PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 1689/Pdt.G/2013/PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : Pemohon, umur 47

tahun,

agama Islam, pendidikan

tempat tinggal JL.

terakhir S.1,

KAPTEN ABDULLAH LR.PERGURUAN

Kecamatan Plaju Kota Palembang, selanjutnya disebut Pemohon; Melawan Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JL. KAMBOJA LR.SEHAT Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, selanjutnya disebut Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang,

Nomor

:

1689/Pdt.G/2013/PA.Plg,

telah

mengajukan

Putusan Nomor : 1689/Pdt.G/2013/PA.Plg .hal.1 dari 49 halaman

permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya dilangsungkan di kota Palembang pada hari Minggu tanggal 12 September 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, tertanggal 13 September 1999. 2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Termohon yang beralamat di Jl. Ujung Landasan Rt.28 Rw.10 Talang Kedondong Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah pada bulan Pebruari 2012. 3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama Anak 1, laki-laki, umur 13 tahun dan Anak 2, laki-laki, umur 10 tahun, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl.Kamboja Kec.Ilir Timur I Kodya Palembang. 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun, walaupun ada perselisihan-perselisihan kecil yang masih dapat diselesaikan antara Pemohon dan Termohon, karena hal tersebut dianggap hal biasa di dalam kehidupan berumah tangga. Dan sejak bulan April 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :


4.1. Bahwa seperti biasanya setiap satu bulan sekali selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon, Pemohon mengajak Termohon berserta anak-anak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Kapten Abdullah Kec. Plaju untuk bersilaturahmi sekalian

memberikan bantuan uang belanja kepada orang tua

Pemohon dan uang bantuan belanja tersebut biasanya diberikan oleh Termohon kepada orang tua Pemohon dan hal tersebut hanya dilakukan satu bulan sekali. 4.2. Bahwa hal tersebut dilakukan juga kepada orang tua Termohon yang beralamat di Jl.Kamboja Kec.Ilir Timur I Kodya Palembang, sehingga harapan Pemohon supaya ada keseimbangan antara keluarga besar Pemohon dan keluarga besar Termohon, tetapi fakta yang di dapat oleh Pemohon bahwa tuntutan Termohon agar Pemohon lebih memperhatikan keluarga Termohon dari pada keluarga Pemohon sendiri dan Termohon selalu

menuntut agar Pemohon setiap

minggunya menemani Termohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon, sehingga akhirnya mulai terjadi perselisihan-perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon sudah berusaha memberikan penjelasan kepada Termohon agar hal-hal yang sepele tidak selalu dibesar-besarkan agar kehidupan berumah tangga tetap berjalan harmonis. 5.

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari Minggu tanggalnya Pemohon lupa (Minggu 3) bulan April 2011, ketika itu :


5.1. Bahwa seperti biasa setiap bulannya, Pemohon mengajak Termohon dan kedua anak Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dalam rangka silaturahmi sekalian memberikan bantuan belanja bulanan kepada orang tua Pemohon dan sesampainya di rumah orang tua Pemohon ngobrol-ngobrol seperti biasanya dengan orang tua Pemohon dan adik-adik Pemohon. 5.2. Bahwa pada saat itu, adik perempuan Pemohon sedang merehab rumah yang mau ditempati oleh adik Pemohon yang letaknya di samping rumah orang tua Pemohon dan karena pada saat itu hari Minggu, jadi pekerjaan merehab rumah tidak dilanjutkan/libur dan menurut keterangan adik perempuan Pemohon bahwa dana untuk merehab rumah tersebut sudah habis sedangkan pekerjaan tinggal sedikit lagi. 5.3. Bahwa setelah makan siang, Termohon ngajak pulang Pemohon dan anak-anak, kemudian Pemohon dan anak-anak bersiap-siap untuk pulang sambil menunggu di dalam mobil, sedangkan Termohon masih membantu memberesi/membersihkan bekas-bekas makan di teras rumah orang tua Pemohon dan pada saat itu Pemohon menyuruh anak Pemohon untuk memanggil adik perempuan Pemohon untuk mendekat ke mobil dan sesampainya di dekat mobil, Pemohon memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada adik perempuan Pemohon melalui anak Pemohon dengan tujuan untuk sekedar membeli semen untuk menyelesaikan merehab rumah.


5.4. Bahwa pada saat anak Pemohon memberikan uang tersebut kepada adik perempuan Pemohon terlihat oleh Termohon dan Termohon masuk ke dalam mobil langsung ribut/ngoceh-ngoceh yang menuduh Pemohon tidak percaya lagi dengan istri dan menuduh Pemohon memberi uang kepada adik perempuan Pemohon secara sembunyi-sembunyi. 5.5. Bahwa pada saat itu Pemohon tidak mengomentari ocehan-ocehan dari Termohon, karena pada saat itu Pemohon sedang mengendarai mobil, tetapi sepanjang jalan menuju pulang, Termohon tetap saja ngoceh-ngoceh kepada Pemohon dan Pemohon sudah berusaha untuk memberikan pengertian kepada Termohon bahwa yang dikasih uang tersebut adik kandung Pemohon yang berarti adik Termohon juga dan uang tersebut apabila dibelikan 2(dua) zak semen pun masih tidak cukup, tetapi penjelasan Pemohon tidak diterima oleh Termohon, sehingga terjadi perdebatan mulut di dalam mobil yang disaksikan oleh kedua anak Pemohon dan Termohon. 5.6. Bahwa pada malam harinya, setelah Pemohon Sholat Mahgrib dan makan malam bersama anak-anak, lalu Pemohon membantu anakanak mengerjakan PR sekolahnya di ruang keluarga sedangkan Termohon menyetrika pakaian di dalam kamar tidur utama dan pada saat itu mungkin Termohon kurang puas ribut dengan Pemohon, sehingga Termohon mancing-mancing ribut lagi dengan menyuruh anak-anak

untuk menyetrika pakaiannya masing-


masing sehingga tejadi lagi ribut mulut antara Pemohon dengan Termohon. Dan pada malam itu Pemohon memutuskan untuk pisah tempat tidur dengan Termohon dan semua kebutuhan Pemohon sehari-hari dilakukan sendiri oleh Pemohon, seperti menyuci dan menyetrika pakaian serta untuk makan sehari-hari Pemohon beli sendiri di luar rumah. 5.7. Bahwa pada hari Jum’at tanggalnya Pemohon lupa di bulan Februari 2012, atasan Pemohon menitipkan kayu untuk bangun rumah di rumah Termohon dan pada saat itu Pemohon sedang bertugas di OKU Selatan, lalu malamnya Pemohon pulang ke rumah untuk mengecek kayu tersebut dan sampai di rumah sekira pukul 04.00 WIB dan Pemohon langsung istirahat tidur. Dan pada sekira pukul 05.30

