SALINAN
PENETAPAN Nomor : 06/Pdt.P/2012/PA.Spg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh : --------------------------------------------1. PEMOHON I ASLI, tempat tanggal lahir,
Sampang,
01 Juli 1971, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung, Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, sebagai Pemohon I;-2. PEMOHON II ASLI, tempat tanggal lahir, Sampang, 01 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung, Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, sebagai Pemohon II;Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;-------------------------Pengadilan Agama tersebut; ----------------------------------------------------------------------------Telah membaca surat permohonan Para Pemohon; --------------------------------------------------Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan saksi di persidangan ; --------------------------
TENTANG DUDUK PERKARANYA Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor : 06/Pdt.P/2011/PA.Spg. tertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------------------------------------
Sebelum putusan akhir ;------------------------------------------------------------------------
-
Menetapkan, memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan seperti tersebut di atas ;-------------------------------------------
-
Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir; Menimbang,
bahwa
para
Pemohon
telah
menyatakan
kesediannya
untuk
mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, dan para pemohon telah mengucakpan sumpah; selanjutnya memohon penetapan ; -------------------------------------------- ---------------Penetapan Nomor : 06//Pd.t.P/2012/PA.Spg.
halaman 1 dari 6
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas; ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar pernikahannya yang terjadi di rumah orang tua Pemohon II Dusun Gunung, Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 1993 disahkan, karena dengan
pengesahan nikah tersebut hendak digunakan untuk
mendapatkan surat nikah sekaligus mengurus akta kelahiran anak para Pemohon ; -----------Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi
untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Sampang; ---------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan
yang
hidup
dalam
masyarakat;-------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;-----------------Penetapan Nomor : 06//Pd.t.P/2012/PA.Spg.
halaman 2 dari 6
Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3)
huruf e Kompilasi Hukum Islam telah
memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; --------------------------------------Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara a quo, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak yang terlahir dari hubungan persuami-istrian Para Pemohon;-Menimbang, bahwa di depan sidang para pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode P-1, P-2 dan P- 3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka;-------Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2,
Para Pemohon membuktikan bahwa Para
Pemohon berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampang sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Sampang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----------------Menimbang, bahwa bukti P-3 Para Pemohon membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung;-----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalil para pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan satu orang saksi yaitu : SAKSI PARA PEMOHON saksi hadir saat pelaksanaan aqad nikah antara pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 1993 di rumah orang tua Pemohon II Dusun Gunung, Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, dan mengetahui bahwa para pemohon telah dinikahkan oleh K. H. Abdullo, atas kuasa dari wali nikah ayah kandung pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi- juga menerangkan bawa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun perbesanan, dan juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) dan poin ke (4) permohonan para pemohon; ----------------------------------------------------------------
Penetapan Nomor : 06//Pd.t.P/2012/PA.Spg.
halaman 3 dari 6
Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, sehingga permohonan para pemohon telah terbukti, karena telah dikuatkan dengan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian;--------------------------------------Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama membenarkan tentang perkawinan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujjah syar’iyyah dalil dalam Kitab I’anatut Tholibin Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :---------------------------------------
------------------------------------------------
;<=< ;>?@ABرأة اGح اI<JK ?لI=M اMIM?ل ا?رارا
Artinya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya -----------------------------------Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I, (PEMOHON I ASLI) dengan Pemohon II (PEMOHON II ASLI) yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus1993 di rumah orang tua Pemohon II Dusun Gunung Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan a quo dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan Penetapan Nomor : 06//Pd.t.P/2012/PA.Spg.
halaman 4 dari 6
hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka untuk mewujudkan ketertiban serta untuk memperoleh bukti perkawinan a quo sesuai maksud pasal-pasal tersebut, diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan berdasarkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon, untuk dicatat dalam buku Akta Nikah dan selanjutnya diberikan pula kepada Para Pemohon Buku Kutipan Akta Nikahnya;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;---------------------Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;-------------------------------------
MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-------------------------------------------------------2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I ASLI) dengan pemohon II, (PEMOHON II ASLI) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang; ------------3. Memerintahkan
kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;-----------------------------------------------------------------------------------------------4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);---------------Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sampang pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Abu Aeman, SH. M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Misbah, M.HI., dan Drs. Warnita Anwar, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut
Penetapan Nomor : 06//Pd.t.P/2012/PA.Spg.
halaman 5 dari 6
dan St. Khodijah , SH. Sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon I
dan
Pemohon II ;-----------------------------------------------------------------------------------------------Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd
ttd
Drs.H. MISBAH, MHI.
Drs. ABU AEMAN, SH, MH.
Hakim Anggota,
Panitera Pengganti,
ttd
ttd
Drs. WARNITA ANWAR
ST. KHODIJAH, SH.
Perincian biaya perkara : 1. Hak Kepaniteraan
: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses
: Rp. 250.000,-
3. Biaya Meterai
: Rp.
Jumlah
6.000,-
: Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh PANITERA PENGADILAN AGAMA SAMPANG
H. MOH.ALI SYAMSI, SH
Penetapan Nomor : 06//Pd.t.P/2012/PA.Spg.
halaman 6 dari 6
