PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jember agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Jember ; b. bahwa agar penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jember dilakukan lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Jember ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember.
Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
:
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) ; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32). 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
-1-
-2-
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); 12. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
-3-
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 2 kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 19. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021); 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172). 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57); 25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking Perempuan dan Anak); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 5) ;
-4-
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KABUPATEN JEMBER. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah unsur penyelenggara pemerintahan daerah
sebagai
2. Bupati adalah Bupati Jember 3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan 4. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan 5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban 6. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi 7. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis. 8. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian. 9. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 10. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual
-5-
dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. 11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan. 12. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan 13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 14. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diekspoitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 15. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban. 16. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. 17. Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. 18. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 19. Gugatan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada hakim untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah merugikan dirinya secara keperdataan 20. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan yang berbasis Rumah Sakit Umum Daerah dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum. 21. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku. 22. Standard Operational Procedure yang selanjutnya disebut SOP adalah prosedur standar operasional yang menjadi acuan tindakan layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
-6-
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. 24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suamiistri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya. 25. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya). yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah. 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jember. 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PELAYANAN Pasal 2 Asas perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah : 1. Penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban 2. Keadilan dan kesetaraan gender 3. Non diskriminasi 4. Kepentingan terbaik bagi korban Pasal 3 Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini adalah memberikan perlindungan dan pelayanan untuk kepentingan terbaik bagi Perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik dan atau publik. Pasal 4 Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsipprinsip antara lain cuma-cuma, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan kerahasiaan. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN Pasal 5 Setiap korban berhak : 1. Mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan pemerintah maupun lembaga non pemerintah ditingkat lokal, nasional maupun internasional. 2. Mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan.
-7-
3. Mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan . 4. Melakukan tuntutan dan atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan atau peradilan diluar pengadilan, serta dapat melapor pada mahkamah Internasional 5. Mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi korban 6. Mendapatkan penanganan secara rahasia 7. Mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara. 8. Mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat. 9. Mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan. 10. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi. 11. Mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa. Pasal 6 Setiap korban berkewajiban : 1. Korban berkewajiban tidak melakukan pembalasan terhadap pelaku kekerasan; 2. Korban berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan bila ada jaminan keamanan terhadap diri korban; 3. Korban berkewajiban memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi ganti rugi kepada korban selain hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan; 4. Korban bersedia untuk memperoleh pendampingan; 5. Korban bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban mencegah bertambahnya korban-korban kekerasan yang lain. BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pasal 7 (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, dalam bentuk : a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta peraturan perundangan ; b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak ; c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ;
-8-
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk: a. mendirikan dan menjamin terselenggarakannya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat ; b. memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga layanan ; c. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban. (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menjamin terselenggaranya perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain secara hukum bertanggungjawab terhadap korban. (4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standart pelayanan yang melibatkan masyarakat. (5) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyediakan dana untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui APBD Kabupaten dan atau sumber keuangan negara yang lain (6) Bupati menunjuk pejabat untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan. Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pusat Pelayanan Terpadu Pasal 8 Pengelola Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu mempunyai kewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah. Bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat Pasal 9 (1) Masyarakat berkewajiban untuk melakukan upaya memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya kekerasan (2) Masyarakat berkewajiban untuk melakukan penyusunan usulan mengenai perumusan dan kebijakan tentang perlindungan (3) Masyarakat berkewajiban untuk melakukan upaya perlindungan dan dukungan moril atau materiil kepada korban (4) Masyarakat berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap terjadinya tindak kekerasan kepada pihak yang berwenang.
