PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN PERENCANAAN/ KONSULTAN PENGAWASAN KONSTRUKSI DAN KONSULTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER, Menimbang
: a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369/KPTS/M/2001 tanggal 10 juli 2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultan Perencanaan / Konsultan Pengawasan Konstruksi ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) ; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) ; 12. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77 jo Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4330) ; 13. Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 21 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri D).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN PERENCANAAN/KONSULTAN PENGAWASAN KONSTRUKSI DAN KONSULTASI
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ; 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember ; 3. Bupati adalah Bupati Jember ; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember ; 5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember ; 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember ; 7. Pejabat berwenang adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; 8. Badan Usaha adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang bergerak dibidang Konstruksi ; 9. Domisili adalah Tempat Pendirian dan Kedudukan Badan Usaha ; 10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya ; 11. Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat IUJKN adalah Ijin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ; 12. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Jasa Konstruksi ; 13. Perencana Konstruksi adalah Penyedia Jasa Orang Perorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya ; 14. Pengawas Konstruksi adalah Penyedia Jasa Orang Perorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang Pengawasan Jasa Konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan Pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan Konstruksi sampai dengan selesai diserah terimakan ; 15. Penyedia Jasa Kontruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi ; 16. Pengguna Jasa Kontruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa kontruksi.
3
BAB II WEWENANG PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 2 (1) IUJKN diberikan oleh Bupati, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas ; (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati. BAB III PERSYARATAN PEMBERIAN IUJKN DAN BIAYA Pasal 3 (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi maupun Jasa Perencanaan/Pengawasan Konstruksi, wajib memiliki IUJKN ; (2) Badan Usaha yang ingin memperoleh IUJKN, wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan untuk penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi maupun Jasa Perencanaan/Pengawasan Konstruksi dengan dilampiri : a. Data Administrasi meliputi : 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang ; 2. Rekaman tanda bukti pembayaran administrasi IUJKN ; 3. Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan terakhir ; 4. Rekaman Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Desa ; 5. Rekaman NPWP Perusahaan (Pusat dan Cabang bila ada) ; 6. Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil bagi Pimpinan Badan Usaha ; 7. Meterai yang dibutuhkan ; 8. Ada Identitas Cap/Stempel Perusahaan ; 9. Ada tanda tangan Pimpinan Perusahaan ; 10. Nomor dan tanggal agenda perusahaan. b. Data Personalia meliputi : 1. Data Pengurus Perusahaan ; 2. Data Tenaga Perusahaan ; 3. Daftar Tenaga Teknik sesuai dengan bidang keahliannya. c. Data Peralatan/Perlengkapan dan Kantor meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Foto Papan Nama Perusahaan ; Foto Kantor Perusahaan ; Denah Kantor dan Lokasi Kantor ; Data Luas Ruangan Kantor ; Data Perlengkapan Kantor ; Data Peralatan Kantor.
d. Data Administrasi Keuangan meliputi : -
Neraca Perusahaan pada bulan dan tahun terakhir yang disyahkan Lembaga Auditor.
e. Rekaman IUJKN bagi Perusahaan yang mengajukan perubahan dan IUJKN Kantor Pusat bagi Perusahaan Cabang. 4
Pasal 4 (1) Permohonan IUJKN ini dikenakan Pungutan Biaya (Retribusi) Pengurusan Administrasi bagi Perusahaan Baru maupun Lama yang mengajukan perubahan dengan Kualifikasi perusahaan sebagai berikut : a. Jasa Konstruksi : 1. Kontraktor Golongan Kecil (K) 0 juta sampai dengan 1 M sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 2. Kontraktor Golongan Non Kecil (B) 1 M sampai dengan keatas sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) b. Jasa Konsultan Perencanaan / Konsultan Pengawasan Konstruksi : 1. Konsultan Perencanaan / Konsultan Pengawasan Konstruksi Golongan Kecil (K) 0 juta sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 2. Konsultan Perencanaan / Konsultan Pengawasan Konstruksi Golongan Non Kecil (B) Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan keatas sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (2). Pungutan biaya (Retribusi) atas dikeluarkannya IUJKN, disetor pada Kas Daerah setelah dikurangi biaya Operasional sebesar 25 % dari nilai nominal penerimaan. BAB IV JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJKN Pasal 5 IUJKN diberikan kepada Badan Usaha dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. IUJKN yang diterbitkan oleh Bupati dan berlaku diseluruh Republik Indonesia.
Wilayah
BAB V SANKSI ADMINISTRASI Pasal 6 Penyelenggara pekerjaan Konstruksi dapat dikenakan sanksi administrasi apabila melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini. Pasal 7 (1). Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan kepada penyedia jasa berupa : a. Peringatan tertulis ; b. Penghentian sementara pekerjaan Konstruksi ; c. Pembatasan kegiatan Usaha dan /atau Profesi ; d. Pembekuan Ijin Usaha dan /atau profesi : e. Pencabutan Ijin Usaha dan /atau Profesi. (2). Sanksi Administrasi sebagaima dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan kepada pengguna jasa berupa : a. Peringatan Tertulis ; b. Penghentian sementara pekerjaan Konstruksi ; c. Pembatasan kegiatan Usaha dan atau Profesinya ; 5
d. Larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan Konstruksi ; e. Pembekuan Ijin pelaksanaan pekerjaan Konstruksi ; f. Pencabutan Ijin pelaksanaan pekerjaan Konstruksi. (3). Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 8 (1)
(2)
(3)
Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan kontruksi yang tidak memenuhi ketentuan ketehnikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan kontruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak . Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan kontruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ketehnikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan kontruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 % (lima per seratus) dari nilai kontrak . Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan kontruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan kontruksi melakukan penyimpangan terjhadap ketentuan ketehnikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan kontruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak. BAB VI KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 9
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, atas Surat Ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi. (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi dapat dipertimbangkan. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 10 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 6
(2) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi. (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Hal - hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 20 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Disahkan di Jember pada tanggal 15 Juni 2006 BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL Diundangkan di Jember pada tanggal 20 Juni 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO, MM Pembina Utama Muda NIP 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006 NOMOR 11
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN PERENCANAAN/KONSULTAN PENGAWASAN KONSTRUKSI DAN KONSULTASI I.
UMUM
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultan Perencanaan/Pengawasan Kontruksi agar berhasil guna dan berdaya guna dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka perlu mengadakan perubahan ijin usaha jasa konstruksi dan konsultan perencanaan di Kabupaten Jember. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas
Bagian Hukum
8
