PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu membentuk Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara RI Nomor 41 Tahun 1950 ); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480 ); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480 ); 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3493 ); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881 ); 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 1
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3531 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3610 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3661 ) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan ( Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 ); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 ); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 20 seri C ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER Dan BUPATI JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember. 3. Bupati adalah Bupati Jember. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 6. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur penunjang sebagian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember. 9. Angkutan adalah Pemindahan Orang dan/atau Barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 10. Lalu Lintas adalah Gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. 11. Sarana dan Prasarana adalah seluruh fasilitas yang disediakan baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk pelayanan bidang perhubungan. 12. Jalan adalah Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum. 13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. 14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan. 15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan. 16. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan yang bermotor dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus. 18. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 19. Angkutan dalam Trayek adalah pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan berjadwal maupun tidak berjadwal. 20. Angkutan tidak dalam trayek adalah pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum yang tidak diatur lintasan, asal dan tujuan perjalanannya termasuk didalamnya pelayanan angkutan taksi, angkutan khusus, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan lingkungan. 21. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. 22. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat kargo dan/pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi. 23. Penyidik, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3
24. Pemeriksa, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dan diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor. 25. Pemeriksaan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. 26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 27. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang. 28. Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Perhubungan yang diserahkan (desentralisasi) dan yang diperbantukan kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan. Pasal 3 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam Pasal 2, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data, Penyusunan rencana dan progam dibidang Perhubungan Kabupaten ; b. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dibidang Perhubungan di Kabupaten ; c. pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas diperhubungan darat, laut, udara dan postel; d. pengkoordinasian Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di Perhubungan Darat, Laut dan Udara; e. pengkoordinasian Pengendalian dan Pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pos dan telekomunikasi; f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, protokol dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas Perhubungan; dan g. pelaksanaan tugas lain-lain yang diberikan oleh Bupati. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha ; c. Bidang Angkutan ; d. Bidang Lalu Lintas ; e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ; f. Bidang Penyusunan Program ; g. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan h. Unit Pelaksana Teknis.
4
(2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPT sebagaimana pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Pertama Bagian Tata Usaha Pasal 5 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administrasi dan urusan kerumahtanggaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan kerja Dinas Perhubungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 6 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan dan keprotokolan; b. pengelolaan administrasi; c. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; d. pengelolaan dan pengadministrasian terhadap perlengkapan kantor; e. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua satuan organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 7 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan b. Sub Bagian Keuangan. (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 8 (1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas : a. melaksanakan tata naskah dinas, surat menyurat, kearsipan, analisa kebutuhan barang, perbekalan dan perlengkapan kantor serta pendistribusiannya; b. melaksanakan urusan rumah tangga, protokol, kehumasan dan hukum ; c. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian meliputi data pembukuan pegawai, membuat usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pangkat dan pemberhentian pegawai ; d. menyusun formasi perencanaan dan evaluasi pegawai ; e. melaksanakan pengembangan karier dan mutu pegawai ; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ; (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun tata usaha keuangan dan pembuatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan ; b. mengurus perjalanan dinas, penyelesaian ganti rugi dan biaya-biaya lain pengeluaran dinas, serta mengevaluasi keuangan untuk pelaporan ; c. melakukan pengawasan dan pembukuan pendapatan asli daerah bidang perhubungan; 5
d. menyusun kegiatan dan anggaran rutin pada Dinas Perhubungan; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Kedua Bidang Angkutan Pasal 9 Bidang Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan perijinan angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek, angkutan barang, usaha pos/jasa titipan dan penyelenggaraan angkutan di laut dan udara di wilayah Kabupaten, sesuai peraturan perundang-undangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Angkutan mempunyai fungsi : a. penyiapan administrasi kebutuhan dan permintaan angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek, angkutan barang dan usaha pos/jasa titipan ; b. penyiapan pemberian bimbingan, pembinaan, perijinan angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek, angkutan barang, usaha pos/jasa titipan barang dan penyelenggaraan angkutan di laut dan udara serta pengawasannya : c. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan bidang angkutan ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 11 (1) Bidang Angkutan terdiri dari : a. Seksi Angkutan Dalam Trayek : b. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek ; (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan. Pasal 12 (1) Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pemberian bimbingan, perijinan angkutan dalam trayek dan penyelenggaraan angkutan di laut dan udara, serta pengawasan penyelenggaraannya dalam wilayah Kabupaten ; (2) Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai fungsi : a. penyiapan administrasi terhadap kebutuhan/permintaan angkutan dalam trayek, baik dengan kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor serta angkutan di laut dan udara dalam wilayah Kabupaten ; b. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan angkutan dalam trayek, baik dengan kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor serta angkutan di laut dan udara dalam wilayah Kabupaten ; c. pelaksanaan penilaian atas permohonan ijin usaha angkutan dalam trayek serta usulan pemberian/penolakan ijin dalam wilayah Kabupaten; d. pelaksanaan penilaian atas permohonan pemberian ijin trayek angkutan dalam trayek dengan kendaraan umum, baik kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, serta perijinan untuk angkutan di laut dan udara ; e. penyiapan penilaian bahan penetapan tarif angkutan dalam trayek dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6
f. penyiapan usulan perubahan tarif angkutan dalam trayek bila diperlukan; g. penyiapan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan dalam trayek dan angkutan di lau dan udara; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi angkutan dalam trayek ; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan. Pasal 13 (1)
(2)
Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pemberian bimbingan, perijinan angkutan tidak dalam trayek, perijinan angkutan barang, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pos/jasa titipan dan pengawasan penyelenggaraannya dalam wilayah Kabupaten ; Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek mempunyai fungsi : a. penyiapan administrasi terhadap kebutuhan/permintaan angkutan tidak dalam trayek, angkutan barang, usaha pos/jasa titipan dalam wilayah Kabupaten ; b. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, angkutan barang, usaha pos/jasa titipan ; c. pelaksanaan penilaian atas permohonan ijin usaha angkutan tidak dalam trayek serta usulan pemberian/penolakan ijin ; d. pelaksanaan penilaian atas permohonan pemberian ijin operasi angkutan tidak dalam trayek dengan kendaraan umum, perijinan lain yang berhubungan dengan angkutan barang dan usaha pos/jasa titipan; e. penyiapan penilaian bahan penetapan tarif angkutan tidak dalam trayek dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f. penyiapan usulan perubahan tarif angkutan tidak dalam trayek bila diperlukan ; g. penyiapan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan tidak dalam trayek, angkutan barang dan usaha pos/jasa titipan ; h. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi angkutan tidak dalam trayek ; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan. Bagian Ketiga Bidang Lalu Lintas Pasal 14 Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, jalan Propinsi dan Nasional yang berada di wilayah Kabupaten, pengumpulan data, analisa dan evaluasi bidang lalu lintas, pengumpul dan analisa data kecelakaan, menyusun data mengenai daerah rawan kecelakaan, menyiapkan kegiatan keselamatan lalu lintas angkutan darat, laut dan udara serta menyiapkan penertiban, pengendalian, angkutan di darat, laut dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
7
Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi : a. penyiapan pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Kabupaten ; b. penyiapan pembinaan keselamatan lalu lintas, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawas dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung jalan ; c. penyiapan penilaian dan penyusunan operasi penertiban lalu lintas dan pengendaliannya ; d. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan Bidang lalu lintas ; e. pelaksanaan penilaian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan darat, laut dan udara ; f. pelaksanaan pembinaan dan penegakan hukum di bidang perhubungan darat, laut dan udara ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Bidang Lalu Lintas terdiri dari : a. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas ; b. Seksi keselamatan dan pengendalian lalu lintas. (2)Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab dan berada dibawah Kepala Bidang Lalu lintas. Pasal 17 (1)
Seksi manajemen dan Rekayasa lalu Lintas mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan ; b. pelaksanaan penilaian dan penetapan kelas jalan di wilayah Kabupaten; c. pelaksanaan usulan penetapan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan dalam wilayah Kabupaten, meliputi volume lalu lintas jalan, kecepatan rata-rata dan kecepatan maksimum serta minimum ; d. penyusunan ketentuan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan lalu lintas bidang perhubungan darat yang meliputi pengendalian bangkitan dan tarikan lalu lintas, penetapan kecepatan maksimum dan minimum serta penetapan larangan penggunaan jalan, pengendalian penggunaan jalan ; e. penyusunan ketentuan dan pemantauan pelaksanaan serta penyiapan penyempurnaaan tentang pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaan jalan untuk kendaraan tertentu ; f. pelaksanaan penilaian atas permohonan ijin kegiatan bongkar muat barang dalam kota ; g. pelaksanaan penilaian dan rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas ; h. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi manajemen lalu lintas ; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang lalu Lintas.
