PUTUSAN Nomor 64/Pdt.G/2010/PA.Rks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di, KABUPATEN LEBak, selanjutnya disebut Pemohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi; MELAWAN TERMOHON, umur 45 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, KABUPATEN LEBAK, selanjutnya disebut Termohon dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka sidang; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung, Nomor: 64/Pdt.G/2010/PA.Rks, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : DALAM KONVENSI 1. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 1999 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2
Kantor Urusan Agama Kecamatan
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak
sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 1048/12/II/1999 tanggal 8 Pebruari 1999; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di Kampung Degung sampai sekarang; 3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon
dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum mempunyai keturunan; 4. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Pemohon dan Termohon bertengkar, lalu Termohon sejak tanggal tersebut pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan Termohon sering SMS minta cepat di ceraikan ; 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut; 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 1. Mengabulkan permohonanPemohon; 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) mengikrarkan talak satu raj’i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung; 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Apabila Pengadilan Agama Rangkasbitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis
3
Hakim telah menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan penetapan nomor 64/Pdt.G/2010/PA.Rks, tanggal 10 Maret 2010 dan Mediator yang ditunjuk telah mengupayakan perdamaian tetapi upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan. Menimbang, bahwa Termohonm sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan asli surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian nomor 64/PDTG/2010 tanggal 22 Maret 2010 untuk dilampirkan dalam berkas perkara; Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut : a. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; b. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi tidak dikaruniai anak; c. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 11 Januari 2010 dan benar sejak tanggal tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon di kampung Kapugeran Rangkasbitung. Hal ini disebabkan anak Pemohon minta Termohon membeli lemari
pakaian untuk nanti
dipergunakan oleh Termohon. Kemudian Termohon menjawab lemari pakaian yang dipakai anak Pemohon adalah hasil pembelian dan milik Termohon, sehingga anak Pemohon mengadukan kepada Pemohon, kemudian Pemohon menegur sambil memaki-maki Termohon dengan sikap yang tidak bijak selayaknya suami terhadap isteri; d. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 11 Februari 2010 yang lalu;
4
e. Bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan lagi. Luka hati Termohon ibarat kaca yang telah dijatuhkan ke batu, remuk redam dan tidak mungkin utuh kembali dan rumah tangga tersebut harus berkhir dengan perceraian; f. Bahwa Termohon Termohon mengajukan tuntutan/ gugat balik yang akan dimuat dalam Rekonvensi; Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan replik dan Termohon menyampaikan duplik, yang semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Nomor 1048/12/II/1999 tanggal 8 Pebruari 1999 ( Bukti P.1); Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut : 1. SAKSI I PEMOHON, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon. - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 dan tidak dikaruniai anak; - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah Pemohon di kampung Pasir Degung, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak. Pada mulanya rumah tangga cukup berjalan harmonis karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun akhirakhir ini tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon khawatir kalau Pemohon meninggal dunia Termohon tidak mendapat apa-apa; - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah satu bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya; - Bahwa saksi sudah menyarankan Pomohon agar rukun kembali dengan
5
Termohon tetapi tidak berhasil. Pemohon juga telah menjemput Termohon agar kembali tetapi Termohon tidak mau kaarena ingin dijemput oleh anak Pemohon, tetapi saksi tidak mau karena itu urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon; 2.