-9-
BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN Bagian Pertama Kelembagaan Pasal 10 (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah PPT. (2) Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten menerima rujukan kasus dari Lembaga layanan yang ada di wilayah Kabupaten. (3) Ketentuan tentang Pusat Pelayanan Terpadu akan diatur dengan Peraturan Bupati . Bagian kedua Prinsip Penyelenggaraan Pasal 11 (1) Prinsip penyelenggaraan pelayanan terhadap korban tidak dikenakan biaya apapun juga; (2) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan cepat, aman, rasa empati, non diskriminasi, dan mudah dijangkau; (3) Pelayanan terhadap korban segala sesuatu yang dilaporkan dijamin kerahasiaannya. Bagian ketiga Bentuk dan Mekanisme Pelayanan Pasal 12 Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P3A meliputi : 1. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis. 2. Pelayanan medicolegal adalah satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum. 3. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya. 4. Pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan. 5. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- 10 -
6. Pelayanan Informasi (Informed Concent), yang berkaitan dengan pelayanan dan pendampingan Pasal 13 Mekanisme pelayanan diselenggarakan menurut prosedur Standar Operational Procedure (SOP) yang pedomannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VI PENDAMPINGAN Pasal 14 (1) Pendampingan meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi korban, yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, Advokat dan pekerja sosial. (2) Pendampingan oleh kepolisian, kejaksaan dan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. (3) Tugas Pekerja Sosial sebagai pendamping adalah : a. memberikan informasi yang cukup kepada korban tentang hak-haknya ; b. memberikan layanan psikososial kepada korban sehingga korban merasa aman dan nyaman ; c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan medis ; d. mendampingi korban selama proses medicolegal ; e. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan ; f. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisan, Kejaksaan dan Pengadilan ; g. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa. ; h. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain ; i. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi. BAB VII PENDANAAN Pasal 15 (1) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meliputi: a. pelayanan medis, yang meliputi pemeriksaan dokter, biaya tindakan, biaya rumah sakit, dan biaya obat-obatan; b. pelayanan medico legal, yang meliputi pemeriksaan untuk Visum et Repertum dan Visum et Psikiatrikum;
- 11 -
c. pelayanan psikososial, yang terdiri dari konseling dan terapi psikologi serta rumah aman (shelter); d. pelayanan hukum ; e. penguatan ekonomi, berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi; (2) Pengelolaan pendanaan dilakukan melalui lembaga teknis yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Sumber dana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan oleh Dinas terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang mencakup teknis penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak. (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh dinas terkait bersama aparat pengawas internal Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN SANKSI Pasal 17 (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat yang ditunjuk apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dikenakan tindakan dan atau sanksi administratif. (3) Pejabat yang ditunjuk, tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, dikenakan tindakan dan atau sanksi administrasi. (4) Tindakan dan atau sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) penjatuhannya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 12 -
(5) Pengelola PPT yang melaksanakan tugas pelayanan apabila melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember pada tanggal 29 Nopember 2008
BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL Diundangkan di Jember Pada tanggal 5 Januari 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER
Drs. H. DJOEWITO, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 14
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KABUPATEN JEMBER
I.
PENJELASAN UMUM Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman warga negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu atau merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi, hal tersebut filosofis dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang petama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Oleh karena Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1948 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), maka wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Begitu pula dalam UUD 1945 amandemen keempat, Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Selanjutnya, dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proposional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Dari serangkaian ketentuan di atas, maka Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap eksistensi manusia.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Angka 1 Penghormatan terhadap hak-hak korban dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. -1-
-2-
Angka 2 Keadilan gender adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan; Kesetaraan gender adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal. Angka 3 Non Diskriminasi adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan. Angka 4 Kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama. Pasal 3 Yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender adalah tindakan berdasarkan relasi gender yang menempatkan perempuan secara subordinat terhadap laki-laki Ranah domestik artinya ruang terjadinya relasi antar pribadi; ranah publik artinya ruang terjadinya relasi yang menyangkut kepentingan umum Lembaga layanan dan pendampingan juga harus dapat memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat tentang tindakan kekerasan yang berbasis gender tersebut. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas
-3-
Pasal 11 Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Akses ekonomi diartikan pembinaan ekonomi secara berkelanjutan sesuai dengan situasi dan kondisi korban Angka 6 Cukup jelas Pasal 12 SOP ditetapkan oleh lembaga layanan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pekerja sosial adalah orang yang melakukan pelayanan sosial kepada perempuan dan anak korban kekerasan yang memahami prinsip-prinsip layanan Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas
-4-
Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 4
-5-
