PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, agar lebih efektif dan efisien, perlu mengadakan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember ;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 1
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000) ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri E). 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBER. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 14), diubah sebagai berikut : 1. Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3 BKD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian serta menyelenggarakan pendidkan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemeritah Kabupaten. 2. Pasal 4 setelah huruf j ditambah huruf k, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKD mempunyai fungsi : a. menyiapkan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah; b. merencanakan pengembangan Kepegawaian Daerah; c. menyiapkan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah; d. menyiapkan dan melaksanakan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhetian pegawai sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
2
e. melayani administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhetian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; f. menyiapkan dan menetapkan pensiun pegawai sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangundangan; g. menyiapkan penetapan gaji, tunjangan dan kesejateraan pegawai sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; h. menyeleggarakan administrasi pegawai; i. mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah; j. menyampaikan informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara; k. menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. 3. Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengembangan Karier mempunyai fungsi : a. Penyiapan penyusunan formasi pegawai dan rencana kebutuhan pegawai ; b. Penyiapan dan penyusunan sistem rekruitmen / pengadaan pegawai ; c. Koordinasi dan penyiapan administrasi penyertaan pegawai dalam pelaksanaan Diklatpim, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah, Latihan Pra jabatan , Test Kesehatan CPNSD untuk pengangkatan menjadi PNS, dan Tugas Belajar; d. Penyiapan rencana pemanfaatan dan penempatan CPNSD ; e. Pemrosesan Administrasi Nomor Induk Pegawai (NIP); f. Penyiapan administrasi tes kesehatan bagi CPNS untuk diangkat sebagai PNS; g. Menyelenggarakan Diklatpim, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 4. Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 12 Sub Bidang Diklat Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa kebutuhan diklat serta melakukan koordinasi, perencanaan, penyiapan administrasi, seleksi calon peserta dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai dalam Diklat Kepemimpinan, evaluasi alumni pasca diklat dan penyertaan tugas belajar/karya siswa; (2) Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, penyiapan administrasi, penyertaan dan penyelenggaraan pegawai dalam diklat fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Prajabatan; (3)
Sub.Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan formasi pegawai, penyiapan rencana kebutuhan pegawai, penyiapan serta penyelenggaraan rekrutmen / pengadaan pegawai, penyiapan proses penetapan NIP dan pengangkatan CPNS, penyiapan rencana pemanfaatan dan penempatan CPNS,
3
pelaksanaan ujian dinas, pelaksanaan ujian penyesuaian penyiapan penerimaan dan penyertaan calon praja STPDN.
ijazah,
5. Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 13 Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyelesaiaan administrasi pengangkatan PNSD, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan mutasi kepegawaiaan lainnya dan penyumpahan PNS. 6. Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bidang Mutasi Pegawai mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian mengenai PNSD, kenaikan pangkat, kenaikan gaji Pegawai;
pengangkatan
b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian mengenai pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan; c. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberian pertimbangan hukum serta perundang-undangan di bidang mutasi dan promosi kepegawaian; d. Penganalisaan ketrampilan, keahlian dan penelusuran bobot/penilaian kredit point untuk jabatan fungsional ; e. Melaksanakan penyumpahan PNS; f.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
7. Pasal 16 diubah, sehigga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 16 (1) Sub Bidang Mutasi dan Promosi tenaga Administrasi mempunyai tugas : Menyelenggarakan administrasi kepegawaian mengenai pengangkatan PNS Administrasi dan teknis, pemindahan, pengangkatan dalam jabatan bagi pegawai/tenaga administrasi, serta memberikan pertimbangan hukum dan Perundang-undangan di bidang mutasi, promosi kepegawaian dan melaksanakan penyumpahan pegawai negeri tenaga administrasi; (2) Sub Bidang Mutasi dan Promosi Tenaga Fungsional mempunyai tugas melakukan penyelesaian administrasi kepegawaian mengenai pengangkatan PNS fungsional , pemindahan, pengangkatan dalam jabatan, bagi pegawai/tenaga fungsional, serta memberikan pertimbangan hukum dan Perundang-undangan di bidang mutasi, promosi kepegawaian dan melaksanakan penyumpahan pegawai negeri tenaga fungsional; (3) Sub Bidang Kenaikan Pangkat Tenaga Administrasi mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan penyelesaiaan administrasi kepegawaian untuk persyaratan kenaikan pangkat pegawai tenaga administrasi dan Kenaikan gaji berkala tenaga administrasi; (4) Sub Bidang Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan penyelesaian administrasi kepegawaian serta menyiapkan dan atau mengkoordinasikan tim penilai angka kredit untuk
4
persyaratan kenaikan pangkat pegawai tenaga fungsional dan kenaikan gaji berkala tenaga fungsional. 8. Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 17 Bidang peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKD di bidang peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai. 9. Pasal 18 huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan mengurus kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa, mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan kedudukan hukum pegawai; b. Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pembinaan pegawai; c. Pemrosesan kelengkapan administrasi bagi pegawai yang terkena sanksi akibat pelanggaran disiplin; d. Penyelenggaraan administrasi pegawai yang akan pensiun dan cuti pegawai; e. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai (DUK); f.
Pengelolaan DP 3 Pegawai;
g. Pemrosesan kartu pegawai, kartu istri / kartu suami pegawai, kartu taspen dan kartu Askes pegawai; h. Pengelolaan data pegawai dan evaluasi Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI); i.
Informasi
Managemen
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
10. Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 20 (1) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa, serta melakukan penyelesaian proses administrasi bagi pegawai yang akan cuti; (2) Sub Bidang Peningkatan Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk pembinaan pegawai, memproses kelengkapan administrasi bagi pegawai yang terkena sanksi akibat pelanggaran disiplin, serta mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan kedudukan hukum pegawai; (3) Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai mempunyai tugas menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai, pengelolaan DP-3, Kartu Pegawai, Karis/Karsu , Kartu Taspen , kartu Askes Pegawai, serta pengelolaan SIMKRI dan Pengelolaan administrasi Pegawai TidakTetap; 5
(4) Sub Bidang Urusan Pensiun mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelesaikan administrasi pensiun pegawai.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember pada tanggal 1 Desember 2005 BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL Diundangkan di Jember pada tanggal 2 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO,MM Pembina Utama Muda NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2005 NOMOR 10
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBER I.
UMUM Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pembenahan dan penambahan tugas pokok dan fungsi dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Jember.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 3 Cukup jelas Angka 2 Pasal 4 Cukup jelas Angka 3 Pasal 10 Cukup jelas Angka 4 Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Angka 5 Pasal 13 Cukup jelas Angka 6 Pasal 14 Cukup jelas Angka 7 Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas 7
Angka 8 Pasal 17 Cukup jelas Angka 9 Pasal 18 Cukup jelas Angka 10 Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas
Bagian Hukum
8
