I'
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN AMERICAN FRIENDS SERVICE CO.l\'fMITTEE
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA
Departemen Sosial Repubtik Indonesia. (yang sdanjutnya disebuc sebagai DEPARTEMEN) dan American Friends Service Committee (yang se.lanjutnya disebut sebagai AFSC), keduanya selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK"; Mengingat keinginan bersama untuk meningkatkan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Indonesia ;
Sesuai dcngan perundang~undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. serta prosedur dan kebijkan Pemerintah Indonesia tentang kerjasama teknik luar negeri ; Telah mencapai pemahaman sebagai berikut :
PASAL I
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk meningkatkan pembangunan bidang kesejahteraan sQSia'I masyarakat di Indonesia. PASAL H I. PARA PIHAK akan bckerjasama dalam men,gelola pembangunan bidang kesejahteraan
sosial yang. komprebensif dengan mengutaanakan pembangunan kesejah1craan sosial berbasiskan masyarakat yang dilaksanakan sccara tcrpadu dalam bidang.. bidang yang disepakati
bcrsmna~
2. Dahtm mclaksanakan kes:jasama in1. PARA PIHAK akan mcnc:rapkan mccodc swada)"a untuk mendomng kclompok sasaran mcnjadi mandiri. 3. PARA PIHAK akan mengambill langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin agar sasaran penerima pclayanan mcncrima bantuan scsuai dcngan yang direncanakan. PASAL Ill I. Kegiatan dan mekanisme ker~jasama didctinisikan daiam Arahan Program {yang disusun daifam lampirnn)~ yang mcrupakan bagian lak terp1sahkan dari Memorandum Saling
Pengcrtian ini.
2. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing program dan proyek kesejahteraan sosial akan dimasukan dalam Rencana Kegiatan. Rencana Kegiatan tersebut disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK dan disetujui oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. PASAL IV AFSC akan: I. Meningkatkan program untuk melaksanakan kesejahteraan sosial melalui kegiatan
pembangunan, dengan prioritas. pada program dan proyek yang ditujukan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di Indonesia melalui organisasi sosial setempat dan/atau lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial. 2. Berkonsultasi dan mempersiapkan bersama-sama ~ngan DEPARTEMEN untuk pengesahan kegiatan-kegiatan bantuan AFSC yang diusulkan dalam Memorandum Saling Pengerttan ini. 3. Memberikan bantuan dalam kerjasama ters.ebul dengan cara ; a. Menyediakan staf dan tenaga ahl.i dalam rangka alih keterampilan, pengetahuan, dan teknologi; b. Menyediakan bantuan bahan pangan, keuangan, peralatan serta bahan-bahan lain yang diperlukan yang disediakan di dalam negeri atau didatangkan dari luar negeri untuk pelaksanaan program dan proyek yang disepakati; c. Menyelenggarakan pelatihan bagi mitra kerja lokal tentang manajemen program pembangunan; 4. Mentaati hukum yang berlaku, peraturan, prosedur serta kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia. PASAL V DEPARTEMEN, sesuai dengan hukum dan peraturan yang 'berlaku, akan:
I. Membantu mengusahakan perizinan bagi tenaga staf dan ahli asing yang disetujui dan ditugaskan oleh AFSC untuk Indonesia, izin untuk mas.uk ke dalam negeri dan izin untuk bepergian ke luar negeri sepanjang diperlukan, tennasuk jzin tinggal dan izin kerja; 2. Membantu mengusahakan pembebasan pajak dan bea masuk tennasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk peralatan atau barang yang disetujui untuk diimpor. dan kendaraan bermotor yang dibeli di dalam negeri untuk keperluan operasional AFSC. Pembebasan dan pengecualian· dari pajak akan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku; 3. lkut serta secara aktif dalam kegiatan perencanaan. pengendalian dan evaluasi program dan proyek; PASAL VI
AFSC setuju bekerj.asama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemer'intah Kabupaten/Kota di daerah dimana AFSC mel aksanakan program-programnya. Penjdasan lebih lanjut dijelaskan pada Arahan Program. 1
PASAL VII
