PUTUSAN Nomor : 1946/Pdt.G/2013/PA.Plg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palembang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemeliharaan Anak, Nafkah Anak dan bekas istri yang diajukan oleh :
PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut Penggugat; MELAWAN TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1946/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 19 Desember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kota Palembang, pada tanggal 31 Januari 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang, Nomor 167/17/11/SU.1/96, tertanggal 13 Febuari 1995, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut; 2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak : - perempuan, umur 17 tahun; - perempuan, umur 13 tahun; - perempuan, umur 10 tahun Sekarang ke-3 anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
Hal 1 dari 11 halaman Perkara Nomor 1946/Pdt.G/2013/PA.Plg.
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Palembang dan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadialn Agama Palembang Nomor : 1264/AC/2013/PA , tanggal 6 November 2013; 4. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut tidak ditetapkan hak pengasuhan anak Pengugat dan Tergugat: - perempuan, umur 17 tahun; -perempuan, umur 13 tahun; - perempuan, umur 10 tahun; Dan biaya hidup untuk anak-anak dan bekas istri Tergugat dari seluruh penghasilan Yang tidak terbatas secara penuh Yaitu 2/3 bagian (75%) yang telah diatur oleh Pemerintah melalui Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI no.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI no.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam pasal 16,17,18 dan 19 (terlampir) dan masalah pembagian uang penghasilanya terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI no.10 TAhun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam pasal 8 ayat 2, 3, dan 4 (terlampir); 5. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat: - perempuan, umur 17 tahun; - perempuan, umur 13 tahun; - perempuan, umur 10 tahun; Yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari penggugat selaku ibu kandungnya dan untuk biaya hidup anak –anak dan penggugat selaku bekas istri tergugat di bebankan kepada tergugat selaku ayah kandung dan bekas suami penggugat sebesar 2 / 3 bagian ( 75 % ) dari seluruh penghasilan tergugat yang tidak terbatas secara penuh sesuai Peraturan Pemerintah melalui Surat Edaran nomor : 48 /SE/1990 /tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no.45 tahun 1990 / tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Pasal 16, 17, 18 dan 19 (terlampir) dan masalah pembagian uang Penghasilannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI no 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam pasal 8 ayat 2 dan 4 terlampir yang diberikan setiap bulan secara penuh kepada Penggugat melalui bendahara gaji langsung dimana Tergugat bekerja.
Hal 2 dari 11 halaman Perkara Nomor 1946/Pdt.G/2013/PA.Plg.
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat : - perempuan, umur 17 tahun; - perempuan, umur 13 tahun; - perempuan, umur 10 tahun; Hak asuh/pemeliharaannya berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya; 3. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar 2/3 bagian (75%) dari seluruh penghasilan Tergugat yang tanpa batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, yang terdapat pada point 4 (empat) dan 5 (lima) yang langsung di bagikan oleh Bendahara Gaji dimana Tergugat bekerja; 4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku. Atau : Bila Majelis Hukum berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, begitu juga mediasi yang telah difasilitasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Zaiman Effendie Sy. juga tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan; Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memberikan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tetapi Tergugat secara berturut-turut 2 kali persidangan tidak hadir dan selanjutnya Tergugat mengirimkan jawaban tertulis melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk untuk keperluan memanggil sehubungan dengan persidangan perkara ini;
Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671025001710004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang, tanggal 18-03-2012 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.1);
Hal 3 dari 11 halaman Perkara Nomor 1946/Pdt.G/2013/PA.Plg.
b. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1264/AC/2013/PA.Plg. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 06 Nopember 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.2); c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.08005/2090/T/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 16 Maret 2009, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode (P.3); d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.01685/1712/T/I/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Palembang, tanggal 13 Januari 2009, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode (P.4); e.
Fotokopi Kutipan Akta Kelahitran No.01683/1710/T/I/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kota Palembang, tanggal 13 Januari 2009, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode (P.5);
f.
Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama palembang No.1052/Pdt.G/2013/PA.Plg, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama palembang, tanggal 03-02-2014, telah dicocokikan dengan yang aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode (P.6);
g.
Fotokopi Kartu Keluarga No.167020906070071 atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Camat Seberang Ulu I Kota Palembang, tanggal 23-04-2009, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh majelis diberi kode (P.7);
h. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani, tanpa tanggal, oleh Majelis diberi kode (P.8); i. Asli Perincian Gaji PNS bulan Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran tanggal 11 Januari 2014, oleh Majelis diberi kode (P.9);
Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :
1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palembang. Saksi tersebut dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat; - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami isteri, tetapi sekarang telah bercerai;
Hal 4 dari 11 halaman Perkara Nomor 1946/Pdt.G/2013/PA.Plg.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sejak tahun 2013; -Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak perempuan umur ± 18 tahun , mur 13 tahun dan umur 10 tahun; - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai dua anak ikut dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang nomor dua ikut dengan orang tua Tergugat; - Bahwa sepengetahuan Saksi, ketentuan tentang pemeliharaan anak belum ditetapkan dalam putusan perceraian Penggugat dan Tergugat; - Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga Guru/PNS dengan penghasilan satu bulannya secara detil Saksi tidak tahu; - Bahwa semua biaya hidup ke-dua anak tersebut dibiayai oleh Saksi bersama-sama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya; - Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga Guru Honor dengan penghasilan hanya Rp.100.000,- setiap bulannya tapi untuk membiayai anaknya menurut saya Penggugat mampu saja; - Bahwa setahu Saksi selama bercerai Tergugat ada bebarapa kali datang memberikan uang kepada anaknya dengan jumlah nominalnya tidak tentu jumlahnya, ada kadang Rp.50.000,- kadang Rp.100.000,-;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palembang dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Saksi adalah tetangga dekat/sebelahan rumah dengan Penggugat, dan Saksi juga kenal dengan Tergugat; - Bahwa dahulu Penggugat dan Tegugat adalah suami isteri, tetapi sekarang sudah bercerai; - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang saat ini ikut dalam asuhan Penggugat 2 orang dan yang nomor 2 ikut dengan orang tua Tergugat; - Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemeliharaan anak tersebut apakah berdasarkan ketetapan Putusan Pengadilan atau bukan; - Bahwa menurut Saksi Penggugat orangnya baik serta taat beragama dan tidak pernah berurusan dengan pihak polisi; - Bahwa tentang Tergugat memberi atau tidak uang kepada anaknya selama sudah bercerai Saksi tidak tahu; - Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS/Guru dengan penghasilan setiap bulan Saksi tidak tahu;
Hal 5 dari 11 halaman Perkara Nomor 1946/Pdt.G/2013/PA.Plg.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga guru honor di Madrasah Ibtida’iyah di Kalidoni dan gajinya Saksi tidak tahu; - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah kuliah di IAIN, sedangkan yang nomor 2 SMP, dan yang ketiga masih duduk di Sekolah Dasar;
Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan; Bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat-alat buktinya, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti; Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara tertulis yang pokoknya tetap dengan gugatannya semula kemudian mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, sehubungan dengan hadhanah dan juga mengenai pembagian gaji sebagaimana yang digugat oleh Penggugat; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat yaitu agar Penggugat ditetapkan sebagai pemelihara terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat (hadhanah) karena dalam putusan Cerai Gugat yang telah lalu belum ditetapkan; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan juga keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa Penggugat dan juga Tergugat adalah penduduk Kota Palembang, oleh karenanya perkara ini mejadi wewenang Pengadilan Agama Palembang untuk menyelesaikannya; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di pengadilan Agama Palembang, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memang berkualitas sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4 dan P.5, dan juga tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat yang telah didukung oleh keterangan saksi-saksinya, bahwa anak yang nomor 1 dan nomor 3 selama Penggugat dan
Hal 6 dari 11 halaman Perkara Nomor 1946/Pdt.G/2013/PA.Plg.
Tergugat bercerai dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya sedangkan anak yang nomor 2 ikut dengan orang tua dari Tergugat; Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 terbukti sudah mumayyiz, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada pasal 105 huruf (b) jo. Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah meminta keterangannya di depan persidangan, dan kedua anak tersebut telah menyatakan mau ikut dengan Penggugat selaku ibu kadungnya, sedangkan anak yang nomor tiga berdasarkan alat bukti P.5 masih berumur 10 tahun, yang berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam belum termasuk anak yang mumayyiz, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri; Menimbang, bahwa selama bercerai antara ayah dan ibunya atau antara Penggugat dengan Tergugat selaku ayah dan ibu dari anak-anak tersebut, pada kenyataannya anak telah ikut dan dipelihara oleh Penggugat dan selama dipelihara oleh Penggugat tersebut, di persidangan tidak terbukti bahwa anak tersebut telah mengalami permasalahan sehubungan dengan pemeliharaan yang telah diemban oleh Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut hadhanah-nya atau hak pemeliharaannya ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya; Menimbang, bahwa faktanya anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua yaitu anak setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah diasuh oleh orang tua Tergugat, maka selanjutnya diperintahkan kepada orang tua Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/ibunya selaku pemegang hak asuh anak tersebut; Menimbang, bahwa selain gugatan pokoknya mengenai pemeliharaan anak, perkara ini mengadung komulasi gugatan, Penggugat juga menggugat terhadap Tergugat mengenai biaya pemeliharaan terhadap ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar 2/3 dari penghasilan kotor dari Tergugat dengan mengkomulasikan dengan biaya hidup untuk Penggugat selama menjanda; Menimbang, bahwa karena anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah ditetapkan hadhanahnya
kepada
Penggugat,
maka
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan mengenai biaya pemeliharaan dan nafkah untuk ketiga anak tersebut berdasarkan kemampuan Tergugat (vide pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) dan kelayakan di masa sekarang; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 gaji Tergugat di bulan Pebruari 2014 adalah sebesar Rp.6.461.000,- (gaji kotor) dan gaji bersih, setelah dipotong iuran Taspen, Pajak Penghasilan dan hutang-hutang adalah sebesar Rp.3.175.915,-
Hal 7 dari 11 halaman Perkara Nomor 1946/Pdt.G/2013/PA.Plg.
Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat suatu pernyataan bahwasanya bersedia memberikan 2/3 dari semua penghasilan, termasuk tunjangan secara kotor (sebelum dipotong) hutang-hutang di bank maupun di tempat lain (bukti P.8) untuk Pengggugat beserta biaya pemeliharaan ketiga orang anaknya; Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut telah dinyatakan oleh Tergugat dibuat dengan sebenarnya; Menimbang, bahwa selain berpijak atau berdasarkan bukti-bukti secara formil Majelis Hakim agar memberikan suatu keadilan bagi para pencari keadilan, juga mendasarkan kerangka penilaian dengan hati nurani, logika hukum, kemampuan dan kelayakan. Kalau melulu berdasarkan formil alat bukti karena gugatan Penggugat menginginkan nafkah anak dan nafkah bekas istri selama menjanda untuk dibayar dengan 2/3 penghasilan kotor walaupun Tergugat menyetujui dan bahkan Tergugat juga telah membuat surat pernyataan yang menyatakan sanggup untuk membayar sebesar 2/3 gaji kotor, sedangkan berdasarkan alat bukti P.9, separoh gaji Tergugat sudah dipakai untuk membayar pajak, dan hutang-hutang, maka secara faktanya tidak akan dapat terbayar oleh Tergugat, sedangkan harta bersama yang berupa rumah juga telah ditempati oleh Penggugat, walaupun seorang guru PNS sekarang pada umumnya mendapat tunjangan sertifikasi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya pemeliharaan dan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.1.900.000,(Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh anak-anak tersebut; Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Tergugat juga membayar kepada Penggugat sebagai bekas istri berupa nafkah selama menjanda Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Penggugat telah mengkomulasikan antara biaya pemeliharaan anak-anak dan nafkah anak-anak tersebut dengan nafkah Penggugat selaku mantan istri Tergugat selama menjanda agar dibayar oleh Tergugat sebesar 2/3 dar penghasilan kotor Tergugat yang notabene sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan mendasarkan kepada Surat Edaran nomor : 48/E/1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa PP No.10 tahun 1983 pada pasal 8 ayat (4) menyebutkan bahwasanya “apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya”, dan pasal 8 ayat (5) menyebutkan bahwa
Hal 8 dari 11 halaman Perkara Nomor 1946/Pdt.G/2013/PA.Plg.
“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu”; Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 Penggugat telah menuntut agar diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 serta Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 dan tuntutan tersebut juga tercantum pada petitum angka 3; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan karena pembagian gaji dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang bercerai kepada bekas istri juga ............................................ adalah mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bukan Hukum Acara Peradilan Agama (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.11/K/AG/2001, tanggal 29 Maret 2003), oleh karena itu Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan dari Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini (mutatis mutandis) dengan demikian gugatan Penggugat mengenai biaya hidup Penggugat selama menjanda yang dikomulasikan dengan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat sebesar 2/3 gaji Tergugat dengan mendasarkan PP No.10/1983 jo. PP 45 /1990 serta SE Kepala BAKN No.48/SE/1990 dinyatakan ditolak, dan selanjutnya mengenai penyelesaian kasus ini diserahkan kepada pejabat yang berwenang di tempat Tergugat bekerja; Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasalnya serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menetapkan pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing: 2.1. perempuan, berumur 18 tahun; 2.2. perempuan, berumur 14 tahun; 2.3. umur 11 tahun; kepada Penggugat selaku ibu kandungnya; 3. Menghukum orang tua Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat ;
Hal 9 dari 11 halaman Perkara Nomor 1946/Pdt.G/2013/PA.Plg.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan nafkah anakanak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku pemegang hadhanah terhadap anak-anak tersebut sebesar Rp.1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah); 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1435 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H. dan Dra. Hj. Ristinah H. M. Nun sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta Jumhery, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan di luar hadir Penggugat dan dihadiri Tergugat.
Ketua Majelis Ttd. Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd.
Ttd.
Drs. H. AHYAUDDIN KARIM, S.H.
Dra. Hj. RISTINAH H. M. NUN
Panitera Pengganti Ttd. JUMHERY, S.H.
Hal 10 dari 11 halaman Perkara Nomor 1946/Pdt.G/2013/PA.Plg.
Perincian Biaya Perkara : 1.
Pendaftaran
: Rp.
30.000,-
2.
Biaya Proses
: Rp.
50.000,-
3.
Panggilan Penggugat
: Rp.
50.000,-
4.
Panggilan Tergugat
200.000,: Rp.
4.
Redaksi
: Rp.
5.000,-
5.
Materai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
: Rp.
341.000,-
Hal 11 dari 11 halaman Perkara Nomor 1946/Pdt.G/2013/PA.Plg.