SAKSI II PEMOHON, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebabai berikut: - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon. - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 dan tidak dikaruniai anak; - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah Pemohon di kampung Pasir Degung, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak. Pada mulanya rumah tangga cukup berjalan harmonis karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun akhirakhir ini tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon khawatir kalau Pemohon meninggal dunia Termohon tidak mendapat apa-apa; - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah satu bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya; - Bahwa saksi sudah menyarankan Pomohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Pemohon juga telah menjemput Termohon agar kembali tetapi Termohon tidak mau kaarena ingin dijemput oleh anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tidak mau karena itu urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon
dan Termohon tidak menyatakan keberatan; Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa selain jawaban, Termohon/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugat balik terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :
6
- Bahwa selaku isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 100 (seratur) hari X Rp 35.000,- (tiga puluh ribu rupiah ) adalah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); - Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang mut’at sebesar Rp 1.000.000,- (sepuluh juta rupiah); - Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar barang-barang yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi selama perkawinan berupa kursi, tempat tidur, TV, dan lain-lain dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Majelis Hakim memberikan putusan sebagi berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa: - Nafkah iddah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); - Uang mut’ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan barang-barang yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seperti yang telah disebutkan di atas;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), mengingat Tergugat Rekonvensi sekerang ini seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, gaji pensiunannya sudah dipotong Bank dan Kreditan, yang hidupnya pas-pasan; 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan uang mut’ah
7
Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 3. Bahwa Tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai barang-barang yang disebutkan dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi karena ada barang milik Tergugat Rekonvensi berupa mobil Suzuki Forsa tahun 1986 dan satu buah motor Honda Revo tahun 2008 dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi menghendaki menghendaki, barang-barang yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi berupa satu buah mobil Suzuki Forsa dan satu buah motor Honda Revo untuk Penggugat Rekonvensi, sedangkan barang-barang yang ada di rumah Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam gugatan Rekonvensi untuk Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan tidak keberatan. Kemudian Tergugat Rekonvensi dalam Dupliknya menyatakan cukup; Menimbang,
bahwa
kedua
belah
pihak
telah
menyampaikan
kesimpulannya yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum
dalam berita acara
persidangan perkara ini; TENTANG HUKUMNYA DALAM KONVENSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun
8
1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh mediator dari Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 tetapi perdamaian tersebut, tidak berhasil; Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan asli surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian nomor 64/PDTG/2010 tanggal 22 Maret 2010 sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990; Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konpensi telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon
patut diterima dan
dipertimbangkan selanjutnya; Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon merasa khawatir kalau Pemohon meninggal dunia Termohon tidak mendapatkan bagian yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak Januari 2010; Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah
9
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Nomor 1048/12/II/1999 tanggal 8 Pebruari 1999 ( Bukti P.1) terbukti Pemohon dan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 07 Februari 1999; Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap; Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perelisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon
terutama
dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang
10
diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebebakan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa
dengan adanya
fakta-fakta tersebut telah
merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Konpensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon; Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :
Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Menimbang, bahwa dengan kehadiran saksi pihak keluarga Pemohon di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara
11
yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal pasal 70 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Pereturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dikabulkan; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah dan uang mut’ah sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan rekonvensi; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk uang mut’ah Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi di persidangan menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada
12
mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan pada pasal yang sama hurup (a) dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonpensi atas nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara formal patut diterima dan dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban kesanggupan Tergugat Rekonpensi sendiri dalam hal mut'ah sementara mut'ah adalah pemberian dari suami yang akan menceraikan isterinya secara sukarela dan layak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 hurup (a) KHI, maka majelis berpendapat bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan tergugat Rekonpensi kepada penggugat Rekonpensi cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut; Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya: “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”. Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 41 yang berbunyi :
Artinya : “Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa”. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
sebagaimana tersebut di atas maka
pertimbangan-pertimbangan
gugatan Penggugat Rekonpensi dapat
dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk sebahagian yang lainnya sebagaimana dalam diktum putusan ini. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
13
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; MENGADILI
DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung; 3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebahagian; 2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi; -
nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;
-
uang mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan uang mut’ah sebagaimana tersebut pada point 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan; 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,-
14
(seratus sembialn puluh satu ribu rupiah).
Demikian dijatuhkan putusan ini di Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1431 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung yang terdiri dari Drs.H. Mamat Ruhimat, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih SH dan Drs. Sartino, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hatib, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.
Hakim-Hakim Anggota
Dra. Nurnaningsih, SH
Drs. Sartino, SH
Ketua Majelis
Drs.H. Mamat Ruhimat, SH.MH.
Panitera Pengganti
Hatib, BA
Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran
: Rp 30.000,-
3. ATK perkara
: Rp 50.000,-
4. Panggilan Pemohon
: Rp 50.000,-
5. Panggilan Termohon
: Rp 50.000,-
6. Redaksi
: Rp 5.000,-
7. Materai
: Rp. 6.000,------------------------------
Jumlah
: Rp 191.000,-
