PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara JUMANAH, SH., MH. Dkk. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

11 November 2013, selanjutnya

disebut Penggugat; MELAWAN TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, yang dalam hal ini memberikan kusa kepada Advokat/Pengacara H. DAHLAN KADIR, SH. dan M. DIAN ALAM PURA, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2014, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg tanggal 14 November 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 25 halaman Perkara Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg.

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang

pernikahannnya

dilaksanakan di Palembang pada tanggal 02 Mei 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.101/21/V/92; 2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat KUA dan para saksi yang hadir, Tergugat ada mengucapkan sighot talik talak; 3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat; 4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. laki-laki, umur 17 tahun; 2. perempuan, umur 4 tahun; Dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya. 5. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi keributan dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dalam mencari nafkah untuk Penggugat. Dan setelah lahir anak pertama dan kedua, sifat dan tingkah laku Tergugat tidak berubah, seperti : - Sering berkata kotor, seperti kata-kata lonte dan lain-lain yang sepatutnya tidak diucapkan oleh seorang ayah dan suami. - Sering menuduh Penggugat berbuat yang macam-macam atau memfitnah dengan perkataan yang tidak benar. - Tidak bisa menjadi imam yang baik karena kurang menjalankan ibadah selaku umat muslim. - Kalau terjadi pertengkaran sering didepan anak-anak dan sering memarahi anak-anak tanpa sebab yang mengakibatkan anak-anak menderita trauma psikis. - Tergugat sering mencaci maki keluarga besar Penggugat dan sering juga datang ke tempat kerja Penggugat dan mencaci maki teman-teman sekantor Penggugat secara tanpa sebab.


- Dan selama kehidupan rumah tangga Tergugat tidak mau membantu dalam urusan rumah tangga, padahal Penggugatlah yang mencari nafkah untuk kelangsungan hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; 6.

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2013, sehingga Penggugat tidak tahan lagi menghadapi sifat Tergugat dan Penggugat minta jemput pihak keluarga pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

6. Bahwa selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat telah menghasilkan harta bersama seperti : A. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen type 36 beserta isinya, yang sudah di renovasi, yang terletak di Jl. Komplek Maskarebet Blok A2 No. 19, Kel. Talang Kelapa, Kec.Sukarame, Palembang. Dan harga rumah tersebut senilai Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) B. 1 (satu) unit mobil sedan Corolla Toyota tahun 1995, dengan BPKB Nomor R/020445/XI/2012BPKB-P/LL,

nomor polisi B 2450 XF,

seharga Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah). C. Pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp.125.000.000, dengan angsuran pinjaman selama 10 tahun dan baru berjalan sekitar 6 bulan dan masih bersisa angsuran selama 9 tahun 6 bulan. D. Dan sekarang rumah serta kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membagi 2 (dua) harta dan hutang tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bila terjadi perceraian. 8. Bahwa melihat tingkah laku, Tergugat yang tidak mencerminkan seorang suami yang baik bagi istrinya selaku Penggugat. Maka Penggugat sudah tidak tahan serta tidak sanggup lagi untuk mempetahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dan sudah brketetapan hati untuk berpisah dari Tergugat karena untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah sulit untuk tercapai, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati menggugat cferai Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Palembang. Hal ini sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang


Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf F PP. No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Berdasarkan uraian yuridis di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa memutus dengan amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; 3. Menetapkan kedua anak yang bernama : 1. umur 17 tahun 2. umur 4 tahun Dibawah asuhan Penggugat selaku ibunya dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sampai dengan anak tersebut dewasa sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya; 4. Menetapkan harta-harta dan hutang tersebut dibawah ini : A. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen type 36 beserta isinya, yang sudah di renovasi, yang terletak di Jl. Komplek Maskarebet Blok A2 No. 19, Kel. Talang Kelapa, Kec.Sukarame, Palembang. Dan harga rumah tersebut senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). B. 1 (satu) unit mobil sedan Corolla Toyota tahun 1995, dengan BPKB Nomor R/020445/XI/2012BPKB-P/LL, nomor polisi B 2450 XF, seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). C. Pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp.125.000.000, dengan angsuran pinjaman selama 10 tahun dan baru berjalan sekitar 6 bulan dan masih bersisa angsuran selama 9 tahun 6 bulan. Sebagai harta bersama dan membagi dua harta dan hutang tersebut ini bila terjadi perceraian. 5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; Atau


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapan tertanggal 19 Nopember 2013 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan; Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, sehingga mengenai anak dan harta bersama dapat juga diselesaikan secara damai, tetapi ternyata tidak berhasil, sedangkan mediasi yang sudah dilaksanakan dan difasilitasi oleh Hakim Mediator Drs. H. ZAIMAN EFFENDIE SY. Juga tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 14 Nopember 2013 dan ternyata pada persidangan berikutnya Penggugat menyerahkan perubahan surat gugatan yang pada intinya perubahan gugatan tersebut mencabut posita dan petitum mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil sedan toyota Corolla tahun 1995, dengan BPKB Nomor R/020445/XI/2012BPKB-P/LL Nomor Polisi B 2450 XF seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena harta tersebut (mobil tersebut) telah dijual; Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah melampirkan Surat Keterangan dari pejabat atasannya, dengan Nomor 0917/K2/KP/2014, tanggal 4 Maret 2014;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara tertulis sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) karena : a. Dalil butir 1 posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan Akta Nikah No.101/21/V/92 dikeluarkan oleh Lembaga apa dan Lembaga mana; b. Dalil butir 2 posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan pejabat KUA mana yang menyaksikan Tergugat mengucapkan sighot ta’lik talak ? Lagi pula Tergugat tidak pernah mengucapkan sighot ta’lik talak dalam proses akad nikahnya dengan Penggugat;


c. Dalil butir 7 gugatan Penggugat telah menggabungkan gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama. Menurut hukum, permasalahan harta bersama dan perceraian terletak pada bidang hukum yang berbeda dan cara pemeriksaannya pun berbeda; d. Dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada meminta tentang “Meng hukum dan memerintahkan kepada siapa harta dan hutang diserahkan setelah dibagi; 2. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron dan tidak saling mendukung karena butir 4 posita gugatan tidak memuat uraian tentang tuntutan biaya/nafkah untuk dua orang anak dimaksud sedangkan petitum butir 3 memuat uraian tentang tuntutan biaya/nafkah untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan; Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat mohon dalil-dalil dalam eksepsi di atas diberlakukan pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 2. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum; 3. Bahwa Tergugat menolak posita butir 1 dan 2 gugatan Penggugat karena tidak jelas; 4. Bahwa butir 3 posita gugatan Penggugat tidak benar. Yang benar adalah setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat; 5. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran butir 4 gugatan Penggugat; 6. Bahwa Tergugat menolak posita butir 5 s/d 9 gugatan Penggugat karena tidak benar. Yang benar adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama lebih kurang 21 tahun s/d sekarang, diisi penuh dengan keharmonisan;


7 Bahwa butir 7 posita gugatan Penggugat tidak benar karena gugatan per ceraian tidak boleh digabungkan dengan gugatan harta bersama; 7. Bahwa Terggat menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa Jawaban dari Tergugat ditanggapi lagi oleh Penggugat melalui Replik tertulis sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Penggugat menolak Eksepsi Tergugat pada butir 1 poin a, b karena tidak benar, yang benar adalah dapat dilihat pada acara pembuktian nati; 2. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat pada poin 1.c. karena tidak benar. Sebelum proses perceraian ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah membagi salah satu harta bersama yaitu sebuah mobil yang telah dijual dan uangnya pun telah dibagi 2 (dua), antara Penggugat dengan Tergugat. Tinggal sebuah rumah dan hutang di bank, kalau sudah putus perceraian akan dibagi 2 (dua) pula. Kecuali harta bersama tersebut jumlahnya banyak; 3. Bahwa Penggugat menolak Eksepsi Tergugat pada poin 2 karena

sudah

masuk dalam pokok perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat secara keseluruhan; II. Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa seluruh dalil yang dituangkan dalam Eksepsi mohon diberlakukan dalam pokok perkara; 2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil yang diajukan Tergugat pada jawabannya kecuali yang sudah diakui kebenarannya oleh Penggugat;


3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada poin 3 dan 4 karena tidak benar, yang benar adalah setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat; 4.Bahwa Penggugat mohon akta atas pengakuan Tergugat atas gugatan Penggugat pada poin 4; 5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada poin 6 karena tidak benar adanya. Kalau memang harmonis pasti tidak akan ada gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Palembang, ini membuktikan dalil Tergugat jelas hanya mengada-ada; 6. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada poin 7 karena sebelum gugatan diajukan salah satu harta bersama yaitu sebuah mobil sudah dijual dan uangnya sudah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat; 7. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada poin 8 karena tidak jelas; Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan. Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa replik dari Penggugat kembali ditanggapi oleh Tergugat melalui dupliknya secara tertulis, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini; Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa : 1. Kartu Tanda Penduduk NIK.1671055002700009 yang dikeluarkan oleh Camat Ilir Timur I Kota Palembang, tanggal 20 Februari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode P.1; 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/21/V/92, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, tanggal 05 Mei 1992, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode P.2; 3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1671050512060004, Kepala Keluarga Benny R yang dikeluarkan oleh Camat Ilir Timur I Kota aplembang, telah dicocokkan


dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode P.3; 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30354/641/T/IX/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 02 September 2009, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode P.4; 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4857/132/U/IX/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 02 September 2009, telah dicocokkan engan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode P.5; 6. Fotokopi Surat Pengoperan Hak Penguasaan atas Tanah dengan Ganti Rugi No.12 yang dikeluarkan olehNotaris dan PPAT ACHMAD SYAHRONI, SH. tanggal 07 Nopember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode P.6; 7. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.635 tahun 1989 dari kantor Pertanahan Kabupaten Musi banyuasin, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode P.6.1);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi terhadap perkara perceraiannya yaitu : 1. SAKSI I, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Kota Palembang, Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -

Bahwa saksi adalah Bapak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di Mas karebet; -

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat, anak yang pertama sudah sekolah SMA;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar yang disebabkan karena tingkah laku Tergugat yang tidak sepantasnya, seperti bila Penggugat melakukan ibadah sholat diejek oleh Tergugat, bahkan sekarang harta benda


seisi rumah yang ditinggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama telah dijual oleh Tergugat semua; -

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Oktober 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

-

Bahwa Penggugat pulang sendirian tanpa diantar oleh Tergugat;

-

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berupaya untuk menjemputnya;

-

Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan, dan menganggur;

-

Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa saksi adalah Pembantu Rumah Tangga di rumah Penggugat dan Tergugat dan sekarang Saksi ikut di rumah orang tua Penggugat; - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Maskarebet; - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut ikut Penggugat; - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar yang disebabkan karena tingkah laku Tergugat yang tidak sewajarnya seperti kalau Pengggat sedang menjalankan sholat selalu diejek oleh Tergugat; - Bahwa sekarang isi rumah yang ditinggalkan Penggugat di rumah bersama telah habis djual oleh Tergugat; - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu; - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan lagi; - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada kiriman nafkah dari Tergugat; - Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan, Tergugat pengangguran;


- Bahwa yang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari adalah Penggu gat; -

Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat teta pi tidak berhasil;

Bahwa selain saksi-saksi untuk memperkuat keadaan rumah tangganya, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sehubungan dengan gugatan Harta Bersamanya, yaitu : 1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Ilir barat I, dihadapah sidang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa saksi adalah teman sekantor dengan Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat; - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit rumah yang terletak di Komplek Talang Kelapa; - Bahwa rumah tersebut didapatnya kapan, saksi tidak tahu; - Bahwa selain Penggugat dan Tergugat ada rumah, saksi akan menerangkan bahwa

Penggugat

ada

meminjam

uang

di

Bank

Mandiri

sebesar

Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara angsuran selama 10 tahun; - Bahwa angsuran per bulannya sebesar Rp.2.166.666,- (dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan sekarang baru dibayar yang ke 13; - Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp.3.585.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); - Bahwa Penggugat meminjam uang di bank tersebut atas izin Tergugat; - Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk merehab rumah yang di Maskarebet; - Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat, sedangkan Penggugat sendiri sekarang tinggal bersama orang tuanya; - Bahwa memang Penggugat tidak mengajak Tergugat untuk mengambil uang hasil pinjaman di Bank Mandiri tersebut karena pengurusan untuk mengambil


uang tersebut cukup oleh Penggugat saja karena pinjaman uang tidak melebihi gaji Penggugat;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut : - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai tukang sewaktu Penggugat dan Tergugat merenovasi rumahnya, saksi kenal juga dengan Tergugat; - Bahwa selama dalam masa pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta berupa sebuah mobil merek Toyota Corolla BG 2450 tahun 1996, dan sekarang mobil tersebut sudah dijual; - Bahwa saksi tidak pernah melihat BPKB mobil tersebut, dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada mobil karena Saksi pernah menumpang mobilnya tersebut; - Bahwa selain mobil tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah yang terletak di Maskarebet, yang sudah direhab, dibongkar habis pada bulan April 2013; - Bahwa semua bahan-bahan bangunan tersebut dibeli dengan uang dari Penggugat; - Bahwa upah tukang untuk rehab adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); - Bahwa rehab rumah tersebut dikerjakan selama 4 bulan; - Bahwa sewaktu pengerjaan rehab rumah tersebut saksi sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat cekcok; - Bahwa saksi tidak tahu mengenai keseluruhan biaya untuk merehab rumah tersebut habis berapa; - Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut; - Bahwa dalam rumah tersebut berisi antara lain kulkas, mesin cuci, TV, Lemari dan kompor gas; - Bahwa sekarang isi rumah tersebut apakah masih ada atau tidaknya, Saksi tidak tahu;


Bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat-alat buktinya, baik tertulis maupun saksi-saksi; Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat mengenai harta bersama, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 16 Mei 2014 ; Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat mengenai hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz, maka anak Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun, telah memberikan pernyataan di depan sidang bahwa bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka akan ikut Penggugat selaku ibu kandungnya; Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan sehingga Penggugat dan Tergugat berkesimpulan secara tertulis yang pokoknya Penggugat masih tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan secara keseluruhan, begitu juga Tergugat telah berkesimpulan secara tertulis juga yang intinya tetap dengan eksepsinya, sedangkan mengenai pokok perkara tetap menginginkan gugatan harta bersama untuk diajukan tersendiri, bukan dikumulasikan dengan gugatan cerai karena gugatan harta bersama merupakan kompetensi tersendiri yang dapat diajukan sebagai perkara tersendiri setelah terjadinya perceraian; Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa sesuai dengan yang dimaksud Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tiak berhasil;


Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 telah dilaksanakan dan difasilitasi oleh Hakim Mediator Drs. H. ZAIMAN EFFENDIE SY. Tetapi tidak berhasil;

I. Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa bersama jawaban tertulisnya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan Akta Nikah No.101/21/V/92 dikeluarkan oleh Lembaga apa dan Lembaga mana, juga mengenai sighot taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat disaksikan oleh pejabat KUA mana, sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah mengucapkanya; Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak pernah menging kari atau membantah bahwa Tergugat bukan suami dari Penggugat, yang berarti Tergugat telah mengakui bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih terikat dalam pernikahan yang sah. Adapun mengenai Kutipan Akta Nikah yang bernomor 101/21/V/92 dikeluarkan oleh lembaga apa dan lembaga mana, tentunya bukan menjadikan kekaburan surat gugatan, karena sudah menjadi pengetahuan secara publik bahwasanya Kutipan Akta Nikah itu pasti kalau pernikahan dilaksanakan secara syariat Islam adalan Kantor Urusan Agama; Menimbang, bahwa selain dari itu ada eksepsinya yang lain yaitu mengenai penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama, yang menurut Tergugat berdasarkan hukum keduanya terletak pada bidang yang berlainan dan cara pemeriksaannya pun berbeda; Menimbang, bahwa memang antara gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama merupakan bidang yang berlainan, perceraian termasuk pada hukum mengenai orang (person recht), sedangkan mengenai harta bersama termasuk pada hukum benda (zaken recht), dan pemeriksaan mengenai perceraian dilakukan secara tertutup untuk umum, sedangkan mengenai harta bersama diperiksa dengan cara terbuka untuk umum; Menimbang, bahwa dengan berlainan letak bidang hukumnya dan juga berlainan cara pemeriksaanya, bukan berarti harus diajukan tersendiri mengenai


gugatannya, karena berdasarkan hukum juga telah jelas bahwa telah disebut bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan bersama-sama gugatan perceraian (vide pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989), dan pemeriksaannya dapat juga dilakukan secara berbeda, waktu memeriksa perceraiannya diperiksa secara tertutup untuk umum, kemudian waktu memeriksa harta bersamanya dilakukan secara terbuka untuk umum. Jadi kata “dapat” yang terdapat pada pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut bisa berarti digabung tapi dapat juga secara tersendiri, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena hartanya cuma satu macam, maka demi asas biaya ringan, sidang selesai dengan cepat, maka dapat digabungkan antara gugatan keduanya; Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat yaitu mengenai tidak ada petitum tentang menghukum dan memerintahkan kepada siapa harta dan hutang diserahkan setelah dibagi; Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum mengenai penetapan suatu harta, memang harus ada petitum yang menyertai yang menyatakan secara declaratoir; Menimbang, bahwa kalau Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dengan amar penetapan barang atau harta, maka harus juga diikuti dengan amar yang menyatakan akan menghukum (Comdenuator) kepada Subyek Hukumnya yang mendapat hukuman, dan dalam hal ini karena secara jelas Penggugat tidak meminta, maka demi keadilan dan agar putusan dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim berdasarkan petitum subsider dari Penggugat yang mohon putusan seadil-adilnya, akan mencantumkan amar yang menyatakan menghukum kepada (Subyek Hukum pihak mana) yang akan dijatuhi hukuman; Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terhadap gugatan Penggugat adanya ketidak sinkronan antara posita dan petitum dan tidak saling mendukung, karena butir 4 posita gugatan tidak memuat uraian tentang tuntutan biaya/nafkah untuk dua orang anak, sedangkan petitum butir 3 memuat uraian tentang tuntutan biaya/nafkah untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah dengan jelas menyatakan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang


anak,(bukti P4, P5) dan bila dalam petitum menuntut agar dibiayai nafkah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), itu menurut penilaian Majelis Hakim telah sinkron; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh eksepsi dari Tergugat dinyatakan di tolak ;

II. Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin dari pejabat atasannya, oleh karenanya Penggugat telah mengindahkan maksud dari pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Penggugat merupakan penduduk Kota Palembang, oleh karenanya perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang untuk mengadilinya; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sampai sekarang juga masih terikat pada tali perkawinannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat merupakan Subyek Hukum yang berkualitas pada perkara ini; Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang disebabkan okarena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan setelah lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat juga masih tidak berubah bahkan sering berkata kotor, dan sering memfitnah Penggugat, serta tidak menghormati keluarga dari Penggugat; Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih tengkar telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, dan Tergugat menyatakan rumah tangganya yang sudah berlangsung selama 21 tahun sampai sekarang dalam keadaan penuh keharmonisan;


Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan yang dimaksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari Penggugat, sedangkan Tergugat yang membantah dalil gugatan Penggugat tidak mengajukan bukti untuk memperkuat bantahannya, oleh karenanya telah jelas bagi Majelis Hakim mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan karena bantahan Tergugat tidak dibuktikan maka dalil gugatan Penggugatlah yang dinyatakan terbukti; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

dalil

gugatan

Penggugat

dan

berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih tengkar dan sejak Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai dengan sekarang, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya bila rumah tangga tersebut akan tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenaya Majelis Hakim memandang bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih adil dari pada tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, sehingga gugatan penggugat telah beralasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa karena dalil gugatan perceraian dari Penggugat telah terbukti dan beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa selain gugatan pokoknya mengenai perceraian, gugatan Penggugat mengandung kumulasi gugatan, yaitu mengenai hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat berikut biaya pemeliharaanya, gugatan mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat, serta gugat hutang bersama; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut maka satu-persatu akan dipertimbangkan sebagai berikut :


Menimbang, bahwa anak-anak telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, bahwasanya kedua orang anak tersebut adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan alat bukti P.4 dan P.5 terbukti kedua orang anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan anak-anak tersebut berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksisaksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah ikut bersama dengan Penggugat sebagai ibunya kandungnya; Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat terbukti berdasarkan alat bukti P.4 telah berumur 17 tahun (sudah mumayyiz), dan sehubungan dengan anak tersebut telah berumur lebih dari 12 tahun, maka sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar dari keterangan atau pernyataan dari anak tersebut, dan di depan persidangan anak tersebut menyatakan bila terjadi perceraian antara ayah dengan ibunya, maka akan ikut dengan ibunya; Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan alat bukti P.5 berumur 5 tahun (belum mumayyiz); Menimbang, bahwa anak tersebut selama ikut dengan Penggugat tidak terbukti bahwa anak tersebut mengalami permasalahan fisik maupun psychisnya, begitu juga Penggugat selaku ibu kandungnya selama dalam persidangan juga tidak terbukti bahwa Penggugat merupakan ibu yang tidak cakap memelihara dan mengasuh anak; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hadhanahnya menjadi hak ibunya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya; Menimbang, bahwa mengenai biaya/nafkah kedua orang anak tersebut Penggugat telah memohon agar dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anakanak tersebut dewasa; Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah menolak gugatan Penggugat tersebut;


Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan terhadap anak-anak bila terjadi perceraian ditanggung oleh ayahnya; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat bekerja swasta tetapi tidak tetap; Menimbang, bahwa ketidak tetapannya dalam hal bekerja, bukan sebagai hal yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum yang dapat melepaskan pertanggung jawaban untuk menolak membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Tergugat merupakan orang yang mampu dengan terbuktinya Tergugat menyewa jasa Advokat selama proses sidang, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat berdasarkan kemampuan dan kelayakan pada masa sekarang yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh anak-anak tersebut; Menimbang, bahwa

selain gugatan Penggugat yang telah dipertim

bangkan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan harta yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen type 36 beserta isinya yang sudah direnovasi, yang terletak di Komplek Maskarebet Blok A2 No.19 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Sukarami Kota Palembang sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 (Surat Pengoperan Hak Penguasaan atas Tanah dan P.6.1 (Sertifikat (Tanda Bukti Hak), sebidang tanah dan bangunan yang ada di atas tanah yang terletak di Desa Talang Kelapa Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, sekarang setelah perluasan wilayah obyek tersebut terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, sejak tanggal 07 Nopember 2012 adalah mengenai hak dan penguasaannya beralih kepada Nyonya MERSILINA, S.Sos. dan diterima dengan uang ganti rugi/pembelian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);


Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah memperkuat dalil gugatannya dengan 2 orang saksi yang telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Komplek Maskarebet. Selain daripada itu Majelis Hakim juga telah memeriksa obyek perkara dengan cara sidang di tempat obyek perkara (descente); Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut dan juga pemeriksaan di tempat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan Maskarebet Blok A2 No.19 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya menetapkan bahwa harta tersebut sebab tanggal

adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat,

07 Nopember 2012 yang secara resmi tanah dan bangunan

tersebut menjadi hak milik dari Penggugat, waktu itu status Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri; Menimbang, bahwa

karena harta tersebut merupakan harta bersama

Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dengan tidak menyimpangi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka harta bersama tersebut untuk dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian yang lainnya untuk Tergugat; Menimbang, bahwa apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka untuk dijual lelang dan hasil lelang tersebut yang dibagi dua, setengah

bagian untuk Penggugat dan setengah bagian yang lainnya untuk

Tergugat; Menimbang, bahwa selain ada harta

bersama Penggugat juga telah

mendalilkan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat ada berhutang kepada Bank Mandiri sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (P.9) dengan dibayar secara angsuran sebesar Rp.2.166.667,- (dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per bulan dalam tempo 10 tahun (P.7, P.8 dan P.9). Jadi hutang pokok ditambah bunga berjumlah Rp.260.000.040,- (dua ratus enam puluh juta empat puluh rupiah) dan berdasarkan bukti P.10 sampai Juli 2014 telah dibayar 17 kali, dan uang tersebut digunakan seluruhnya untuk merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat. Jadi


sisa angsurannya 120 bulan – 17 angsuran = 103 angsuran lagi. Maka selanjutnya yang harus dilunasi 103 bulan x Rp.2.166.667,- = Rp.223.166.701,Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah mengenai apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut; Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak disertai dengan pembuktian karena Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, sedangkan dalil Penggugat telah dibuktikan dengan suratsurat dan keterangan saksi (bendahara di tempat Penggugat bekerja), dan pejabat yang memberikan rekomendasi kepada Penggugat untuk meminjam uang ke Bank Mandiri, dengan demikian dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti; Menimbang, bahwa karena telah dinyatakan terbukti, maka selanjutnya hutang tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat sekarang masih terikat pada tali perkawinannya yang sah, maka berdasarkan pasal 93 (2) Kompilasi Hukum Islam, merupakan hutang bersama yang bila terjadi perceraian antara keduanya juga untuk dibagi dua, separoh hutang Penggugat dan separoh yang lainnya adalah hutang Tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya juga berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat yang bernama Fansyuri Dwi Putra, SE., Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwasanya yang berurusan dengan bank untuk mengurusi hutang tersebut adalah Penggugat, yang berdasarkan keterangan saksi tersebut juga Penggugat telah diizinkan oleh suaminya (Tergugat), walaupun bererdasarkan alat bukti P.9 terungkap bahwasanya persetujuan dari Tergugat sebagai suami Penggugat, tidak diperlukan karena memang Tergugat pada faktanya tidak mempunyai penghasilan yang dapat di jaminkan sehubungan dengan hutang atau akad kredit dari Penggugat tersebut, maka sesuai alat bukti P.9 (akad kredit) Tergugat tidak menandatangani persetujuannya dalam akad kredit tersebut tapi berdasarkan alat bukti P.9 tidak adanya tanda tangan tersebut bukan berarti karena Tergugat tidak ada persetujuannya; Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya langsung dipotong setiap bulannya untuk keperluan membayar angsuran hutang tersebut, maka hutang tersebut sampai lunas akan menjadi beban langsung bagi


Penggugat, sedangkan Tergugat di persidangan telah terbukti tidak ada pekerjaan yang tetap; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi terjaminnya hak Penggugat, maka pembagian harta yang berupa rumah tersebut apabila sudah dijual/lelang, maka bagian untuk Tergugat dikompensasikan untuk membayar ganti hutang bagian Tergugat yang secara rutin telah dibayarkan oleh Penggugat dengan pemotongan gaji sampai lunas dalam setiap bulannya, sesuai dengan akad kridit/perjanjian antara Penggugat dengan pihak Bank, dan setelah diperhitungkan apabila ada sisanya dari bagian harta bersama yang berupa tanah dan rumah tersebut baru menjadi bagian dari Tergugat; Menimbang, bahwa selain tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Maskrebet Blok A.2 No 19, Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Sukarami, Kota palembang Penggugat juga menggugat harta Penggugat dan Tergugat yang berupa isi dari rumah tersebut ; Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan secara terperinci apa saja yang menjadi isi rumah tersebut, maka gugatan Penggugatmengenai isi rumah dinyatakan kabur (obscuur libel) oleh karenanya tidak di terima (Niet On vankelijk verklaard); Menimbang, bahwa karena gugatan mengenai harta yang berupa mobil sudah dicabut, maka tidak dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI I. Dalam Eksepsi Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;


II. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengi rimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan guna untuk di daftar dalam daftar yang di sediakan untuk itu ; 4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 4.1. umur 17 tahun; 4.2. umur 5 tahun; Kepada Penggugat selaku ibu kandungnya; 5. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang disebut pada diktum 4 di atas per bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri; 6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut; 7. Menetapkan harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen yang terletak di Komplek Perumahan Maskrebet Blok A 2 No.19 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat; 8. Menetapkan harta bersama pada diktum 7 di atas untuk dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian yang lainnya untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, untuk dijual lelang dan hasil lelang tersebut yang dibagi setengah bagian untuk Penggugat dan setengah yang lainnya untuk Tergugat;


9. Menetapkan uang pinjaman atas nama Penggugat sebesar Rp.125.000.000,(seratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank Mandiri adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat; 10.Menetapkan uang hasil lelang bagian Tergugat dari lelang tanah dan rumah harta bersama di atas untuk dikompensasikan untuk membayar hutang bagian Tergugat sebesar Rp. 111.583.351,- (seratus sebelas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), melalui Penggugat yang telah dibayar secara rutin setiap bulan oleh Penggugat; 11.Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Maskrebet Blok A.2 No 19 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami Kota Palembang yang telah di jual lelang sebagai Kompensasi dari hutang di Bank Mandiri oleh Penggugat, yang nominalnya Rp 111.583.351,- (seratus sebelas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ); 12.Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 13. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.331.000.- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1435 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H. dan Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Hj. Ustri Marni, S.Ag. Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat.


Ketua Majelis Ttd.

Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H.

Dra. Hj. Ristinah, H.M. Nun.

Panitera Pengganti Ttd.

Hj. Ustri Marni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

: Rp.

50.000,-

3.

Panggilan Penggugat

: Rp.

60.000,-

4.

Panggilan Tergugat

: Rp.

180.000,-

5.

Redaksi

: Rp.

5.000,-

6.

Materai

: Rp.

6.000,-

7.

Pemeriksaan di tempat

; Rp.

1.000.000,-

8.

Jumlah

: Rp.

1.331.000.-


PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents