PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 1311/Pdt.G/2013/PA.Plg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.lll, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut Pemohon; MELAWAN TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 1311/Pdt.G/2013/PA.Plg, tanggal 05 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kota Palembang, pada tanggal 21 oktober 2007, berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan llir Timur ll, Kota Palembang, nomor 1138/17/X/2007, tertanggal 22 Oktober 2007; 2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah milik Pemohon dikota Jakarta selama 3 tahun setelah itu Pemohon dan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon dialamat Termohon diatas sampai dengan berpisah;

Hal 1 dari 14 halaman Perkara Nomor 1311/Pdt.G/2013/PA.Plg.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak: 1. laki laki, umur 3 tahun; 2. perempuan umur 1 tahun; Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon; 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah: 4.1. Bahwa Termohon suka membantah nasehat yang disampaikan oleh Pemohon selaku suami dari Termohon; 4.2. Bahwa Termohon selama dua tahun terakhir sudah tidak memperdulikan Pemohon selaku suami dari Termohon sehingga Pemohon merasa

yakin

untuk berpisah dengan Termohon; 5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 10 Agustus 2013, ketika itu Pemohon ingin mengajak anak anak Pemohon dan Termohon untuk jalan jalan, akan tetapi Termohon melarang Pemohon untuk mengajak anak anak tersebut jalan jalan. Mendengar Termohon melarang tersebut maka terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah pertengfkaran tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon. Dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang hingga diajukannya permohonan ini telah berlangsung selama lebih kurang satu bulan; 6. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Palembang;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap

Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A

Palembang; 3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;


Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil, begitu juga mediasi yang telah dilaksanakan dan difasilitasi oleh Hakim Mediator Drs. H. ZAIMAN EFFENDI, SY. juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut dijawab oleh Termohon dengan jawaban tertulis sebagai berikut : DALAM KONVENSI 1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil pada permohonan Cerai Talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon; 2. Bahwa dalil pada angka 1 dan angka 2 adalah benar; 3. Bahwa terhadap dalil pada angka 3 adalah benar namun nama kedua anak tersebut, dan dikarenakan kedua anak tersebut masih mumayiz maka perlu kiranya dimohonkan pada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh kedua anak itu berada pada Termohon selaku ibu kandungnya; 4. Bahwa dalil pada angka 4 adalah tidak benar, Termohon sebagai istri tidak pernah membantah apa bila yang diberikan itu berupa nasehat, akan tetapi pada kenyataannya Pemohon bukan memberi nasehat akan tetapi berupa suatu perintah yang kalau perintah itu terlambat atau lupa dilaksanakan Pemohon selalu marah-marah. Bahkan Pemohon sulit untuk diajak berkomunikasi secara baik dan tidak mau mendengar pendapat Termohon dan lebih cenderung mendengar pendapat orang lain, selain dari pada itu Pemohon suka berkata kasar kepada Termohon seperti kata tolol, Goblok, Bangsat, suatu perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan kepada Termohon selaku istrinya. 5. Bahwa dalil pada angka 4.2 adalah tidak benar, bahkan sebaliknya Pemohonlah yang tidak memperhatikan Termohon dan anak-anak, dimana Pemohon lebih mementingkan urusan dirinya sendiri dan teman-temannya dibanding urusan keluarga. Pemohon selalu pergi sesuka hatinya tanpa memberi tahu Termohon selaku istrinya dan pulang sampai larut malam, bahkan sampai fajar. Pemohon juga tidak ada perhatian terhadap anak-anak, hanya untuk sekedar sejenak menggantikan menjaga anak-anak saja Pemohon tak mau, jangankan untuk menjaga

terkadang

Pemohon

memerintahkan

kepada

Termohon

untuk

menjauhkan anak-anak dari dirinya yang sedang bersantai atau tidur-tiduran, apalagi bila anak tersebut sedang rewel atau sakit;


