PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 1845/Pdt.G/2013/PA.Plg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kab. Ogan Ilir, selanjutnya disebut Pemohon ; MELAWAN TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 1845/Pdt.G/2013/PA.Plg, Tanggal 03 Desember 2013 telah mengajukan permohonan untuk

melakukan

cerai

talak

terhadap Termohon

dengan

uraian/alasan sebagai berikut; 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam, terjadi pada tanggal 17 juni 2001 di Palembang, pernikahan dimana terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 17 halaman Perkara Nomor 1845/Pdt.G/2013/PA.Plg

Kecamatan Sako Kota Palembang, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor 254/36/VI/2001, tanggal 21 September 2010 ; 2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Palembang selama lebih kurang 15 Hari, setelah itu pindah ngontrak, dan selama dalam Perkawinan tersebut hingga kini Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak; 3. Bahwa selama dalam perkawinan lebih kurang 8 Tahun selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan alasan yang tidak jelas dan juga kurangnya perhatian terhadap Pemohon karena Termohon juga bekerja; 4. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Termohon pernah membanting bingkai foto dan merobek-robek foto pernikahan dan membanting perabot rumah tangga dan selalu ingin pergi dengan membawa pakaiannya entah kemana; 5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan di akhir pertengkaran Termohon menyalahkan Pemohon yang tidak bisa memberi keturunan; 6. Bahwa Termohon pada tanggal 3 Februari 2012 secara terang-terangan menginginkan perceraian; 7. Bahwa sejak tanggal 3 februari 2012 antara Pemohon dan Termohon benarbenar berpisah tempat tinggal; 8. Bahwa dari sikap dan perlakuan Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Palembang guna mendapatkan kepastian hukum; 9. Bahwa untuk melakukan perceraian ini Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari atasan Pemohon berupa surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 147/KEP/BKD/2012, tanggal 30 April 2012 yang di keluarkan Bupati Ogan Ilir; 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya sudah diproses di Pengadilan Agama Kayu Agung, Nomor


Reg,557 TDTG/2013/PA KAG, dengan amar putusan di tolak dengan alasan Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang tanggal 27 November 2013. Kiranya permohonan Pemohon ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, selanjutnya menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Palembang.

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Palembang; 3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku; Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi oleh Hakim mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon ; Bahwa mengingat upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil dan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ; - Bahwa Termohon sudah terima surat Permohonan Pemohon, Termohon sudah mengerti maksudnya ; - bahwa Termohon akan menjawab secara lisan saja, untuk poin 1, poin 2 benar dan poin 4 tidak benar ;


-

Bahwa pertengkaran karena Pemohon selingkuh, Termohon memergoki Pemohon selingkuh dengan tenaga honor di Kelurahan Timbangan lalu terjadi pertengkaran ;

- Bahwa Pemohon tidak pulang dan sejak Juni 2011 Termohon tidak pernah mendapat nafkah lahir dan bathin dari Pemohon ; - Bahwa Termohon tidak keberatan atas posita angka 8, 9 dan 10 surat permohonan Pemohon ; - Bahwa Termohon bersedia dicerai, tetapi Termohon mengajukan gugat balik kepada Pemohon sebagai berikut : 1. Nafkah lampau / lalai sejak Juni 2011 sampai putus setiap bulan Rp.2.000.000,2. Nafkah iddah 3 bulan Rp.5.000.000,3. Nafkah maskan Rp.1.500.000,4. Nafkah kiswah Rp.1.500.000,5. Nafkah mut’ah Rp.1.500.000,Bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tanggapan ( Replik ) pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa yang dimaksud perselingkuhan yang terjadi yang sebenarnya adalah Pemohon ada janji dengan Perempuan, naik mobil hanya sekedar untuk ngobrol ;

-

Bahwa benar Pemohon tidak pulang lagi sebabnya karena Termohon mau ngajak bercerai ;

-

Bahwa Sejak tahun 2011 masih memberi nafkah berupa uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah ) yaitu tanggal 02 Februari 2012, selebihnya tidak ;

-

Bahwa Pemohon telah menyerahkan hak atas tanah Pemohon kepada Termohon lalu Pemohon tanda tangan pengalihan hak kepada Termohon ;

-

Bahwa Pemohon keberatan dan tidak sanggup atas gugat balik nafkah lampau karena gaji Pemohon habis untuk membayar hutang Bank, dan karena tanah yang telah diberikan kepada Termohon bernilai / ditawar seharga Rp. 60.000.000,-( enam puluh juta rupiah ) ;


