SALINAN
P U T U S A N Nomor : 350/Pdt.G/2013/PA.SUB. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Ijin Talak antara : Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon; MELAWAN Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 350/Pdt.G/2013/PA.SUB. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa
pada
tanggal
13
Desember
2011
Pemohon
dengan
Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Nomor : 03/03/I/2012 tanggal 13 Desember 2011; 2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun; 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak , umur 1 tahun; 4. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : a. Termohon tidak taat pada pemohon dan termohon selalu minta cerai;
b. Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon; 5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya Termohon pulang ke rumah orang tuanya; 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon; 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila
permohonan
Pemohon
dikabulkan,
maka
Pemohon
mohon
agar
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama
untuk dilakukan pencatatan
pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan Sumbawaan/dalil dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar; 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIR : Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan semula Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang, namun selanjutnya Pemohon maupun Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di muka sidang meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;
Hal. 2 dari 5 Put. No. 350/Pdt.G/2013/PA.SUB.
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 64 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut namun Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang serta tidak memberikan alasan secara sah sebab ketidak hadirannya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada para pihak berperkara dengan menentukan dan menunda sidang beberapa kali, akan tetapi pihak Pemohon tetap tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengirimkan wakilnya maupun memberitahukan alasan ketidak hadirannya; Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Pemohon di muka sidang serta tidak memberitahukan sesuatu tentang alasannya, meskipun telah diberikan kesempatan dengan ditunda dan ditentukannya sidang selanjutnya serta dipanggil lagi, maka majelis hakim berpendapat Pemohon tidak serius dengan perkara yang diajukannya, Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg, bila Pemohon telah dipanggil dengan sah namun tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg tersebut di atas majelis berpenpadat perkara yang diajukan Pemohon memenuhi kriteria untuk digugurkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon harus digugurkan;
Hal. 3 dari 5 Put. No. 350/Pdt.G/2013/PA.SUB.
Menimbang, bahwa dengan digugurkannya perkara ini, maka dianggap Pemohon tidak pernah mengajukan perkara serta Pemohon berhak mengajukan perkaranya kembali; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur; 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami MANSUR, S.H sebagai Hakim Ketua serta Drs. MUH. ZAINI dan H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 H dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh SARTONO, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon; Hakim Anggota
Hakim Ketua,
ttd.
ttd.
Drs. MUH. ZAINI
MANSUR, S.H
Hakim Anggota
ttd. H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I Panitera Pengganti,
ttd. Hal. 4 dari 5 Put. No. 350/Pdt.G/2013/PA.SUB.
SARTONO, S.H
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran Perkara
Rp.
30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara
Rp.
50.000,-
Salinan sesuai dengan aslinya,
3. Biaya Panggilan
Rp.
760.000,-
Oleh Panitera Pengadilan Agama
4. Redaksi
Rp.
5.000,-
5. Meterai Putusan
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp.
851.000,-
Sumbawa Besar
LALU MURTAJAL, S.H
(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) Salinan sesuai dengan aslinya Oleh : Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar
H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H, M.H
Hal. 5 dari 5 Put. No. 350/Pdt.G/2013/PA.SUB.
