PUTUSAN Nomor : 0597/Pdt.G/2012/PA.Plg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :
PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut Pemohon Konpensi / Tergugat rekonpensi. MELAWAN TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut Termohon Konpensi / Penggugat rekonpensi.
Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2012 yang didaftarkan
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Agama
Palembang,
Nomor
0597/Pdt.G/2012/PA.Plg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kota Palembang pada tanggal 21 Maret 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Nomor 1074/61/III/1999 tertanggal 10 April 2012; 2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon di atas sampai dengan berpisah; Hal 1 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak : 2.1. laki laki, umur 12 tahun; 2.2. perempuan, umur 9 tahun. Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon; 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah: 4.1. Bahwa Termohon jarang melakukan pekerjaan dalam rumah tangga, seperti memasak, mencuci yang karena hal ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4.2. Bahwa Termohon suka membantah nasehat yang di sampaikan oleh Pemohon selaku suami dari Termohon, dan juga Termohon selalu mengeluh jik Pemohon mengajak Termohon kerumah orang tua Pemohon yang karena hal ini Pemohon merasa sakit hati atas sikap Termohon tersebut; 5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 2 Februari 2012, ketika itu Pemohon sedang mandi, kemudian pada saat Pemohon sedang mandi tersebut Handphone Pemohon berbunyi, kemudian setelah tiba tiba Termohon langsung marah marah kepada Pemohon, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pada saat terjadi pertengkaran tersebut Termohon langsung mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon tersebut, setelah kejadian tersebut karena Pemohon marasa sakit hati atas sikap Termohon maka Pemohon memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon di atas, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang hingga diajukannya permohonan ini telah berlangsung selama lebih kurang dua bulan; 6. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Palembang; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : Hal 2 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Palembang; 3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi oleh Hakim mediator Dra.Asmah Arfan,SH sesuai laporan tertulisnya telah gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon. Bahwa pada hari persidangan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dan telah pisah rumah, tetapi membantah sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, Terohon mendalilkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena kesalahan Termohon tapi banyak dikarenakan kesalahan Pemohon, dan selanjutnya Termohon menyatakan tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi jika terjadi perceraian Termohon mengajukan rekonpensi (gugat balik) sebagaimana tersebut dalam jawaban, selengkapnya jawaban Termohon tersebut ditunjuk sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Bahwa dari jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam replik lisannya pada prinsipnya tetap pada permohonan cerai talaknya dan tidak menyatakan keberatannya atas gugat balik yang diajukan oleh
Termohon tersebut, demikian pula dalam
dupliknya Termohon tetap pada jawaban dan rekonpensinya, tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi apabila tetap bercerai Termohon tetap pada gugat balik yang diajukannya bersama-sama dengan jawaban yang selengkapnya ditunjuk sebagai bagian dari putusan ini.
Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ; 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1671041607700003 yang di keluarkan Camat Kecamatan Ilir Barat I Palembang tanggal 8 Pebruari 2008, cocok dengan aslinya dan dibubuhi bermaterai cukup dan dilegalisir pos ( bukti P.1). Hal 3 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Nomor : 1074/61/III/1999 Tanggal 10 April 2012, cocok dengan aslinya bermaterai cukup dan dilegalisir pos ( bukti P.2).
Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, Atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon. Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon saksi hadir .Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah punya anak 2 orang ada bersama Termohon. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran karena masalah ekonomi dan telah pisah selama 2(dua) bulan, dan selama pisah Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon . Bahwa saksi tidak tahu masalah selainnya; Bahwa saksi sejak sudah pernah menasihati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil untuk rukun kembali;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, Atas pertanyaan Majelis Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sebagai Ketua Rt.dan kenal dengan Termohon; Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon nikah dengan Termohon . Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah punya 2 (dua) orang anak, semuanya ada pada Termohon . Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 24 Pebruari 2012
Pemohon dan
Termohon melapor ia akan tinggal di Rt. 25 ternyata tidak jadi. Bahwa, Pemohon melapor kepada Saksi waktu Pemohon pindah tapi sendirian Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan Pemohon bertengkar dengan Termohon. Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dengan Termohon .
3. SAKSI III, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kota Palembang, atas Pertanyaan Majelis memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; Hal 4 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
Bahwa, saksi adalah kakak Pemohon, saksi kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul dirumah orang tua Termohon. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Termohon. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2012, Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon,
antara saksi
dengan Termohon tidak akrab dan Saksi tidak sanggup menasihatinya. Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi menadamaikan Pemohon dengan Termohon.
4.
SAKSI IV, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil, Tempat tinggal di kota Palembang, atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa, Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon pada waktu keduanya masih kumpul bersama dirumah orang tua Termohon. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, saksi sering dengar sendiri keduanya bertengkar, sebabnya saksi tidak tahu. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2012, Pemohon yang pergi, Pemohon sekarang tinggal di Sekip. Bahwa, sepengetahuan Saksi 2(dua) orang anak Pemohon dengan Termohon sekarang ikut bersamaTermohon. Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Bahwa untuk menguatkan jawaban dan rekonpensinya Termohon mengajukan bukti surat-surat berupa ;
1. foto copy kartu tanda Penduduk atas nama ( Termohon ), Nik 1671044808680008 dikeluarkan oleh Camat kepala wiayah kecamatan Ilir
Nomor Barat
I Kota Palembang tanggal 28 April 2012, cocok dengan aslinya dan diberi meterai cukup ( bukti T.1 ). 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamata Ilir Barat I, kota Palembang nomor 1074/6/III/1999 tanggal 22 Maret 1999, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhimeterai cukup ( bukti T.2). 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, laki-laki, lahi 11 Juni 2000, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Hal 5 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
Palembang, nomor 08610/164/IX/2006 tanggal 11 September 2006 ( bukti T.3 ). 4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, perempuan, lahir tanggal 25 September 2003, dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kota Palembang, nomor 08609/163/IX/200 tanggal 11 September 2006 ( bukti T.4 ).
Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :
1. SAKSI I,Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,tempat tinggal di Kota Palembang.Atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut ; Bahwa, Saksi adalah adik Termohon, Saksi kenal dengan Pemohon adalah suami Termohon. Bahwa, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama dirumah orang tua Termohon, telah dikaruniai 2(dua) orang anak sekarang ikut bersama Termohon.Bahwa, Pemohon bekerja sebagai guru STMK bidang Tehnik Otomotif, juga kerja Bengkel Terali, dan ada bedeng sewaan 3(tiga) pintu. Bahwa, biasaya Termohon diberi uang belanja Rp.1.500.000, setiap bulannya. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya karena Pemohon ada Wanita Idaman Lain ( WIL ), dan Pemohon sering keluar malam. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang telah 6 (enam) bulan lamanya, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama. Bahwa, Saksi sudah berupaya berulang kali menasihati Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil. Bahwa, Saksi masih sanggup menasihati agar Pemohon dengan Termohon kembali rukun sebagai suami Isteri .
2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, Atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut ; Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003 sebagai suami Isteri, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran karena Pemohon sering SMSan dengan wanita lain, dan karena Pemohon sering keluar rumah malam hari.
Hal 6 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 5(lima) bulan lalu, Pemohon yang pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dinasihati agar kembali rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Guru dan juga kerja di bengkel, dan Pemohon ada penghasilan tambahan lainnya. Bahwa, pada waktu masih kumpul serumah Termohon biasanya dikasih uang belanja Rp.1.000.000, kadang-kadang dikasih Rp.2.000.000, tapi sering diminta kembali oleh Pemohon, jika ada seseran / penghasilan tambahan diberi lagi oleh Pemohon.
Bahwa, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Saksi Termohon ( adik Termohon ) untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan atas laporan Saksi tersebut dalam sidang selanjutnya menyatakan upaya perdamaian tidak berhasil, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Selanjutnya, masing-masing Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan suatu apapun lagi, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, Termohon dalam kesimpulannya tetap tidak bersedia diceraikan, namun jika terjadi perceraian Termohon tetap pada gugatan baliknya mohon putusan Majelis. Bahwa, Untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dan peristiwa yang terjadi dipersidangan yang dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan aquo.
