PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 1434/Pdt.G/2012/PA.Plg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam,

pekerjaan PNS, tempat tinggal di

Palembang., dengan ini memberikan kuasa kepada Musleni, SH.MH., pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Perum Talang Kelapa Blok VI Rt. 23 No. 139 Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2012, selanjutnya disebut Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi ; MELAWAN TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Palembang, selanjutnya disebut Termohon konpensi / Penggugat rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara, para saksi dan memeriksa bukti surat-surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2012 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang,

Nomor

1434/Pdt.G/2012/PA.Plg, tanggal 26 September 2012 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kota Palembang pada tanggal 21 April 1983 berdasarkan kutipan akta nikah yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.

Hal 1 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1434/Pdt.G/2012/PA.Plg

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun setelah itu pindah ke Pakjo selama 1 tahun kemudian mengontrak lagi selama 5 (lima) tahun setelah itu pindah yaitu sejak tahun 1991 sampai tahun 1996 rumah sendiri, kemudian pindah lagi sejak tahun 1996 sampai sekarang. 3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon di karuniai 1 (satu) orang anak, umur 26 tahun telah menikah. 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 1998 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon mempunyai sifat cemburuan terhadap Pemohon di mana Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain. 5. Bahwa sejak tahun 2008 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. 6. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ATAU : Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian untuk kembali rukun namun tidak berhasil, dan telah diupayakan Mediasi oleh Hakim mediator tetapi tetap tidak berhasil mendamaikan / merukunkan Pemohon dengan Termohon ;


Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut : Dalam hal ini berdasarkan surat jawaban Termohon tanggal 2 April 2013 ( terlampir ) bertindak untuk dan atas nama ( isteri ) dan (anak) dari (Pemohon) menuntut hak pembagian hak harta gono gini secara adil menurut Syariah Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, adapun jumlah harta yang sudah terjual sebagai berikut ; 1. Rumah sudah terjual dengan harga Rp.110.000.000,- Seratus sepuluh juta rupiah ) tahun 2009 saya Termohon dan anak saya tidak mendapat bagian dari jual rumah tersebut ; 2. Mobil sebanyak 2 unit sudah dijual dan kami tidak mendapat sepeserpun dari penjualan mobil tersebut ; 3. Mobil sebanyak 1 unit telah dijualnya ; 4. Rumah di Palembang sudah dijual dengan seharga Rp. 135.000.000,Harta yang masih ada saat ini sebagai berikut ; 1. Rumah di Palembang ; 2. Rumah di Bogor ; 3. Tanah di Indralaya seluas ± 1 Ha ; 4. Tanah di Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin seluas ± 450 meter bersertifikat atas nama Termohon ; 5. Kebun jati sebanyak ± 500 batang ; Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut ; 1. Bahwa Termohon yang akad nikahnya berlangsung dikota Palembang pada tanggal 24 April 1983 bukan tanggal 21 April 1983 ; 2. Pemohon sudah sering terbukti didepan mata saya dan anak saya bahwa Pemohon pernah membawa perempuan ke dalam Hotel, sampai-sampai Pemohon bilang kepada saya jangan sampai ribut-ribut dan jangan sampai dibukakan aib Pemohon dan berjanji tidak akan melakukan itu lagi, ternyata janji itu bohong semua, dan dia rupanya tidak berubah juga sampai sekarang ini ; 3. Pemohon sudah menikah dengan wanita lain tanpa setahu dan seizin ( isteri) di Jakarta; 4. Dari tahun 2008 saya dan suami saya sudah pisah ranjang ( tapi sering pergi ke Kantor, ke Jambi, Jakarta selalu bersama , dan saya setiap hari menyediakan makanan untuk Pemohon selalu memakan masakan saya ;