8
(2)
Seksi Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kegiatan bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan darat dan laut serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan bidang perhubungan darat ; b. pengumpulan data dan analisa daerah rawan kecelakaan ; c. pelaksanaan kegiatan pengamanan lalu lintas, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dalam wilayah Kabupaten ; d. penyiapan bahan dan pemprosesan pemberian ijin operasional kursus mengemudi ; e. pelaksanaan penilaian dan penerbitan sertifikat bagi pengemudi angkutan umum ; f. pelaksanaan kegiatan pengawalan pejabat dan tamu penting di wilayah Kabupaten ; g. pelaksanaan kegiatan penilaian dan pengawasan operasional sarana angkutan darat , laut dan udara ; h. pembinaan dan penegakan hukum di bidang perhubungan darat, laut dan udara ; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas. Bagian Keempat Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana Pasal 18
Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana bidang perhubungan darat, laut dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 19 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. pelaksanaan inventarisasi jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor diwilayah Kabupaten; b. pelaksanaan tugas penilaian dan rekomendasi pembangunan dan pengembangan Terminal Transportasi Darat, Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan pengawasan pengelolaan serta penggunaan lahan di Terminal, Pelabuhan dan Bandara; c. pembangunan tempat parkir di luar badan jalan; d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian jasa telekomunikasi; e. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 20 (1) Bidang Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari : a. Seksi Teknik sarana b. Seksi Teknik Prasarana (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.
9
Pasal 21 (1) Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian sarana bidang perhubungan dan telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten. (2) Seksi Teknik Sarana mempunyai fungsi : a. penyiapan pembinaan dan penetapan standarisasi keselamatan untuk sarana angkutan bidang perhubungan darat, laut dan udara; b. pelaksanaan pengumpulan data jumlah kendaraan bermotor dan tidak bermotor diwilayah Kabupaten; c. pelaksanaan pemberian bimbingan dan perijinan bengkel umum wilayah Kabupaten ; d. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana perhubungan darat, laut dan udara ; e. pelaksanaan penilaian dan pertimbangan pemberian rekomendasi ijin usaha radio, orbit satelit untuk televisi dan radio lokal dengan tetap mengacu spectrum frekwensi nasional ; f. pelaksanaan penilaian dan pemberian ijin usaha telekomunikasi termasuk pemberian ijin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKRG); g. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan terhadap jasa telekomunikasi; h. pelaksanaan pengujian terhadap alat perangkat telekomunikasi atas sertifikasi dan penandaan alat/perangkat ; i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi teknik sarana ; dan j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana. Pasal 22 (1) Seksi Teknik Prasarana mempunyai tugas menyiapkan pembangunan dan pengembangan prasarana bidang perhubungan darat, laut dan udara, menyiapkan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan halte, jembatan penyeberangan dan tempat parkir di luar badan jalan ; (2) Seksi Teknik Prasarana mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan halte, jembatan penyeberangan jalan dan tempat parkir di luar badang jalan serta prasarana perhubungan darat, laut dan udara di wilayah Kabupaten; b. penyiapan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan, dan tempat parkir di luar badan jalan ; c. penyiapan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan terminal dan gedung unit pengujian kendaraan bermotor; d. pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pembangunan halte oleh pihak swasta; e. pelaksanaan penilaian dan pemberian ijin penyelenggaraan tempat parkir oleh pihak swasta; e. pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pembangunan jembatan penyeberangan oleh pihak swasta; f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan penggunaan lahan di areal terminal, pelabuhan dan bandara; g. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan ; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.