WIB,

anak-anak

membangunkan

Pemohon

untuk

mengantarkan sekolah, lalu Pemohon bangun dari tidur dan sekira pukul 06.00 WIB, Pemohon berangkat mengantarkan anak-anak ke sekolah, setelah itu Pemohon menemui atasan Pemohon untuk membicarakan masalah kayu yang dititipkan di rumah, lalu Pemohon bersama-sama dengan atasan Pemohon pergi ke rumah untuk mengecek kayu tersebut. Dan sesampainya di rumah, Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa pemilik kayunya datang ke rumah, kalau-kalau Termohon ada yang mau dikatakan kepada atasan Pemohon selaku pemilik kayu, tetapi dijawab oleh Termohon bahwa itu bukan urusan Termohon.


5.8. Bahwa setelah mengecek kayu tersebut, atasan Pemohon bersamasama dengan Pemohon pergi lagi dari rumah Termohon dan Pemohon menunggu di sekolah anak-anak sampai dengan jam pulang sekolah anak-anak. Setelah jam sekolah selesai, lalu Pemohon dan anak-anak pulang ke rumah, karena Pemohon masih dalam keadaan menngantuk, lalu Pemohon tidur siang dan rencana Pemohon besok pagi pada hari Minggunya Pemohon akan menyusun kayu-kayu tersebut agar tersusun rapi dan tidak rusak kena hujan dan panas. 5.9. Bahwa pada hari Minggu pagi, Pemohon bangun tidur dan langsung pergi ke dapur untuk memgambil alat-alat yang akan digunakan untuk menyusun kayu-kayu tersebut, tetapi pada saat Pemohon berjalan ke arah dapur, Pemohon bertemu dengan Termohon di dapur dan Termohon langsung berkata kepada Pemohon agar Pemohon memberitahulan kepada pemilik kayu tersebut untuk tidak lama-lama menitipkan kayu tersebut di rumah Termohon, karena akan merusak pemandangan rumah saja, lalu Pemohon mengatakan kepada Termohon, mengapa kemarin pada saat pemilik kayunya datang

ke rumah, Termohon tidak mau

menemuinya dan dijawab oleh Termohon bahwa itu bukan urusan Termohon dan seharusnya Pemohon sadar diri ini rumah siapa ? Sehingga terjadi lagi ribut mulut antara Pemohon dengan Termohon dan sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon, lalu Pemohon segera berkemas-kemas untuk pergi dari rumah


tersebut dan bertekad apapun yang terjadi, Pemohon tidak akan kembali lagi ke rumah tersebut. Setelah kejadian tersebut, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl.Kapten Abdullah Kec.Plaju Kodya Palembang dan sejak saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin

dan juga Termohon sudah

membatasi anak-anak untuk bertemu dengan Pemohon hingga diajukannya permohonan ini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun 9 bulan dan selama itu Pemohon sudah sering menerima SMS dari Termohon yang isinya melakukan penghinaan, baik terhadap orang tua Pemohon, adik-adik Pemohon dan juga terhadap Pemohon sendiri. 6. Bahwa terhadap Pemohon yang berstatus sebagai anggota saat ini belum mendapatkan surat izin dari atasan Pemohon, karena surat tersebut masih dalam proses pengurusan sehubungan dengan pada tanggal

12

September

2012

Pemohon

telah

mengajukan

permohonan izin cerai tempat Pemohon bertugas dan Pemohon sudah selesai menjalani proses di tingkat dan pada tanggal 22 April 2013 berkas permohonan izin cerai atas nama Pemohon sudah dikirim kepada Kapolda Sumsel untuk proses lebih lanjut. 7.

Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah


tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Palembang. Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang Kelas I A. 3. Menyerahkan harta gono-gini seluruhnya yang selama ini ada di bawah penguasaan Termohon kepada Termohon dan memberikan hak asuh terhadap kedua anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon kepada Pemohon. 4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan telah pula dimediasi oleh Mediator Dra.Hj.Sukarny, SH.MH. dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 23 Januari 2014 mediasi tidak berhasil;


Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri telah diberi waktu oleh Majelis untuk mengurus surat izin Atasan dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi pada persidangan lanjutan ketiga pada tanggal 06 Pebruari 2014 Pemohon mengajukan surat pernyataan tertanggal 20 Januari 2014 yang menyatakan sampai sekarang belum ada izin dari atasannya dan Pemohon bersedia menanggung resiko atas perceraian ini;

lalu pemeriksaan

dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : - No. 1 s/d 3 semua Benar - No. 4 alasan PEMOHON tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar. 4.1 Pernyataan benar 4.2 Penyataan benar, tetapi Termohon tidak meminta keluarga Termohon lebih diperhatikan dikarenakan anak kami yang ke -1 bernama : ANAK 1 sekolah dan tinggal di rumah neneknya bertempat di Jln. Kamboja. Sampai kelas VI ( enam ) SD. Naluri seorang ibu yang kangen dan sayang anak, dalam 2 hari sekali Termohon kunjungi untuk memantau perkembangan dan sekolahnya. Saat itu, Pemohon sedang bertugas di SPN Betung. Kalau Pemohon pulang ke Palembang pada Jum’at sore, anak yang bersangkutan kami ambil pada Sabtu siang untuk kumpul dan tidur di rumah kami bertempat di TAA. Kemudian setiap Minggu malam kami antarkan lagi ke rumah neneknya untuk persiapan sekolah esok hari. Hal ini berlanjut sampai anak yang bersangkutan lulus SD pada tahun