5. Semua gaji diambil untuk membayar kreditan mobil dan jarang memberikan nafkah kepada saya dan anak saya dari tahun 2006 sampai 2008, tapi saya tidak mau ribut ; 6. Sebelum ada peraturan dari Pemerintah Republik Indonesia, bahwa apabila suami melakukan kekerasan kepada isteri dan anak akan dikenakan kurungan penjara, Pemohon sering melakukan kekerasan kepada saya, tapi saya tidak mau melaporkan perlakuan suami saya itu, saya masih mempertimbangkan siapa tahu dia mau berubah dan mau menyadari kesalahan dia 7. Selama ini saya sudah sering bilang kepada Pemohon kalau mau nikah silahkan, tinggalkan rumah ( dimana letak cemburu saya ) ; 9. Pemohon dia berjanji sama anak saya dia Cuma numpang tinggal sampai dia pensiun langsung rumah itu dikasihkan sama anak saya; 10. Pemohon bilang kepada anak saya jangan mempersulit perceraian dia ( dia suruh saya untuk tanda tangani surat perceraian di Pengadilan Agama baru sertifikat rumah, sertifikat tanah atas nama Termohon Sertifikat tanah di Indralaya akan dikasihkan kepada anak saya; 11. Pemohon menyuruh saya untuk membuat surat pernyataan kalau saya tidak akan hadir dipersidangan tanggal 26 Maret 2013 kemaren, maka sertifikat akan dikasihkan ke anak saya ternyata sampai tanggal 2 April 2013 belum juga dikasihkan kepada anak saya 12. Saya Termohon minta tolong dengan Pengadilan Agama supaya sidang ini cepat selesai, Pemohon harus menyerahkan apapun yang tertera diatas tersebut dan di saksikan oleh Pengadilan Agama ; Atas dalil-dalil tersebut diatas mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah memberikan tanggapan ( replik ) tertulis sebagai berikut ; 1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon ; 2. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 alenia pertama dan kedua yaitu mengenai harta gono gini yang dimaksud oleh Termohon karena hal tersebut tidak jelas atau kabur ( Obscuur lible ) dimana didalam suatu gugatan atau jawaban haruslah diuraikan dengan jelas letak dan ukuran serta tipe apa, lagi pula harta-harta tersebut sudah tidak ada lagi dan Termohon sendiri juga ikut menikmati hasil dari penjualan harta-harta tersebut ;


Dengan demikian sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima mengenai hartaharta tersebut ; 3. Bahwa terhadap dalil Termohon pada angka 1 dalam pokok perkara tidak perlu Pemohon tanggapi lagi ; 4. Bahwa dalil-dalil Termohon pada angka 2 dan 3 dalam pokok perkara tidak benar dan cukup dikesampingkan saja ; 5.

Bahwa dalil Termohon pada angka 4 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak dari tahun 2008 telah pisah ranjang adalah benar sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim ;

7. Bahwa Pemohon menolak semua dalil Termohon pada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula ; 8. Bahwa pada point terakhir Termohon menyatakan menerima putusan perceraian ( cerai talak ) ; Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim ;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan ( duplik ) tertulis sebagai berikut : 1. Bahwa Termohon akan buktikan semuanya ; - Rumah dijual seharga Rp.110.000.000,- ( yang membeli rumah tersebut adalah anggota Polri, rumah tersebut langsung dihuninya ) ; - Rumah dibayar Dp. 40.000.000,- terus sisa pembayaran Rp.95.000.000,dimasukkan ke rekening Mandiri

atas nama

Pemohon, uang yang

Rp.40.000.000,- dibelikannya Motor buat kendaraan sehari-hari Pemohon sisanya dibayarkannya ke kredit Mobil. dan uang yang Rp.95.000.000,- saya tidak tahu kemana ia gunakan, yang beli rumah. Hasil dari penjualan rumah tersebut tidak ada dibagikannya / diberikannya kepada anak dan isterinya ; - Mobil dia janji mau kasih untuk anak, tapi ternyata mobil tersebut sudah dijual tapi sampai saat ini tagihan dari leasing masih datang untuk menagih kendaraan tersebut ; 2. Harta yang masih ada sampai saat ini ; - Rumah di Palembang ( Masih ada saat ini dan saya masih tinggal disitu ) ; - Rumah di Bogor masih dikontrakan sampai saat ini ; - Tanah di Indralaya seluas ± 1 Ha ( sampai saat ini masih ada ) ;


- Tanah di Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin seluas

± 450 meter

bersertifikat, atas nama Termohon dibawah oleh Pemohon ; - Kebun jati ± 500 batang ( masih ada ) ditunggu;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut ; 1. Pemohon ( memang benar ) terbukti ke Hotel; 2.

Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan, semua

bukti surat

pernyataan dan foto yang dikirimkan kepada saya terlampir, sebagai bukti kepada Majelis Hakim untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah ; 3. Pemohon pernah membawa isteri orang kerumah di Lampung, telepon ke adiknya bawah Pemohon membawa wanita kerumah, mereka sempat tinggal selama 7 hari di Lampung. kalau pak Majelis mau buktinya silahkan telepon di Lampung, atau bisa juga panggil adiknya yang tinggal di Palembang ; 4. Saya meminta kepada Ketua Pengadilan Agama kelas I A untuk menyelesaikan sidang ini, karena saya sudah malas menjawab pertanyaan Pemohon takutnya Pemohon kualat sama anak dan isterinya karena sudah berbohong dipersidangan, dan saya mohon kepada pengacaranya supaya tidak ikut campur urusan ini, saya dan anak saya hanya berdo’a kepada Allah Swt. siapa yang sudah berbohong dan memfitnah manusia yang tidak bersalah dia akan menerima balasan dari Allah Swt, Amin ; 5. Termohon langsung saja putuskan perceraian ini ( talak 3 ) ; 6. Apabila semua pernyataan tersebut diatas tidak benar saya berani bersumpah diatas Al Qur an atau sumpah pocong, apakah Termohon ( mungkin maksudnya Pemohon – dari Majelis ) berani bersumpah diatas Al Qur an atau sumpah pocong didepan Pengadilan Agama untuk membuktikan bahwa dia itu benar dan tuduhan saya itu bohong ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis ; 1. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat keterangan Lurah Kebun Bunga Nomor : 145 / 67 / KB / X / 2012 tertanggal 23 Oktober 2012, atas nama Pemohon ( bukti P.1 ) ; 2. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Nomor : 344 / 19 / V / S.U.II / 83 tanggal 11 Mei 1983 ( bukti P.2 ) ; 3. Asli surat tanggal 2 Nopember 2012 permohonan Pemohon, yang diterima oleh tanggal 05 Nopember 2012 ( bukti P. 3 ) ;


4. Asli surat pernyataan diatas meterai tanpa tanggal, selaku Pemohon perceraian Pemohon membuat pernyataan yang isinya : Dengan ini saya selaku Pemohon tidak akan membuat surat izin perceraian dari atasan saya dan saya tetap dengan permohonan cerai talak saya, dimana saya siap menanggung resiko apapun terhadap perceraian saya tersebut ( bukti P.4 ) ;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga menghadirkan saksisaksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu :

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat tempat tinggal di Kota Palembang. Atas pertanyaan Majelis, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -

Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah Suami- Isteri ;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh ;

-

Bahwa Waktu Pemohon opname dirumah Sakit, Pemohon tidak mau ditunggui oleh Termohon ;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tapi lamanya pisah Saksi tidak tahu ;

-

Bahwa setahun yang lalu Pemohon pernah menitipkan koper pakaiannya kepada Saksi pisah rumah sampai sekarang tidak kumpul lagi ;

-

Bahwa Saksi telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon secara bersama-sama tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat tempat tinggal di Kota Palembang. Atas pertanyaan Majelis, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -

Bahwa Saksi adalah teman dekat Pemohon di organisasi, dan Saksi kenal dengan Termohon adalah Isteri Pemohon ;

-

Bahwa beberapa waktu yang lalu Saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, Pemohon dengan Termohon kelihatannya seperti tidak harmonis

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1(satu) tahun lalu ;


-

Bahwa Pemohon sering tidur di Mess dan kadang-kadang ke Jakarta ;

-

Bahwa sebab tidak harmonis karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan anak menantunya sendiri ;

-

Bahwa Saksi sering menasihati Pemohon agar tidak bercerai, tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Termohon memberikan tanggapan antara lain ; - Bahwa Pemohon masih sering pulang kerumah masuk kamar lalu dia konci dari dalam ; - Bahwa benar Pemohon tidak mau Termohon hadir waktu Pemohon opname dirumah sakit ; - Bahwa Termohon sering bertanya kepada Apriansyah, tapi ia tidak tahu dimana Pemohon berada ; - Bahwa Pemohon tidak pernah menuduh Pemohon selingkuh, tapi pernah anak marah kepada isterinya waktu menyapu di kamar waktu Pemohon ada di kamar ;

Bahwa Termohon dalam kesempatan pembuktian untuknya menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti Saksi, akan tetapi Termohon menyerahkan sepucuk surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, isinya pada pokoknya Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon apabila : 1. Pemohon mau menyerahkan sertifikat rumah karena Pemohon pernah berjanji untuk anaknya ; 2. Pemohon mau menyerahkan sertifikat tanah di daerah Pangkalan Balai ; 3. Kalau Pemohon tidak pernah melakukan perselingkuhan maka Pemohon mau menjawab surat Termohon tertanggal 16 April 2013 ; Bahwa Pemohon dalam kesimpulan tertulisnya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan dan repliknya dan mohon putusan Majelis sebagaimana Petitum permohonan Pemohon ; Bahwa Termohon dalam kesimpulan tertulisnya pada pokoknya memohon kepada Majelis agar perkara ini diputus dengan cerai talak 3, dan mohon agar Pemohon segera mengembalikan sertifikat tanah atas nama Termohon, di lokasi Pangkalan Balai ; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan aquo ;


TENTANG HUKUMNYA

A. DALAM KONPENSI ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis asal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis dalam setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan agar Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi kembali rukun sebagai suami-isteri tapi tidak berhasil, dan telah diupayakan mediasi sesuai perintah pasal 154 R,Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. H. Zaiman Effendi Hakim Pengadilan Agama Palembang, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis Hakim mediator tersebut tanggal 17 Desember 2012 tidak berhasil merukunkan Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi ; Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat keterangan Lurah Kebun Bunga Nomor : 145 / 67 / KB / X / 2012 tertanggal 23 Oktober 2012, atas nama Pemohon ( bukti P.1 ), demikian pula berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon konpensi, maka terbukti Pemohon konpensi dan Termohon konpensi berdomisili di Kota Palembang, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan Pemohon konpensi ; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon konpensi, keterangan saksisaksi serta Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Nomor : 344 / 19 / V / S.U.II / 83 tanggal 11 Mei 1983 ( bukti P.2 ), maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Pemohon konpensi dengan Termohon Konpensi telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka permohonan Pemohon konpensi telah beralasan hukum dan tidak melawan hak , maka oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi dengan alasan dikarenakan kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah ranjang sejak tahun 2008 sampai sekarang karena Termohon konpensi menuduh Pemohon konpensi telah berselingkuh dengan perempuan lain yang selengkapnya sebagaimana diuraikan oleh Pemohon konpensi dalam posita permohonannya ;


Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon konpensi tersebut, Termohon konpensi baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya pada pokoknya telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang tersebut, Termohon konpensi mendalilkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon konpensi menuduh dan tetap pada tuduhannya karena Pemohon Konpensi berselingkuh bahkan menuduh Pemohon konpensi telah menikah lagi dengan wanita lain dan menuduh Pemohon konpensi membawa wanita dan menginap di Lampung sekalipun telah dibantah oleh Pemohon konpensi, akan tetapi Termohon Konpensi tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon konpensi. Menimbang, bahwa tuduhan Termohon konpensi bahwa Pemohon konpensi telah berselingkuh dengan wanita lain dibantah kebenarannya oleh Pemohon konpensi seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg harus dibuktikan oleh Termohon konpensi, akan tetapi tidak dibuktikan oleh Termohon konpensi kecuali dengan fotokopi surat tulisan tangan sebagaimana dilampirkan pada duplik Termohon konpensi, sedangkan Surat tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian karena tidak dibubuhi meterai dan tidak pula diperlihatkan aslinya, oleh sebab itu tuduhan Termohon konpensi tersebut dinyatakan tidak terbukti atau setidak-tidaknya tidak dibuktikan oleh Termohon konpensi ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan pokok permohonan Pemohon konpensi untuk menceraikan Termohon konpensi adalah disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ,jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat kedua belah pihak untuk mengetahui sejauh mana tingkat perselisihan yang terjadi antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi

dan apakah masih dapat kembali rukun

layaknya suami isteri atau sebaliknya. Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil Pemohon konpensi, jawaban Termohon konpensi serta keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi, Majelis Hakim telah menemukan faktafakta bahwa antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi sudah tidak harmonis lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya sejak tahun 2008 sampai sekarang Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi telah berpisah ranjang dan sekurang-kurangnya pernah pisah tempat tinggal Pemohon konpensi pergi keluar rumah tempat kediaman bersama, dan upaya keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak tidak berhasil merukunkan Pemohon konpensi dengan Termohon Konpensi, demikian pula upaya Majelis Hakim dan Hakim


Mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undangundang nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa lagi dipertahankan, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang dikutip dari firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit dan tidak mungkin diwujudkan kembali. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terlepas dari apapun dan atau siapapun yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

konpensi dengan

memperhatikan perkawinan Pemohon terbukti

Termohon Konpensi, maka dengan Konpensi dengan Termohon Konpensi

telah pecah, dan sudah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap

dipertahankan akan menimbulkan mudlarat dan akibat yang lebih besar bagi kedua belah pihak termasuk bagi anak dan bahkan keluarga kedua belah pihak, maka sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K /AG / 1990 Tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 Tanggal 25 Juni 1993 selanjutnya diambil sebagai Pendapat Majelis, bahwa alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk kembali rukun sebagai suami-Isteri sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi pertimbangan Majelis adalah semata-mata ditujukan kepada kondisi dan situasi perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah, yang dalam hal ini Pemohon Konpensi mendalilkan sebab perselisihan dan pertengkaran karena kesalahan Termohon Konpensi yang cemburu berlebihan tanpa alasan dan menuduh tanpa bukti, demikian pula Termohon Konpensi menyalahkan Pemohon Konpensi dengan dalilnya sebagaimana tersebut diatas, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan rumah tangga sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan maka akan menimbulkan pengaruh dan mudharat berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan juga bagi anaknya dimasa-masa yang akan datang. apabila telah

terbukti rumah tangga telah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada

harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka perceraian dapat dijatuhkan dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,


mempertahankan dan membiarkan

kehidupan rumah tangga yang diliputi

oleh

suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan dan permusuhan justru akan menimbulkan kemudharatan bahkan bencana yang lebih besar, yang terakhir ini disadari oleh Termohon konpensi sebagaimana dalam kesimpulannya memohon kepada Majelis untuk segera memutus perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon konpensi ; Menimbang bahwa Pemohon konpensi selaku Pegawai Negeri sipil telah berusaha untuk mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana surat Pemohon konpensi tertanggal 02 Nopember 2012 yang diterimakan pada tanggal 05 Nopember 2012 ( bukti P.3 ), akan tetapi tidak ada jawaban, oleh karena itu Pemohon konpensi telah membuat Surat Pernyataan ditujukan kepada Majelis yang memeriksa perkara ini, Pemohon konpensi siap menanggung resiko apapun terhadap perceraiannya (bukti P.4); Menimbang bahwa dengan memperhatikan SE.BAKN 48 Tahun 1990 pasal 12 menjelaskan bahwa pejabat atasan harus menjawab permohonan dari PNS tersebut selambat-lambatnya 3 bulan, sehingga Hakim tidak terpaku dengan tenggang waktu 6 bulan, tetapi cukup apabila telah lewat 3 bulan bila PNS ybs siap menanggung resikonya, lagi pula surat izin atasan hanya bersipat administratif, sedangkan Surat permohonan izin Pemohon konpensi yang ditujukan kepada pejabat / atasannya tersebut ( bukti P.3 ) sejak diterima oleh atasannya sampai dengan perkara ini akan diputus sudah lebih 3 bulan bahkan lebih dari 6 bulan sedangkan Jawaban pejabat / atasan Pemohon konpensi atas permohonan izinnya tersebut tidak juga turun baik beupa mengizinkan atau sebaliknya sedangkan Pemohon konpensi tetap pada permohonan cerai talaknya sekalipun telah diingatkan oleh Majelis Hakim berkenaan dengan Desiplin Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

45 tahun 1990, maka

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1994 Tentang petunjuk pelaksanaan PP.10/1983 permohonan cerai talak Pemohon konpensi selaku Pegawai Negeri Sipil dapat dipertimbangkan berdasarkan surat pernyataan Pemohon konpensi tersebut diatas ( bukti P.4 )

sekalipun tidak ada izin dari pejabat /

atasannya; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi telah cukup beralasan , syarat dan alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan


pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup beralasan, dan oleh kerena itu dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo. B. DALAM REKONPENSI ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat rekonpensi atas gugat baliknya berkenaan dengan harta-harta gono-gini sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa atas gugat balik Penggugat rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi baik dalam replik maupun dalam kesimpulannya mendalilkan bahwa gugat balik Penggugat rekonpensi berkenaan dengan harta gono-gini tersebut tidak jelas atau kabur ( obscuur libel ) oleh sebab itu Tergugat rekonpensi mohon kepada Majelis agar gugat balik tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari prihal Posita jawaban dan duplik tertulis mengenai harta-harta gono-gini yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi bahkan dalam kesimpulannya, apakah harta-harta dimaksud minta dibagi sesuai ketentuan berkenaan dengan harta bersama ( gono-gini ) setelah terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, ataukah secarah utuh / seluruhnya sebagiannya diserahkan kepada Penggugat rekonpensi atau kepada anak tidak jelas dan tidak dibuat dengan cermat tidak teliti, gugat balik tidak dibuat dengan cermat, tidak teliti demikian pula obyek berupa harta tidak dibuat dengan jelas tentang letak, ukuran dan type harta yang digugat balik dan lagi pula Posita gugat balik tersebut tidak didukung oleh Petitum ; Menimbang bahwa dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri Nomor 492 K / Sip / 1970 tanggal 21 Nopember 1970 Gugatan termasuk gugat balik menjadi tidak sempurna / kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak diterima ( Niet Onvankelijk Verklaart ) ; Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Gugatan balik ( Rekonpensi ) Penggugat rekonpensi berkenaan dengan harta bersama tersebut dapat dinyatakan kabur ( obscuur libel ), dan oleh karena itu dapat dinyatakan tidak diterima (

Niet onvankelijk verklaart ) sebagaimana akan

dituangkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan dapat digugat tersendiri setelah perkara cerai talak ini selesai sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “ Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah Isteri, dan harta bersama suami-isteri dapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan percaraian memperoleh kekuatan hukum tetap “ ,


C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seluruhnya akan dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat rekonpensi. Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undaang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

A. DALAM KONPENSI ; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi ; 2. Memberi izin kepada Pemohon konpensi untuk berikrar menjatuhkan talak I (satu) raj’i terhadap Termohon konpensi dimuka sidang Pengadilan Agama Palembang ;

B. DALAM REKONPENSI ; - Menyatakan gugat balik Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaart ) ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Membebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar

biaya

perkara

ini

seluruhnya

sebesar

Rp.271.000,-

( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M. bersamaan dengan tanggal 02 Sya’ban 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Drs. Mugni A. Latif sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah H. M. Nun dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dan Sopendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis Ttd. Drs. Mugni A. Latif Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Ristinah H. M. Nun

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. Panitera Pengganti Ttd. Sopendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

: Rp.

50.000,-

3.

Panggilan Pemohon

: Rp.

60.000,-

4.

Panggilan Termohon

: Rp. 120.000,-

5.

Redaksi

: Rp.

5.000,-

6.

Materai

: Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp. 271.000,-


PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents