PA.Spg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SALINAN

PENETAPAN Nomor 0164/Pdt.P/2014/PA.Spg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh : PEMOHON ASLI, tempat/tanggal lahir : Sampang, 12 Agustus 1958, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Pal-pal Desa Dulang Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca surat permohonan Pemohon ; Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 0164/Pdt.P/2014/PA.Spg. tanggal 19 Mei 2014 telah mengajukan halhal sebagai berikut : 1. Bahwa, Pada tanggal 05 Mei 1995, Pemohon dengan Isteri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON ASLI, Tempat / tanggal lahir

Sampang, 06

Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Pal-pal

Desa

Dulang

Kecamatan

Torjun

Kabupaten

Sampang

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Isteri Pemohon di Dusun Pal-pal Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

Penetapan No. 0164/Pdt.P/2014/PA Spg.

Halaman 1 dari 9 halaman

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Isteri Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama : a. ANAK I PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON , umur 16 tahun; b. ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON , umur 12 tahun; c. ANAK III PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON , umur 10 tahun; d. ANAK IV PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON , umur 8 tahun; e. ANAK V PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON , umur 6 tahun; 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Isteri Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan nomor : 1278/88/XI/2013 tanggal 05 Mei 1995, 4. Bahwa, didalam Kutipan Akta NIkah Biodata Pemohon tertulis PEMOHON SALAH bahwa Biodata yang benar adalah PEMOHON BENAR; 5. Bahwa, terjadi perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta NIkah

dengan nama Pemohon di Kartu Tanda

Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon 6. Bahwa

perbedaan

Biodata

tersebut

disebabkan

karena

kesalahan

Sekretaris Desa yang memberikan data ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben Kabupaten Sampang tidak menanyakan terlebih dahulu kepada Pemohon, sehingga biodata Pemohon tidak sama dengan biodata sebenarnya; 7. Bahwa, akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Paspor Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Sampang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Paspor Pemohon; 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sampang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : PRIEMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; Penetapan No. 0164/Pdt.P/2014/PA Spg.

Halaman 2 dari 9 halaman

2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta NIkah Nomor : 1278/88/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang semula nama Pemohon adalah PEMOHON SALAH diubah menjadi PEMOHON BENAR 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; SUBSIDER : -

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan lain yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon hadir sendiri di persidangan ; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan

dan

ternyata

Pemohon

tetap

mempertahankan

dalil-dalil

permohonannya itu ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1278/88/XI/2013

tanggal 22

Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, fotokopi mana telah di nazzegel/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P-1) ; 2. Fotokopi

Kartu

Keluarga

atas

nama

PEMOHON

ASLI

Nomor

:

3527022212110019, tertanggal 07 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, fotokopi mana telah di nazzegel/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P-2); 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON ASLI dengan N.I.K 3527021208580003

tertanggal

26

Juli

2012,

fotokopi

mana

telah

dinazzegel/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P-3); Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, SAKSI I PEMOHON ASLI dan SAKSI II PEMOHON ASLI yang masing-masing secara Penetapan No. 0164/Pdt.P/2014/PA Spg.

Halaman 3 dari 9 halaman

terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi-saksi tersebut adalah saudara sepupu Pemohon dan saudara ipar Pemohon;

-

Bahwa saksi tahu di dalam Surat Nikah Pemohon tertulis dengan nama PEMOHON SALAH berbeda dengan biodata Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon namun saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan biodata tersebut;

-

Bahwa, saksi tahu nama Pemohon yang benar sebagaimana tertulis di dalam Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Pemohon adalah PEMOHON BENAR;

-

Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut karena Pemohon menemui kendala dalam mengurus Paspor Pemohon akibat adanya perbedaan biodata tersebut; Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan

mengajukan bukti-bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada kehendaknya untuk mengubah

biodata dalam buku Surat Nikah tersebut,

selanjutnya Pemohon telah memohon penetapan; Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka ; Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perihal kompetensi absolute Peradilan Agama sehubungan permohonan perubahan biodata suami isteri dalam Buku Kutipan Akta Nikah dalam perkara ini tidak secara eksplisit tercantum dalam kewenangan absolute Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Penetapan No. 0164/Pdt.P/2014/PA Spg.

Halaman 4 dari 9 halaman

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan

yang

hidup

nilai-nilai

hukum dan

rasa

dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata suami atau isteri dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai maksud Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut dapatlah dianggap implisit dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolute Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perbedaan biodata Pemohon antara yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis di dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon khusus mengenai nama Pemohon; Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengubah biodata dalam surat Kutipan Akta Nikah a quo pada dasarnya demi kepentingan Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan dalam pengurusan Paspor Pemohon yang terklasifikasi sebagai perkara voluntair, sehingga terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi: “Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan “putusan pengadilan” pada wilayah yang bersangkutan”; kata “putusan pengadilan” dalam pasal tersebut harus dibaca “Penetapan Pengadilan Agama”;

Penetapan No. 0164/Pdt.P/2014/PA Spg.

Halaman 5 dari 9 halaman

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P-1 sampai dengan P-3 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1278/88/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan

Agama

Kecamatan

Omben,

Kabupaten

Sampang adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan Pemohon pada tanggal 05 Mei 1995, di dalam bukti tersebut tertulis suami dengan nama : PEMOHON SALAH dan isteri tertulis dengan nama : ISTRI PEMOHON ASLI, telah mendukung posita permohonan Pemohon perihal dimaksud, sehingga terbukti benar Pemohon dan perempuan bernama ISTRI PEMOHON ASLI adalah pasangan suami isteri dengan biodata seperti tersebut di atas; Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa para Pemohon telah terdaftar secara sah sebagai satu keluarga dan sebagai penduduk serta bertempat kediaman di Dusun Pal-pal Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama sampang sehingga Pengadilan Agama Sampang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; Menimbang, bahwa bukti P-2, dan bukti P-3 memuat pula keterangan biodata kependudukan Pemohon, hal mana dalam bukti P-2 maupun dalam bukti P-3 tersebut biodata Pemohon tertulis dengan nama : PEMOHON BENAR; Menimbang, bahwa saksi-saksi, SAKSI I PEMOHON ASLI dan SAKSI II PEMOHON ASLI yang diajukan oleh Pemohon menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa Pemohon sebenarnya bernama PEMOHON BENAR, dengan biodata selengkapnya sebagaimana tertera di dalam suratsurat administrasi kependudukan Pemohon;

Penetapan No. 0164/Pdt.P/2014/PA Spg.

Halaman 6 dari 9 halaman

Menimbang, bahwa jika bukti P-1 tersebut dihubungkan dengan bukti P2, bukti P-3, dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan bahwa PEMOHON BENAR (Pemohon) sebagaimana tertulis di dalam bukti P-1 tidak lain adalah orang yang identitas kependudukannya sebagaimana tertulis di dalam bukti P-2, bukti P-3; Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka telah ditemukan fakta bahwa benar adanya perbedaan biodata Pemohon antara yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah a quo dengan penulisan di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan khusus mengenai nama Pemohon; Menimbang, Bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, dan oleh karena

diajukannya

permohonan

ini

oleh

Pemohon

didasari

adanya

kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus Paspor Pemohon, maka permohonan a quo dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang untuk selanjutnya dicatat dalam buku Akta Nikah/register pernikahan yang bersangkutan (vide : Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007); Penetapan No. 0164/Pdt.P/2014/PA Spg.

Halaman 7 dari 9 halaman

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Menetapkan, mengubah biodata Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1278/88/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013, yang semula Pemohon tertulis dengan nama PEMOHON SALAH menjadi PEMOHON BENAR; 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang; 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 04 Sya’ban 1435 H, oleh kami Drs. AINURROFIQ ZA, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WARNITA ANWAR dan H. SUPRIYADI, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan IMRAN SALEH, SH., sebagai panitera pengganti, penetapan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. WARNITA ANWAR

Penetapan No. 0164/Pdt.P/2014/PA Spg.

Drs. AINURROFIQ ZA

Halaman 8 dari 9 halaman

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

H. SUPRIYADI, S.Ag.

IMRAN SALEH, SH.

Perincian Biaya Perkara : A. Biaya Kepaniteraan : 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Redaksi

: Rp.

5.000,-

B. Biaya Proses : 1. Panggilan

: Rp. 90.000,-

2. ATK

: Rp. 50.000,-

C. Materai

Jumlah

: Rp.

6.000,-

: Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh PANITERA PENGADILAN AGAMA SAMPANG

MOH. ALI SYAMSI, SH.

Penetapan No. 0164/Pdt.P/2014/PA Spg.

Halaman 9 dari 9 halaman