2012. Bahkan saat ini, di SMP pun si anak pilih sekolah di SMPN 3 Palembang yang juga di Kamboja. Dari uraian di atas. Sudah dipastikan kalau kunjungan ke rumah orang tua Termohon lebih rutin dilakukan. Kalau hal ini dianggap salah, Termohon tidak pernah ditegur atau ada upaya Pemohon memindahkan anak yang bersangkutan ke sekolah lain yang lebih dekat dengan tempat tinggal kami ( TAA ). Bahkan Pemohon yang mengantar jemput Termohon dan anak-anak. Awalnya bentuk kekecewaan Termohon terhadap Pemohon karena tidak punya rasa hormat atau menghargai Termohon sebagai istri. Peristiwa pemberian uang pada keluarga Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon sudah kedua kalinya. PERTAMA : sewaktu adik perempuan

Pemohon yang bernama : ADIK

PEMOHONmenikah. Saat itu Termohon bertanya kepada Pemohon akan menyumbang apa dan berapa ? Pemohon menjawab hanya

Rp. 500.000,-,

kemudian uang itu Termohon meminta agar Termohon saja yang menyerahkan uang tersebut kepada keluarga Pemohon agar terlihat “ PANTAS “. Tetapi, Pemohon menolak. Sampai di hari H-nyaa Termohon dipermalukan ibu mertua ( Sukiyah ) dihadapan ibu-ibu dapur, ibu mertua mengejek Termohon kalau bantuan Termohon kalau bantuan Termohon hanya berupa sayur buncis 30 kg dan 60 butir kelapa yang memang Termohon bawa dari rumah.

Setelah

Termohon konfirmasikan ke ibu mertua. Sdri ADIK PEMOHON, dan Pemohon terungkap bahwa Pemohon mengasih bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- hal itu dikatakan langsung oleh sdri. ADIK PEMOHON. KEDUA : sesuai cerita Pemohon di No. 5.3


5.7. Mengenai penitipan kayu milik atasan Pemohon tersebut, Termohon tidak marah. Tetapi Termohon minta agar Pemohon memusyawarahkan terlebih dahulu dengan Termohon, jangan tanpa sepengetahuan Termohon tiba-tiba sudah ada kayu di depan rumah. 5.9. Mengenai terjadi rebut tidak ada. Pemohonlah yang memicu adanya keributan, dan walaupun serumah tetapi Pemohon tidak peduli dengan Termohon. Bahkan sudah tidak ada tegur sapa lagi. Sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak. Dan sejak terjadi ribut tersebut, sejak bulan April 2011 sampai Februari 2014. Pemohon mengurangi pemberian Nafkah kepada Termohon dan anak-anak. Sebelum April 2011, Pemohon memberikan nafkah sebanyak Rp. 4.000.000,p- ( empat juta rupiah ). Setelah bulan April 2011 Pemohon hanya memberi Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ). Jadi Pemohon kurang memberikan nafkah 34 bulan X Rp. 2.000.000,- = Rp. 68.000.000,-.

Ibu/Bapak Hakim yang terhormat, Termohon perlu menjelaskan bahwa harta gono gini yang ada pada Termohon antara lain : ⋆ sepeda motor tahun 2009 an. PEMOHON ⋆ Laptop merek ⋆ AC Sedangkan yang ada pada Pemohon antara lain : ⋆ Mobil Truk tahun 2006


⋆ Alat cuci mobil ( steam ) ⋆ Mesin Jahit Obras Mengenai anak-anak Termohon tidak melarang bertemu Pemohon. Tetapi Pemohon sendiri yang jika ingin bertemu dengan anak-anak Pemohon hanya menelepon anak-anak melalui HP anak-anak. Pemohon menjemput dan mengantar pulang di jalan, tidak kerumah Termohon. No. 6 Mengenai gugatan Pemohon sebagai anggota yang sampai saat ini belum mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang, sesuai aturan seharusnya Majelis Hakim menunggu sampai 6 ( enam ) bulan, kalau Pemohon membuat pernyataan seharusnya setelah 6 ( enam ) bulan surat izinnya tidak keluar dari Kapolda. No. 7 Mengenai alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebenarnya kurang

tepat.

Sehingga

Termohon

demi

anak-anak,

masih

menginginkan agar rumah tangga utuh, namun kalau Pemohon masih bersih keras ingin tetap menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sbb : 1) Surat Izin cerai, karena Pemohon 2) Kekurangan nafkah yang diberikan Pemohon selama 34 bulan X Rp. 2.000.000,- = Rp. 68.000.000,- kepada Termohon dan dua orang anak yang ikut Termohon karena Pemohon mempunyai penghasilan di atas Rp. 6.000.000,-/bulan 3) Hak-hak Termohon yang dicerai : 3.1. Nafkah selama masa Iddah 3 bulan dimana perbulannya Rp. 2.500.000 X 3 bulan = Rp. 7.500.000,-


3.2. Nafkah Kiswah ( pakaian ) Rp. 2.000.000,3.3. Nafkah Miftah ( penghibur ) Rp. 30.000.000,- karena perkawinan Pemohon dengan Termohon sekitar 15 tahun sampai sekarang. 4) Pembagian harta bersama ( gono gini ) baik yang ada pada Pemohon maupun yang ada pada Termohon 4.1. Mobil Truk tahun 2006

Rp. 130.000.000,-

4.2. Alat cuci mobil ( steam )

Rp.

5.000.000,-

4.3. Mesin jahit Obras

Rp.

600.000,-

4.4. Motor Yamaha

Rp.

6.000.000,-

4.5. Laptop Merk Laptop

Rp.

2.000.000,4.6. AC Mitsubishi

Rp.

3.000.000,-

5) Pembagian penghasilan dari Mobil Truk yang dikuasai oleh Pemohon, 34 bulan X Rp. 1.000.000,- = Rp. 34.000.000,- karena truk tersebut mempunyai penghasilan Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,-/bulan. 6) Mengembalikan uang pribadi dari hasil tabungan Termohon mendapat pesangon Pensiun Dini dari Bank BRI SRIWIJAYA yang dipakai Pemohon. 6.1. Uang

sisa

pendidikan

Pemohon

POLRI yang belum dibayar yaitu :

masuk

SECAPA

Rp. 40.000.000,- -

Rp. 16.000.000,- = Rp. 24.000.000,6.2. Utang Alm berobat

Rp. 1.000.000,-


6.3. Biaya sdr. ADIK PEMOHON

Rp. 4.000.000,-

6.4. Mengganti uang anak Pemohon an. ANAK P masuk sekolah SMPN 3 Palembang. Uang pembangunan…. Rp. 1.500.000,Uang SPP 24 bulan X Rp. 150.000,- …………. Rp. 3.600.000,7) Polis Asuransi Pendidikan dan Kesehatan anak-anak : 7.1. ANAK 1

Rp.

6.000.000

X 10 tahun = Rp.

60.000.000,7.2. ANAK 2

Rp. 4.200.000,- X 10 tahun =

Rp. 42.000.000,8.

Nafkah untuk 2 orang anak yang akan datang

perbulan

Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) sejak dijatuhkan putusan sampai anak tersebut dewasa ( umur 21 tahun ) melalui Termohon karena anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon. Bahwa dari jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik dan begitu juga Termohon telah pula mengajukan Duplik lengkap didalam Berita Acara Sidang perkara ini; Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : 1. Fotokopi

bermeterai

cukup Kartu Tanda Penduduk

atas nama

PEMOHON yang dikeluarkan di kota Palembang pada tanggal 30 Maret 2012,

oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P.1 );


2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah tertanggal 13 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P.2 ). 3. Fotokopi bermeterai cukup Daftar GAdik Pemohon bulan Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Satuan Narkoba Polda Sumsel, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata

cocok

dan

telah

dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P.3 ); 4. Fotokopi bermeterai cukup Kwitansi Pinjaman, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kenten Patal 5744, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P.4 ); 5. Fotokopi bermeterai cukup Print out angsuran pinjaman atas nama P, yang dikeluarkan oleh

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Muara Dua

Baturaja, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P.5 ); 6. Fotokopi bermeterai cukup Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yang dikeluarkan oleh PT. U Finance Indonesia, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P.6 ); 7. Fotokopi bermeterai cukup Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor NOPOL atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas


Polda Sumatera Selatan tertanggal 28 Februari 2012, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata

cocok

dan

telah

dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P.7 ); 8. Fotokopi bermeterai cukup Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) NOPOL atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

cocok

dan telah

dinazegelen, oleh Ketua Majelis

diparaf dan diberi kode ( P.8 ); 9. Fotokopi

bermeterai

cukup

Surat

Informasi

Pembiayaan,

yang

dikeluarkan oleh PT. Bussan Auto Finance, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P.9 ); 10. Fotokopi bermeterai cukup Jadwal Pembayaran Debitur, yang dikeluarkan oleh PT. Bussan Auto Finance, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P.10 ); Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut : 1.

Saksi 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kapten Abdullah Kecamatan Plaju Kota Palembang; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;


- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon dan juga sebagai anak menantu; - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon akad nikah dan akad nikah tersebut dilaksanakan pada tahun 1999; - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon; - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik pribadi Termohon sampai akhirnya lebih kurang bulan Februari 2012 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang; - Bahwa tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setahu saksi rukun dan harmonis saja namun pada bulan Mei 2011 yang lalu Termohon ada menelepon saksi dan menanyakan apakah Pemohon ada datang ke rumah saksi atau tidak, karena biasanya setiap hari minggu Pemohon sering datang ke rumah saksi, kemudian pada hari minggunya Pemohon baru datang ke rumah saksi dan setelah saksi tanyakan dengan Pemohon katanya antara Pemohon dan Termohon sudah 2 bulan pisah ranjang dan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, pada bulan Juni 2011 Pemohon ada datang lagi ke rumah saksi namun hanya bertiga dengan anak-anaknya; - Bahwa setahu saksi dan juga cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena gara-gara Pemohon


ada menyumbang uang Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) kepada adik Pemohon; - Bahwa sebagai pihak keluarga, saksi belum pernah

berusaha

menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon; - Bahwa untuk menasehati kembali Pemohon dan Termohon, saksi tidak sanggup lagi; 2.

Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. Pusri, tempat kediaman di Jalan Kapten Abdullah Kecamatan Plaju Kota Palembang; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa saksi sebagai Ketua RW dilingkungan tempat tinggal Pemohon; - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon; - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon akad nikah dan akad nikah tersebut dilaksanakan pada tahun 1999; - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon; - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik pribadi Termohon sampai akhirnya lebih kurang 2 tahun yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang khususnya setelah Pemohon pindah tugas ke Muara Dua; - Bahwa tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setahu saksi sekarang ini tidak rukun dan harmonis lagi;


- Bahwa tentang yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan tersebut, saksi tidak mengetahuinya; - Bahwa tentang apakah Pemohon pernah mengajak Termohon pindah ke Muara Dua, saksi tidak mengetahuinya; - Bahwa sebagai tetangga dan juga Ketua RW Pemohon, saksi belum pernah

berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan

Termohon karena saksi tidak mau turut campur dalam urusan rumah tangga orang lain; - Bahwa tentang Adik Pemohon dan penghasilan Pemohon perbulannya saksi tidak mengetahuinya; - Bahwa tentang harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah, saksi tidak mengetahuinya; Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon; Bahwa di persidangan Termohon juga mengajukan bukti surat-surat berupa: 1.

Fotocopy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah tertanggal 13 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( T.1 ).

2. Fotocopy

bermeterai

cukup Kartu Keluarga atas nama PEMOHON

tertanggal 15 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Camat Sukarami Kota Palembang, oleh

Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya


ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( T.2 ); 3. Fotocopy bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 27 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( T.3 ); 4. Fotocopy bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 06 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( T.4); 5.

Fotocopy bermeterai cukup Ringkasan yang dikeluarkan Asuransi, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( T.5 );

6. Fotocopy bermeterai cukup Ringkasan Polis yang dikeluarkan Asuransi, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( T.6 ); 7.

Fotocopy

bermeterai

cukup

Tanda

Terima

sumbangan

Uang

Pembangunan tertanggal 4 September 2012, Tanda Terima Sumbangan tertanggal 02 Desember 2013 dan Tanda Terima Sumbangan tertanggal 24 Maret 2014 masing-masing atas nama Anak 1 , oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( T.7 ); 8.

Fotocopy bermeterai cukup Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor NO POL 1 dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) NO POL 2 atas


nama T, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan tertanggal 07 April 2014, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

cocok

dan telah

dinazegelen, oleh Ketua

Majelis diparaf dan diberi kode ( T.8 ); Bahwa selain bukti- bukti

tertulis tersebut, Termohon telah

mengajukan saksi –saksi sebagai berikut : 1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Interbis Indah Talang Kelapa Blok AD Kecamatan AlangAlang Lebar Kota Palembang; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa saksi sebagai saudara kandung Termohon; - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon dan juga sebagai saudara ipar dan namanya P; - Bahwa saksi hadir saat Termohon dan Pemohon akad nikah; - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon; - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangganya di rumah milik pribadi Termohon dari tahun 1999 sampai akhirnya lebih kurang 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang; - Bahwa, tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis saja namun pada awal tahun 2012 yang lalu Termohon dan Pemohon cekcok dan bertengkar ;


- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon bertengkar disebabkan karena gara-gara Pemohon dan Termohon tidak terbuka masalah keuangan; - Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon bertengkar jauh sebelum Pemohon mutasi tugas ke Muara Dua; - Bahwa seingat saksi, Pemohon mutasi tugas ke Muara Dua pada bulan Desember 2011; - Bahwa sebagai pihak keluarga, saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil; - Bahwa untuk menasehati kembali Termohon dan Pemohon, saksi tidak sanggup lagi; - Bahwa setahu saksi, harta benda yang dihasilkan

Termohon dan

Pemohon selama dalam pernikahan diantaranya motor, kursi sofa, tambahan dapur pada rumah milik Termohon; - Bahwa

tentang

Adik

Pemohon

dan

penghasilan

Pemohon

perbulannya saksi tidak mengetahuinya; 2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Tanjung Api-Api Lrg. Dakota Kecamatan Sukarami Kota Palembang; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa saksi bertetangga dengan Termohon; - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon dan namanya Pemohon; - Bahwa saksi hadir saat Termohon dan Pemohon akad nikah;


- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon; - Bahwa tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon menurut cerita Termohon dan Pemohon katanya rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar dan akibatnya lebih kurang 2 tahun yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon ; - Bahwa yang menyebabkan Termohon dan Pemohon bertengkar saksi tidak tahu persis namun yang pernah saksi dengar katanya karena masalah keluarga; - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon tetap bertahan pada prinsipnya masingmasing; - Bahwa tentang apakah Pemohon pernah datang untuk menemui Termohon, saksi tidak mengetahuinya; - Bahwa tentang harta benda yang dimiliki oleh Termohon dan Pemohon saksi tidak mengetahuinya, setahu saksi rumah yang ditempati oleh Termohon sekarang adalah harta bawaan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon; Bahwa terhadap bukti-bukti Termohon tersebut telah dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon;


Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun dan masing-masing mengajukan kesimpulan serta mohon putusan ; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri telah diberi waktu oleh Majelis untuk mengurus surat izin atasan, sesuai dengan kehendak Pasal 19 Peraturan Kapolri No.9 Tahun 2010 tentang tata cara Perkawinan , Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa setiap Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wAdik Pemohonb mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker ( Kepala Satuan Kerja) dan pada persidangan tanggal 06 Februari 2014 meskipun tidak mencapai 6 bulan Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko atas perceraian ini, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan ; Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh


Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dan difasilitasi oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Sukarny SH.MH. dan juga tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan alamat

Termohon

dalam

permohonan Pemohon dan panggilan Termohon Konvensi yang merupakan penduduk Kota Palembang, sesuai pula dengan

bukti P.1 dan T.2, oleh

karenanya perkara ini telah benar diajukan di Pengadilan Agama Palembang, yang hal tersebut sesuai maksud oleh pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan T.1 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tanggal 12 September 1999 sampai sekarang telah dan masih terikat pada tali perkawinan yang sah, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

sehingga Pemohon

Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan Subyek Hukum yang berkualitas pada perkara ini; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi mendalilkan bahwasanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis yang disebabkan antara lain :


- Pemohon mengajak Termohon berserta anak-anak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon yang untuk bersilaturahmi sekalian memberikan bantuan uang belanja kepada orang tua Pemohon dan uang bantuan belanja tersebut biasanya diberikan oleh Termohon kepada orang tua Pemohon dan hal tersebut hanya dilakukan satu bulan sekali; - Bahwa harapan Pemohon supaya ada keseimbangan antara keluarga besar Pemohon dan keluarga besar Termohon, tetapi fakta yang di dapat oleh Pemohon bahwa tuntutan Termohon agar Pemohon lebih memperhatikan keluarga Termohon dari pada keluarga Pemohon sendiri dan Termohon selalu

menuntut agar Pemohon setiap minggunya

menemani Termohon berkunjung kerumah orang tua Termohon, sehingga akhirnya mulai terjadi perselisihan-perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon sudah berusaha memberikan penjelasan kepada Termohon agar hal-hal yang sepele tidak selalu dibesar-besarkan agar kehidupan berumah tangga tetap berjalan harmonis; -

Bahwa dan puncaknya terjadi pada bulan April 2011 dan sejak saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan juga Termohon sudah membatasi anak-anak untuk bertemu dengan Pemohon hingga diajukannya permohonan ini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun 9 bulan dan selama itu Pemohon sudah sering menerima SMS dari Termohon yang isinya melakukan penghinaan, baik terhadap orang tua Pemohon, adik-adik Pemohon dan juga terhadap Pemohon sendiri.


Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis, ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah yang selengkapnya sebagaimana telah terurai diatas disamping mengenai pokok perkara, juga mengajukan gugatan rekonpensi tentang nafkah lampau, nafkah iddah, Muth’ah, pemeliharaa anak dan nafkah anak serta harta bersama ; Menimbang, bahwa menjawab, Replik

dalam

persidangan telah terjadi

jawab

dan Duplik sepanjang mengenai penyebab terjadinya

perselisihan dan pertengkaran dan telah dicatat dalam berita acara perkara ini; Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

sebagaimana tersebut diatas, Majelis menilai

bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

tersebut Majelis dapat menilai bahwa rumah

tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak harmonis lagi tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan nyatanya sejak bulan April 2011 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal ;


Menimbang, Konvensi

bahwa

berdasarkan

dalil

permohonan

Pemohon

dan jawaban Termohon Konvensi serta dihubungkan dengan

keterangan saksi pihak keluarga dan pihak orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, tapi tidak berhasil dan saksi pihak keluarga maupun pihak orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon

Konvensi dan Termohon Konvensi; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi kwalitas saksi pihak keluarga dan pihak orang dekat, dengan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai

ketentuan pasal 22 ayat ( 2 )