TENTANG HUKUMNYA
A. DALAM KONPENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai perintah / ketentuan pasal 154 R.Bg Jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator
Dra.Asmah Arfan,SH Hakim Pengadilan Agama
Palembang, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut tanggal 06 Juni 2012 tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon ;
Hal 7 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon konpensi dan Termohon konpensi ( bukti P.1 dan T.1), terbukti Pemohon konpensi dan Termohon konpensi berdomisili di Kota Palembang, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Perkara ini adalah relatif kompetensi Pengadilan Agama Palembang. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon konpensi yang diakui Termohon konpensi, keterangan saksi-saksi serta fotokopi Kutipan Akta Nikah ( bukti P.2 dan T.2 ), maka seuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Pemohon konpensi dengan Termohon Konpensi telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka permohonan Pemohon konpensi telah beralasan hukum dan tidak melawan hak , maka oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan dipertimbangkan. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi dengan alasan dikarenakan kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan oleh Pemohon konpensi dalam posita permohonannya ; Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon konpensi tersebut, Termohon konpensi baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya pada pokoknya telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah tempat tinggal sekalipun membantah dalil Pemohon Konpensi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dan Termohon Konpensi berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon konpensi. Menimbang, bahwa meskipun adanya bantahan dari Termohon konpensi tentang alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon konpensi, sedangkan Pemohon konpensi dalam repliknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon konpensi sekalipun telah mendapat nasihat perdamaian oleh Majelis dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Palembang ; Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon konpensi untuk menceraikan Termohon konpensi adalah disebabkan adanya perselishan dan pertengkaran antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ,jo. pasal 76 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989,
Majelis Hakim telah
mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat kedua belah pihak untuk mengetahui sejauh mana tingkat perselisihan yang terjadi antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi dan apakah masih dapat kembali rukun atau sebaliknya. Hal 8 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil Pemohon konpensi, jawaban Termohon konpensi serta keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi, Majelis Hakim telah menemukan faktafakta bahwa antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah dan selebihnya karena Pemohon sering berhubungan via handphone dengan wanita lain dan Pemohon sering keluar rumah malam hari
dan puncaknya sejak bulan
Pebruari 2012 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang ini, dan upaya keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak tidak berhasil merukunkan Pemohon konpensi dengan Termohon Konpensi, demikian pula upaya Majelis Hakim dan Hakim Mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi, bahkan pada persidangan tanggal 25 September 2012 dengan mengindahkan pernyataan adik Termohon konpensi, Majelis secara khusus menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Saksi selaku adik Termohon Konpensi tersebut untuk upaya terakhir mendamaikan / merukunkan Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi, akan Tetapi pada persidangan selanjutnya tanggal 2 Oktober 2012 adik Termohon konpensi tersebut memberikan laporan lisan dimuka sidang menyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi, selanjutnya adik Termohon Konpensi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undangundang nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa lagi dipertahankan, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang dikutip dari firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit dan tidak mungkin diwujudkan kembali. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terlepas dari apapun dan siapapun yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon
konpensi dengan
Termohon Konpensi , dengan memperhatikan
perkawinan Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi terbukti telah pecah, dan sudah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan mudlarat dan akibat yang lebih besar bagi kedua belah pihak termasuk bagi anakanak dan bahkan keluarga kedua belah pihak, maka sejalan dengan yurisprudensi Hal 9 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
Mahkamah Agung RI. nomor 38 K /AG / 1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 selanjutnya diambil sebagai Pendapat Majelis, bahwa alasan perceraian berdasarkan huruf ( F ) yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk kembali rukun sebagai suami-Isteri sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi pertimbangan Majelis adalah semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah, yang dalam hal ini Pemohon Konpensi mendalilkan sebab perselisihan dan pertengkaran karena kesalahan Termohon Konpensi demikian pula Termohon Konpensi menyalahkan Pemohon Konpensi, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan rumah tangga sudah
pecah dan sulit untuk dipertahankan, apabila tetap
dipertahankan maka akan menimbulkan pengaruh dan mudharat berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan juga bagi anak-anak dimasa-masa yang akan datang. apabila telah
terbukti rumah tangga telah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada
harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka perceraian dapat dijatuhkan dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, mempertahankan dan membiarkan
kehidupan rumah tangga yang diliputi
oleh
suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan dan permusuhan justru akan menimbulkan kemudharatan bahkan bencana yang lebih besar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi telah cukup beralasan , syarat dan alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup beralasan, dan oleh kerena itu dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo.
B. DALAM REKONPENSI ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik / rekonpensi Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, yang telah diajukan pada tahap jawaban oleh Penggugat rekonpensi, telah sesuai dengan kehendak pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka oleh sebab itu gugat balik dapat diterima untuk dipertimbangkan.
Hal 10 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
Menimbang, bahwa prihal gugat balik nafkah Iddah setiap hari Rp.500.000, selama 3(tiga) bulan , Tergugat rekonpensi dalam replik dan kesimpulannya tidak menyatakan keberatannya, dan dalam kesimpulan lisan menyatakan tetap pada dalildalil permohonan cerai talaknya Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan tersebut diatas, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi adalah murni perselisihan dan pertengkaran yang dipengaruhi oleh adanya Tergugat rekonpensi sering keluar malam bahkan adanya pihak ketiga ( WIL ), dan juga karena Penggugat rekonpensi malas mengerjakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, tetapi yang terakhir ini dibantah oleh Penggugat rekonpensi antara lain karena Penggugat rekonpensi dalam kondisi sedang sakit, yang terakhir ini tidak dibantah oleh Tergugat rekonpensi dan tidak ada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi yang mengisyaratkan Penggugat Rekonpensi telah berlaku nusyuz, bahkan berdasarkan pengetahuan Hakim dipersidangan ternyata benar Penggugat rekonpensi mengidap penyakit kemungkinan sakit Jantung, berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak / belum dapat dikategorikan karena Nusyuznya isteri / Penggugat rekonpensi. Menimbang, bahwa karena perceraian atas kehendak Tergugat rekonpensi, dan talak yang akan dijatuhkan
dalam perkara ini adalah talak
raj’i, maka
berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka suami dalam hal ini Tergugat rekonpensi wajib memberikan Nafkah Iddah, termasuk uang Maskan dan uang kiswah yang layak kepada mantan Isterinya yaitu Penggugat rekonpensi selama masa iddah. Menimbang bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan kemampuan Tergugat rekonpensi sebagai guru dengan Penghasilan tetap dan juga bekerja bengkel terali dan penghasilan tambahan lainnya ada rumah bedeng kontrakan, pertimbangan yang terakhir ini berlaku juga untuk pertimbangan gugat balik lainnya, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugat balik Nafkah Iddah, termasuk uang Maskan
dan Uang kiswah dapat dikabulkan sebesar
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini. Menimbang, bahwa sekalipun Termohon konpensi tidak menggugat balik uang mut’ah, akan tetapi sebagai mana dimaksud pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) tersebut diatas membayar uang Mut’ah adalah wajib karena itu merupakan hak ex offisio Hakim, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis dapat bahkan wajib menetapkan kewajiban kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar uang mut’ah Hal 11 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
kepada Penggugat rekonpensi yang dicerai talak raj’i tersebut. oleh sebab itu sekalipun tidak digugat oleh Penggugat rekonpensi, maka berdasarkan hak tersebut Tergugat rekonpensi juga akan dibebani membayar uang mut’ah sebesar sebagaiamana amar putusan ini. Menimbang, bahwa prihal gugat balik hak asuh anak dan gugat balik nafkah anak, Tergugat rekonpensi tidak menyatakan keberatannya, oleh sebab itu dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 45 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan dan hak anak bukan kepentingan kedua orang tua dan bukan hak tetapi kewajiban bagi kedua orang tua, oleh sebab itu perlu ditetapkan hak asuh anak-anak tersebut, penetapan hak asuh tersebut bukanlah untuk kepentingan orang tua, oleh sebab itu
sekalipun telah ditetapkan hak asuhnya maka yang
mendapatkan hak asuh terhadap anak tidak boleh membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apalagi dari ayah kandung atau ibu kandungnya sendiri dan tidak boleh membatasi ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat rekonpensi yang tidak dibantah oleh Tergugat rekonpensi serta keterangan saksi-sksi dibawah sumpah, dan berdasarkan dalil Pemohon konpensi dalam surat permohonan cerai talaknya, dan lagi pula dikuatkan oleh Penggugat rekonpensi dengan bukti outentek berupa Foto Copy Kutipan akta kelahiran anak ( bukti T.3 ) dan foto copy kutipan akta kelahiran ( Bukti T.4 ), terbukti antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi telah dikaruniai 2( dua ) orang anak; 1. laki-laki , Umur 12 tahun. 2. Perempuan, umur 10 tahun .Sekarang anak-anak tersebut semuanya ikut bersama Penggugat rekonpensi. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pertimbangan tersebut diatas, jo. pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/ belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan hak asuh anak yang telah mumayyiz tergantung kepada pilihan anak kepada ibu atau ayahnya dan nafkah anak baik anak sudah mumayyiz maupun belum mumayyiz adalah kewajiban ayahnya, dalam hal ini kewajiban Tergugat rekonpensi. Menimbang,
bahwa
karena
Tergugat
rekonpensi
tidak
menyatakan
keberatannya atas gugat balik hak asuh anak tersebut, termasuk anak pertama yang telah berumur 12 tahun / telah mumayyiz yang selama ini telah bersama Penggugat Hal 12 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
rekonpensi, oleh sebab itu Majelis berkayakinan 2(dua) orang anak tersebut telah merasa nyaman bersama-sama Penggugat rekonpensi selaku ibu kandungnya , Karena Tergugat rekonpensi tidak menyatakan keberatanya maka ketentuan bahwa hak asuh anak yang telah mumayyiz berdasarkan pilihan anak Majelis kesampingkan sematamata karena Tergugat rekonpensi tidak menyatakan keberatannya dan pertimbangan selama ini anak tersebut telah bersama Penggugat Rekonpensi dan keyakinan Majelis anak tersebut telah merasa nyaman bersama Penggugat rekonpensi selaku ibu kandungnya. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugat balik hak asuh terhadap 2(dua) orang anak tersebut dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo, dengan ketentuan Tergugat rekonpensi selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan dan atau mendapatkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut, dan Penggugat rekonpensi selaku ibu kandungnya tidak berhak menghalangi anak-anaknya untuk mendapatkan dan atau memberikan kasih sayang terhadap Tergugat rekonpensi selaku ayah kandungnya, Penggugat rekonpensi selaku ibu kandung tidak berhak menghalangi Tergugat rekonpensi untuk datang dan atau mengajak anak-anak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya yang ada dibawah asuhan Penggugat rekonpensi sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan anak-anak tersebut. Menimbang, bahwa prihal gugat balik nafkah anak-anak akan datang sebesar Rp.300.000,- setiap hari dikali sebulan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas tentang kemampuan Tergugat rekonpensi, dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Bapak bertanggung jawab atas nafkah dan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak itu, kecuali bapak tidak mampu maka ibu ikut memikul biaya tersebut, Jis. pasal 45 Undang-undang-undang nomor 1 Tahun 1974 kewajiban-kewajiban tersebut tetap berlaku terus sekalipun perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian. Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat rekonpensi sebagaimana pertimbangan sebelumnya
yang tidak dibantah oleh Tergugat
rekonpensi, bahwa Tergugat rekonpensi adalah guru dengan mempunya penghasilan tetap, dengan penghasilan tambahan kerja bengkel terali dan ada rumah bedeng 3(tiga) pintu, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Majelis akan menetapkan dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sesuai kebutuhan anak-anak saat ini sampai anak-anak tersebut dewasa / dapat mandiri,
Hal 13 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
sebesar sebagaimana amar putusan ini, selanjutnya menghukum Tergugat rekonpensi membayar nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat rekonpensi. Menimbang, bahwa prihal gugat balik agar Tergugat rekonpensi mengganti/ mengembalikan emas harta bawaan Penggugat rekonpensi sejak masih gadis dahulu berupa gelang tiga suku, kalung tiga suku dan Cincin empat suku, termasuk gugat balik harta bersama Bedeng 3 pintu, Motor Honda, dan hutang di Bank sebesar Rp.10 juta, dapat Majelis pertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, Bahwa harta-harta yang digugat tersebut tidak dibuat dengan cermat dan tidak rinci yang berakibat kabur / Obscuur lible, lagi pula tidak dibuktikan dipersidangan, oleh sebab itu sebagai solusinya gugat balik harta bawaan dan harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat rekonpensi tersebut diatas, akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut adalah sebagai berikut ; Menimbang, bahwa ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “ Permohonan soal penguasaan anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak dijatuhkan” pengertian dapat diajukan bersamasama dalam pasal tersebut bersipat pacultatif yang berarti boleh sepanjang dikehendaki yang tentunya apabila bermanfaat dan akan lebih menguntungkan, sebaliknya jika kemungkinan akan terjadi sebaliknya, apabila akan terjadi mudharat tentunya harus dihindari. Menimbang, bahwa lagi pula perkara perceraian adalah bersipat personan recht yang diperiksa dengan acara khusus tertutup untuk umum, sedangkan perkara harta bersama bersipat zaken recht, diperiksa dengan acara biasa terbuka untu umum, dan selebihnya dalam kenyataan
bahwa perkara cerai yang dikumulasi dengan
gugatan harta bersama termasuk gugat balik harta bersama seperti ini kebanyakan terjadi upaya banding bahkan sampai kasasi dan seterusnya, sekalipun suami-isteri tersebut tidak lagi mempermasalahkan bahkan sudah sama-sama setuju untuk bercerai, apabila terjadi banding, kasasi dan seterusnya akan berakibat perceraian juga terhambat karena upaya banding dan kasasi perkara harta bersamanya. dan bila ini terjadi tentu sangat merugikan kedua belah pihak terutama yang akan paling menderita adalah pihak Isteri dalam hal ini adalah Penggugat rekonpensi. Menimbang, bahwa apabila diajukan gugat balik harta bersama karena adanya perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami, sering pula terjadi suami yang telah mendapat izin untuk menjatuhkan talak, tidak mengucapkan talaknya yang berakibat perkara tetap menggantung dan tidak ada perceraian tapi tidak pula kembali rukun sebagai suami-isteri, masing-masing berjalan sendiri-sendiri, apabila yang
Hal 14 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
terakhir ini terjadi maka yang akan dirugikan dan paling banyak dirugikan dan menderita adalah pihak isteri. Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya dengan memperhatikan yurispredensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1652 K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976 dalam pertimbangannya bahwa penggabungan beberapa gugatan yang berhubungan erat satu sama lain tidak bertentangan dengan hukum acara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kecuali dalam tiga hal tidak dibolehkan, antara lain yang tidak dibolehkan yaitu gugatan yang diperiksa dengan acara khusus ( tertutup untuk umum ) dengan gugatan yang diperiksa dengan acara biasa ( Terbuka untuk umum ), dalam hal ini gugatan cerai /sengketa perkawinan diperiksa dengan acara tertutup untuk umum ( acara khusus), sedangkan sengketa harta bersama seharusnya diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum ( acara biasa ), selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diambil sebagai pendapat Majelis, maka solusi yang terbaik dan bijaksana adalah apabila perkara harta bersama diajukan tersendiri, Penggugat rekopensi dapat mengajukan gugatan tersendiri tentang harta bersama tersebut juga harta bawaan berupa gelang, kalung dan cincin tersebut diatas, setelah Tergugat rekonpensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekopensi, yang terakhir ini solusi terbaik dan akan lebih menguntungkan bagi Penggugat rekonpensi yang digugat cerai oleh suaminya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas demi kemaslahatan bersama sekaligus menghindari mudlarat berkepanjangan terutama bagi Isteri, dalam hal ini Penggugat rekonpensi, maka gugat balik harta bawaan dan harta bersama dinyatakan tidak dapat ditrima ( Niet Onvankliyk verklaart ), dengan ketentuan dapat digugat tersediri setelah Tergugat rekonpensi mengucapkan Ikrar talaknya terhadap Penggugat rekonpensi, dengan tidak menolak kemungkinan gugat balik / sengketa harta-harta tersebut dapat diselesikan secara musyawarah kekeluargaan untuk mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing dengan mengutamakan asas mufakat dan kekeluargaan ( Win Win Solusion ).
C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seluruhnya akan dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat rekonpensi. Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undaang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan UndangHal 15 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini.
MENGADILI
A. DALAM KONPENSI ; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi . 2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk berikrar menjatuhkan talak I (satu) raj’i terhadap Termohon Konpensi dimuka sidang Pengadilan Agama Palembang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
B. DALAM REKONPENSI ; 1. Mengabulkan gugat balik ( Rekonpensi ) Penggugat Rekonpensi sebagian. 2. Menetapkan ; 2.1. Nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp. 4.500.000, ( Empat juta lima ratus ribu rupia ). 2.2. Nafkah / Uang Maskan selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah). 2.3. Nafkah / Uang Kiswah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000, ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) . 2.4. Nafkah / uang Muth’ah sebesar Rp.5.000.000, ( Lima juta Rupiah ) . 3.
Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah tersebut pada diktum ( 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 ) diatas kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Menetapkan hak asuh anak-anak ; 4.1. laki laki, umur 12 tahun; 4.2. perempuan, umur 9 tahun . berada dalam asuhan dan Pengawasan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya. 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja menguasai anak-anak tersebut pada diktum ( 4.1 dan 4.2 ) untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi. 6. Menetapkan nafkah anak-anak tersebut pada diktum ( 4.1 dan 4.2 ) tersebut diatas masing-masing
setiap
bulan
sebesar
Rp.750.000,
seluruhnya
sebesar
Rp.1.500.000, ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ). 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah anak-anak tersebut pada diktum ( 4.1 dan 4.2 ) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar sebagaimana Hal 16 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
tersebut pada diktum ( 6 ) tersebut diatas setiap bulan sejak putusan ini diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri. 8. Menyatakan tidak diterima untuk yang selain dan selebihnya ( Niet Onvanklyik Verklaart ) . A. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; - Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp.451.000, ( Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah ).
Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal
21
Zulhijah 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Drs. Mugni.A.Latif sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj.Ristinah,HM.Nun dan Drs. Musiazir. masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta Sopendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon konpensi / Tergugat rekonpensi dan Termohon konpensi / Penggugat rekonpensi.
Ketua Majelis Ttd. Drs. Mugni.A.Latif. Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd.
Ttd.
Dra.Hj.Ristinah.HM.Nun
Drs. Musiazir.
Panitera Pengganti Ttd. sopendi,SH
Hal 17 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
Perincian Biaya Perkara : 1.
Pendaftaran
: Rp.
30.000,-
2.
Biaya Proses
: Rp.
50.000,-
3.
Panggilan Pemohon
: Rp. 120.000,-
4.
Panggilan Termohon
: Rp. 240.000,-
5.
Redaksi
: Rp.
5.000,-
6.
Materai
: Rp.
6.000,-
7.
Jumlah
: Rp. 451.000,-
Hal 18 dari 18 halaman Perkara Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Plg
