PA.Sgr. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

SALINAN

Nomor: 8/Pdt.G/2013/PA.Sgr. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah antara: PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir

SLTA, tempat kediaman di

Kabupaten Buleleng,

sebagai “PEMOHON I”; PEMOHON II, umur

25 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu rumah tangga,

pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai “PEMOHON II”; MELAWAN TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Mataram, sebagai “TERMOHON”; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor: 8/Pdt.G/2013/PA.Sgr., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 1 hal. Putusan No.08/Pdt.G/2013/PA.Sgr

1. Bahwa, pada tanggal

05 Januari 2004, Pemohon I dan Termohon telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Klungkung, Kota Semarapura, sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/01/I/2004, tanggal 05 Januari 2004 ; 2. Bahwa antara Pemohon I dengan Termohon saat ini sudah bercerai sebagaimana

Putusan

Pengadilan

Agama

Mataram,

Nomor:

141/Pdt.G/2011/PA.MTR, tanggal 23 Mei 2012, dengan Akta Cerai Nomor: 191/AC/2012/PA.MTR., tanggal 11 Juli 2012 ; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 16 Oktober 2008, di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Salak No. 14, Kelurahan Kampung Kajanan Singaraja, Kecamatan Buleleng dengan wali nikah adalah wali hakim, karena wali nikah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH beragama Hindu. Adapun yang bertindak selaku wali hakim dan sekaligus

yang

menikahkan

adalah

TOKOH

MASYARAKAT

(tokoh

masyarakat Kampung Baru), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang yang bertindak sebagai saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ; 4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I masih beristri Termohon TERMOHON, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan izin beristri lebih seorang (Poligami) ; 5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai dua orang anak bernama : Halaman 2 dari 2 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

1. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2009 (umur 3 tahun 9 bulan) ; 2. ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 26 April 2011 (umur 1 tahun 8 bulan); 6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum ; 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja menjatuhkan penetapan sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Memberi izin kepada Pemohon I (PEMOHON I) untuk beristri lebih dari seorang (Poligami dengan Pemohon II (PEMOHON II); 3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2008, di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Salak No. 14, Kelurahan Kampung Kajanan Singaraja, Kecamatan Buleleng ; 4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 14 Januari 2013 Nomor :8/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Jurusita

Pengganti

telah

mengumumkan

perkara

permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;Halaman 3 dari 3 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, sementara Termohon telah tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram tanggal 30 Januari 2013, tanggal 04 Maret 2013, tanggal 08 April 2013 dan tanggal 24 April 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon; Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor: 5108061001750008 tanggal 14 Juni 2011 dan Kartu Tanda Penduduk

atas

nama

Pemohon

II

(PEMOHON

II)

Nomor:5108066307870008 tanggal 17 Januari 2011 keduanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1); b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 5108061001110009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal 21 September 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2); c. Fotokopi

Akta

Cerai

Pemohon

I

(PEMOHON

I)

dan

Termohon

(TERMOHON) Nomor : 191/AC/2012/PA.MTR. tanggal 11 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3); Halaman 4 dari 4 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

Bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksisaksi sebagai berikut : 1.

SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I; - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 2008; - Bahwa, saksi hadir dan ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah Pemohon I di Kabupaten Buleleng; - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Ustadz setempat tapi saksi tidak tahu namanya; - Bahwa saksi tahu wali nikah Pemohon II adalah ustadz yang menikahkan tersebut, karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu sementara wali nasab Pemohon II yang lain juga beragama Hindu; -

Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II selain dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, seorang ustadz, saksi, juga turut hadir SAKSI NIKAH 3 serta beberapa orang yang lain;

- Bahwa, sewaktu menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan TERMOHON (Termohon), namun saat itu rumah tangga Pemohon I dengan isterinya tersebut sudah tidak rukun dan telah pisah rumah selama 2 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan; - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain atau masyarakat sekitar termasuk Termohon yang menganggu gugat rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II; - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ; - Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak; - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini selain untuk mendapatkan kepastian hukum juga sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II; 2. SAKSI 2, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II maupun Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon I; - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri namun lupa tahun menikahnya, pernikahan berlangsung di rumah Pemohon I di Buleleng; - Bahwa, saksi hadir dan ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Ustadz bernama TOKOH MASYARAKAT; - Bahwa saksi tahu wali nikah Pemohon II adalah TOKOH MASYARAKAT, karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu dan keluarga nasab yang lain juga beragama Hindu; - Bahwa dalam perkawinan tersebut selain dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, TOKOH MASYARAKAT, saksi, juga turut hadir SAKSI 1 serta beberapa orang lainnya; Halaman 6 dari 6 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

- Bahwa, sewaktu menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan TERMOHON (Termohon), namun saat itu rumah tangga Pemohon I dengan Termohon sudah tidak rukun dan telah pisah rumah selama 2 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan; - Bahwa saat ini Pemohon I dan Termohon telah bercerai melalui Pengadilan Agama Mataram kurang lebih 6 bulan lalu; - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan; - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain atau masyarakat sekitar termasuk Termohon yang menganggu gugat rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II; - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;-

Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai dua orang anak;

-

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini selain untuk mendapatkan kepastian hukum juga sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan ; Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mencukupkan keterangan tersebut dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 08/Pdt.G/2013/PA. Sgr tanggal 30 Januari 2013, tanggal 04 Maret 2013, tanggal 08 April 2013 dan tanggal 24 April 2013, Termohon

telah dipanggil

dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor

9

Tahun 1975,

dengan demikian

berarti Termohon

tidak ingin

mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan sekaligus berarti pula bahwa

Termohon

mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Pemohon II; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan serta tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 16 Oktober 2008, di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Salak No. 14, Kelurahan Kampung Kajanan Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak dapat mengurus akta kelahiran anakanak Pemohon I dan Pemohon II,; Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak Halaman 8 dari 8 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah

oleh

Jurusita

Pengganti

pada

tanggal

14

Januari

2013

Nomor:

8/Pdt.G/2013/PA.Sgr. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2010, halaman 149-150 ; Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

permohonannya,

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja berwenang mengadili perkara a quo; Menimbang, bahwa dari bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isteri terdahulu Pemohon I yang bernama TERMOHON (Termohon) pada tahun 2012; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu

SAKSI 1 dan SAKSI NIKAH 3, di bawah

sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan dasar dalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan atas kebenaran faktafakta kejadian sebagai berikut : -

Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2008 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan wali nikah wali hakim bernama Ustadz Kawamuddin karena Pemohon II seorang muallaf yang tidak punya wali nasab yang beragama Islam, adapun yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-

Bahwa, sewaktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus beristri, sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, menurut hukum Syar'i;

-

Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, rumah tangga Pemohon I dengan isteri terdahulu (Termohon) sudah tidak rukun dan telah pisah rumah selama 2 tahun dan pada tahun 2012 Pemohon I dengan Termohon telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Mataram;

-

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari Termohon, pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

-

Bahwa, selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai dan telah mempunyai dua orang lakilaki bernama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 01 April 2009 dan ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 26 April 2011;Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar’i ; Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara isbat nikah poligami,

maka sesuai petunjuk buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi Revisi 2010 MA RI tahun 2011 halaman 148 poin (4) menyatakan “apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”, Menimbang, bahwa pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 09 Januari 2013 telah mendudukkan isteri terdahulu Pemohon I sebagai pihak Termohon, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagaimana maksud buku II tersebut; Menimbang, bahwa perintah buku II untuk menghadirkan isteri terdahulu dalam pemeriksaan persidangan isbat nikah dapat dipahami adalah untuk didengar keterangannya tentang persetujuan pernikahan poligami suaminya, selain itu untuk melindungi hak-hak isteri terdahulu, namun di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tapi tidak hadir, sehingga Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan dianggap telah mengakui

seluruh

dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Pemohon II; Menimbang, bahwa terhadap fakta dalam proses perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama TOKOH MASYARAKAT tokoh agama setempat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut; Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I; Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintah lah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi dari Siti Aisyah ra yang berbunyi;

ُ‫َاﻟﺴﱡﻠْﻄَﺎنُ وَﻟِﻲﱡ ﻣَﻦْ ﻻ وَﻟِﻲﱠ ﻟَﮫ‬ Artinya: Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. .................

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005; Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh masyarakat bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain; 1. Pemohon II sebagai muallaf, sama sekali tidak memiliki saudara atau keluarga yang beragama Islam, yang dapat menjadi wali nikahnya; 2. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk memasrahkan semua pengurusan pernikahannya kepada tokoh masyarakat;3. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab; Menimbang,

bahwa

tentang

masalah

ini

Majelis

Hakim

perlu

mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Nihayatul Muhtaj: Juz 6 hal 223 menjelaskan tentang wali tahkim, sebagai berikut:

‫وﻗﺎل ﺑﻌﻀﮭﻢ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﮫ ﺟﺎز ﻟﮭﺎ أن ﺗﻔﻮض ﻣﻊ ﺧﺎﻃﺒﮭﺎ أﻣﺮھﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﺘﮭﺪ ﻋﺪل ﻓﯿﺰوﺟﮭﺎ ﻣﻨﮫ ﻷﻧﮫ‬ ‫ﻣﺤﻜﻢ وھﻮ ﻛﺎﻟﺤﺎﻛﻢ وﻛﺬا ﻟﻮ وﻟﺖ ﻣﻌﮫ ﻋﺪﻻ ﺻﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺎر وإن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺠﺘﮭﺪا‬ ..... Sebagian ulama berpendapat, diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang mujtahid yang adil, kemudian mujtahid tersebut menikahkan wanita itu dengan calon suaminya, hal seperti ini sesungguhnya sama dengan bertahkim, dan mujtahid yang menerima tahkim tersebut sama kedudukannya dengan hakim. Perihal menunjuk orang yang adil untuk bertindak sebagai hakim (bertahkim) tetap sah hukumnya, meskipun orang yang ditunjuk tersebut belum sampai pada derajat mujtahid ....

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengemukakan pendapat Imam Syafi’i dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 121. sebagai berikut:

‫ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻘﺔ إﻣﺮأة ﻻ‬: ‫اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻰ ﻻ وﻟﻲ ﻟﮭﺎ وﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‬ --- ‫واﻟﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﻮﻟﺖ أﻣﺮھﺎ رﺟﻼ ﺣﺘًَّﻰ زوّﺟﮭﺎ ﺟﺎز ﻷنّ ھﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ واﻟﻤﺤﻜّﻢ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﻓﻘﮫ اﻟﺴﻨّﺔ‬ Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (qadhi), Imam Syafi’i berpendapat, “Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada seoang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal itu merupakan tindakan mengangkat hakam. Dan orang yang diangkat sebagai hakam sama kedudukannya sebagai wali hakim”. Menimbang, bahwa wali tahkim dapat terjadi apabila: -

Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;

-

Adanya unsur darurat yang harus menyegerakan perkawinan dilaksanakan; Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim

berpendapat, penunjukan tokoh agama Kelurahan Kampung Anyar yang bernama TOKOH MASYARAKAT, sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena Pemohon II seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

yang segera menunjuk tokoh masyarakat setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali; Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu serta hak- hak anak yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana sesuai maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam; Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. Ijab dan Kabul; Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

‫ﻣـﻦ ﻋﻤـﺮان ﺑﻦ ﺣﺼـﯿﻦ ﻋـﻦ رﺳــﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠـﻢ ﻗﺎل ﻻ ﻧﻜﺎح إﻻ ﺑـﻮﻟﻲ وﺷـﺎھـﺪي‬ (‫ﻋــﺪل )رواه أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺣﻨـﺒﺎل روي ﻋـﻦ ﻋـﺒﺪاﷲ‬ Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah); Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil

dalil

dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

‫و ﯾﻘﺒﻞ إﻗﺮار اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎح‬ Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang lakilaki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya; Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis berbunyi :

‫و ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻨﻜﺎح ﻋﻠﻰ إﻣﺮأة دﻛﺮ ﺻﺤﺘﮫ و ﺳﺮوﻃﮫ ﻣﻦ ﻧﺤﻮى وﻟﻰ و ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﻋﺪول‬ Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil; Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa” ;

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

maka

permohonan

Pemohon

I

dan

Pemohon

II

untuk disahkan

pernikahannya telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka menurut Majelis Hakim dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2009 dan ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 26 April 2011 yang lahir dari hasil hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II sesudah tanggal 16 Oktober 2008, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II; Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah, maka keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran yang merupakan hak anak dapat terpenuhi, sesuai maksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 2 yang mohon diberi ijin beristeri lebih dari satu, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa peristiwa pernikahan poligami Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi pada tanggal 16 Oktober 2008 silam, sehingga menurut Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

Majelis Hakim tidak relevan lagi Pemohon I diberi izin untuk menikah lagi dengan Pemohon II, karena Pemohon I telah nyata terbukti telah menikah dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 orang anak, apalagi saat ini Pemohon I dengan isteri terdahulu (Termohon) telah bercerai secara resmi di pengadilan agama, adalah suatu hal yang rancu apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim; Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) KHI, menyatakan bahwa salah satu syarat berpoligami harus adanya persetujuan dari isteri, jika dihubungkan dengan fakta persidangan di mana Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar pendapatnya tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, demikian juga bila dikaitkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa selama ini Termohon tidak pernah keberatan atau mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut merupakan indikasi kuat kalau Termohon tidak keberatan dan merelakan Pemohon I untuk menikah lagi dengan Pemohon II; Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang harus dilindungi hak-haknya dan pengadilan telah menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah, maka secara otomatis perkawinan poligami Pemohon I dan Pemohon II juga mendapat pengakuan dan ijin dari pengadilan, maka pengadilan tidak perlu lagi mengabulkan permohonan ijin beristri lebih dari satu, sehingga permohonan tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I: 1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian dengan verstek; 3. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2008, di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Salak No. 14, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng; 4. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya; 5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H. oleh kami Drs. NUR CHOZIN, SH., M.Hum sebagai Ketua Majelis,

MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si. dan

ABDUL

MUSTOPA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh ABDUL

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr

HAKIM, SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon; Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.

Drs. NUR CHOZIN, SH., M.Hum

ttd 2. ABDUL MUSTOPA, S.HI. Panitera Pengganti, ttd ABDUL HAKIM, SH.

Rincian Biaya Perkara : Pendaftaran Rp. 30.000,Biaya Proses Rp. 50.000,Panggilan

Rp. 530.000,-

Redaksi

Rp.

5.000,-

Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh : Panitera Pengadilan Agama Singaraja,

SUPIAN, S.H.

Catatan admin: Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan No.08 /Pdt.G/2013/PA.Sgr