PUTUSAN Nomor : 0365/Pdt.G/2014/PA.Plg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :
PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut Pemohon; MELAWAN TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut Termohon;
Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar ngan Pemohon, Termohon dan para saksi dipersidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 0365/Pdt.G/2014/PA.Plg, tanggal 3 Maret 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 11 April 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
.
Hal 1 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan
Ilir,
Nomor :
227/27/IV/2004, tertanggal 29 Mei 2004. 2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saudara kandung Pemohon di Palembang selama lebih kurang enam bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan selama lebih kurang empat tahun sampai berpisah; 3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak Perempuan, umur 10 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon; 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah : 4.1. Bahwa Termohon telah meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon 4.2. Bahwa Termohon telah menelantarkan Pemohon dan anak Pemohon dan 4.3.
Termohon
Bahwa tidak ada kecocokan lagi
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Desember 2011, ketika Pemohon dan Termohon rebut bertengkar masalah ekonomi karena hal
itu Termohon
meninggalkan rumah tanpa seizin suami, Setelah kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon di atas dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang hingga diajukannya pemohon ini telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan; 6. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka
mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenannya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Palembang Kelas IA;
.
Hal 2 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2.
Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap
Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A
Palembang; 3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang. bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya, selain itu juga
Majelis
Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh proses mediasi dengan Mediator DJAUHARI SH. namun berdasarkan laporam Mediator bahwa mediasi tersebut tidak berhasil ; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
upaya
mediasi
tidak
berhasi,
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan
permohonannya untuk
bercerai dengan Termohon; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban permohonan
Pemohonn
secara lisan yang intinya membenarkan dalil yang
mendalilkan
adanya
perselisihan
dan
pertengkara,Temohon menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon namun Termohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhona atas anak karena anak tersebut sekarang dititipkan oleh Pemohon kepada bibinya disamping itu Termohon merasa kesulitan dan dihalang-halaingi untuk bertemu dengan anaknya tersebut; Bahwa dari jawaban Termohon tersebut Pemohon pada prinsipnya tetap dengan permohonannya,
.
sedangkan terhadap keinginan Termohon untuk
Hal 3 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
mendapatkan hak hadhona, Pemohon tidak
menyetujuinya karena Pemohon
merasa tidak pernah menghalangi Termohon bertemu dengan anaknya;
Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang camat Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tanggal 28 Maret 2012 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.1); 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .Nomor 227/27/IV/2004 tertanggal 29 Mei 2004.yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.2);
Bahwa disamping itu, Pemohon juga telah
mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut :
1.
SAKSI I , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, Saksi
tersebut
memberikan
keterangan
dibawah sumpahnya sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon
-
Bahwa saksi
hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah,
Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang dan anak tersebut dalam pengasuhan Pemoho; -
Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal rumah orang tua Termohon setelah itu mengontrak rumah sendiri ;
-
Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon masalah ekonomi dan Termohon minta izin dengan Pemohon untuk kerja sebagai TKW di Arab Saudi selama 2 tahun dan diizinkan oleh Pemohon, setelah pulang dari Arab Pemohon dan Termohon hanya beberapa bulan
.
Hal 4 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
berkumpul setelah itu Termohon pulang kerumah orang tuanya, dan anaknya diasuh oleh saksi karena Pemohon kerja dan kuliah selama itu pula ada Termohon menemui anaknya tapi kadang tidak kenal waktu padahal anaknya mau sekolah; -
Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang, Termohon
yang pergi dari kediaman bersama pulang kembali
kerumah orang tuanya; -
Bahwa Tidak ada usaha Pemohon menjemput Termohon dan pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon hanya saja keluarga pihak Pemohon mengurungkan
niatnya
untuk
menasehati Pemohon agar
bercerai
tapi
Pemohon
tetap
berkeinginan bercerai dengan Termohon karena sudah diusahakan damai tapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
2.
SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palembang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon ;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal rumah orang tua Termohon setelah itu mengontrak rumah sendiri ;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal rumah orang tua Termohon setelah itu mengontrak rumah sendiri ;
-
Bahwa setahu saksi
antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Termohon masalah ekonomi dan Termohon minta izin dengan Pemohon untuk kerja sebagai TKW di Arab Saudi selama 2 tahun dan diizinkan oleh Pemohon, setelah pulang dari Arab Pemohon dan Termohon hanya beberapa bulan berkumpul setelah itu Termohon pulang kerumah orang tuanya, dan anaknya diasuh oleh saksi pertama ( ibu Ita); -
Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang, Termohon yang
.
Hal 5 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
pergi dari kediaman bersama pulang kembali kerumah orang tuanya , dan sekarang Pemohon telah menikah lagi; -
Bahwa Tidak ada usaha Pemohon menjemput Termohon dan pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon hanya saja keluarga pihak Pemohon
menasehati Pemohon agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai tapi Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;
Bahwa Termohon didepan persidangan menyatakan bahwa ia tidak akan menyampaikan bukti surat maupun saksi-saksi; Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan menyampaikan suatu apapun lagi serta mohon keputusan; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah; Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Palembang dengan demikian
keduanya berkualitas untuk bertindak
sebagai para pihak dalam perkara ini; Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan maksud pasal 82 ayat 1 dan
.
Hal 6 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, Pemohon dan Termohon telah memilih dan menghadap mediator ( Djauhari SH. ) berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Mei 2014 mediasi tersebut tidak berhasil karena Pemohon dengan Termohon tidak mencapai kesepakatan untuk dapat dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 2 tahun, dalil permohonan Pemohon mana ternyata diakui oleh Termohon. Dengan demikian, berdasar pasal 311 RBg. bahwa pengakuan di depan Hakim adalah bukti yang sempurna dan mengikat oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti; Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta replik dan duplik, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi antara Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan, curiga mencurigai, hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang sulit untuk dapat dipertahankan keutuhannya; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak Pemohon
namun dari
pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan; Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang yang intinya menerangkan benar antara Pemohon dan Termohon
.
Hal 7 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
sering berselisih dan bertengkar, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 2 tahun, serta para saksi telah
mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun/damai kembali namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh
Pemohon,
Pemohon
membenarkanya,sedangkan
Termohon
tidak
menyatakan menerima dan membantah secara tegas terhadap keterangan saksi tersebut, serta tidak juga mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2,
dan keterangan saksi-saksi tersebut
mengandung kebenaran dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan lex specialis derogat legi generali (vide, pasal 22 ayat 2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 308 dan 309 RBg), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa menurut Majelis keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (veermodend) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
pertengkaran atau sekurang-kurangnya sering terjadi
perselisihan sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai tentu tidak akan terjadi hidup berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa begitu juga tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan mediator dan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh Majelis dalam setiap kali persidangan dan para saksi dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau perselisihan Pemohon dan
.
Hal 8 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
Termohon sedemikian kuatnya sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mau berdamai/rukun kembali; Menimbang, bahwa dalil Pemohon selebihnya yang berhubungan dengan penyebab terjadinya pertengkaran yang dibantah oleh Termohon, begitu juga dalil Termohon
selebihnya
yang
berhubungan
dengan
penyebab
terjadinya
pertengkaran yang dibantah oleh Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan ditolak sebab masing-masing pihak (Pemohon dan Termohon) tidak dapat meneguhkan dalilnya itu dengan bukti-bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut
maka
Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 2 tahun dan selama hidup berpisah rumah tersebut tidak pernah hidup rukun lagi walaupun usaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, baik oleh para saksi, Mediator dan Majelis disetiap persidangan; Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hati dan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tidak tercapai; Menimbang,
bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat
mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau
.
Hal 9 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur’an surat Al–Baqorah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim; وإن عزمواالطال ق فإن هللا سميع عليم Artinya : Dan jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk talak,maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui; Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon; Menimbang,
bahwa
Penggugat
Rekonvensi
mengajukan
gugatan
rekonvensi pada tahap jawaban, maka secara formal gugatan tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat dikatagorikan sebagai gugatan yang baik demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 57 ayat 3 dan 58 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut dapat difahami sebagai gugatan rekonvensi; Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya
Termohon
disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;
.
