PUTUSAN Nomor: 20/Pdt.G/2011/PA.PPg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara: PEMOHON, umur
21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 002 RW. 004, Dusun Mahoni, Desa Rimba Makmur, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pemohon; MELAWAN: TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di RT. 002 RW. 003, Dusun Mahoni, Desa Rimba Makmur, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor: 20/Pdt.G/2010/PA.PPg tanggal 18 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksisaksi Pemohon; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama
Pasir
Pengaraian
dengan
register
Nomor:
20/Pdt.G/2011/PA.PPg tanggal 11 Januari 2011 yang isinya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah
pada
tanggal 25 Juli 2010, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 060/04/VIII 1 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
/2010 tanggal 9 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Rimba Makmur selama 2 minggu, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa II Tapung selama 2 minggu dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Ujung Batu selama 3 bulan serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak; 3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 2 bulan, namun sejak bulan September 2010 mulai tidak rukun lagi dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena
Termohon
kurang
memperhatikan
Pemohon,
Termohon sering bersikap kasar, mencaci maki Pemohon dan meminta bercerai dari Pemohon, bahkan Termohon pernah menampar dan melempar
Pemohon,
selanjutnya
akibat
permasalahan
tersebut,
Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2010 sampai saat sekarang ini; 4. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan tidak mungkin lagi dapat mempertahankan Termohon,
oleh
karena
itu
Pemohon
rumah tangga bersama memohon
agar
Bapak
Ketua/Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: Petitum Primer: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian; 3. Membebankan semua
biaya perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; Subsider:
2 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan; Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 23 Februari 2011 sampai tanggal 8 Maret 2011 dengan perantaraan mediator Erni Melita Kurnia Lestari, S.HI., hakim pada Pengadilan
Agama
Pasir
Pengaraian,
kemudian
berdasarkan
pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 8 Maret 2011, menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
juga
telah
berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagimana layaknya suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
membacakan
permohonan
Pemohon
yang
isinya
tetap
dipertahankan oleh Pemohon, namun demikian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -
bahwa Termohon membenarkan semua dalil/alasan permohonan Pemohon;
-
bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;
-
bahwa Termohon mengajukan rekonvensi terhadap Pemohon berupa: 1. Nafkah lampau selama 2 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 2. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan
replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -
bahwa terhadap jawaban yang berkaitan dengan dalil/alasan perceraian, Pemohon tidak menanggapinya lagi dan tetap dengan permohonannya;
3 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
-
bahwa terhadap rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1. bahwa Pemohon setuju untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); 2. bahwa Pemohon setuju untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Menimbang, bahwa atas replik tersebut Termohon mengajukan
duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan replik Pemohon tersebut; Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yaitu: -
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 14.1014.2003.1.06186.10 tanggal 26 Juni 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan telah sesuai dengan akta aslinya sebagaimana disesuaikan oleh Ketua Majelis dalam persidangan (P.1);
-
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:
060/04/VIII /2010 tanggal 9
Agustus 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan telah sesuai dengan akta aslinya sebagaimana disesuaikan oleh Ketua Majelis dalam persidangan (P.2); Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang diperiksa secara terpisah, yaitu: 1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpah telah
memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut: -
bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Penggugat;
-
bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
-
bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah kontrakan di Ujung Batu;
-
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun sejak bulan September 2010; 4 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
-
bahwa saksi sering melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
-
bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu bersikap cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
-
bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2010 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
-
bahwa
pihak
keluarga
pernah
mendamaikan
Pemohon
dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -
bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Penggugat;
-
bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
-
bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah kontrakan di Ujung Batu;
-
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun sejak bulan September 2010;
-
bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
-
bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu bersikap cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
-
bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2010 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
-
bahwa
pihak
keluarga
pernah
mendamaikan
Pemohon
dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang,
bahwa
terhadap
keterangan
saksi-saksi
tersebut
Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya; Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi; Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi; 5 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dupliknya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon; Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagai pertimbangan; TENTANG HUKUMNYA Dalam Konvensi Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat diketahui perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di RT. 002 RW. 004, Dusun Mahoni, Desa Rimba Makmur, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan Termohon bertempat tinggal di RT. 002 RW. 003, Dusun Mahoni, Desa Rimba Makmur, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu; Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitasnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1) dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 6 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasir Pengaraian; Menimbang,
bahwa
pada
hari
yang
telah
ditentukan
untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan; Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 23 Februari 2011 sampai tanggal 8 Maret 2011 dengan perantaraan mediator Erni Melita Kurnia Lestari, S.HI., hakim pada Pengadilan
Agama
Pasir
Pengaraian,
kemudian
berdasarkan
pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 8 Maret 2011, menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan. Dengan demikian ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa majelis juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagimana layaknya suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam surat permohonan Pemohon dapat diketahui bahwa dalil/alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon, Termohon sering bersikap kasar, mencaci maki Pemohon dan meminta bercerai dari Pemohon, bahkan Termohon pernah menampar dan melempar Pemohon; Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata Termohon mengakui semua dalil/alasan permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila bercerai dari Pemohon; Menimbang,
bahwa
pada
dasarnya
apabila
Termohon
tidak
membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan sejauh dalil/alasan permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan pengakuan Termohon, maka Pemohon tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi karena perkara
7 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
ini adalah masalah perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya; Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Menimbang, bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis
berupa
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P.2) dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio); Menimbang, bahwa apabila alasan perceraian didasarkan pada antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksaanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diwajibkan mengajukan saksi dari keluarga serta orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah tetangga Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 21 tahun dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian majelis berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi a quo dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan
8 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
Termohon telah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2010, di samping itu juga saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dan didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian majelis berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat dipertimbangkan; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pengakuan
Termohon
dan
keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa fakta-fakta
sebagaimana tersebut di atas,
menurut majelis telah dapat dijadikan sebagai indikator (qarinah) yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah retak (broken marriage) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah; Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampanya hubungan di antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sesungguhnya bahkan sebaliknya mempertahankan rumah tangga tersebut diduga kuat akan menimbulkan bahaya (mafsadah) bagi Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa apabila mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan menimbulkan bahaya (mafsadah) dan di sisi lain menceraikan Pemohon dan Termohon juga akan menghilangkan kebaikan (maslahah)
yang
dapat
dikategorikan
sebagai
bahaya
(mafsadah),
sedangkan berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila dihadapkan dengan dua bahaya (mafsadah), maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan bahaya (mafsadah) yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asbah Wa an-Nazair karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut: 9 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
اذا ﺗﻌﺎرض ﻣﻔﺴﺪﺗﺎن روﻋﻲ اﻋﻈﻤﮭﻤﺎ ﺿﺮرا ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﺧﻔﮭﻤﺎ Artinya:
Apabila berhadapan dua bahaya (mafsadah) dihindari bahaya (mafsadah) yang paling besar akibatnya dengan melakukan bahaya (mafsadah) yang lebih ringan akibatnya;
dan majelis berpendapat bahwa bercerai adalah bahaya (mafsadah) yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dalil/alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan talak satu raj’i
sebagaimana diatur dalam
ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan rekonvensi, maka dalam pertimbangan selanjutnya, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg, rekonvensi tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa pokok perkara dalam rekonvensi tersebut adalah berkaitan dengan nafkah lampau dan nafkah iddah, maka berdasarkan ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga harus dinyatakan bahwa rekonvensi tersebut tidak melawan hukum dan selanjutkan akan dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 10 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada prinsipnya tidak membantah akan adanya hak tersebut bagi Penggugat Rekonvensi karena selama 2 bulan Tergugat Rekonvensi telah tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat
Rekonvensi,
akan
tetapi
Tergugat
Rekonvensi
menyatakan keberatan dengan jumlah tuntutan tersebut karena tidak sesuai dengan kemampuannya dan hanya bersedia membayar nafkah lampau sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya atas jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan jumlah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi; Menimbang,
bahwa
pada
dasarnya
seorang
suami
wajib
memberikan nafkah kepada isterinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut
mempunyai kemampuan untuk
memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang isteri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as Sunnah, juz II, hal. 155, sebagai berikut:
ﺛﻢ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ أداﺋﮭﺎ ﺗﺼﯿﺮ دﯾﻨﺎ ﻓﻰ ذﻣﺘﮫ... ان ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﮭﺎ Artinya: Sesungguhnya nafkah isteri adalah kewajiban suaminya …., kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya. Menimbang,
bahwa
kewajiban
suami
memberikan
nafkah
sebagaimana tersebut di atas, termasuk membayar nafkah lampau (nafkah terhutang) akan berlaku apabila seorang isteri tetap dalam perlidungan dan kekuasaan suami atau seorang isteri tidak dalam keadaan nusyuz, sebagimana diatur dalam ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz dan atau tidak terhalang untuk mendapatkan hak nafkah dari Penggugat Rekonvensi , maka majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah lampau (nafkah terhutang) kepada Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus
diberikan
suami
kepada
bekas isterinya
adalah
ditentukan
berdasarkan kepada kemampuan seorang suami dan kelayakan ekonomi masyarakat
setempat.
Namun
demikian,
oleh
karena
Penggugat
Rekonvensi telah setuju dengan jumlah nafkah lampau sesuai kesanggupan
11 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
Tergugat Rekonvensi, maka ketentuan tentang berapa besarnya nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar nafkah lampau sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonvensipun menyetujuinya, maka majelis berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada prinsipnya tidak membantah akan adanya hak tersebut bagi Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan jumlah tuntutan tersebut karena tidak sesuai dengan kemampuannya dan hanya bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya atas jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan jumlah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya, selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dijatuhi talak bain atau tidak nusyuz dan atau tidak dalam keadaan hamil, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa iddah, biaya hidup yang layak dan kemampuan seorang suami. Namun demikian, oleh karena Penggugat Rekonvensi telah setuju dengan jumlah nafkah iddah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka ketentuan tentang berapa besarnya nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipertimbangkan lagi; 12 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensipun menyetujuinya, maka majelis berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Dalam Konpensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon (TERMOHON) di
depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian; Dalam Rekonpensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya; 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa: 2.1.
Nafkah Penggugat Rekonpensi yang lalu (madhiyah) selama 2 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
2.2.
Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Dalam Konpensi dan Rekonpensi -
Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah); Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada hari Rabu tanggal
9
Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1432 H. oleh 13 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
kami Drs. H. Barmawi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Erni Melita Kurnia Lestari, S.HI. dan Salamat Nasution, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Dra. Rita Diana, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Ketua Majelis,
Drs. H. Barmawi, M.H.
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Erni Melita Kurnia Lestari, S.HI.
Salamat Nasution, S.HI., M.A.
Panitera Pengganti,
Dra. Rita Diana
Perincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya Proses : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 230.000,---------------------------------------------------Jumlah
: Rp. 310.000,-
14 dari 14 Putusan Nomor :20/Pdt.G/2011/PA.PPg
