PA.SUB BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SALINAN

SALINAN PUTUSAN Nomor : 234/Pdt.G/2013/PA.SUB BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara : Pemohon Konvensi, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; MELAWAN Termohon Konvensi, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca berkas perkara; Setelah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi serta saksi-saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang,

bahwa

pemohon

konvensi/tergugat

rekonvensi

dengan

surat

permohonannya tertanggal 16 April 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 234/Pdt.G/2013/PA.SUB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/20/VII/2005 tanggal 04 Agustus 2005; 2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di rumah selama kurang lebih 7 tahun; 3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. Anak I, umur 6 tahun; b. Anak II, umur 8 bulan; 4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena: -

Antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling pengertian dalam rumah tanggga;

-

Termohon tidak taat kepada pemohon;

-

Apabila pemohon menasehati termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara pemohon dan termohon telah telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan; 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon; 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; 8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan Sumbawaan/dalil dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar; 3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku; SUBSIDER : Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 19 : Putusan nomor : 234/Pdt.G/2013/PA.SUB

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditetapkan, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi hadir di persidangan; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan dan penunjukan pihak berperkara ditetapkan Dra. St. Nursalmi, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara; Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis tertanggal 6 Mei 2013 mengenai hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil; Menimbang, konvensi/tergugat

bahwa rekonvensi

selanjutnya yang

dibacakan

isinya

tetap

surat

permohonan

dipertahankan

oleh

pemohon pemohon

konvensi/rekonvensi; Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tersebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis di depan sidang tanggal 27 Mei 2013 sebagai berikut : 1. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2005 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah KUA sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/20/VII/2005; 2. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon sampai awal tahun 2013; 3. Setelah menikah pemohon dan termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : • Anak I, berumur 6 tahun; • Anak II, umur 10 bulan; 4. Kurang lebih sejak bulan Januari 2013, pemohon tidak lagi menghiraukan keluarganya. 1) Pemohon pernah membawa pulang wanita lain ke rumah pemohon dan termohon yang beralamat di sumbawa pada akhir tahun 2012, sehingga termohon memutuskan untuk pindah dari rumah orang tua termohon ke rumah pemohon dan termohon pada awal tahun 2013. Walaupun pemohon membawa wanita lain ke rumah pemohon dan termohon, tetapi termohon tetap pulang ke rumah pemohon dan termohon, termohon dibilang tidak pengertian bagaimana Pak Hakim? 2) Pemohon meminta izin untuk menikah dengan wanita lain dan termohon pun mengizinkannya, disebut tidak taat bagaimana lagi?


3) Pemohon tidak pernah menasehati termohon, yang ada pemohon marah marah disertai bentakan bahkan sampai memukul termohon; 5. Pemohon sudah menyerahkan termohon ke rumah orang tua termohon untuk menjalani kehidupan masing masing tanpa ada alasan yang jelas, sejak saat itu pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada termohon sampai sekarang; 6. Termohon meminta kepada pemohon untuk membayar : a. Nafkah iddah

: 3 bulan @ Rp. 1.000.000,-/bulan = Rp. 3.000.000,-

b. Nafkah Mut’ah : Rp. 50.000.000,c. Harta Gono gini sebagai berikut : Bangunan rumah permanen yang luasnya 5 x 6,5 m2 berdiri di atas tanah seluas 3,5 are yang beralamat di Sumbawa, dengan batas batas : Sebelah timur : rumah Pak Hada; Sebelah barat

: rumah Ismail;

Sebelah selatan : rumah Bu Dijah; Sebelah utara

: tanah kosong;

Adapun isi rumah yang didapat dari hasil pernikahan antara pemohon dan termohon adalah : 1) TV yang dilengkapi dengan rak TV; 2) Kursi Sudut; 3) Karpet; 4) Kasur Lantai; 5) Meja; 6) Kasur dan Ranjang; 7) 2 lemali pakaian berbahan plastik; 8) Kipas angin; 9) Kompor; 10) Rak piring; 11) Gelas; 12) Sendok; 13) Baskom; 14) Gentong air; 15) Rice cooker; 16) Dispenser;


Menimbang, bahwa atas jawaban termohon konvensi/penggugat rekonvensi tersebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan tanggapan berupa replik secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pada tanggal 3 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Benar pada tanggal 4 Agustus 2005 termohon dengan pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai KUA sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 125/20/VII/2005; 2. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon sampai awal tahun 2013; 3. Pemohon dengan termohon dikaruniai 2 orang anak; 4. Apa yang dituduhkan termohon kepada si pemohon itu semua benar, tapi pemohon melakukan itu atas tuduhan si termohon kepada si pemohon, pada walnya pemohon tidak pernah melakukan hal hal yang dituduhkan termohon tapi karena pemohon sudah merasa capek dengan tuduhan yang selalu dilimpahkan maka pemohon merasa jemu, termohon juga sering menghina bahkan memaki si pemohon dengan kata kata kotor; Termohon juga pernah menganjurkan kepada si pemohon untuk menikah lagi tapi itu atas anjuran si termohon, si termohon kepada si termohon tidak pernah dinasehati itu bukanlah alasan karena si termohon bukan anak kecil algi; Pemohon menyerahkan termohon ke orang tuanya karna termohon sudah melakukan hal hal yang sudah diluar jalur sebagai seorang istri, termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain karna terbukti pemohon telah menerima telpon dan pemohon telah membaca semua SMS termohon yang sudah di luar jalur sebagai seorang istri; 5. Permintaan si termohon kepada pemohon untuk nafkah iddah sanggup Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; Soal nafkah mut’ah peohon selama hidup dengan termohon tidak memiliki tabungan dan masih utang kepada Saudara Pemohon sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah); yang intinya pemohon tidak bisa menyanggupi walau satu sen pun. Soal harta gono gini tidak diperuntukkan untuk si pemohon ataupun si termohon, semua diperuntukkan untuk kedua anak si termohon dan juga si pemohon; Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, pihak termohon mengajukan duplik secara tertulis yang diajukan pada sidang tanggal 10 Juni 2013 sebagai berikut :


1. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2005 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah KUA kecamatan Moyo Hilir sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/20/VII/2005; 2. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon sampai awal tahun 2013; 3. Setelah menikah pemohon dan termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : • Anak I , berumur 6 tahun; • Anak II, umur 10 bulan; 4. Pemohon hanya mencari alasan atau kambing hitam atas perbuatan yang pemohon lakukan, karna apa yang sudah pemohon lakukan sudah kelewatan termohon berhak untuk marah kepada si pemohon karna termohon merasa disakiti bahkan sampai dikhianati selama ini dan sampe sekarang ini pemohon hanya bisa mementingkan diri sendiri; 5. Benar termohon pernah menganjurkan pemohon untuk menikah lagi dan bahkan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi karna si pemohon mengaku sudah tidak ada kecocokan dengan termohon; 6. Pemohon membenarkan bahwa pemohon membawa pulang wanita lain ke rumah dan apa status wanita itu, kalau sebagai teman apa pantas pemohon membawa wanita lain ke rumah padahal pemohon masih hidup bersama termohon, dan kalau sebagai seorang istri atas izin siapa pemohon menikah ? siapa yang menikahkan? dan di mana dia menikah?; 7. Termohon menyetujui nafkah iddah yang disanggupi si pemohon yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/perbulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 8. Nafkah mut’ah adalah nafkah yang harus dipenuhi oleh si pemohon mau tidak mau atau sanggup atau tidak sanggup karna ini adalah kewajiban pemohon yang harus dibayarkan kepada si termohon sebagai pihak yang dirugikan. Nafkah mut’ah yang harus dibayarkan kepada termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 9. Harta gono gini adalah harta bersama antara pemohon dan termohon dan harta gono gini adalah harta yang seharusnya dibagi dua karna harta gono gini bukan milik pemohon, termohon bahkan anak anak. Dan kalaupun tanah dan rumah yang beralamatkan di Labuhan Sumbawa diperuntukkan untuk anak anak lantas siapa yang berhak untuk tinggal di rumah itu sementara kedua anak pemohon dan termohon tinggal bersama termohon; Harta gono gini sebagai berikut : Bangunan rumah permanen yang luasnya 5 x 6,5 m2 berdiri di atas tanah seluas 3,5 are yang beralamat di sumbawa, dengan batas batas :


Sebelah timur : rumah Pak Hada; Sebelah barat

: rumah Ismail;


: tanah kosong;

Adapun isi rumah yang didapat dari hasil pernikahan antara pemohon dan termohon adalah : 17) TV yang dilengkapi dengan rak TV; 18) Kursi Sudut; 19) Karpet; 20) Kasur Lantai; 21) Meja; 22) Kasur dan Ranjang; 23) 2 lemali pakaian berbahan plastik; 24) Kipas angin; 25) Kompor; 26) Rak piring; 27) Gelas; 28) Sendok; 29) Baskom; 30) Gentong air; 31) Rice cooker; 32) Dispenser; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan surat bukti berupa : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : 52040910107xxxx tertanggal 16-09-2012 (P.1) 2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/20/VII/2005 tertanggal 04 Agustus 2005 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa (P.2); Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut : Saksi

I :

umur 46, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Badas

Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :


• Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon; • Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak; • Bahwa keadaan urumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis karena pemohon dan termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 sampai lima bulan yang lalu; • Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara pemohon dengan termohon; • Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi; • Bahwa pemohon bekerja sebagai pedagang hasil laut; Saksi II :

umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten

Sumbawa, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut : •

Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon;

•

Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai dua orang anak;

•

Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak yang lalu 2 bulan yang lalu, pemohon bertempat tinggal di Labuhan Badas, sedangkan termohon bertempat tinggal di Sumbawa;

•

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon;

•

Bahwa pekerjaan pemohon saat ini adalah sebagai pedagang hasil laut;

Saksi III :, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut : •

Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;

•

Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai dua orang anak;

•

Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena pemohon dan termohon sering bertengkar;

•

Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon sering cemburu kepada pemohon dan termohon sering menuduh pemohon berselingkuh;

•

Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran pemohon dan termohon;

•

Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8-9 bulan yang lalu;


•

Bahwa keluarga pemohon dan termohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa pihak termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah diberi

kesempatan

untuk

mengajukan

bukti

di

persidangan

namun

pihak

termohon

konvensi/penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di muka sidang serta tidak pernah hadir lagi di muka sidang; Menimbang,

bahwa

pemohon

konvensi/tergugat

rekonvensi

menyampaikan

kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya; Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon segera mendapatkan keputusan; Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA DALAM KONVENSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 jo. pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar; Menimbang, bahwa berdasarkan 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah menetapkan Dra. St. Nursalmi, hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator untuk kedua pihak berperkara, mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 6 Mei 2013 bahwa mediasi terhadap kedua pihak berperkara tidak berhasil; Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon konvensi adalah mohon agar pemohon konvensi diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon konvensi karena sejak bulan Januari 2013 antara pemohon konvensi dan termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara pemohon konvensi dan termohon konvensi tidak ada saling pengertian dan termohon konvensi tidak taat dan tidak mau mendengar apabila dinasehati oleh pemohon konvensi, sehingga pemohon


konvensi dan termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang tanpa memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; Menimbang, bahwa atas dalil dalil permohonan pemohon konvensi tersebut, termohon konvensi mengakui serta membenarkan bahwa antara pemohon konvensi dan termohon konvensi sudah tidak rukun lagi, namun penyebab tidak rukun bukan berasal dari termohon konvensi akan tetapi karena pemohon konvensi yang tidak menghiraukan lagi keluarganya, meski demikian termohon konvensu tidak keberatan bercerai dengan pemohon konvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor : 266K/AG/1992, bahwa dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang menjadi penyebab suatu keretakan dalam rumah tangga, namun yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga itu dapat kembali disatukan atau tidak, dengan demikian yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi, terlepas dari siapa yang memulai terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis menyimpulkan termohon konvensi telah mengakui dan membenarkan terhadap kebenaran dalil dalil permohonan pemohon, berdasarkan pasal 311 Rbg/174 HIR

pengakuan adalah bukti

sempurna, sehingga dalil dalil permohonan pemohon konvensi pada dasarnya adalah telah terbukti, namun demikian untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian, majelis hakim tetap mewajibkan adanya bukti bukti lain di muka sidang; Menimbang, bahwa pemohon konvensi telah mengajukan bukti bukti di persidangan yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini; Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah lewat masa berlakunya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil bukti yang menerangkan identitas diri dan kedudukan Pemohon, namun demikian karena tidak adanya penyangkalan dan penolakan terhadap data data identitas pribadi pemohon oleh pihak termohon, majelis berkesimpulan bahwa data data identitas diri pemohon adalah benar adanya sesuai dengan data data pada surat permohonan pemohon; Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 majelis berpendapat bahwa Kutipan Akta Nikah

adalah dokumen pengganti Kutipan Akta Nikah yang berifat otentik yang

menerangkan tentang ikatan perkawinan seseorang yang memenuhi syarat formil dan materiil


pembuktian, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka pemohon dan termohon adalah pihakpihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini; Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon konvensi yang memberikan keterangan di muka sidang tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pemohon yang pertama dan kedua, majelis berpendapat bahwa oleh karena saksi tidak dapat menerangkan tentang penyebab pertengkaran rumah tangga pemohon dan termohon serta ada atau tidaknya upaya untuk merukunkan kembali antara pemhon konvensi dan termohon konvensi, majelis menyimpulkan saksi tersebut tidak mengetahui langsung tentang pertengkaran rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi dan hanya mengetahui akibat pertengkaran, yakni adanya perpisahan antara pemohon konvensi dan termohon konvensi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pemohon yang ketiga, dapat ditemukan fakta hukum antara pemohon konvensi dan termohon konvensi telah terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon konvensi cemburu dan sering menuduh pemohon konvensi selingkuh, yang berakibat perpisahan tempat tinggal antara pemohon konvensi dan termohon konvensi selama 8 atau 9 bulan, saksi mengetahui langsung pertengkaran antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi; Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan kedua tidak dapat menerangkan penyebab pertengkaran pemohon konvensi dan termohon konvensi, majelis berpendapat hal tersebut tidak mengubah substansi terhadap fakta adanya pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal antara pemohon konvensi dan termohon konvensi, karena penyebab pertengkaran rumah tangga tidaklah selalu dapat diketahui oleh orang lain yang disebabkan terkadang hal tersebut dirahasiakan; Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon konvensi dan termohon konvensi tersebut, majelis menyimpulkan adanya pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan antara pemohon dan termohon, karena perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri dalam waktu yang lama tanpa adanya alasan yang rasional, yakni kurang lebih 3 bulan, menunjukkan adanya keengganan antara suami dan istri untuk bersatu dalam rumah tangga, dengan adanya keengganan tersebut adalah bukti ketidak harmonisan pemohon konvensi dan termohon konvensi dalam berumah tangga;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bukti bukti tersebut di atas telah mendukung dalil permohonan pemohon konvensi, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi, dengan demikian dalil dalil pemohon konvensi dalam permohonannya telah terbukti; Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara pemohon konvensi dan termohon konvensi yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara pemohon konvensi dan termohon konvensi kurang lebih selama tiga bulan, hal tersebut berakibat pada hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, majelis hakim menyimpulkan bahwa pemohon konvensi dan termohon konvensi tidak dapat mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur’an surat alBaqoroh ayat 227 yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Berdasarkan keterangan para saksi di muka sidang telah terbukti adanya pertengkaran antara pemohon konvensi dan termohon konvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya Majelis secara maksimal menasihati pemohon konvensi dan termohon konvensi pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta telah dilakukan mediasi namun ternyata tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara pemohon konvensi dan termohon konvensi tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta perselisihan antara pemohon konvensi dan


termohon konvensi yang berakibat pemohon konvensi dan termohon konvensi berpisah tempat tinggal selama tiga bulan, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon konvensi dan termohon konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi tidak dapat dipertahankan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar; DALAM REKONVENSI : Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini pihak pemohon dalam konvensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai tergugat rekonvensi sedangkan pihak termohon dalam konvensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai penggugat rekonvensi; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 beserta penjelasannya dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang nomor 50 tahun 2009, gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi merupakan wewenang dari Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 158 Rbg/132 HIR, maka gugatan penggugat rekonvensi telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan; Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat rekonvensi adalah mohon agar ditetapkan nafkah iddah bagi penggugat rekonvensi atas tergugat rekonvensi, serta agar ditetapkan mut’ah bagi penggugat rekonvensi atas tergugat rekonvensi serta harta yang telah diperoleh selama pernikahan ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat rekonvensi


dan tergugat rekonvensi serta dibagi antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi berupa : - Bangunan rumah permanen yang luasnya 5 x 6,5 m2 berdiri di atas tanah seluas 3,5 are yang beralamat di Rt. 01 Rw 11 Labuhan Badas, dengan batas batas : Sebelah timur : rumah Pak Hada; Sebelah barat

: rumah Ismail;


: tanah kosong;

- Perabotan rumah tangga dalam berupa : 1.

TV yang dilengkapi dengan rak TV;

2.

Kursi Sudut;

3.

Karpet;

4.

Kasur Lantai;

5.

Meja;

6.

Kasur dan Ranjang;

7.

2 lemali pakaian berbahan plastik;

8.

Kipas angin;

9.

Kompor;

10. Rak piring; 11. Gelas; 12. Sendok; 13. Baskom; 14. Gentong air; 15. Rice cooker; 16. Dispenser; Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut’ah bagi penggugat rekonvensi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut’ah, kiswah, dan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya apabila istri tidak nusyuz;


Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti penggugat rekonvensi sebagai istri bertindak nusyuz selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat rekonvensi, maka majelis berkesimpulan penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah apabila diceraikan oleh tergugat rekonvensi; Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonvensi sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat rekonvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat rekonvensi di persidangan, tergugat rekonvensi menolak dan membantah gugatan penggugat rekonvensi agar tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) setiap bulan dengan total untuk tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tergugat rekonpensi berkesanggupan untuk memberikan nafkah iddah bagi penggugat rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan masa iddah dengan total selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonvensi menyetujui kesanggupan tergugat rekonvensi tersebut serta berpatokan pada fakta hukum tentang kemampuan ekonomi tergugat rekonvensi saat sekarang sebagai pedagang hasil laut, majelis menyimpulkan tergugat rekonvensi tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonvensi; Menimbang, bahwa majelis berpendapat telah memenuhi keadilan dan kewajaran apabila kesanggupan tergugat rekonvensi tersebut ditetapkan sebagai kewajiban nafkah iddah atas tergugat rekonvensi bagi penggugat rekonvensi, dengan demikian total jumlah nafkah iddah bagi penggugat rekonvensi selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan atas tergugat rekonvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis menetapkan penghukuman nafkah iddah selama tiga bulan bagi penggugat rekonvensi atas tergugat rekonvensi yang harus dibayarkan kepada penggugat rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi menolak gugatan penggugat rekonvensi agar memberikan mut’ah bagi penggugat rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta tergugat rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan mut’ah kepada penggugat rekonvensi;


Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat : 241, bahwa suami yang menceraikan istrinya agar memberikan mut’ah bagi istri yang diceraikannya : Artinya : Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami; Menimbang, bahwa mut’ah adalah penghibur bagi istri karena telah diceraikan oleh suaminya, dengan memperhatikan lamanya hubungan suami istri antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi sehingga mut’ah harus diberikan oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi berupa barang yang bermanfaat dan bernilai bagi kehidupan penggugat rekonvensi setelah bercerai dengan tergugat rekonvensi, oleh karenanya majelis berpendapat telah memenuhi kewajaran dan keadilan apabila tergugat dihukum untuk memberikan mut’ah bagi penggugat rekonvensi berupa uang yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonvensi, oleh karenanya majelis membuat pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa majelis dalam menentukan besaran jumlah uang untuk mut’ah bagi penggugat rekonvensi dengan menggunakan standar harga emas saat sekarang, yakni harga emas 22 karat saat sekarang berada pada kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram, dengan memperhatikan lama waktu berumah tangga antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi patutlah apabila diberi sebuah kalung emas standar, untuk pembuatan satu kalung emas standar dibutuhkan emas seberat sepuluh gram, dengan demikian total jumlah uang untuk pembuatan perhiasan emas 22 karat seberat sepuluh gram adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai mut’ah bagi penggugat rekonvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis menetapkan penghukuman atas tergugat rekonvensi berupa pemberian mut’ah bagi penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi tentang harta bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi tentang obyek sengketa tersebut di atas kurang lengkap dan masih belum jelas, oleh karenanya penggugat rekonvensi berkewajiban memberikan penjelasan terhadap hal hal yang dituntutnya;


Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi kurang lengkap dalam menguraikan obyek sengketa, yakni hanya disebutkan rumah batu, tidak dijelaskan berlantai apa, serta beratap apa, tanah lokasi tempat berdirinya milik siapa, nomor sertifikat atau persil berapa, dan sebagainya, sehingga dapat mengakibatkan salah obyek bila diperiksa; Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonvensi tidak pernah hadir lagi di muka sidang setelah penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, maka penggugat rekonvensi tidak dapat diperiksa untuk dimintai penjelasan berkaitan dengan gugatan yang telah diajukannya; Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonvensi tidak dapat dimintai keterangan dalam pemeriksaan berkaitan dengan gugatan yang diajukannya, mengakibatkan gugatan penggugat rekonvensi tidak sempurna; Menimbang, bahwa oleh karena gambaran obyek dalam gugatan penggugat rekonvensi yang tidak lengkap atau tidak sempurna sehingga dapat mengakibatkan salah obyek dalam pemeriksaan, majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonvensi kurang jelas atau kabur (obscuur libel); Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat rekonvensi kabur (obscuur libel) sebagaimana tersebut diatas, sehingga gugatan penggugat rekonvensi kurang memenuhi syarat secara formil, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, penggugat rekonvensi berhak mengajukan gugatannya di kemudian hari; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi; Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI DALAM KONVENSI : 1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi;


2. Memberi izin kepada pemohon konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar; DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian; 2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada penggugat rekonvensi berupa uang yang harus diserahkan sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan yaitu : a. nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); b. mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 3. Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tentang harta bersama tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard); 4. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : - Membebankan biaya perkara kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami MASYKUR, S.H sebagai Hakim Ketua serta H. MUHLIS, S.H dan H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I sebagai Hakim hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 H dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh TITIN SUHARTINI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi serta di luar hadirnya termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Hakim anggota

Hakim Ketua

ttd. H. MUHLIS, S.H

ttd. MASYKUR, S.H.

Hakim anggota ttd. H. M. MAFTUH, S.H., M,E.I.

Panitera Pengganti, ttd.


TITIN SUHARTINI, S.H Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran perkara

Rp.

30.000,-

2. Biaya Proses/ATK perkara

Rp.

50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp.

710.000,-

4. Redaksi

Rp.

5.000,-

5. Materai Putusan

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp.

801.000,-

(delapan ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya Oleh : Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H, M.H


PA.SUB BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents