PUTUSAN Nomor : 1178/Pdt.G/2013/PA.Plg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan putusan atas perkara permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh :
ALKONI Bin SARKOWI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D ll, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sukawinatan Lrg. Harapan Rt. 36 Rw. 10, Kelurahan
Sukajaya,
Kecamatan
Sukarami,
Kota
Palembang,
selanjutnya disebut PEMOHON; MELAWAN PAMELA
binti SAIBI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H. sanusi Lrg. lebak jaya lll Rt. 10 Rw. 02,
Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, selanjutnya disebut TERMOHON I ; KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA , Kecamatan Ilir Barat II Palembang, di Palembang; Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1178/Pdt.G/2013/PA.Plg tanggal 16 Agustus 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 di Pulokerto Kecamatan Gandus Palembang. 2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terdapat cacat hukum karena pernikahan tersebut di laksanakan tanpa prosedur dan tanpa surat menyurat seperti Model NA dan sebagainya, sehingga status Pemohon dan Termohon di manipulasi, Termohon dalam surat nikah di tulis status Perawan padahal Termohon Janda dan telah mempunyai anak, Pemohon di Surat Niakh di tulis status jejaka padahal Pemohon telah mempunyai istri dan anak. 3. Bahwa di dalam surat nikah Nomor : 124/60/II/2011 hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Palembang terdapat rekayasa dan cacat hukum karena tidak sinkron dengan kenyataan yang sebenarnya antara lain : 3.1. Bahwa di dalam surat nikah di tulis Pemohon Lahir pada tanggal 10 Januari 1965 padahal yang sebenarnya tanggal 10 Januari 1970. 3.2. Bahwa di dalam surat nikah di atas status Pemohon Jejaka padahal Pemohon mempunyai istri dan anak. Selain itu juga alamat Pemohon di tulis di Jl. Merdeka Rt. 20 No. 09 padahal Pemohon tidak pernah tinggal di alamat tersebut. 3.3. Bahwa di dalam surat nikah di tulis pekerjaan Pemohon swasta padahal yang sebenarnya Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil. 3.4. Bahwa di dalam surat nikah di tulis status Termohon perawan padahal janda punya anak. 3.5. Bahwa di dalam surat niakh tersebut tidak ada mas kawinnya berupa apa ? 3.6. Bahwa Pernikahan tersebut di laksanakan di Kecamatan Gandus sedangkan surat nikahnya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Palembang. 4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah nikah sirih tidak ada buku nikahnya Pemohon baru mengetahui ada surat nikah tersebut pada akhir bulan Februari 2013 setelah putusan perceraian antara Pemohon dengan istri pertama. 5. Bahwa di dalam aturan hukum apabila pernikahan terjadi cacat hukum, maka pernikahan tersebut batal demi hukum dan harus di batalkan, karena hal tersebut di ketahui oleh kedua belah pihak dapat di perbarui pernikahannya, namun dalam hal ini Pemohon tidak
menginginkan untuk memperbarui pernikahan tersebut dan oleh karena itu
Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama untuk menyatakan Batal Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan surat nikah No. 124/60/II/2011 hari rabu tanggal 23 Februari 2011.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka pernikahan Pemohon dan Termohon cacat hukum karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik tentang identitas Pemohon yang di Rekayasa maupun status Pemohon dan Termohon serta tidak ada mas kawinnya berupa apa, oleh karenanya surat nukah No. 124/60/II/2011 pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 yang di keluarkan olek KUA Kecamatan Ilir Barat II Palembang harus di nyatakan tidak berkekuatan hukum.;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. 2. Menyatakan batal pernikahan Pemohon dan Termohon. 3. Menyatakan surat nikah No. 124/60/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II tidak berkekuatan hukum. 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum. ATAU :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya.
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I telah hadir secara pribadi dimuka persidangan sedangkan Termohon II tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut; Bahwa bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan pengarahan kepada Pemohon dan Termohon I dan ternyata berhasil, karenanya
Pemohon akan mencabut
perkaranya; Menimbang, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon I, ternyata Pemohon menerima nasehat Majelis Hakim, oleh karenanya Pemohon mencabut perkaranya; Menimbang, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan permohonan Pemohon perkara Nomor 1178/Pdt.G/2013/PA.Plg yang terdaftar pada Pengadilan Agama Palembang tanggal 16 Agustus 2013 telah dicabut; 2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Majelis Hakim Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Novie Sulastrie Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohondan Termohon I;
Ketua Majelis Ttd. Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H. Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd.
Ttd.
Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.
Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H.
Panitera Pengganti Ttd. Dra. Novie Sulastrie
Perincian Biaya Perkara : 1.
Pendaftaran
: Rp.
30.000,-
2.
Biaya Proses
: Rp.
50.000,-
3.
Panggilan Pemohon
: Rp.
120.000,-
4.
Panggilan Termohon I
: Rp.
120.000,-
6.
Redaksi
: Rp.
5.000,-
7.
Materai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
: Rp.
331.0000,-