Organisasi sosial setempat yang akan disetujui AFSC untuk bekerjasama dalam metaksanakao program dan proyek hams direkomendasikan oleh Pemer,intah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/kota setempat dan sudah terdaftar secara resmi sesuai dengan hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia yang berfaku. PASAL VIII
Pemanfaatan peralatan, alat-alat serta kendaraan yang disediakan oleh AFSC akan diputuskan bersama-sama oleh PARA PIHAK. Setelah berakhirnya kerja sama ini, maka semua peralatan, alat-alat dan kendaraan dimaksud selama pelaksanaan kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia PASAL IX
' AFSC menjamin bahwa semua kegiatan dan tenaga asing yang terlibat dalam kerjasama ini akan: I. Mematuhi, menghormati dan mengikuti hukum dan peraturan-peraturan serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia: 2. Sejalan dengan kepentingan nasional Negara Indonesia; 3. Menghormati integritas Negara Kesatuan RepubJik Indonesia dan menghindari kegiatankegiatan yang mendukung gerakan separatis; 4. Menghormati adat istiadat, tradisi, dan agama masyarakat setempat;. 5. Tidak akan terlibat dalam kegiatan politik dan kegiatan komersial; 6. Tidak akan menyebarkan propaganda keagamaan; 7. Tidak akan terlibat dalam kegiatan intelijen; 8. Tidak akan melaksanakan kegiatan penghimpunan dana di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya; 9. Tidak akan melaksanakan kegiatan di luar yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. PASAL X
I. DEPARTEMEN dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini serta setiap kegiatan atau proyek dalam rangka kerja sama ini. apabila pihak AFSC, staf maupun tenaga asingnya melakukan pelanggaran atas program, proyek atau kegiatan yang disepakati dan/atau Pasal IX dari pada Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Evaluasi terhadap situasi yang dijelaskan dalam Ayat I dari Pasal X ini, dapat dHakukan secara berkala oleh DEPARTEMEN, dan ketika dianggap perlu.
PASAL XI Se·tiap perbedaan mcngcnai penafsiran atau pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan sccara musyawarah mclalui konsultasi atau pcrundingan antara PARA PIHAK. PASAL XII
Setiap perubahan atau peninjauan terhadap Memorandum Saling Pengertian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan setelah konsultas·i dan melalui kesepakatan bersama PARA PIHAK. Setiap perubahan atau peninjauan akan berlaku sejak tangga.I ditandatangani.
PASAL XIII
1. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku sejak tanggal diitandatangani dan akan berlaku selama 3 (tiga) tahun; 2. Memorandum Sali.ng Pengertian ini dapat diperpanjang atau diakhiri oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya kepada PIHAK yang lain;. 3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi validitas dan durasi dari program dan proyek yang ada sebagaimana yang telah disepakati dalam Rencana Kegiatan. ....
SEBAGAI BUKTI, Memorandum Saling Pengertian ini tetah ditandatangani oleh pejabat DEPARTEMEN dan AFSC yang ditunjuk.
DIBUAT rangkap di Jakarta, pada tanggal .. :?..•... 4·~.~~ .......... 2006 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jnggris, semuanya sama-sama sah. American Friends Service Committee
non. erwakilan Indonesia
LAMP IRAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN AFSC DALAM RANGKA PEMDANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA
ARAHAN PROGRAM I. Daftar Program : a. Komponen-Komponen Prog,ram-program berikut akan dilaksanakan di daerah Yogyakarta, Jawa Baral, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Aceh dan Timor Barat. 1.
lnisiatip transformasi konflik yang anti-kekerasan bagi komunitas yang dalam . konflik atau komunitas pasca-konflik: Kegiatan-kegiatan ini termasuk loka-karya untuk melatih dalam metode saling mengenal, menggunakan kata-kata yang membangun, mencerminkan yang terbaik dari diri sendiri dan orang lain, bermain dan tertawa bersama dengan tidak saling menjatuhkan, bekerja sama dalam kegiatan bersama, mencari pendalaman diri sendiri untuk lebih tanggap menghadapi konflik, dan mentransformasi konflik menjadi pembangunan masyarakat yang konstruktif.
ii. Peace Camp untuk siswa-siswi SMA, mahasiswa-mahasiswi universitas dan pemuda-pemudi: Konsep Peace Camp dipelopori dan dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Gajah Mada dengan fasilitasi dari Centre for Security and Peace Studies dan dukungan dari AFSC. Program pilot ini sekarang sudah mcnyebar ke kampus-kampus universitas yang lain. Peace Camp di masing-masing universitas disiapkan. didcsain. dan diselenggarakan oleh mahasiwa kmnpus scndiri. Camp pada umumnya disponsori olch universitas lokal bcserta dosen yang ditunjuk olch universitas. Semua camp didahului oleh training mahasiswa yang akan menjadi fasilitator camp. Para mahasiswa dilatih teknik fasili .tasi, cara menulis proposal dan skill dasar community peace building. Mahasiswa dan fakultas dari universitas lain diundang untuk memantau camp supaya bisa menentukan apakan Peace Camp cocok untuk universitas mereka. iii. Program peningkatan sumber-daya ckonomi untuk mcmbangun dan untuk mcmulihkan masyarakat yang sulit dijangkau: Pengorganisasian dan pelaksanaan kelompok ekonomi berdasarkan kredit mikro. pengembangan
usaha kecil, simpan pillJam untuk pengembangan masyarakat. Kader masyarakat bekerjasama dengan desa penerima bantuan dan memfasilitasi pelatihan dalam kegiatan sehari-hari dan "coaching". Konsep-konsep kerjasama dalam tata-kelola, perencanaan bersama masyarakat, akuntansi yang transparan, hak ..hak dan tanggung jawab masyarakat sipil, dan pemberdayaan masyarakat terutama kelompok marjinal. iv. Pendidikan non-formal dan program pelatihan untuk anak-anak, remaja, pemuda, dan tokoh masyarakat yang me·n butuhkan pemulihan dari trauma dan konflik: Pengembangan berbagai ke,giatan-kegiata°' berbasis masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan-di'ri dari orang yang terkena trauma supaya meraka dapat hidup dengan damai, menjadi warga. yang produktif, trauma mereka teratasi dan mendapat harapan untuk masa depan. Kegiatankegiatan ini bertujuan untuk menunjang konsep menerima keaneka-ragaman, mengatasi perasaan dan pikiran SARA, mengembangkan budaya lokal, dan membangun manusia seutuhnya. v. Pemberdayaan secara sosial bagi kelompok rawan konflik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil: Membangun organisasi dan LSM lokal untuk menempatkan kader masyarakat dalam desa dan kamp pengungsi dalam membantu mereka mengklarifikasi dan advokasi untuk kebutuhan kelompok marjinal dan korban masyarakat. Ini akan tennasuk menganalisa dan menelili keperluan perempuan di Kalimantan dan peran AFSC dalam isu perdagangan manusia. v1. Dialog dan pertukaran antar sesama untuk meningkatkan keamanan dan masyarakat sipil yang damai: Mempererat pertukaran dan dialog "southsouth" atau antar benua di belahan selatan dunia untuk pembuat opini dan keputusan di Asia Tenggara. Selama 40 tahun AFSC telah menbantu dalam pertukaran dan dialog antar negara untuk mempromosikan bina damai dan lrfil1sfonnasi konflik secara infonnal. AFSC juga dalam mempelajari cara untuk membina pertukaran dan dialog antara warga AS dan Indonesia. vii. Publikasi dan dokumcntasi inisiatif dan kebutuhan lokal: Mendokumentasi pengalaman masyarakat awam di daerah yang sulit di jangkau sangat penting untuk pembuat keputusan dan publik dalam merancang kebijakan yang bersisi bantuan kemanusiaan. AFSC akan melakukan penelitian dan dokumentasi pendekatan bina damai lokal, menyusun cerita pengalaman dari komunitas yang bergerak dari masa konflik ke damai, dan akan mendokumentasikan pembelajaran mengenai intervensi pembangunan yang mempererat hubungan sosial yang berkelanjutan. Dokumentasi ini akan diulas oleh pihak ekstemal dengan hasil akhir untuk membangun model masyarakat sipil yang hidup secara damai.
b. Bantuan Teknis
Bantuan teknis akan diberikan kepada organisasi sosial lokal melalui asesmen kebutuhan dengan mitra lokal. AFSC akan membantu organisasi lokal yang bergerak dibidang perdamaian dan pembangunan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam mengelola itnp1ementasi program secara profesional, transparan dan akuntabel. Kegiatan-kegiatan program dan proyek akan dilaksanakan di wilayah mengalami konflik atau pas.ca konflik, atau di dalam kondisi yang akan membantu meredakan atau menahan konflik. Lokasi-lokasi ini akan disetujui oleh AFSC dan Depsos.