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi dan dari keterangan para saksi

tersebut terungkap fakta yang pada pokoknya

menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon Konvensi; Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;


Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi tertanggal 19 Pebruari 1999, dapatlah diambil kaedah hukum bahwa apabila ada alasan perceraian berupa perselisihan dan petengkaran telah terbukti, maka permohonan cerai dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan tersebut, sebab yang harus

dilihat

adalah

perkawinan

itu

sendiri,

apakah

masih

bisa

dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah; Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

telah pecah sedemikian rupa, sehingga sudah sulit

untuk di rukunkan kembali, karenanya permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan hukum antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk di kabulkan;


Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak MELAWAN hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam Posita 3, Pemohon mendalilkan selama berumah tangga dengan Termohon telah memperoleh dua orang anak masing-masing bernama :1. Anak 1, laki-laki, umur 13 tahun dan Anak 2, laki-laki, umur 10 tahun, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon dan mohon agar ditetatapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuhnya sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai pengasuhan anak yang bernama Anak 1, laki-laki, telah mumayyis sudah berumur 13 tahun dan sesuai pula dengan bukti T. 3. Dan sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf © Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan dan pernyataan dari anak itu sendiri supaya Majelis tidak menetapkan dirinya untuk ikut ayah atau ikut ibunya karena menurut anak tersebut keduanya sama-sama berat biarkanlah berjalan seperti biasanya jika ayah pulang ke Palembang anak-anak bisa bertemu dengan ayah dan jika ayah tidak ada di Palembang anak-anak tinggal bersama ibunya; Menimbang, bahwa atas pengakuan dan pernyataan anak tersebut, Majelis tidak menetapkan dengan siapa anak yang bernama ANAK 1 tersebut tinggal, sebagaimana amar putusan a quo; Menimbang, bahwa

mengenai permintaan Pemohon Konvensi /

Tergugat Rekonvensi tentang hal pemeliharaan anak yang bernama Anak 2,


laki-laki, umur 10 tahun, belum mumayyiz yang sekarang ada pada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, agar anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz, ternyata Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menyetujui jika anak tersebut diasuh oleh Pemohon Konvensi, hal ini akan di pertimbangkan juga dalam gugatan Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan keberatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut dapat

dibenarkan mengingat Pasal 105 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini, oleh karenanya permintaan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut menyimpang dari kehendak pasal tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon nomor 3 yang berbunyi bahwa semua harta gono gini akan diserahkan kepada Termohon, kecuali mobil truk Merk Mobil Truk tahun 2006 dan dalam persidangan telah terjadi kesepakatan damai, oleh karenanya masalah harta bersama /gono gini tersebut Majelis tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut; DALAM REKONVENSI. Menimbang, bahwa Termohon Konvensi permohonan Pemohon Konvensi

dalam jawabannya atas

tersebut sebagaimana terurai diatas,

sekaligus pula Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik mengenai Nafkah lampau, Nafkah Iddah, Kiswah dan Muth’ah serta pembagian harta


bersama hutang-hutang dan hadhonah/ pemeliharaan dua orang anak serta biaya pemeliharaan dua orang anak; Menimbang, bahwa terhadap gugat balik yang diajukan Termohon Konvensi tersebut Majelis menganggap telah bersesuian dan memenuhi ketentuan Pasal 158 RBG, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian Rekonvensi, Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut; NAFKAH MADYA/ NAFKAH TERHUTANG. Menimbang, bahwa

Penggugat Rekonvensi menyatakan sejak

berpisah April 2011 sampai sekarang total selama 34 bulan

Tergugat

Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan dua orang anak yang biasanya Rp 4.000.000,- perbulan dan sejak berpisah tersebut hanya Rp 2.000.000 perbulan berarti kurang Rp 2.000.000,- X 34 bulan = Rp 68.000.000,-


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menjawab dalam jawabannya/ Repliknya yang menyatakan oleh karena sejak bulan April 2011 tersebut Tergugat angkat kaki dari rumah Penggugat Rekonvensi

otomatis kewAdik Pemohonban

Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selaku isteri dengan mengurus Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai suami tidak dilaksanakan lagi karena seluruh kebutuhan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi seperti mencuci pakaian, nyetrika pakaian serta makan Tergugat Rekonvensi sudah Tergugat Rekonvensi lakukan sendiri dan sejak April 2011 itu walaupun demikian ATM. Bank Mandiri milik Tergugat Rekonvensi ada pada Penggugat Rekonvensi dan secara diam-diam Penggugat Rekonvensi telah mengambil uang Tergugat Rekonvensi dan ATM tersebut dikembalikan oleh Penggugat Rekonvensi setelah tersebut

sebesar

saldo uang di Rekening Bank Mandiri

Rp 80.000,-

jadi menurut Penggugat Rekonvensi,

Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi hanya Rp. 2.000.000 tersebut tidak benar

dan

disamping Penggugat telah

mengambil uang di ATM Tergugat Rekonvensi Rekonvensi juga telah

memberi

tersebut,

Tergugat

nafkah kepada Penggugat Rekonvensi

sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan ditambah lagi kalau Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak-anak hari Sabtu dan Minggu, maka uang yang telah Tergugat Rekonvensi keluarkan

untuk memenuhi kebutuhan hidup

Penggugat Rekonvensi dan anak-anak mencapai Rp 3.000.000,- lebih, bahkan mencapai Rp 4.000.000, hal ini sesuai dengan Rincian yang telah dilampirkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya atau Repliknya;


Menimbang, bahwa atas jabawan Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak menanggapinya dan hanya tetap pada jawabannya ; Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa

tuntutan Penggugat Rekonvensi

tentang

nafkah terhutang tersebut tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak; NAFKAH IDDAH dan KISWAH. Menimbang, bahwa pada gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah iddah, sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan, jumlah seluruhnya selama 3 bulan sebesar Rp 7.500.000,- ( tuju juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonpensi tersebut sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan X 3 bulan = Rp 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ), dan jawaban Tergugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah yang digugatnya itu sangat bergantung pada ada tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat Rekonvensi ; Menimbang, bahwa dalam uraian konpensi diatas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka sesuai dengan Pasal 149 huruf b Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, Kiswah dari Tergugat Rekonvensi


selama menjalani masa tunggu, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut dan Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan

secara adil, maka Majelis Hakim menetapkan pembebanan

pembayaran Iddah, Kiswah selama masa tunggu kepada Penggugat Rekonvensi sesuai

dengan kelayakan

dan

kepatutan Nafkah Iddah

sebesar Rp 1.000.000,-( satu juta rupiah ) perbulan dan selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), kiswah sebesar Rp 500.000,( lima ratus ribu rupiah ) ; MUTH’AH. Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi meminta Mut'ah yaitu pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang. Dan Penggugat Rekonvensi meminta Mut'ah sebesar Rp 30.000.000 ,- ( tiga puluh juta rupiah ) Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf J Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Mut’ah sebagai pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wAdik Pemohonb memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri qobla ad dukhul;


Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya Mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami; Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dalam perkara aquo adalah atas inisiatif Tergugat rekonvensi /Pemohon Konvensi melalui cerai talak;Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran Mut’ah adalah beralasan menurut hukum, sehingga secara prinsip dapat dikabulkan, dan oleh karena antara Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besaran nominalnya maka Majelis akan menetapkan sendiri tentang besarannya Mut’ah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat adalah layak dan patut apabila

Mut’ah yang harus

dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,-( lima juta rupiah ); Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar Mut’ah kepada

Penggugat Rekonvensi

sebesar Rp 5.000.000,-( lima juta rupiah ); HARTA BERSAMA


Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar harta bersama Gono gini yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi antara lain : 1.

Mobil truk Toyota Merk Mobil Truk tahun 2006

seharga Rp.

130.000.000,2.

Alat cuci mobil (stem)..........................................

Rp.

5.000.000,-

3.

Mesin jahit obras .................................................

Rp.

600.000,-

4.

Motor Yamaha MERK MOTOR th.2009 an.P..............

Rp.

6.000.000,5.

Laptop Merk Laptop...................................................

Rp.

2.000.000,6.

AC. Merk AC.....................................................

Rp.

7.

Hasil dari mobil Truk 34 bl X Rp 1.000.000,- =

Rp. 34.000.000,-

Menimbang, bahwa tersebut,

Tergugat

3.000.000,-

terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi

Rekonvensi

telah

mengemukakan

dalam

posita

permohonannya dan pertitum Nomor 4 dan juga telah menjawab dalam Repliknya yang menyatakan selama harta gono gini seperti yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi disebutkan oleh Penggugat

masih banyak

lagi harta-harta yang tidak

Rekonvensi termasuk merehap rumah milik

Penggugat Rekonvensi uang dari Tergugat Rekonvensi tapi Tergugat Rekonvensi tidak menghitung-hitung seperti itu, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan semua harta gono gini diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi kecuali Truk Toyota Merk Mobil Truk tahun 2006, hal


ini sesuai dengan diktum permohonan Pemohon diatas, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pembelian Mobil Truk Toyota Merk Mobil Truk tahun 2006 Rp. 130.000.000,- Mobil tersebut dibeli seharga Rp. 145.000.000 pada tanggal 15 Maret 2010 dan dibayar secara kredit dengan uang muka/DP sebesar Rp. 55.000.000 selama 3 tahun dengan besar angsuran sebesar Rp. 3.561.000/bulan di PT.U Finance Indonesia sebagai mitra pembiayaan Mobil tersebut sebesar Rp. 90.000.000 Dan uang muka /Dp sebesar Rp. 55.000.000, dan mengenai penghasilan dari mobil tersebut tidak sebesar yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi karena telah dikurangi dengan perbaikan dan kerusakan mobil tersebut; Menimbang, bahwa dipersidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan mengenai keberadaan Mobil truk Toyota Merk Mobil Truk tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan konpensasi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah ),oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan konpensasi dari mobil truk Merk Mobil Truk tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ); HUTANG-HUTANG Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 6 gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi supaya Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang peribadi dari hasil tabungan Termohon, Penggugat Rekonvensi mendapat


pesangon

pensiun

dini

dari

Bank

BRI

Sriwijaya

yang

dipakai

Pemohon/Tergugat rekonvensi , akan tetapi Petitum Penggugat rekonvensi tersebut tidak didukung oleh posita yang lengkap ; Menimbang, bahwa mengenai posita jawaban /gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi point 6

tersebut mengenai hutang- hutang, oleh

karena tuntutan mengenai hutang bukan wewenang Pengadilan Agama, maka tuntutan tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi point 7. Polis Asuransi Pendidikan dan Kesehatan anak-anak sesuai dengan bukti T.5 dan T.6. Tergugat Rekonvensi menjawab dalam Repliknya bahwa kedua anak tersebut diikutkan kedalam Asuransi Pendidikan dan Kesehatan oleh Penggugat rekonvensi / Termohon Konvensi karena kehendak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sendiri agar Penggugat Rekonvensi bisa menjadi member di Perusahaan Asuransi tersebut, karena Penggugat Rekonvensi tahu bahwa kedua anak tersebut telah dijamin kesehatannya oleh Dinas di Kepolisian dan Tergugat Rekonvensi tahu darimana Penggugat Rekonvensi mendapat uang untuk membayar uang asuransi tersebut setiap bulannya, karena Penggugat Rekonvensi hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap, karena Tergugat Rekonvensi tidak tahu kalau kedua anak tersebut dimasukkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Asuransi Pendidikan dan Kesehatan tersebut, maka hal itu menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi sendiri; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.6 (ringkasan Polis ) kedua anak tersebut telah dimasukkan asuransi oleh Penggugat Rekonvensi,


dan ternyata ketika kedua polis tersebut dibuat pada tanggal 18 April 2012 polis atas nama Dwi Surya Permana Hadi dan polis atas nama Anak 1 dibuat pada tanggal 09 Desember 2013 ternyata

rumah tangga Penggugat

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak harmonis lagi dan telah pisah, dan berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang tidak tahu kedua anak tersebut dimasukkan dalam asuransi, maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak ; HADHONAH DAN NAFKAH ANAK Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar ditetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebanyak 2 orang tersebut masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, umur 13 tahun , dan Anak 2, laki-laki, umur 10 tahun Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan mohon hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan juga nafkah serta biaya pendidikan anak- anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan ; Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Anak 1, umur 13 tahun, berdasarkan bukti T.3 anak tersebut telah mumayyis dan Majelis telah mendengarkan

pernyataan

mempertimbangkannya

dalam

anak

tersebut

dan

Majelis

telah

Konvensi diatas, oleh karenanya Majelis

merujuk kepada pertimbangan dalam Konvensi diatas; Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Anak 2, laki-laki, umur 10 tahun agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memeliharanya dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :


Menimbang, bahwa dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa ayat (1) Kedua orang tua wAdik Pemohonb memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; dan ayat (2) KewAdik Pemohonban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewAdik Pemohonban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian

huruf (a) baik ibu atau bapak berkewAdik Pemohonban

memelihara

dan

kepentingan anak,

mendidik

anak-anaknya,

semata-mata

berdasarkan

ada perselisihan mengenai penguasaan anak –anak

Pengadilan memberi keputusan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Jo Pasal 156 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan ternyata dipersidangan anak yang bernama Anak 2, laki-laki, umur 10 tahun sesuai dengan bukti T.4, dan ternyata pula Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tidak terbukti sedang dalam dicabut/gugur haknya sehingga tidak dapat bertindak sebagai seorang ibu yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dapat dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan anak, Pasal 3 menyebutkan” setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan


harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” oleh karena itu untuk menentukan hadhonah/pengasuhan anak dititik beratkan pada kepentingan anak itu sendiri;Menimbang, bahwa

hadhonah/pemeliharaan anak atas dasar

kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang, jasmani rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil in cassu masih dibawah umur (belum mumayyiz), maka seorang ibu secara kodrati lebih dekat dengan sianak dan lebih berhak untuk mengasuhnya, karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya; Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkama Agung

Republik

Indonesia Nomor: 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27.K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri; Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Anak 2. ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun/ dapat menentukan sendiri mau ikut siapa, namun tidaklah mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku seorang ayah dari anak tersebut, baik untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak jalanjalan, berliburan, memberikan perlindungan dan mencurahkan kasih sayang, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak ada hak yang mutlak sehingga dapat menghalangi-halangi anak tersebut untuk bertemu dengan ayahnya, atau sebaliknya menghalangi-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;-


Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa, dan Tergugat Rekonvensi menanggapi masalah nafkah anak tersebut, bahwa untuk menghindari perselsihan yang berkepanjangan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi

dan juga untuk

menghindari agar kedua anak Tergugat Rekonvensi tidak dijadikan alat oleh Penggugat Rekonvensi untuk masalah keuangan dengan alasan kebutuhan hidup kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, baik kebutuhan jasmani dan rohani, maka Pemohon mengharapkan agar kedua anak tersebut dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon; Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi gugatan tentang biaya nafkah

anak tersebut dan tidak

menyatakan berapa nominal

kesanggupannya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi akan bertanggung jawab masalah tersebut karena Tergugat Rekonvensi masih aktif menjadi Anggota POLRI, maka Majelis akan menetapkan dalam amar putusan ini, mengingat Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 Undang-undang Nomor I Tahun 1974; Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewAdik Pemohonban bagi ayah sebagaimana maksud pasal Pasal 105 huruf© pasal 149 huruf (d) pasal 156 huruf (d)) Kompilasi Hukum Islam biaya hadhonah


dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi berkewAdik Pemohonban membayar tuntutan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa semakin hari semakin bertambah usia anak, sudah barang tentu semakin bertambah pula biaya dan kebutuhan si anak, oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekovensi tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah anak tersebut, karenanya Majelis Hakim

mempertimbangkannya sesuai dengan

kepatutan dan kewajaran, dan demi tetap terjalinnya ikatan batin antara ayah dengan anak-anaknya, sebagaimana bukti P.3; Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak 1, laki-laki, umur 13 tahun tidak ditetapkan kepada siapa yang memeliharanya karena pilihan anak itu sendiri, maka Majelis tidak juga menetapkan nafkah untuk anak tersebut, karena anak tersebut dapat meminta sendiri kepada ayahnya berdasarkan kebutuhannya; Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang bernama Anak 2. laki-laki umur 10 tahun Majelis

menetapkan

minimal sebesar Rp 1.000.000.-( satu juta

nafkah

anak tersebut

rupiah) perbulan sampai anak

tersebut dewasa atau mandiri; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;


Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM KONVENSI. 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

2.

Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak Talak satu

raj’i terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang

Pengadilan Agama Palembang; 3.

Menyatakan seluruh harta gono gini diserahkan kepada Termohon;

4.

Tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI. 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2.

Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut : 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) 2.2. Kiswah Rp. 500.000,-( lima ratus ribu rupiah ); 2.3. Muth,ah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah );

3.

Menghukum kepada Tergugat rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk memberikan konpensasi hasil penjualan Mobil Truk Toyota Merk Mobil Truk tahun 2006 kepada Penggugat Rekonvnesi /Termohon Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );

4.

Menetapkan anak yang bernama Anak 2.umur 10 tahun dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;


5.

Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak bernama Anak 2.umur 10 tahun

sebesar Rp. 1.000.000,-

/bulan ( satu juta rupiah ) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri; 6.

Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. -

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- ( lima ratus sebelas ribu rupiah ); Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada

hari Kamis

tanggal 17 Juli 2014

M. bertepatan dengan tanggal 19

Ramadan 1435 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Dra. Hj. Nurlaila Thoib, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Bawaihi Noor. serta Dra. Hj. Ristinah H. M. Nun. sebagai HakimHakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi HakimHakim Anggota serta

Suratmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti

dan

dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Ketua Majelis ttd Dra. Hj. Nurlaila Thoib, S.H., M.H.I. Hakim Anggota ttd

Hakim Anggota ttd


Drs. H. Bawaihi Noor .

Dra. Hj. Ristinah H. M. Nun. Panitera Pengganti ttd Suratmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

: Rp.

50.000,-

3.

Panggilan Pemohon

: Rp.

240.000,-

4.

Panggilan Termohon

: Rp.

180.000,

5.

Redaksi

: Rp.

5.000,-

6.

Materai

: Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp.

511.000,-

Salinan Putusan/Penetapan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat/Pemohon/Termohon dalam keadaan sudah/belum berkekuatan hukum tetap pada tanggal ............................................. Palembang, .......................................... Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Agama Palembang,

Drs. Suratman Hardi.



PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents