PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG
TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional dibidang laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Jember agar lebih berhasil guna dan berdaya guna terhadap pelayanan masyarakat dibidang Laboratorium, perlu penyesuaian Tarif Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri E); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 7 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.
TARIF
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember; 3. Bupati adalah Bupati Jember; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember; 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; 6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas 8. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPT Dinas Kesehatan dibidang Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Jember. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember. BAB II GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 2 Tarif Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk golongan retribusi jasa umum.
2
BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 3 Tingkat penggunaan jasa dihitung Laboratorium Kesehatan Daerah.
berdasarkan
frekuensi
pelayanan
BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal
4
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan. BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5 (1) (2)
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah; Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 6
(1) Hasil retribusi pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah 100% disetor ke Kas Daerah. (2) Hasil retribusi pemeriksaan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 100% kepada daerah dan dikelola oleh Laboratorium Kesehatan Daerah. (3) Rincian hasil retribusi pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Rujukan Dokter Rp. 25% b. Jasa Pelayanan Rp. 25% c. Biaya Operasional dan pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah Rp. 50% Pasal 7 Pembayaran retribusi dibayar sekaligus.
3
BAB VII KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 8 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi. (4) Keberatan diajukan dalam jangja waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 9 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi. (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 10 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
4
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 11 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 65 Tahun 2000 tentang Tarif Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan mengacu ketentuan yang berlaku.
5
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Disahkan di Jember pada tanggal 15 Juni 2006 BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL Diundangkan di Jember pada tanggal 20 Juni 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 074 249
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006 NOMOR 17
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH I.
UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dibidang Kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengadakan perubahan tarif pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Bagian Hukum
7
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 17 TAHUN 2006 TANGGAL : 15 JUNI 2006 TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM NO 1 1.
2.
JENIS PEMERIKSAAN 2 Darah Lengkap
TARIF (Rp.) 3 Rp. 20.000,00
- Hb (Hemoglobin)
Rp.
5.000,00
- Leucocyte
Rp.
5.000,00
- BBs/LED (Laju Endap Darah)
Rp.
5.000,00
- Hitung Jenis
Rp.
5.000,00
- Trombocyte
Rp.
10.000,00
- Erytrocyrit
Rp.
5.000,00
- Bleeding Time
Rp.
5.000,00
- Clotring Time
Rp.
5.000,00
- Hapusan Darah
Rp.
10.000,00
- Golongan Darah
Rp.
5.000,00
Urine Lengkap
Rp.
15.000,00
- Albumin
Rp.
5.000,00
- Reduksi
Rp.
5.000,00
- Urobilin
Rp.
5.000,00
- Bilirubin Direct/Total
Rp.
5.000,00
- Sedimen
Rp.
5.000,00
3.
Plano Test
Rp.
13.000,00
4.
Faeces Lengkap
Rp.
12.000,00
5.
Faal Hati
Rp.
35.000,00
- T.T.T (Timol Turbidi Test)
Rp.
10.000,00
- Globulin
Rp.
10.000,00
- Gamma GT ( Gamma globulin transferase)
Rp.
20.000,00
- Albumin
Rp.
6.000,00
- Alkali Phospatase
Rp.
15.000,00
Rp.
50.000,00
Rp.
24.000,00
- SGOT (Serum glutamic oxalocetic transferase) - SGPT (Serum glutamic piruvicacetic transferase) - Billirubin Direct/Total
6.
Lemak - Cholesterol - Triglyseride - HDL Cholest (High Density Lipoprotein) - LDL Cholest (Low Density Lipoprotein)
7.
Gula Darah - Gula Puasa - Gula sewaktu
8
1
2
8.
Faal Ginjal
3 Rp.
24.000,00
- Uric Acid
Rp.
14.000,00
Widal
Rp.
14.000,00
Rp.
14.000,00
Rp.
12.000,00
- Kimia terbatas
Rp.
50.000,00
- Biologi
Rp.
50.000,00
- E. Coli (Escherichia coli)
Rp.
50.000,00
- Vibrio Cholera
Rp.
50.000,00
- Salmonella
Rp.
50.000,00
- Serum Creatin - Blood Urea Nitrogen 9.
- BTA (Basil Tanah Asam) 10. Imuno Serologi - Widal 24 Jam - Hbs Ag (biasa) - GO Preparat (Gonorhoe Preparat) 11.
Pemeriksaan Air
12.
ECG (Elektro Cardiographi)
Rp.
15.000,00
13.
Test Narkoba
Rp.
45.000,00
14.
Test HIV (Human Immunodeficiency Virus)
Rp.
45.000,00
15.
VDRL (Veneral Decease Research of Laborats)
Rp.
45.000,00
BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL
9