-

Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah iddah seluruhnya Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) ;

-

Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar uang Maskan Rp. 1.500.000,uang Kiswah Rp. 1.500.000,- dan uang Mut’ah Rp. 1.500.000,- ;

-

Bahwa Pemohon mohon pertimbangan bahwa Pemohon hanya Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c dengan jabatan eselon IV ;

Bahwa atas replik tersebut Termohon telah memberikan tanggapan (Duplik) pada pokoknya sebagai berikut ; -

Bahwa Sejak bulan April 2010 Termohon tidak pernah diberi nafkah batin;

-

Bahwa yang benar Pemohon sendiri yang menawarkan ngajak bercerai ;

-

Bahwa benar pernah diberi nafkah berupa uang Rp. 2.000.000,-

-

Bahwa benar pernah membeli tanah uang mukanya dari Pemohon Rp.10.000.000,- dan Rp.10.000.000,- lainnya uang Pemohon dan Termohon ;

-

Bahwa benar tanah sudah dibalik

namakan dan diberikan kepada

Termohon ; -

Bahwa Termohon tetap atas gugatan nafkah lampau seperti tersebut dalam jawaban Termohon ;

-

Bahwa tidak mungkin Pemohon tidak mampu membayar nafkah lampau ;

Bahwa atas duplik tersebut Pemohon mengajukan tanggapan ( Rereplik ) pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah lampau dengan perhitungan Rp.10.000,- setiap hari selama 2,5 tahun seluruhnya

-

Rp. 9.000.000,-

Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah Iddah Rp. 3.500.000,dan uang Maskan, Kiswah dan Mut’ah seluruhnya

Rp. 3.000.000,-

Bahwa atas rereplik tersebut Termohon mengajukan tanggapan( Reduplik ) pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya ;


Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa : 1. Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 254/36/VI/2001, tanggal 21 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang tanggal 21 September 2010 ( bukti P. 1); 2. Asli surat Keputusan Bupati Ogan Ilir, Tentang Izin Perceraian, No 147/KEP/BKD/2012, tanggal 30 April 2012 ( bukti P.2 ) ; 3. Asli Daftar Gaji ( Slip gaji ) bulan Pebruari 2014,

( bukti P.3 ) ;

4. Fotokopi tanpa aslinya tanpa meterai diketahui oleh Kepala Dinas ( buikti P. 4 ) ; 5. Fotokopi tanpa meterai tanpa aslinya Pemindahan Pembukuan Nomor : OB/IDL/3/KSG/2012 yang dikeluarkan oleh Bank dan diketahui oleh diketahui oleh Kepala Dinas ( buikti P. 5 ) ; 6. Fotokopi tanpa aslinya dan tanpa Meterai Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit

(SP3K) Nomor : 23989/IDL/PK.KSG/2012 yang

dikeluarkan oleh. Bank tanggal 11 Juli 2012 ( bukti P. 6 ) ;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1.

SAKSI I, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Ketua Rt, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Ilir,Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Saksi adalah teman dekat Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;

-

Bahwa Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon, lebih kurang 2 tahun;

-

Bahwa

Pemohon

dengan

Termohon

sering

terjadi

pertengkaran

penyebabnya Termohon pindah tempat tinggal ke Palembang;


-

Bahwa Saksi Sudah menasehati Pemohon akan tertapi tidak berhasil, dan untuk sekarang ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon;

2.

SAKSI II, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Indralaya Ogan Ilir.Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum ada anak ;

-

Bahwa Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon, lebih kurang 2 tahun;

-

Bahwa

Pemohon

dengan

Termohon

sering

terjadi

pertengkaran

penyebabnya Termohon pindah tempat tinggal ke Palembang; -

Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon akan tertapi tidak berhasil, dan untuk sekarang ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon;

Selanjutnya untuk mengukuhkan dalil-dalil jawabannya Termohon menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut ; 1. Fotocopi tanpa meterai dan tanpa aslinya Aplikasi Permohonan Kredit Konsumtif dari Bank ( bukti T.1 ) ; 2. Asli Surat Keterangan Nomor : 21 / D / D. Kehut / 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas tanggal 20 Januari 2014 ( bukti T. 2 ) ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Termohon menyatakan hanya akan menyerahkan bukti surat-surat tersebut, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain termasuk bukti saksi-saksi ; Bahwa dalam kesimpulan lisannya Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya, Pemohon tetap pada permohonan cerai talaknya dan atas gugat balik Termohon Pemohon bersedia memenuhi gugatan balik Termohon sebesar sebagaimana dalam replik, selanjutnya Pemohon mohon putusan ; Bahwa dalam kesimpulan lisannya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, Termohon tetap pada gugat baliknya sebesar

sebagaimana


tersebut dalam jawaban / rekonpensi Termohon, dan selanjutnya Termohon mohon putusan ; Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

A. DALAM KONPENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam , Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon konpensi dan Termohon konpensi agar kembali rukun sebagai layaknya suami-Isteri tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonan carai talaknya, demikian pula upaya mediasi sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan, tetapi berdasarkan laporan tertulis Hakim Mediator Dra. Hj. Ristinah H.M.Nun Hakim Pengadilan Agama Palembang tertanggal 11 Februari 2014 tidak berhasil mendamaikan / merukunkan Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi ; Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi mendalilkan bahwa alamat tempat tinggal Pemohon Konpensi dan alamat tempat tinggal Termohon Konpensi sebagaimana tersebut pada identitas Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi dalam surat Permohonan Pemohon Konpensi tersebut diatas, ternayata tidak dibantah oleh Termohon Konpensi dan relaas panggilan Kepada Termohon Konpensi, lagi pula Termohon Konpensi tidak mengajukan eksepsi berkenaan Pengadilan Agama Palembang mengadili dan memutus perkara ini, terbukti Termohon Konpensi berdomisili di Palembang, maka berdasarkan ketentuan pasal


66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konpensi yang tidak dibantah oleh Termohon konpensi selanjutnya dibuktikan dengan Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan 254/36/VI/2001,

Akta Nikah Nomor

tanggal 21 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sako, Kota Palembang tanggal 21 September 2010 ( bukti P. 1), maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terbukti antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi

telah dan masih

terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralaskan hak oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan ; Menimbang bahwa

Termohon Konpensi mengakui telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah tempat tinggal, akan tetapi tentang alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon konpensi dibantah oleh Termohon konpensi sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon konpensi, akan tetapi Termohon Konpensi tidak menyatakan keberatannya atas permohonan Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi, bahkan

Termohon Konpensi bersama-sama jawabannya telah

mengajukan gugat balik ( rekonpensi ) sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon konpensi untuk menceraikan Termohon konpensi adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi telah pisah rumah tempat tinggal yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam posita permohonan Pemohon Konpensi , maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dan kesaksian dari pihak keluarga dan orang dekat kedua belah pihak untuk mengetahui sejauh mana tingkat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi, dan apakah pernikahan


Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi masih dapat dipertahankan atau sebaliknya ; Menimbang, bahwa setelah mendengarkan gugat-ginugat antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi serta keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang dekat yang diajukan Oleh Pemohon konpensi yang satu sama lain saling bersesuaian dalam menguatkan dalil-dalil Pemohon konpensi, sedangkan syarat formel dan syarat meteril kesaksian telah terpenuhi, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon Konpensi dengan Termohon konpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekalipun Saksi-Saksi Pemohon Konpensi tidak mengetahui sebab-sebab perselisihan, akan tetapi berdasarkan jawaban Termohon Konpensi sebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon Konpensi ketahuan telah berselingkuh dengan wanita Tenaga honor, yang diakui oleh Pemohon Konpensi dalam repliknya menyatakan bahwa perselingkuhan dimaksud oleh Termohon Konpensi tersebut

″yang benar adalah Pemohon Konpensi ada janji dengan

Perempuan, naik mobil hanya sekedar untuk ngobrol ″, puncaknya Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi pisah rumah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 2,5(dua setengah) tahun, Termohon Kopensi pulang ke rumah orang tuanya di Palembang karena masing-masing telah merencanakan perceraian, dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak saling perdulikan lagi dan fakta dipersidangan Keluarga dan orang dekat, bahkan Majelis Hakim serta Hakim Mediator telah tidak berhasil mendamaikan / merukunkan Pemohon konpensi dengan Termohon kopensi ; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terlepas dari adanya bantahan Termohon konpensi tentang alasanalasan

yang dikemukakan Pemohon konpensi untuk menceraikan Termohon

konpensi, sedangkan Pemohon konpensi bersikukuh dengan pendiriannya tetap akan menceraikan Termohon konpensi, maka dengan melihat kehidupan nyata perkawinan Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi faktanya sudah pecah dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, kemelut rumah tangga antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi yang sedemikian rupa memuncak


apabila tetap dipertahankan akan lebih besar mudharatnya dari maslahatnya bagi Pemohon konpensi dan Termohon konpensi dan juga bagi pihak ketiga lainnya ; Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pula perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan karena Termohon konpensi berlaku nusyuz akan tetapi karena Pemohon Konpensi berselingkuh atau setidak-tidaknya Pemohon Konpensi ada Wanita Idaman Lain ( WIL ), akan tetapi terlepas dari siapa yang bersalah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat rumah Tangga Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi telah pecah dan sudah sulit untuk kembali rukun sebagai suami Isteri, maka dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa alasan perceraian berdasarkan huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah , karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi dipertahankan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 alasan perceraian Pasal 19 huruf ( f ) PP.9 tahun 1975 terpenuhi apabila yudex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah ; Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga sudah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk Rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan, Keluarga yang sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

yang

ditransformasi dari firma Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin diwujudkan kembali ; Menimbang, bahwa berdasarkan

fakta-fakta dan pertimbangan-

pertimbangan tersebut, syarat-syarat perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f)


Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan permohonan Pemohon konpensi tidak Melawan hak / hukum; Menimbang bahwa Pemohon Konpensi selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan menceraikan isteri dan juga Termohon Konpensi selaku Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai oleh suami terikat dengan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dalam hal ini Pemohon Konpensi berdasarkan bukti Asli surat Keputusan, Tentang Izin Perceraian, No 147/KEP/BKD/2012, tanggal 30 April 2012 ( bukti P.2 ) telah mendapat izin bercerai dari atasan / pejabat yang berwenang, dan Termohon Konpensi berdasarkan bukti asli Surat Keterangan Nomor : 21 / D / D. Kehut / 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas tanggal 20 Januari 2014 ( bukti T. 2 ) telah mendapatkan surat keterangan untuk bercerai dari atasan langsungnya ; Menimbang

bahwa

berdasarkan

fakta-fakta

dan

pertimbangan-

pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo ;

B. DALAM REKONPENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik / rekonpensi Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, yang telah diajukan bersama-sama dengan jawabannya, maka ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi, oleh sebab itu gugat balik Penggugat rekonpensi dapat diterima untuk dipertimbangkan ; Menimbang bahwa Termohon Konpeni / Penggugat rekonpensi bersedia dicerai oleh Pemohon Konpensi / Tergugat rekonpensi, tetapi Termohon Konpensi mengajukan gugat balik sebagai berikut : 1). Nafkah lampau / lalai sejak Juni 2011 sampai perkara ini diputus setiap bulan Rp.2.000.000,- ; 2). Nafkah iddah 3 bulan Rp.5.000.000,- ; 3). uang maskan Rp.1.500.000,- ;


4). Nafkah kiswah Rp.1.500.000,- ; 5). Nafkah mut’ah Rp.1.500.000,- ; Dapat Majelis pertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dalil Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi bahwa Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah lalai memberikan nafkah selama sebagaimana tersebut diatas, tidak dibantah oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi kecuali mendalilkan selama pisah masih / pernah memberi nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ; Menimbang bahwa terhadap isteri yang tidak nusyuz yang akan diceraikan oleh suaminya, dalam hal ini sebagaimana pertimbangan sebelumnya Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidak terbukti nusyuz maka berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan berdasarkan ayat (3) pasal tersebut jika suami melalaikan kewajibannya dapat digugat di Pengadilan, Jis pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas kelalaian Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi menunaikan kewajibannya terhadap Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi menjadi hutang dan wajib dibayar sesuai kelayakan dan kemampuannya ; Menimbang bahwa setelah terjadi gugat-ginugat prihal gugat balik nafkah lampau dapat Majelis simpulkan bahwa Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan alasan gaji Pemohon habis untuk bayar hutang Bank, dan dengan alasan karena tanah yang telah diberikan kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang bernilai / telah ditawar seharga Rp. 60.000.000,-( enam puluh juta rupiah ), dalam Rerepliknya Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan pertimbangan agar dikonpensasikan / diperhitungkan dengan tanah yang telah diberikan kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang nilainya ± Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah ) maka Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar nafkah lampau dengan perhitungan Rp.10.000,- setiap hari selama 2,5(Dua setengah) tahun seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;


Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bahwa tanah yang telah diberikan oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang bernilai / telah ditawar seharga Rp. 60.000.000,-( enam puluh juta rupiah ) yang peristiwanya terjadi saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah memuncak yang masing-masing telah memikirkan prihal terburuk yaitu perceraian, maka patut Majelis pertimbangkan separoh dari harga / nilai tanah yang telah diberikan tersebut dikonpensasikan sebagai pemberian atau nafkah lampau Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi ; Menimbang bahwa prihal gugat balik Nafkah iddah 3 bulan Rp.5.000.000,-

3).

uang

maskan

Rp.1.500.000,-

4).

Nafkah

kiswah

Rp.1.500.000,- 5). Nafkah mut’ah Rp.1.500.000,- Pemohon Konpensi / Tergugat rekonpensi dalam Rerepliknya sanggup membayar nafkah Iddah Rp. 3.500.000,dan uang Maskan, Kiswah dan Mut’ah seluruhnya

Rp. 3.000.000,- Majelis

pertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bukan karena Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi berlaku nusyuz, akan tetapi karena Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dicurigai ada Wanita Idaman Lain yang diakui oleh Pemohon Konpensi

/

Tergugat

Rekonpensi

sebagaimana

telah

dipertimbangkan

sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam suami yang menceraikan isterinya yang tidak karena isterinya Nusyuz maka dalam hal ini Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi wajib membayar Mut’ah, Nafkah Iddah, Maskan dan Ksiwah kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kelayakan dan kemampuan ; Menimbang bahwa memperhatikan dalil-dalil / alasan-alasan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c eselon IV dan bukti sura-surat yang diajukan oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi. terutama bukti Asli Daftar Gaji ( Slip gaji ) bulan Pebruari 2014( bukti P.3 ) dan bukti pinjaman ( bukti P.4 ) dan tidak ada bukti adanya


penghasilan selainnya, dan juga dengan mempertimbangkan bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi juga Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap serta saat ini tinggal dirumah orang tua dan bersama orang tuanya, sedangkan bukti surat selebihnya Fotokopi tanpa meterai tanpa aslinya Pemindahan Pembukuan Nomor : OB/IDL/3/KSG/2012 yang dikeluarkan oleh Bank dan diketahui oleh Kepala Dinas ( buikti P. 5 ), Fotokopi tanpa aslinya dan tanpa Meterai Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor : 23989/IDL/PK.KSG/2012 yang dikeluarkan oleh Bank tanggal 11 Juli 2012 ( bukti P. 6 ), dan bukti yang diajukan oleh Termohjon Konpensi / Penggugat Rekonpensi berupa Fotocopi tanpa meterai dan tanpa aslinya Aplikasi Permohonan Kredit Konsumtif dari Bank ( bukti T.1 ) tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti, oleh sebab itu tidap perlu dipertimbangkan ; Menimbang bahwa dengan mempertimbangankan hal-hal tersebut diatas dan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonpensi serta kelayakan maka gugat balik nafkah lampau, Mut’ah, nafkah Iddah termasuk uang maskan dan kiswah selama masa Iddah dapat dikabulkan sesuai kemampuan Pemohon Konpensi / Tergugat rekonpensi dan kelayakan sebesar sebagaimana amar putusan ini ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seluruhnya akan dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat rekonpensi. Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini.


MENGADILI

A. DALAM KONPENSI ; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi ; 2. Memberi izin kepada Pemohon konpensi untuk menjatuhkan talak I (satu) raj’i terhadap Termohon konpensi dimuka sidang Pengadilan Agama Palembang ; B. DALAM REKONPENSI ; 1. Mengabulkan gugatan balik ( Rekonpensi ) Penggugat rekonpensi seluruhnya 2. Menetapkan nafkah lampau yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 9.000.000,(Sembilan Juta rupiah ) ; 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau tersebut pada diktum angka 2(dua) diatas kepada Penggugat Rekonpensi ; 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.500,000,- ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) ; 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang Mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah ) ; 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang maskan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) ; 7. Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar uang Kiswah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) ; C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Membebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 311.000,-( Tiga ratus sebelas ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Drs.


Mugni A. Latif sebagai Ketua Majelis dan Drs. Sarijan. MD.,MH serta Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan Dra. Ruslaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi .

Ketua Majelis Ttd. Drs. Mugni A. Latif Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Sarijan. MD.,MH

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. Panitera Pengganti Ttd. Dra. Ruslaini, S.H.

Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

: Rp.

50.000,-

3.

Panggilan Pemohon

: Rp. 100.000,-

4.

Panggilan Termohon

: Rp. 120.000,-

5.

Redaksi

: Rp.

5.000,-

6.

Materai

: Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp. 311.000,-


PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents