pengaduan perbuatan pidana ; dan e. Tindakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. (3) Bupati, DPRD dan masyarakat melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. BAB X PEMBINAAN Pasal 18 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas penyelenggaran Pemerintahan Desa. Pasal 19 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini meliputi pemberian pedoman, bimbingan, latihan, arahan dan supervisi. (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini kepada Camat. (3) Bupati menetapkan Pedoman Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2) Pasal ini. BAB XI SANKSI Pasal 20 (1) Pejabat Eksekutif maupun Legislatif yang menolak pengawasan dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Para pejabat serta pihak-pihak tertentu yang tidak menghadiri undangan tanpa alasan dan tidak memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan : a. Secara terus menerus untuk memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan ; b. Untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan ; dan c. Untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan penyimpangan. (2) Pengwasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara profesional dan mandiri. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan di Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

6

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pengujian, pengusutan, penilaian dan tindak lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di J e m b e r pada tanggal 9 Agustus 2003 BUPATI JEMBER ttd Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSi. Diundangkan di Pada tanggal

Jember 15 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO, MM. Pembina Tk. I NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2003 NOMOR 1/E

7

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER I.

PENJELASAN UMUM Dalam rangka tegaknya Pemerintahan yang baik dan bersih. Pada hakekatnya Pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud apabila prinsip-prinsip Transparansi, Partisipatif, Akuntabilitas serta Pengawasan dapat terlaksana. Dalam kaitan tersebut maka kesemua Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan arahan dalam prinsip-prinsip tersebut harus dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah agar dapat mengikat semua pihak baik Eksekutif, Legislatif maupun Stake Holder Kabupaten Jember.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas Pasal 3 : Cukup Jelas Pasal 4 : Cukup Jelas Pasal 5 : Cukup Jelas Pasal 6 : Cukup Jelas Pasal 7 : Cukup Jelas Pasal 8 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas ayat (3) : ayat ini dimaksudkan supaya Pemerintah Kabupaten Jember perlu menyediakan data informasi menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Pasal 9 : Cukup Jelas Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Cukup Jelas Pasal 12 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas ayat (3) yang dimaksudkan “memperoleh informasi” adalah memperoleh informasi tentang penjelasan perkembangan masalah terhadap indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau DPRD, yang dapat diberikan oleh pejabat instansi yang bersangkutan sesuai dengan pertauran perundangundangan yang berlaku. Pasal 13 : Cukup Jelas Pasal 14 : Cukup Jelas Pasal 15 : Pemeriksaan Eksetern adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Jawa Timur (BPK Prop.). Pasal 16 : Cukup Jelas Pasal 17 : Cukup Jelas Pasal 18 : Dalam pembinaan, Bupati dapat memberikan pembatalan terhadap suatu Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan/atau Keputusan Badan Perwakilan Desa, apabila dianggap bertentangan dan/atau menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yang kedudukannya lebih tinggi. Pasal 19 : Cukup Jelas Pasal 20 : Cukup Jelas Pasal 21 : Cukup Jelas Pasal 22 : Cukup Jelas Pasal 23 : Cukup Jelas Pasal 24 : Cukup Jelas Pasal 25 : Cukup Jelas Bagian Hukum

8