PUTUSAN Nomor
/Pdt.G/2014/PA.Ppg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara: PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu; sebagai PEMOHON; melawan TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu; sebagai TERMOHON; Pengadilan Agama tersebut di atas; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar pihak berperkara; Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Ppg. tanggal 23 Januari 2014 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.
Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2010 Kabupaten Rokan Hulu yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 059/17/III/2010 tanggal 24 Maret 2010;
2.
Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon kumpul baik dan tinggal di rumah milik Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK(laki-laki) umur 3 (tiga) tahun. Anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
3.
Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baikbaik dan rukun saja selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu mulai tidak
Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Ppg.
Hal. 1 dari 10
harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah dua kali; 4.
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena Termohon ditangkap oleh masyarakat sedang berduan dengan selingkuhannya;
5.
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Januari 2014 dan 12 Februari 2014 masing-masing untuk sidang tanggal 11 Februari 2014 dan 18 Februari 2014 pula tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Pemohon kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;
Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Ppg.
Hal. 2 dari 10
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu berupa: 1.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 059/17/III/2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu tanggal 24 Maret 2010 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P); Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah juga menghadirkan
saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: 1. SAKSI I: -
Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
-
Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
-
Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
-
Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama
bahkan sudah dua kali dilakukan oleh Termohon.
Termohon juga tidak pernah mengindahkan nasehat Pemohon selaku suami. -
Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon.
-
Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
-
Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Dalam proses perdamaian tersebut, Saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon.
2. SAKSI II: -
Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon.
Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Ppg.
Hal. 3 dari 10
-
Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
-
Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
-
Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena perselingkuhan yang telah dua kali Termohon lakukan dengan laki-laki yang bernama dan sikap Termohon yang tidak pernah mengindahkan nasehat Pemohon selaku suami.
-
Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon.
-
Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
-
Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Dalam proses perdamaian tersebut, Saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan baik di rumah orang tua Pemohon maupun Termohon. Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak
membantahnya; Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonannya dan mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat bukti P terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Pemohon dan Termohon mempunyai kwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.
Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Ppg.
Hal. 4 dari 10
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon; Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 mohon agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i kepada Termohon. Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalildalil sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 4 dan 5. Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Januari 2014 dan 12 Februari 2014 masing-masing untuk sidang tanggal 11 Februari 2014 dan 18 Februari 2014, maka patut diduga Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, disamping itu permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berketet untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg; Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon di persidangan setelah dipanggil secara patut dan resmi tersebut Majelis Hakim patut menduga, bahwa Termohon telah tidak mengindahkan panggilan tersebut sehingga patut untuk dianggap bahwa Termohon telah tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah a/n. Pemohon dan Termohon yang telah telah dinazegelen dan telah dilegalisasi oleh Wakil Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, membuktikan tentang hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dan terhadap bukti tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai kompetensi absolut tersebut di atas,
Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Ppg.
Hal. 5 dari 10
oleh karena itu terhadap alat bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu maka dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti. Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut: - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak. - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama bahkan sudah dua kali dilakukan oleh Termohon. Termohon juga tidak pernah mengindahkan nasehat Pemohon selaku suami. - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013. Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang sulit dirukunkan, terbukti sejak satu tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2013 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Pemohon kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Ppg.
Hal. 6 dari 10
tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “……membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Pemohon dengan Termohon merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya; Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon dan pula bukan kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya. Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: “Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah”. Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991). Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi “Miitsaaqan Ghaliizhan” (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.
Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Ppg.
Hal. 7 dari 10
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undangundang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan penet ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar biaya perkara ditetapkan kepada Pemohon. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang barlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI 1.
Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2.
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Ppg.
Hal. 8 dari 10
3.
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
4.
Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Pasir
Pengaraian
untuk
mengirimkan salinan penet ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 5.
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H. oleh kami Armen Ghani, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Fithriati AZ, S. Ag. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, Syofyan, A. Md. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon, tanpa hadirnya Termohon. KETUA MAJELIS,
ARMEN GHANI, S. Ag. HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,
FITHRIATI AZ, S. Ag. RAHMIWATI ANDREAS, S.H.I. PANITERA PENGGANTI,
SYOFYAN, A. Md. Perincian biaya perkara: 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya Proses Perkara
Rp Rp
30.000,50.000,-
Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Ppg.
Hal. 9 dari 10
3. Biaya Panggilan 4. Biaya Redaksi 5. Biaya Materai Jumlah rupiah).
Rp 240.000,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu
Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Ppg.
Hal. 10 dari 10
