PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DESA MUNDUREJO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan di Desa Persiapan Mundurejo Kecamatan Umbulsari, dan sesuai dengan persyaratan serta memperhatikan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak prasarana dan sarana, sosial budaya dan faktor kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Desa Persiapan Mundurejo Kecamatan Umbulsari menjadi Desa Difinitif berdasarkan usulan dari Pemerintahan Desa tersebut ; b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut huruf a konsideran menimbang ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1990 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
1
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMBENTUKAN DESA MUNDUREJO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jember. 2. Kepala Daerah adalah Bupati Jember. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember. 5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi. 6. Kecamatan adalah wilayah kerjja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ; 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ; 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 9. Badan Perwakilan Desa yang selanjuutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari Pemuka-pemmuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD ; 11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ; 12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan ; 13. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah organisasi masyarakat yang merupakan gabungan dari dua RT atau lebih, yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan. BAB II NAMA DESA Pasal 2 Desa Mundurejo pecahan dari Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari.
2
BAB III JUMLAH PENDUDUK Pasal 3 (1) Jumlah penduduk Desa Sukoreno setelah dipecah 8.234 jiwa (2.139 KK) ; (2) Jumlah penduduk Desa Mundurejo 6.657 jiwa (1.618 KK). BAB IV LUAS DAN BATAS WILAYAH Pasal 4 (1) Luas wilayah Desa Sukoreno setelah dipecah 836.862 Ha. (2) Luas wilayah Desa Mundurejo 653.532 Ha. Pasal 5 (1) Batas wilayah Desa Mundurejo : a. Sebelah Utara Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari ; b. Sebelah Timur Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari ; c. Sebelah Selatan Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari ; dan d. Sebelah Barat Desa Wringinagung Kecamatan Jombang. (2) Batas wilayah Desa Sukoreno setelah dipecah : a. Sebelah Utara Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari ; b. Sebelah Timur Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari ; c. Sebelah Selatan Desa Wonorejo dan Desa Kencong Kecamatan Kencong ; dan d. Sebelah Barat Desa Wringinagung Kecamatan Jombang. (3) Batas wilayah dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. BAB V JUMLAH DUSUN Pasal 6 (1) Jumlah Dusun Desa Sukoreno setelah dipecah menjadi 3 (tiga) Dusun terdiri dari : a. Dusun Kandangrejo 18 RT/6 RW ; b. Dusun Krajan Kidul 30 RT/10 RW ; dan c. Dusun Sukoharjo 15 RT/5 RW. (2) Jumlah Dusun Desa Mundurejo 3 (tiga) Dusun terdiri dari : a. Dusun Sukomakmur 10 RT/3 RW ; b. Dusun Blok Mundu 15 RT/5 RW ; dan c. Dusun Temurejo 18 RT/6 RW. BAB VI HAK DAN KEWENANGAN DESA Pasal 7 Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pasal 8 Kewenangan Desa mencakup, antara lain : (1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ; (2) Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa ; (3) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. 3
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di : J e m b e r pada tanggal : 9 Agustus 2003 BUPATI JEMBER ttd Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSi. Diundangkan di Pada tanggal
:Jember : 15 Agustus 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO, MM. Pembina Tk. I NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2003 NOMOR 3/D
4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DESA MUNDUREJO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan serta Pembangunan di Kabupaten Jember dan untuk memperlancar tugas-tugas pelayanan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, perlu dibentuk desa baru di Kecamatan Umbulsari. Bahwa kejadiannya pemecahan Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari berdasarkan pada percepatan proses perkembangan dan peningkatan desa persiapan menjadi desa definitif. Bahwa dengan swadaya dan bantuan Pemerintah Kabupaten berupaya membangun sarana dan prasarana perekonomian untuk kelengkapan persyaratan menjadi desa definitif dengan membangun kantor desa persiapan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan pembentukan dari desa persiapan menjadi desa definitif. Bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka diusulkanlah Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari menjadi desa definitif untuk ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas Pasal 3 : Cukup Jelas Pasal 4 : Cukup Jelas Pasal 5 : Cukup Jelas Pasal 6 : Cukup Jelas Pasal 7 : Cukup Jelas Pasal 8 : Cukup Jelas Pasal 9 : Cukup Jelas Pasal 10 : Cukup Jelas
Bagian Hukum
5
6
7
8
