PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER Menimbang :
a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember ; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara RI Nomor 41 Tahun 1950) ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ; 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ; 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
:
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ; 9. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri E ) ; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JEMBER. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember yang bersifat otonom. 3. Bupati adalah Bupati Jember 4. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disebut BAPPEKAB adalah BAPPEKAB Jember. 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jember. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 BAPPEKAB adalah lembaga tehnis daerah kabupaten merupakan unsur pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan, pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 BAPPEKAB mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan koordinasi pembinaan tehnis dan Perencanaan Pembangunan.
2
Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, BAPPEKAB mempunyai fungsi : 1. Menyusun perencanaan umum Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Jangka Pendek. 2. Menyusun program-program Tahunan sebagai pelaksanaan rencana yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi untuk dimasukkan kedalam program daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional. 3. Melakukan koordinasi perencanaan diantara satuan unit organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi - instansi vertikal, Kecamatan-kecamatan yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Jember. 4. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama-sama dengan Bagian Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten. 5. Melaksanakan koordinasi bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah. 6. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah Kabupaten untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut. 7. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten. 8. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan Tahunan 9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten terdiri dari : a. Kepala Badan ; b. Bagian Tata Usaha ; c. Bidang Ekonomi ; d. Bidang Sosial Budaya ; e. Bidang Prasarana Wilayah . (2) Bagian dan Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bagian Pertama Bagian Tata Usaha Pasal 6 (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pelayanan tehnis administratif dan fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
3
Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan tehnis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan BAPPEKAB. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 1. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan dokumentasi ; 2. Melakukan urusan keuangan ; 3. Melakukan urusan umum dan kepegawaian ; 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 9 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub. Bagian Perencanaan kegiatan dan keuangan. b. Sub. Bagian Umum, Perlengkapan dan dokumentasi (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Bappekab. Pasal 10 (1) Sub Bagian perencanaan kegiatan dan keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, melakukan urusan keuangan, dan mengikuti serta melakukan hubungan atas pelaksanaannya. (2) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, dan melakukan penyelenggaraan dokumentasi dari hasil-hasil pelaksanaan pembangunan. Bagian Kedua Bidang Ekonomi Pasal 11 (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan, Koperasi, Pengembangan Dunia Usaha lainnya, melakukan analisa, penilaian, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten. (2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : 1. Mengkoordinasikan pembangunan industri, pertambangan, dan energi, perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha ; 2. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian industri, pertambangan dan energi perdagangan dan
4
3. 4.
5.
6.
koperasi serta pengembangan dunia usaha lainya yang disusun oleh Dinas - Dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi - Instansi Vertikal ; Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ; Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha lainnya dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk dimasukkan dalam program tahunan pemerintah ; Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan, melakukan analisa dan penilaian pelaksanaan, menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 13
(1) Bidang Ekonomi terdiri dari : a. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan pengembangan Dunia Usaha ; b. Sub Bidang Pertanian. (2) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi. Pasal 14 (1) Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan pengembangan Dunia Usaha lainnya mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan, pertambangan, energi, perdagangan, perkoperasian, pengembangan dunia usaha lainnya, golongan ekonomi lemah dan penanaman modal serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi. (2) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan 8 dan mengumpulkan data, menganalisa, menilai serta menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.
Bagian Ketiga Bidang Sosial Budaya Pasal 15
(1) Bidang
sosial
budaya
mengkoordinasikan dibidang
mempunyai
kegiatan
pendidikan
tugas
melakukan
perencanaan
mental
spiritual,
dan
pembangunan pemerintahan,
kesejahteraan sosial, penerangan, komunikasi, kependudukan dan melakukan analisa
penilaian serta menyusun laporan
pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten. (2) Bidang sosial budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 16
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, bidang sosial budaya mempunyai fungsi : 1. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan sosial, penerangan dan komunikasi serta kependudukan ; 2. Mengkoodinasikan
dan
memadukan
rencana
pembangunan
dibidang pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan sosial, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh dinas-dinas daerah satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal ; 3. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; 4. Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual pemerintahan, kesejahteraan
sosial,
penerangan
dan
komunikasi
serta
kependudukan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
6
5. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan, melakukan analisa dan penilaian pelaksanaan,
menyusun
laporan
hasil
pelaksanaan
pembangunan di daerah Kabupaten ; 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 17
(1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari : a. Sub Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Informasi ; b. Sub Bidang Kependudukan dan kesejahteraan sosial. (2) Sub Bidang - sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya. Pasal 18
(1)
Sub
Bidang
Pendidikan,
Pemerintahan
dan
informasi
mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan,
Agama, Hukum, Pemerintahan, Penerangan,
Komunikasi dan mengumpulkan data, menganalisa, menilai serta menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya. (2)
Sub
Bidang
Kependudukan
dan
Kesejahteraan
Sosial
mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, transmigrasi dan kependudukan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita,
keluarga
berencana
dan
mengumpulkan
data,
menganalisa, menilai serta menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten serta melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.
7
Bagian Keempat Bidang Prasarana wilayah Pasal 19 (1) Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program prasarana wilayah (perhubungan, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah, pengairan dan lingkungan hidup) melakukan analisa dan penilaian, serta menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten. (2) Bidang Prasarana wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini Bidang Prasarana wilayah mempunyai fungsi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana wilayah (Perhubungan, Pemukiman, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, pengairan dan lingkungan hidup); 2. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan prasarana wilayah (perhubungan, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah, pengairan, Sumber alam dan lingkungan hidup) yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Instansi Vertikal dan Unit Organisasi dilingkup Pemerintah Kabupaten; 3. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dibidang prasarana wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; 4. Melaksanakan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang prasarana wilayah ; 5. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan, melakukan analisa dan penilaian pelaksanaan serta menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten ; 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 21
(1) Bidang Prasarana wilayah terdiri dari : a. Sub Bidang Prasarana wilayah. b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam. (2)
Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Wilayah.
Pasal 22
(1)
Sub
Bidang
Prasarana
wilayah
mempunyai
tugas
mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengembangan
prasarana
di
wilayah
(perhubungan,
Pemukiman, tata ruang, tata guna tanah) dan mengumpulkan data, menganalisa, menilai serta menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Kabupaten serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah. (2)
Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengembangan
pengairan,
sumber
alam,
pemeliharaan
lingkungan hidup, dan mengumpulkan data, menganalisa, meneliti
serta
menyusun
laporan
hasil
pelaksanaan
pembangunan di daerah Kabupaten serta melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah.
Bagian Kelima Jabatan Fungsional
Pasal 23
Kelompok melaksanakan
Jabatan sebagian
Fungsional
mempunyai
tugas
Badan
teknis
tugas
Perencanaan
Pembangunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 24 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
9
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 25 1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ; 2. Setiap Pemimpin Unit dalam lingkungan Bappekab bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ; 3. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Bappekab harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 26 (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Pasal 27 (1) Jabatan Kepala Badan tidak boleh dirangkap. (2) Apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakilinya. BAB VI KEUANGAN Pasal 28 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten diadakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan dan Lembaga lainnya yang diperoleh secara sah.
10
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 Bagan susunan organisasi Bappekab sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 86 Seri C), Jo Nomor 45 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 43 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Jember : 23 Desdember 2003
BUPATI JEMBER ttd Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSi. Diundangkan di Pada tanggal
: :
Jember 29 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. D J O E W I T O, MM Pembina Tk. I NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2003 NOMOR 17/D
11
12
Bagian Hukum
13
14
