PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di tigkat Kelurahan/desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan pembinaan kehidupan bermasyarakat untuk melestarikan nilai-nilai yang berdasarkan kegotongroyongan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RukunTetangga dan Rukun Warga .

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950 ); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2004 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

1

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 seri E ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

JEMBER

TENTANG

RUKUN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah yang ini dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember; 3. Bupati adalah Bupati Jember; 4. Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember dalam wilayah kerja Kecamatan; 5. Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Camat, adalah perangkat daerah yang memimpin Kecamatan; 7. Lurah, adalah perangkat daerah yang memimpin Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan; 8. Kepala Desa, adalah penanggungjawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 9. Keputusan Lurah, adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Lurah dalam menjalankan kewajiban, hak dan wewenangnya sebagai Kepala Kelurahan, dalam rangka menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati; 10. Peraturan Kepala Desa/Keputusan Desa, adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga’ adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui yang dibina oleh Pemerintah Kelurahan/Desa melalui Camat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat 2

kelurahan/desa yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan guna membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa; 12. Penduduk Setempat, adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah rukun tetangga dan rukun warga yang bersangkutan; 13. Kepala Keluarga, adalah penanggungjawab keluarga beserta anggota keluarga yang telah terdaftar dalam kartu keluarga; 14. Swadaya Masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri guna memenuhi kebutuhan yang dirasakan dalam kelompok itu; 15. Gotong royong, adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga kelurahan/desa dengan pemerintahan daerah untuk memenuhi kebutuhan kelurahan/desa yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Organisasi kemasyarakatan di kelurahan/desa yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah/Kepala Desa. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN Pasal 3 Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk : a. Memelihara, melestarikan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Kelurahan/Desa yang berdasarkan musyawarah, kegotongroyongan dan kekeluargaan. b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan/Desa; c. Menghimpun seluruh potensi swadaya meningkatkan kesejahteraan warga.

masyarakat

dalam

usaha

Pasal 4 (1) Pembentukan rukun tetangga di musyawarahkan dan/atau dimufakatkan oleh seluruh warga masyarakat dalam wilayah rukun tetangga yang telah memenuhi syarat untuk itu; (2) Pembentukan rukun warga dimusyawarahkan dan/atau dimufakatkan oleh seluruh anggota rukun warga yang diwakili oleh kepala keluarga; (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah dan disampaikan kepada

3

Lurah/Kepala Desa Kelurahan/Desa;

untuk

ditetapkan

dengan

Keputusan

Kepala

(4) Keputusan Kepala Kelurahan/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Bupati. Pasal 5 (1) Setiap Rukun Tetangga terdiri paling sedikit 35 (tiga puluh lima) kepala keluarga dan paling banyak 70 (tujuh puluh) kepala keluarga kecuali adat istiadat menentukan lain; (2) Setiap Rukun Warga terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga; (3) Setiap Rukun Tetangga dipimpin oleh seorang ketua Rukun Tetangga; (4) Setiap Rukun Warga dipimpin oleh seorang ketua Rukun Warga. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 6 (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota keluarga; (2) Anggota Rukun Warga adalah penduduk yang telah terdaftar secara administratif pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga. BAB V TUGAS POKOK, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 7 Tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah : a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan adat istiadat, norma agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; b. Menyelenggarakan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; c. Membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan yang nyaman dan kondusi ;. d. Mewujudkan hubungan timbal balik yang harmonis antara sesama anggota masyarakat serta antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan/Desa; e. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan/Desa. Pasal 8 (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak : a. Menyampaikan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

4

b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga bagi Warga Negara Indonesia. (2) Anggota Rukun tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban : a. Ikut serta secara aktif mendukung dan melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga ; b. Ikut serta secara aktif melaksanakan setiap keputusan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga. BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 9 (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; d. Beberapa orang pembantu bila dipandang perlu. (2) Pengurus Rukun Warga terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Kepala-kepala seksi Pasal 10 (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagainama dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dipilih dari dan oleh anggota yang telah memenuhi persyaratan melalui musyawarah anggota. (2) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d ditunjuk melalui musyawarah pengurus. Pasal 11 Dalam hal pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga belum terbentuk, Lurah/Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara dan paling lama 3 (tiga) bulan segera dilaksanakan pemilihan pengurus secara demokratis yang melibatkan seluruh masyarakat setempat. Pasal 12 (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah penduduk setempat yang menjadi anggota rukun tetangga dan rukun warga yang memenuhi syarat sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945; b. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah; c. Berkelakuan baik, jujur dan adil; d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dengan organisasi terlarang yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; e. Sehat jasmasi dan rohani; 5

f. Telah menetap paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga; g. Sudah berumur paling sedikit 20 (dua puluh) tahun atau pernah nikah; h. Mengenal daerah dan dikenal warga setempat; i. Sanggup dan bersedia menjadi pengurus; (2) Yang dapat ditunjuk menjadi pembantu pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan paing sedikit berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah nikah serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 13 (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga : a. Pemilihan pengurus Rukun Tetangga dilakukan oleh panitia yang dibentuk secara musyawarah oleh Lurah / Kepala Desa bersama tokoh masyarakat setempat dengan susunan kepanitiaan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa pembantu; b. Yang berhak diundang oleh panitia pada pemilihan dimaksud adalah seluruh anggota Rukun Tetangga yang paling sedikit berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin yang terdaftar dalam Kartu Keluarga; c. Pemilihan berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis serta penuh kekeluargaan melalui pemungutan suara, dan apabila terjadi perolehan suara sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sampai mendapatkan suara terbanyak; d. Suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga masing-masing menjadi ketua, sekretaris dan bendahara. (2) Pemilihan Pengurus Rukun Warga : a. Pemilihan pengurus Rukun Warga dilakukan oleh panitia yang dibentuk secara musyawarah oleh Lurah / Kepala Desa, pengurus rukun tetangga dan tokoh masyarakat setempat dengan susunan kepanitiaan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa orang pembantu; b. Yang berhak diundang oleh panitia pada pemilihan dimaksud adalah seluruh anggota Rukun Warga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga; c. Pemilihan berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis serta penuh kekeluargaan melalui pemungutan suara; d. Suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga masing-masing menjadi ketua, sekretaris dan bendahara; (3) Pemilihan Kepala Seksi disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan secara musyawarah oleh pengurus terpilih; (4) Hasil pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan dilaporkan kepada Lurah / Kepala Desa untuk ditetapkan melalui Keputusan Lurah / Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat guna mendapatkan pengesahan. Pasal 14 (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan : a. Tugas-tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. Keputusan musyawarah anggota;

6

c. Menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang perlu mendapatkan penyelesaian kepada Ketua untuk selanjutnya dilaporkan kepada Lurah / Kepala Desa. (2) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah / Kepala Desa kaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat; (3) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota; (4) Pengurus Rukun Tetangga tidak diperkenankan merangkap sebagai pengurus Rukun Warga; (5) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak diperkenankan merangkap jabatan dalam struktur pemerintahan di Kelurahan dan Desa. Pasal 15 Masa bakti pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa bakti berikutnya. Pasal 16 (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir apabila : a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dalam Pasal 12; d. Pindah tempat tinggal dari lingkungan rukun tetangga atau rukun warga yang bersangkutan; e. Karena sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan. (2) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang diganti. Pasal 17 (1) Sebelum masa baktinya berakhir atau pemberhentian atau penggantian sebelum masa baktinya berakhir pengurus rukun tetangga/rukun warga, ketua atas nama seluruh pengurus berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Lurah / Kepala Desa; (2) Setelah diadakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah / Kepala Desa bersama tokoh masyarakat segera membentuk panitia pemiilihan rukun tetangga ataupun rukun warga dengan terlebih dahulu minta pertimbangan Camat; (3) Satu bulan sebelum masa baktinya berakhir, pengurus rukun tetangga dan rukun warga wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada : a. Seluruh anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, bagi pengurus rukun tetangga; b. Seluruh anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, bagi pengurus rukun warga;

7

BAB VII MUSYAWARAH ANGGOTA Pasal 18 (1) Musyawarah rukun tetangga dan rukun warga merupakan forum komunikasi timbal balik secara demokratis bagi setiap anggota untuk melaksanakan musyawarah dan memufakat mengenai : a. Penyusunan program pengurus; b. Pertanggungjawaban pengurus; c. Keputusan penting lainnya; (2) Musyawarah rukun tetangga dan rukun warga untuk menyusun program kerja pengurus diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun; (3) Musyawarah rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dan dapat menetapkan keputusan apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota; (4) Apabila tidak mencapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dua kali berturut-turut, dalam musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan keputusan setelah mendengar pertimbangan Lurah / Kepala Desa. BAB VIII KEUANGAN Pasal 19 (1) Keuangan rukun tetangga dan rukun warga diperoleh dari : a. Partisipasi secara sukarela dari anggota; b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten; c. Sumbangan yang tidak mengikat; d. Usaha lain yang sah. (2) Besarnya partisipasi diperoleh secara sukarela setelah ditetapkan melaui musyawarah anggota. (3) Perincian penggunaan keuangan rukun tetangga sebagai berikut : a. Untuk pelestarian lingkungan diwilayah rukun tetangga sebesar 60%; b. Untuk kas rukun tetangga sebesar 40%. (4) Perincian penggunaan keuangan rukun warga sebagai berikut : a. Untuk kas sosial rukun warga sebesar 60 %; b. Untuk kas rukun warga sebesar 40 %. (5) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam pembukuan secara tertib dan transparan; (6) Laporan keadaan kas rukun tetangga dan rukun warga disampaikan dalam musyawarah anggota setiap 3 (tiga) bulan sekali. BAB IX PEMBINAAN Pasal 20 (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang diharapkan bagi pengurus rukun tetangga dan rukun warga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat dan Lurah / Kepala Desa melaksanakan pembinaan; 8

(2) Pembinaan dari Lurah / Kepala Desa kepada pengurus rukun tetangga dan rukun warga dapat dilakukan setiap saat, dan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 Dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali dalam Peraturan Daerah ini menentukan lain. Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Disahkan di Jember pada tanggal 3 April 2006 BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL Diundangkan di Jember Pada tanggal 4 April 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO, MM Pembina Utama Muda Nip. 510 074 249

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006 NOMOR 4

9

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA I.

UMUM Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bersifat lokal dan non politis yang bertujuan untuk memupuk semangat gotong royong didalam mengatur dan meningkatkan kehidupan bersama serta mempertinggi rasa kekeluargaan dalam menciptakan peraturan dan kesatuan. Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan perlu didukung oleh partisipasi masyarakat dalam peran sertanya, sehingga dengan demikian organisasi kemasyarakatan dimaksud perlu diarahkan, dibina secara mantap berkesinambungan agar diperoleh kemajuan dan perkembangan yang lebih mengarah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas 10

Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Bagian Hukum

11