10
Bagian Kelima Bidang Penyusunan Program Pasal 23 Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pelaporan data, penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan pendek bidang perhubungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas dan fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data ; b. penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan pendek bidang perhubungan; dan c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 25 (1) Bidang Penyusunan Program terdiri dari : a. Seksi Data, Analisa dan Pelaporan ; b. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyusunan Program. Pasal 26 (1) Seksi Data, Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan Pengumpulan data, pengolahan, analisa dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan. (2) Seksi Data, Analisa dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data melalui survey dan pemantauan terhadap kebutuhan dan timbulnya permasalahan serta rencana pengembangan bidang perhubungan; b. pengendalian pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan bidang perhubungan; c. penyusunan dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan; d. pelaksanaan analisa, evaluasi dan penyajian data terhadap potensi, kebutuhan, permasalahan dan pengembangan bidang perhubungan; e. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan ; f. penginventarisasian kondisi sarana dan prasarana bidang transportasi dan kebutuhan fasilitas perlengkapannya dalam wilayah Kabupaten ; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyusunan Program. Pasal 27 (1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan rutin dan pembangunan, serta penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek bidang perhubungan; (2) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek bidang perhubungan; 11
b. penyusunan kegiatan rutin dan pembangunan bidang perhubungan; c. pelaksanaan kajian dan studi terhadap berbagai rencana pengembangan dan permasalahan bidang perhubungan; d. pelaksanaan upaya-upaya pengembangan ilmu terapan dan teknologi terkini bidang perhubungan; e. pelaksanaan penyusunan anggaran pembangunan dan rutin, serta pembukuan APBD bidang perhubungan; f. penyusunan konsep perencanaan umum jaringan transportasi bidang perhubungan darat, laut dan udara di kabupaten; h. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi perencanaan dan penyusunan program; dan i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyusunan Program. Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 28 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 29 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundangundangan. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Pasal 30 (1) UPT mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas. (2) UPT mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagai tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan. BAB I V TATA KERJA Pasal 31 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
12
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 32 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat setelah berkonsultasi kepada Gubernur. (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 33 (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap. (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. BAB VI KEUANGAN Pasal 34 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember disediakan dari APBD serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 35 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2004 Nomor 6 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
13
Pasal 38 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Disahkan di Jember pada tanggal 3 April 2006 BUPATI JEMBER, ttd MZA
DJALAL
Diundangkan di Jember pada tanggal 4 April 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006 NOMOR 2
14
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER I. UMUM Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember agar berdaya guna dan berhasil guna, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di bidang Perhubungan berupa penghapusan dan/atau penambahan sebagian tugas pokok serta fungsi dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan pembangunan bidang Perhubungan dapat ditingkatkan dan berperan strategis dalam peningkatan mobilitas masyarakat yang sangat bermanfaat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas
15
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas
Bagian Hukum
16
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 2 TAHUN 2006 TANGGAL : 3 APRIL 2006
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER
KEPALA DINAS
Jabatan Fungsional
Bagian Tata Usaha
Subag Umum
Bidang lalu Lintas dan Angkutan
Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
Seksi Lalu Lintas
Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor
Seksi Angkutan
Seksi Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
Subag Keuangan
Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
UPTD
Bidang Penyusunan Program
Seksi Teknik Sarana
Seksi Data, Analisa dan Pelaporan
Seksi Teknik Prasarana
Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program BUPATI JEMBER, ttd MZA
DJALAL
17