Hal 10 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonpensi dinyatakan dipakai pula pertimbangannya dalam Rekonvensi; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak (10 tahun) berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan berkeberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta diperkuat oleh keterangan dinyatakan terbukti bahwa selama terikat dalam
maka
perkawinan Penggugat
Rekonvensai dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai perempuan
saksi saksi,
satu orang anak
(10 tahun) dimana anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dititipkan kepada bibinya karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi telah menikah lagi, dan atas gugatan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh Rekonvensi menyatakan
anak tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat
berkeberatan
anak tersebut diasuh oleh Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan dalil bahwa
anak tersebut selama ini
ikut dengan Pemohon Konvensi atau bibinya; Menimbang, bahwa dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa ayat 1, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat 2, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus; Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian huruf a baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan; Menimbang, bahwa
keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
atas gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh anak Pemohon
.
dengan
Hal 11 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
Termohon berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi khawatir jika anak tersebut ikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan telantar/tidak terurus, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kehawatiran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum, hal tersebut tidaklah dapat menggugurkan hak Rekonvensi
Penggugat
sebagai seorang ibu untuk tetap dapat mengasuh/memelihara
anaknya; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 10 tahun adalah hak ibunya, ternyata di persidangan anak tersebut baru berusia 7
tahun, dan ternyata Penggugat Rekonvensi dalam
persidangan tidak terbukti sedang dalam dicabut/gugur haknya sehingga tidak dapat bertindak sebagai seorang ibu yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dapat dipertibangkan Menimbang,
bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak, pasal 3 menyebutkan ” Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”; Menimbang, bahwa hadhonah/pemeliharaan anak atas dasar kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang, jasmani rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil in cassu berusia 10 tahun, maka seorang ibu secara kodrati lebih dekat dengan sianak dan lebih berhak untuk mengasuhnya, karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya; Menimbang bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak; Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April
.
Hal 12 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
1975, 27.K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri; Menimbang, bahwa kekhawatiran Tergugat Rekonvensi apabila anak ikut dengan Penggugat Rekonvensi anak tersebut tidak terurus, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat
tidak ada bukti yang dapat membuktikan Penggugat
Rekonvensi berperilaku buruk sehingga dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi untuk tetap mengasuh/memelihara anak-anaknya dan Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak terbukti sedang dalam dicabut/gugur haknya sehingga tidak dapat bertindak sebagai seorang ibu yang baik, demi kepenting anak tersebut Majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahat apabila
anak
tersebut berada dibawah asuhan/pemeliharan Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menetapkan anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun/dapat menentukan sendiri mau ikut siapa, namun tidaklah mengurangi hak Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku seorang ayah dari
anak
tersebut, baik untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberikan perlindungan dan mencurahkan kasih sayang,
dalam hal ini
Penggugat Rekonvensi tidak ada hak yang mutlak sehingga dapat menghalanghalangi
anak tersebut
untuk bertemu dengan ayahnya, atau sebaliknya
menghalang-halangi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena anak saat ini ada dengan
Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau sedang dititipkan pada bibinya,oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai
anak tersebut, untuk menyerahkannya
kepada
Penggugat Rekonvensi selaku ibi kandunya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
.
Hal 13 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palembang ; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ; 2. Menetapkan anak berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Membebankan biaya perkara ini kepada
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.356.000 ,- (tiga ratus limapuluh enam ribu rupiah);
Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1435 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Drs. H. Zaiman Effendie Sy sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H. serta Dra. Hj. Nadimah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Sundari sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Ketua Majelis Ttd. Drs. H. Zaiman Effendie Sy
.
Hal 14 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd.
Ttd.
Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H.
Dra. Hj. Nadimah.
Panitera Pengganti Ttd. Dra. Sundari
Perincian Biaya Perkara :
.
1.
Pendaftaran
: Rp.
30.000,-
2.
Biaya Proses
: Rp.
50.000,-
3.
Panggilan Pemohon
: Rp.
70.000,-
4.
Panggilan Termohon
: Rp.
195.000,-
5.
Redaksi
: Rp.
5.000,-
6.
Materai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
: Rp.
356.000,-
Hal 15 dari 15 halaman Perkara Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Plg.