II. MEKANISME I. AFSC terlebih dahulu berkonsultasi dengan DEPARTEMEN dan Sekretariat Negara, sebelum melaksanakan kegiatan di Indonesia.
2. AFSC berkonsultasi dengan Kepala Daerah setempat (tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota) dalam persiapan dan perencanaan program atau kegiatan sesuai dengan strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah masingmasing. 3. Masing-masing program atau proyek akan dilaksanakan melalui organisasi sosial setempat atau insatnsi pemerintah yang disepakati bersama oleh AFSC dan Insatnsi Pemerintah yang melaksanakan fungsi pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam situasi darurat akibat bencana alam yang berskala nasional, AFSC dapat langsung mendistribusikan bantuan darurat yang dibutuhkan kepada korban melalui SATKORLAK setempat. 4. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing program dan proyek akan ditetapkan dalam Rencana Kegfatal), dan disusun bersama oleh AFSC dan Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembangunan kesejahteraan sosial. Rencana kegiatan akan berisi penjelasan mengenai tujuan, .sasaran, kegiatan, kontribusi dari masing-masing pihak, publikasi, organisasi dan manajemen dan jadwal program atau proyek. 5. AFSC akan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Program Tahunan kepada DEPARTEMEN kemudian DEPARTEMEN akan menyampaikan kepada Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan. 6. Suatu kesepakatan kerja untuk melaksanakan program atau proyek dalam rencana kegiatan yang telah disetujui, akan ditetapkan antara AFSC dan organisasi sosial setempat yang ditunjuk~ setelah berkonsultasi dengan instansi Pemerintah Daerah setempat yang melaksanakan fungsi pembangunan kesejahteraan sosial.
7. AFSC akan membina hubungan yang erat ·dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait dalam pelaksanaan program ata~ proyek. 8. Bantuan finasial dan logistik untuk semua program dan proyek yang tercantum
pada Rencana Kegiatan harus disepakati oleh Kantor Pusat AFSC 9. Kepala Perwakilan AFSC dan wakil dari Organisasi Sosial setempat yang ditunjuk akan menandatangani Kesepakatan Kerja untuk program atau proyek dimaksud untuk menjamin pelaksanaan setiap program atau proyek, dan penggunaan dana dijalankan secara tepat dan bertanggung jawab.
l 0. Pemutusan setiap program atau proyek hams terlebih dahulu dikonsultasikan antara AFSC, DEPARTEMEN dan Pemerintah Daerah setempat.
11. Pemutusan kerjasama terhadap suatu program atau proyek harus dikonsultasikan secara tertulis kepada DEPARTEMEN. Apabila suatu program atau proyek berhenti beroperasi akibat keputusan kerJasama, maka ketentuan men.genai kegiatan yang sedang berjalan tetap dilaksanakan hingga waktu pemutusan yang ditentukan oleh AFSC dan DEPARTEMEN.
III. LAPORAN AFSC harus menyerahkan Laporan Tahunan dan Tengah Tahunan kepada Menteri Sosial, dengan tembusan kepada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Sekretariat Negara dan Pemerintah Daerah setempat, yang mencakup: 1. Program dan proyek yang sudah selesai dan yang sedang berjalan ;
2. Kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan dan perkiraan masalah yang akan muncul; 3. Laporan keuangan, mengenai pengeluaran untuk program dan proyek termasuk biaya peralatan dan tenaga ahli; 4. Rekomendasi;
5. Lain-lain.
IV. EVALUASI Evaluasi program atau proyek dilaksanakan dengan ketentuan s.ebagai berikut: I. DEPARTEMEN, Sekretariat Neg,a ra dan AFSC setiap tahun akan menyepakati program atau proyek yang dipilih secara random untuk dievaluasi. 2. Suatu tim evaluasi akan dibentuk terdiri dari wakil-wakil DEPARTEMEN; Sekretariat Negara, AFSC, dan institusi lain yang terkait yang dianggap perlu. 3. Biaya evaluasi tersebut diatas ditanggung oleh AF.SC. 4. Tindak lanjut sesudah evaluasi dikonsultasikan antara DEPARTEMEN, Sekretariat Negara, AFSC dan Pemerintah Daerah setempat bila dianggap perlu.
. DIBUAT di Jakarta, pada tanggal bahasa lnggris yang semuanya sah.
J J..:;l~~'.. ...... 2006, dalam bahasa Indonesia dan
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE ' ON THE SOCIAL WELFARE D~ENT IN INDON~SIA
The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Ministry) and American Friends Service Comittce (hereinafter referred to as AFSC), both hereinafter referred to as the "Parties"; Considering their mutual intention to develop peaceful and productive conditions for promoting the social welfare of Indonesian citizens; Pursuant to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policy of the Government of Indonesia, concerning international technical cooperation; Have reached an understanding as follows: ARTICLE I The Objective of this Memorandum of Understanding is to improve social welfafe and community development in Indonesia. ARTICLE II I. The Parties. shall cooperate to carry out programs for the development of comprehensive social welfare with emphasis on methodologies that promote peacebuilding and integrated, community-based development. in mutually agreed upon areas. 2. In the implementation of the cooperation, the Parties shall apply self-supportive, sustainable and -·participatory methodologies to encourage the target groups to become self-reliance. 3. The Parties shall take necessary steps to ensure that targeted beneficiaries on the community received the intended assistanc.e., ARTICLE III I. The activities and mechanism of the cooperation are defined below in Annex I, AFSC Indonesia Program Directions, which constitutes an integral part of this
Memorandum of Understanding 2. A detailed description of individual social welfare programs or projects shall be included in a Plan of Operation. The Plan of Operation shall be drawn up and agre·ed upon by the PARTIES and approved by the State Secretariat of the Republic of Indonesia.
ARTICLE IV AFSC shaU:
1. Promote programs to undertake social welfare through development activities, giving priority to programs and projects for the needy in Indonesia through local social organizations and/or government bodies which work in the field of social welfare. 2. Consult and make arrangement with the MINISTRY for the endorsement of proposed AFSC activities under this Memorandum of Understanding. 3. Contribute assistance in such cooperation by means of: a. Providing staff and experts to transfer skills, knowledge and technology; b. Providing food supply, financial assistance and necessary equipment. and other materials either supplied within the country or imported from abroad for the implementation of the agreed programs and projects; c. Providing training to local counterparts on the management of development programs.
4. Abide by the prevailing. laws, regulations; procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia.
ARTICLE V The MINISTRY, in accordance with the prevailing laws and regulations, shall : 1. Assist in arranging permits to enter and leave the country whenever necessary,, as well as the work and stay permits as needed by the approved AFSC expatriate staff and experts;
2. Assist in obtaining custom duties and tax exemption including VAT (Value Added Tax) for the approved imported equipments and materials, and locally purchased motor vehicles for official purposes. The exemption and relief from taxes shall be in accordance with the applicable tax laws and regulations. 3. Actively participate in planning, supervision and evaluation of programs and projects, and in the approved observation visits arranged by the AFSC.
ARTICLE VI The Pa'rties agree to cooperat~ with the Provinc.ial and District Governments in the areas where AFSC implements, programs. Further infonnation is des,cribed in the Program Direction. 1
ARTICLE VII Local social organiizations, which shall be agreed upon jointly by the Parties to implement the programs and projects, should be recommended by the respective Provincial and District Government and legal1y registered in accordance with the prevailing laws and regulations of the Government of Indonesia. "'-
ARTICLE VIII The uti'lization of any equipment, materials .and vehicles provided by AFSC shalJ be decided by mutual consent of the Parties. After the completion of the cooperationi. any equipment, materials and vehicles used during the implementation of this Memorandum of Understanding shall be transferred to an appropriate local partner, with the prior agreement of the Government of Indonesia. ARTICLE IX AFSC assures that all its activities and personnel under this cooperation shall: I. Observe11 respect and comply with the laws and regulations, and policies of the Government of the Republic of Indonesia; 2. Be in line with the Indonesian national interests; 3. Respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; 4. Respect the customs, traditions. and religions of the local community; S, Refrain from engaging in any political and commercial activities; 6. Refrain from conducting any religious propagation; 7. Refrain from involving in any inteligence/ clandestine activities; 8. Refrain from raising any funds inside Indonesia to support its programs and activities; 9. Refrain from conducting any activities other than those agreed upon by the Parties. ARTICLEX 1. The Ministry may ask for an investigation, discussion and resolution process, in any case that the Ministry evaluates that AFSC, its staff and experts htwe violated agreed
prog.rams, projects, or activities and Article IX of this memorandum of understanding. The evaluation may be made by the Ministry periodically, as and when deemed necessary. 2. If mutually agreeable solutions to the violation cannot be found after a reasonable periCMt· of discussion and negotiationt the .Ministry may choose to ,terminate this memorandum of understanding and each of the programs or projects.
ARTICLE XI
Any differences concerning the interpretation or application of this Memorandum of Understanding shaJl be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties. ARTCLEXII
Any amendments or reviews to this Memorandum of Understanding can only be made in writing and after the consultation and by mutual consent of the Parties. Each amendment or revi,ew shall enter into fome on the date of its signing. . ._ ARTICLE XIII 1. This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of 3 (thrree) years; 2. This Memorandum of Understanding may be extented or terminated by either Party
at least 6 (six) months in advance; 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any existing programs or projects as agreed upon in the Plan of Operation until the completion of such programs or project. In Witness Whereof, the undersigned, representatives of the Ministry and the AFSC,
whose names are shown here below, have signed this Memorandum of Understanding. 1 ' · ·Jr · ·· at Jakarta, ' \.a\\, - -• on .............. . .- 1 .................... •• 2006- .m- Indones1an Done .m dup11cate and English languages, all texts being equally authentic.
For the American Friends Service Committee
ANNEXl TO MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE
CONCERNING THE SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT IN INDONESIA
'
PROGRAM DIRECTION
I. THE PROGRAMS: A. Components
The following prog.rams are intended to be carried out 'in the regions of Yogyakarta, West Java, Central Sulawesi, North Maluku, North Sumatra, Central
Java, Central Kalimantan, West Kalimantan, Aceh and West Ti·mor. 1.
Nonviolent, conOict transformation initiatives for conflict and postconflict communities: These activities include workshops to practice the simple behaviors and development of how to get to know others, use positive words, bring out the best in one's self and others, play and laugh together without putting anyone down, communicate through speaking and listening, work cooperatively on activities, seek inner strength to face conflic1s, and transform conflicts into constructive comm·unity building.
2.
Peace camps for upper secondary and college students and young adults: The concept of the Peace Camps was piloted and developed by students at Gadja Mada University with facilitation from the Center for Security and Peace Studies and with AFSC's support . The pilot is now spreading to many other campuses. Students themselves organize, design and conduct the camps focused on conflict issues relevant to their situation. The camps are usually sponsored by local universities with faculty sponsors designated by the university. Training of Student Facilitators precedes all camps in order to learn appropriate facilitation techniques, proposal writing, and basic skills on community peacebuilding. Students and facuhy from other universities are invited to observe camps to determine whether or not they are right for their 1
universities.
3.
Income-generation for community recovery and development in hardto-reach areas: Organization and establishment of income-generation groups based on micro-credit, small enterprise development, and revolving funds for community development. Community organizers work closely with villages receiving assistance and support on ..the-job training and coaching. Concepts of cooperative work and management, participatory development planning, transparent accounting, civic rights and responsibilities, and community empowerment, especially for those with the. teast advantage are promoted.
4.
Non-formal education and skills training for children, youth, young adults and community leaders needing recovery from trauma and conflict: Support of a wide.. variety of community-based activities increase the capacities and confidences of traumatized people to become peaceful, productive citizens, recover from traumas and gain hope for their futures.. Through basic development skills, the activities aim .to promote concepts of acceptance of diversity 9 to overcome prejudice, to reclaim cultural forms of expression, and to supporting. natural, basic human development.
5.
Social empowerment of vulnerable peoples to enhance their civic participation: Support local non-governmental organizations to place community organizers in villages and refugee camps lo assist in clarifying and advocating for the needs of disadvantaged persons and conflict victims. This will also include an appraisal of the needs of young women in Kalimantan and AFSC's potential role in issues of trafficking ..
6.
Dialogue and people-to-people ,exchanges for the promotion or security and ·p eaceful civil societies: Fostering south-to-south exchanges and dialogues on a wide variety of topics for current and potential opinionmakers and leaders within Southeast Asia,, For over 40 years AFSC's has supported regional exchanges and dialogues to promote quiet, off-therecord discussions for peace-building and conflict transformation. AFSC is also exploring ways for exchanges and dialogues between US and Indonesian c.itizens.
7.
Publication and documentation or local needs and initiatives: Documentation of the experience of common people in hard-to-reach areas is critical to the understanding of policy makers and the public in pursuing policy formation and responding to humanitarian concerns. AFSC will research and document indigenous peace-building approaches, will compile stories of communities moving from conflict to peacebuilding, and will document lessons on implementing development interventions in a way that reweaves the. social fabric . This documentation
will be shared for external scrutiny and feedback, with the intention of building models for peaceful civil society.
B. Technical .Assistance Technical Assistance. will be provided for all local social organizations based upon a needs assessment with local partner agencies. AFSC will assist Jocal peace and community development organizations to improve their institutional capacity to manage all aspects of program implementation in a professional, transparent and accountable maimer. Program and project activities will be carried out in regions facing conflict or post-conflict situations, or in situations which might help prevent conflict. These sites will be agreed upon by the AFSC and the Ministry.
II. MECHANISM I. AFSC should consult with the MINISTRY and the S tate Secretariat before implementing its programs in Indonesia. AFSC notes that it has been contributing to Indonesian social welfare and peace-building efforts for many years through its regional SEAOIAR efforts. 1
2. AFSC should consult with the Head of the respective Local Governments (Provincial and District Level) in the preparation and planning of the programs or activities in line with the development strategy, policy and priority of the respective Local Governments. 3. Individual programs or projects shall be implemented by the local Socia1 Organization or government bodies as jointly agreed by AFSC and the respective Local Government. In the case of emergency situation resulting from natural disasters particularly of national magnitude, AFSC could directly distribute the needed emergency assistance to the victims by having coordination with the existing local SATKORLAK. 4. Detailed description of the individual programs or pro)ects shall be set forth in the Plan of Operation, and shall be drawn up jointly by AFSC in consultation with involved local social organizations and the respective Local Government. The Plan of Operation shall consist of the description of the objective(s), targel(s). activity(s), contributions of each party, reporting, organization and management, and the schedule 'Of programs or project. 5. AFSC shall submit the Plan of Operation and Annual Program to the MINISTRY, which win forward the documents to the State Secretariat for approval.
6. A working agreement on program or project implementation, pursuant to the approved Plan of Operation; shalJ be established between AFSC and the appointed local social organization, in consultation with the respective Local Government. 7. AFSC shall maintain a close cooperation with the respective Local Government's
institution in the implementation of the programs or projects. 8. The Headquarter Office of AFSC in Philadelphia, Pennsylvannia, USA, and its designated governing bodies have authority and approve the framework for AFSC's Country Program, and the related financial, personnel and logistical support needed for all programs and projects as specified in the Plan of Operation.. 9. The Country Representative of AFSC and the authorized representative of the appointed local social organizations shall sign a Working Agreements for the programs or projects to ensure the implementation of its pfograms or projects, and the proper and accountable use of funds. 10. Tennination of any programs or projects should be consulted in advance between AFSC, the MINISTRY and respective Local Government. 11. Complaints about any programs or projects from any source shaU be submitted in writing to the MINISTRY. If a program or project ceases to have impact on account of negative accusations, the provision for the existing activities should be further carried out until its tennination date, which is to be decided by AFSC and the MINISTRY.
III. REPORTING: The Annual and Semi Annual Report shall be drawn up by AFSC and submitted to the Minister of Social Affairs, with the copies to the Secretary General, Directorate General for Social Assistance, the State Secretariat, and the respective Local Government,,containing; 1. Completed and on going Programs or projects; 2. Difficulties faced during the implementation and unforeseen problems; 3. Financial Report, regarding expenditures for the program and project including equipment and expert's expenses; 4. Recommendations; 5. Other comments
IV. EVALUATION: Evaluation of program or projects shall be carried out as set forth below: l. The MINISTRY, State Secretariat and AFSC shall each year agree on random selected programs, or projects to be evaluated; 2. An evaluation team will be formed, consisting of representatives of the MINISTRY, State Secretariat, AFSC and other relevant institution, as deemed necessary; 3. The approved expenses for the above mentioned evaluation shall be borne by the AFSC; 4. Necessary follow up action shall be taken in consultation between the MINISTRY, State Secretariat, AFSC, and respective Local Government, if considered necessary.
DONE in Jakarta on
~'
Iy
2006 in 4 {four) original, two each in the Indonesia and English languages, all texts being equally authentic. :l v