6. Bahwa dalil pada angka 5 adalah tidak benar, bahwa kejadian itu terjadi pada tanggal 10 Agustus 2013 atau hari ketiga lebaran, dan pada saat itu tidak ada rencana sama sekali dari Pemohon untuk mengajak Termohon atau anak-anak jalan, karena saat itu Pemohon sedang santai, oleh karenanya Termohon bermaksud untuk mengajak anak-anak mengunjungi salah satu nenek Termohon yang baru datang dari Jakarta. Namun secara tiba-tiba Pemohon ingin mengajak anaknya pergi ke tempat lain, perlu diketahui memang Termohon kurang akrab dengan keluarga Termohon sehingga kalau ada acara kekeluargaan Termohon jarang hadir. Ketika diberitahukan pada Pemohon bahwa Termohon akan mengajak anak-anak untuk menjumpai salah satu neneknya tersebut, Pemohon marah-marah dan pergi; 7. Bahwa Termohon sebenarnya tidak ingin rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berantakan, Termohon bercita-cita ingin membina rumah tangga yang sakinah mawadah sampai akhir hayat, akan tetapi melihat sikaf dan tingkah laku Pemohon terlebih lagi Pemohon telah menjatuhkan talak yang diucapkan secara lisan pada Termohon, maka Pemohonpun telah berketetapan hati untuk menerima talak yang telah dijatuhkan; DALAM REKONVENSI 1. Bahwa apa-apa yang dituangkan dalam konvensi mohon diberlakukan pula dalam Rekonvensi sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; 2. Bahwa kedua anak dari Termohon/Penggugat Rekonvensi yaitu 1. laki-laki, 3 tahun dan 2. perempuan, 1 tahun belum berumur mumayyiz dan keduanya berada dalam

pemeliharaan

Termohon/Penggugat

Rekonvensi,

sehingga

perlu

ditetapkan hak pemeliharaannya pada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya; 3. Bahwa

dikarenakan

bila

terjadi

perceraian

maka

Termohon/Penggugat

Rekonvensi merasa keberatan bila harus menanggung biaya kebutuhan anak-anak serta biaya pendidikan anak-anak sendirian oleh karenanya Termohon/Penggugat Rekonvensi

juga

memohon

pada

majelis

hakim

untuk

menghukum

pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar uang kebutuhan anak serta pendidikan anak sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah (Rp.1.500.000,-) per anak per bulan. Atau tiga juta rupiah (Rp.3.000.000,-) untuk dua orang anak perbulan; 4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi sebenarnya tidak ingin rumah tangga antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berantakan, namun apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai maka Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan lapang dada dapat menerimanya


akan tetapi Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk

menghukum

Pemohon/Tergugat

Rekonvensi

untuk

membayar

kewajibannya terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menjadi hak Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai wanita yang ditalak sebagaimana diatur pada pasal 149 Kompilas Hukum Islam berupa : 1. Uang Mut’ah sebesar ......................................................Rp.10.000.000,2. Uang Iddah termasuk Maskan dan Kiswah sebesar.........Rp. 5.000.000,3. Uang Nafkah lampau 2 bulan x 3 juta .............................Rp. 6.000.000,Berdasarkan dalil-dalil di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi : DALAM KONVENSI Menerima permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menetapkan

hak

asuh/pemeliharaan

(hadhonah)

terhadap

anak

Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang berada pada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya; 3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya

pendidikan

dan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- pr anak/bulan, sampai anak dewasa; 4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya dan membayar : 1. Uang mut’ah sebesar ................................................Rp.10.000.000,2. Uang nafkah

iddah

termasuh

Maskan

dan

Kiswah

sebesar

Rp.5.000.000,3. Uang nafkah lampau yang terlalaikan 2 bulan x 3 juta ...Rp.6.000.000,DALAM KONNENSI DAN REKONVENSI Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dari jawaban Termohon tersebut Pemohon kembali menanggapi dengan Replik secara tertulis, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan; Bahwa Replik dari Pemohon tersebut, tidak ditanggapi lagi oleh Termohon;


Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : a. Fotokopi bermaterai cukup sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Pasar Minggu tanggal 13 Januari 2012 (P.1); b. Fotokopi

bermaterai cukup sesuai dengan aslinya Kutipan

Akta Nikah dari

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

Nomor :

1138/17/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 (P.2);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1.

SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palembang, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah saudara seayah dengan saksi lain ibu dan Termohon adalah kakak ipar Saksi; Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Jakarta setelah itu pindah ke Palembang tinggal dirumah orang tua Termohon; Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang, anak-anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon; Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon

rumah tangganya

kurang harmonis, dan Pemohon sering pulang malam Termohon tidak senang, padahal menurut Pemohon mengurus bisnisnya, tapi pernah Pemohon tidak dibukakan pintu ketika pulang malam, sudah ditelpon Termohon masih tidak membukakan dan akhirnya Pemohon menginap di hotel selama 3 hari, dan sejak itu Pemohon tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama; Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan, Pemohon yang pergi dan tinggal bersama keluarganya; Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang parfum, punya toko, sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu; Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon dan Saksi juga sudah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tapi Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;


2.

SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palembang, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Jakarta setelah itu pindah ke Palembang tinggal dirumah orang tua Termohon; Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang, anak-anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon; Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon

rumah tangganya

kurang harmonis, sering bertengkar, Pemohon dan Termohon sejak tinggal dirumah orang tua Termohon sudah pisah ranjang tapi masih satu rumah. Pemohon sering pulang malam Termohon tidak senang, padahal menurut keterangan Pemohon pulang malam karena mengurus bisnisnya, pernah Pemohon tidak dibukakan pintu oleh Termohon padahal Pemohon sudah memegang 1 kunci karena di kunci dari dalam Pemohon masih tidak bisa masuk ketika pulang, dan ketika itu sudah ditelpon tetapi Termohon masih tidak mau membukakan maka akhirnya Pemohon menginap di hotel selama 3 hari, dan sejak itu Pemohon tidak pulang kekediaman bersama; Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan, Pemohon yang pergi dan tinggal bersama Saksi karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya; Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang farfum, punya toko, yang mengelolanya adalah isteri Saksi sedangkan penghasilannya Saksi tidak tahu; Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian diantara Pemohon dan Termohon tapi sepertinya keluarga Termohon tidak ada iktikad untuk berbaikan dengan pihak Pemohon dan saksi juga sudah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tapi Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti surat-surat berupa:


a. Fotokopi bermeterai cukup sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Ilir Timur II Kota Palembang tanggal 09 Desember 2011 (T.1); b. Fotokopi bermaterai cukup sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil

Kota

Palembang tanggal 13 Juli 2012 (T.2); c. Fotokopi bermaterai cukup sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 28 Juni 2010 (T.3);

Bahwa terhadap bukti-bukti Termohon tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon; Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi-saksi walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan; Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan masing-masing memberikan kesimpulan secara lisan, Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon tetap dengan jawabannya serta mohon putusan; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 sudah dilaksanakan dan difasilitasi oleh Hakim Mediator Drs. H. ZAIMAN EFFENDIE SY. tetapi juga tidak berhasil; DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon Konvensi merupakan penduduk Kota Jakarta, sedangkan menurut alat bukti T.1 Termohon


Konvensi merupakan penduduk Kota Palembang, oleh karenanya perkara ini telah benar diajukan di Pengadilan Agama Palembang, yang hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk mengadilinya; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai sekarang masih terikat pada tali perkawinannya, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan Subyek Hukum yang berkualitas pada perkara ini; Menimbang,

bahwa

permohonan

Pemohon

Konvensi

mendalilkan

bahwasanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis yang disebabkan antara lain Termohon bila dinasehati kalau dinasehati sering membantah, dan Termohon selama 2 tahun terakhir sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi sebagai suami; Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut diatas, oleh Termohon Konvensi telah dijawab yang isinya ada yang membenarkan dan ada sebagian dibantahnya; Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi-saksi yang saksi-saksi Pemohon Konvensi di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti saksi-saksi; Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak berperkara; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:  Bahwa berdasar bukti (T.1) Termohon adalah penduduk Kota Palembang sehingga Pengadilan Agama Palembang yang berwenang untuk mengadili perkara ini;  Bahwa terbukti sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di Palembang atau sejak lebih kurang 2 tahun terakhir antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih tengkar dan sebagai puncaknya Agustus 2013 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi; Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah berpisah, bertengkar tidak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tersebut walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, sehingga


sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengkategorikan perpisahan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Agustus 2013 sampai dengan sekarang kepada percekcokan yang terus menerus dan sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon Konvensi tidak melawan hak, oleh sebab itu permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon selain menanggapi mengenai surat permohonan Pemohon, juga ada mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), maka selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa rekonvensi dari Penggugat rekonvensi yaitu mohon ditetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan juga nafkah serta biaya pendidikan anak sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan untuk kedua anak tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 dan T.3 kedua anak terbukti anak-anak tersebut adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih balita (belum mumayyiz); Menimbang, bahwa dari Replik Tergugat Rekonvensi telah menyetujui anakanak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sehingga berdasarkan kesepakatan (persetujuan) tersebut maka Majelis Hakim menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya; Menimbang, bahwa mengenai nafkah dan biaya pendidikan yang Penggugat Rekonvensi gugat sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan untuk kedua anak, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tidak ada kesanggupan untuk


membayarnya dengan dalil bahwa

Pemohon yang bekerja sebagai pedagang

penghasilannya tidak menentu, jangankan untuk memberi nafkah, untuk membiayai diri sendiri saja serba pas-pasan, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan seadil-adilnya; Menimbang bahwa karena Tergugat tidak ada kesanggupan, sedangkan mengenai nafkah anak dan biaya pemeliharaan tersebut merupakan kewajiban seorang ayah sebagaimana disebut pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah disebut bahwa bila terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

keterangan

Tergugat

Rekonvensi

di

persidangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang parfum ratarata Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan biaya pemeliharaan dan nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan pada masa sekarang, dan menurut Majelis Hakim yang layak dan juga berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah dan pemeliharaan anak-anak

Penggugat

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah perbulan) sampai anak-anak tersebut dewasa melalui Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak-anak tersebut; Menimbang, bahwa mengenai biaya pendidikan karena di persidangan telah terbukti bahwa anak-anak tersebut masih berumur 3 tahun dan 1 tahun, dan anak-anak tersebut belum bersekolah, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan prematur dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa selain rekonvensi mengenai anak dan nafkahnya, Penggugat Rekonvensi juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : a. Uang Mut’ah sebesar .......................................................Rp.10.000.000,b. Uang Iddah termasuk Maskan dan Kiswah sebesar ....... Rp. 5.000.000,c. Uang Nafkah lampau 2 bulan x 3 juta ............................ Rp. 6.000.000,Menimbang, bahwa dari semua rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi padahal semua itu merupakan kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya sebagaimana yang diatur oleh pasal 149 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa seorang yang mentalak istrinya wajib memberikan mut’ah yang


layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti sebagai istri yang ba’da al dukhul dengan telah lahirnya dua orang anak, maka karena Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan, dan menurut Majelis Hakim yang layak adalah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah); Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga mengenai nafkah iddah, termasuk kiswah dan maskan sebear Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam seorang bekas suami yang mentalak istrinya berkewajiban memberikan nafkah, kiswah dan maskan selama dalam masa iddah, selama istri tidak nusyuz; Menimbang, bahwa di persidangan istri (Penggugat Rekonvensi) tidak terbukti telah nusyuz, maka Majelis Hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan dan kelayakan berupa nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan, sehingga untuk tiga bulan berjumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan juga kiswah selama masa iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan mengenai maskan, terbukti di persidangan Penggugat Rekonvensi tinggal bersama orang tuanya maka rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi mengenai maskan dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi juga mohon untuk dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berupa nafkah yang telah lampau selama dua bulan, per bulan Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sehingga untuk dua bulan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah); Menimbang,

bahwa

di

persidangan

Penggugat

Rekonvensi

tidak

membuktikan bahwasanya selama dua bulan dimaksud dalam gugatan rekonvensinya mengenai nafkah yang telah lampau telah tidak dipenuhi atau tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut dinyatakan ditolak; DALAM KONVENSI dan REKONVENSI Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;


Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang; II. Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi biaya pemeliharaan dan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa melalui Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh dari kedua anak tersebut; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : 4.1. Mut’ah sebesar..................................Rp.5.000.000,4.2. Nafkah iddah sebesar .......................Rp.3.000.000,4.3. Kiswah sebesar .................................Rp. 500.000,5. Menyatakan menolak dan tidak menerima untuk gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis dan Dra. LAILA AMIN, S.H. serta Drs. M. WANCIK DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam


sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Dra. SUNDARI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis Ttd. Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. LAILA AMIN, S.H.

Drs. M. WANCIK DAHLAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti Ttd. Dra. SUNDARI

Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

: Rp.

50.000,-

3.

Panggilan Pemohon

: Rp.

60.000,-

4.

Panggilan Termohon

: Rp. 120.000,-

5.

Redaksi

: Rp.

5.000,-

6.

Materai

: Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp. 271.000,-


PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents