PA.Pkc BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 153/Pdt.G/2012/PA.Pkc BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : PEMOHON, umur 46, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan PT. Pec Tech,

tempat

tinggal

di

Kabupaten

PELALAWAN,

selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi; MELAWAN TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru TPA, tempat tinggal Jalan Cinta Damai Gang Panca Budi I RT 001 RW 005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan; TENTANG DUDUKPERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register perkara Nomor : 153/Pdt.G/ 2012/PA.Pkc, tanggal 21 Mei 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/1993 tertanggal 11 Januari 1993; 2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup

bersama sebagai

suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan selama 15 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman

Hal. 1 dari 23 hal Putusan No. 153/Pdt.G/2012/PA.PKC

bersama di Perumahan PT Indorayon di Kecamatan Prosea Kabupaten Tobasa selama 1 tahun 5 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Cinta Damai Gang Pancabudi Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan; 3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: a. ANAK PERTAMA, umur 18 tahun; b. ANAK KEDUA, umur 16 tahun; c. ANAK KETIGA, umur 8 tahun; 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh: a. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami, seperti Termohon lebih mendengarkan kata-kata tetangga daripada Pemohon sebagai suaminya; b. Bahwa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya, sehingga keluarga tidak terurus, Pemohon sudah meminta Termohon untuk berhenti kerja namun Termohon tidak mau berhenti; 6. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali menjalankan rumah tangga, namun tidak ada hasilnya; 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 April 2012, saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Town Site I Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan ini, mohon agar memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Pangkalan

Kerinci

untuk

menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencacat


Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencacat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon; 3. Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Pangkalan

Kerinci

untuk

menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencacat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencacat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku; SUBSIDAIR: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. Harmaini (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci) sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan/Resume Mediator tersebut mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai; Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak terwujud, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;


Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : Dalam konvensi: 1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri; 2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, umur 18 tahun, ANAK KEDUA, umur 16 tahun, ANAK KETIGA, umur 8 tahun. Ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon; 3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan baik dan harmonis, namun sejak Pemohon pergi ke China dan pulang dari China tepatnya sejak tanggal 24 Agustus 2008 Pemohon mulai menunjukkan tingkah laku tidak baik. Sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah Pemohon sendiri, sedangkan Termohon menanggapi secara positif agar rumah tangga tidak berantakan; 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penohon dan Termohon adalah karena sewaktu berada di Beijing Pemohon mempunyai selingkuhan seorang perempuan berkebangsaan China, hal itu Termohon ketahui berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri. Pada saat itu betapa hancurnya hati Termohon dan dada ini merasa terbakar, namun Termohon tetap bersabar dan memohon kepada Allah agar rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis seperti biasanya demi masa depan anak-anak; 5. Bahwa sejak menikah Pemohon bertugas berpindah-pindah atau bertugas ke luar kota ataupun luar negeri, jadi masalah anak-anak dan keluarga tetap terurus dengan baik oleh Termohon. Sedangkan masalah pekerjaan Termohon sebagai guru DTA, memang Termohon telah berjanji kepada Pemohon bahwa setelah Pemohon tidak bertugas lagi di China Termohon akan berhenti mengajar di DTA. Namun sayang Pemohon telah berselingkuh dengan seorang perempuan berkebangsaan China, sehingga Termohon mengurungkan niat untuk berhenti kerja; 6. Bahwa memang benar ada pihak keluarga Termohon yang telah memberikan nasehat-nasehat kepada Termohon dan Pemohon, Termohon sangat bersyukur atas nasehat-nasehat tersebut dan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berangsur-angsur baik kembali; 7. Bahwa Termohon membenarkan adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyampaikan bahwa antara bulan Juli dan Agustus 2011 (lebih kurang selama 3 minggu) Pemohon berada di Bogor karena kebetulan mendapat cuti dari RAPP selama 2 minggu. Sebagai istri Termohon bolak balik mengingatkan Pemohon melalui telepon kenapa lama sekali meninggalkan pekerjaan


dan Termohon khawatir karena Pemohon pergi bukan karena pekerjaan, namun Termohon malah dimarahi oleh Pemohon dan mengatakan bahwa Pemohon ke Bogor untuk kerja. Termohon tidak mengerti entah apa yang dikerjakan Pemohon sehingga merasa heran, kemudian emosi Pemohon semakin meninggi. Yang lebih mengherankan Termohon lagi pada 14 Oktober 2011 di saat Termohon keluar dari kamar mandi sambil bernyanyi panggilan haji, dengan emosi tinggi Termohon dibentak oleh Pemohon namun Termohon hanya diam dan menangis. Lalu sejak tanggal 15 Oktober 2011 Termohon dan Pemohon pisah ranjang, tidak lagi saling bicara, pada saat Termohon mengajak Pemohon bicara dan masuk ke kamar Pemohon untuk mengajak makan malam Pemohon mengamuk sehingga karena takut Termohon diam saja. Selanjutnya sampailah waktunya jam 18.30 (waktu maghrib) Pemohon mengucapkan kata cerai di depan anak Termohon yang bernama Nony sambil marah-marah dan menyebut nama-nama binatang, Termohon menangis sambil merangkul anak-anak Termohon. Sejak tanggal 15 Oktober 2011 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut nafkah lahir mulai berkurang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan anak-anak; 8. Bahwa dalam hati kecil Termohon yang paling dalam, Termohon tidak sanggup berpisah dengan Pemohon. Demi memikirkan masa depan anak-anak Termohon tetap akan mempertahankan keutuhah rumah tangga ini bagaimanapun caranya dan mohon kepada majelis hakim untuk mencegah perceraian ini; Dalam rekonvensi: 1. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Karena yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi yang berselingkuh dangan seorang perempuan China yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi secara langsung kepada Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan kenyataan Penggugat Rekonvensi sangat baik dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Sedangkan masalah pekerjaan Penggugugat Rekonvensi sebagai guru, Penggugat Rekonvensi akan berhenti dan berkonsentrasi mengurus keluarga sesuai janji Penggugat Rekonvensi namun karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa ia berselingkuh dan pernah mengatakan suatu saat akan meninggalkan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi tetap bekerja karena khawatir terhadap masa depan Penggugat Rekonvensi dengan tetap menjalankan kewajiban sebagi istri Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya letak kesalahan ini ada pada Tergugat Rekonvensi dan mudah-mudahan perceraian ini dapat dihindarkan;


2. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi itu bukan sebuah contoh yang baik bagi perkembangan psikologis anak-anak, oleh karenanya sudah selayaknya anak-anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi; 3. Bahwa apabila perceraian ini tidak bisa dihindari, dengan berat hati Penggugat Rekonvensi menerimanya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penggugat Rekonvensi menuntut hak nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulan; b. Penggugat Rekonvensi menuntut Mut’ah sebentuk cincin mas yang bentuknya terserah kepada Tergugat Rekonvensi; c. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terhutang/nafkah lampau sejak bulan November 2011 s.d. Juni 2012 (8 bulan) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan; d. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 3 orang anak dan uang sekolah sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun atau telah kawin sebesar Rp. 9.000.000.(sembhilan juta rupiah) perbulan; e. Penggugat Rekonvensi menuntut pembagian harta bersama berupa: -

Sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya yang terletak di RT. 001 RW. 005 Kelurahan Pengkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan SHM Nomor 1592/PLV/2001 dengan luas 708 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara dengan tanah kios-kios rumah petak - Selatan dengan jalan dan surau - Timur dengan tanah Urib - Barat denga tanah Sihombing -

Sebidang kebun sawit sebanyak 3 kapling 6 hektar, dengan batas: - Utara dengan sawit Hasibuan - Selatan dengan hutan - Timur dengan tower MRP - Barat dengan Saibun

-

Sebidang petak sawah, dengan batas: - Utara dengan Kasim Tamba - Selatan dengan Kasim Tamba - Timur dengan Surif - Barat dengan saluran Tali Air

Untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; -

Satu buah mobil merek Toyota Innova tahun 2010 No. Pol. BM 101 MS an. Dra. Hj. Misro Syakbani untuk Tergugat Rekonvensi;


4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: Dalam Konvensi: 1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya; 2. Menolak permohon Pemohon seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Dalam Rekonvensi: 1. Menerima dan mengabulkan jawaban Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dan hak perwalian terhadap: a. ANAK PERTAMA, umur 18 tahun; b. ANAK KEDUA, umur 16 tahun; c. ANAK KETIGA, umur 8 tahun; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai: a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulan; b. Mut’ah sebentuk cincin mas yang bentuknya terserah kepada Tergugat Rekonvensi; c. Nafkah terhutang/nafkah lampau sejak bulan November 2011 s.d. Juni 2012 (8 bulan) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan; d. Nafkah 3 orang anak dan uang sekolah sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun atau telah kawin sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) perbulan; 4. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama atau gono gini berupa: - Sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya yang terletak di RT. 001 RW. 005 Kelurahan Pengkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan SHM Nomor 1592/PLV/2001 dengan luas 708 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara dengan tanah kios-kios rumah petak - Selatan dengan jalan dan surau - Timur dengan tanah Urib - Barat denga tanah Sihombing - Sebidang kebun sawit sebanyak 3 kapling 6 hektar, dengan batas: - Utara dengan sawit Hasibuan - Selatan dengan hutan - Timur dengan tower MRP - Barat dengan Saibun


- Sebidang petak sawah, dengan batas: - Utara dengan Kasim Tamba - Selatan dengan Kasim Tamba - Timur dengan Surif - Barat dengan saluran Tali Air - Satu buah mobil merek Toyota Innova tahun 2010 No. Pol. BM 101 MS an. Dra. Hj. Misro Syakbani; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama/gono gini di bawah ini kepada Penggugat Rekonvensi berupa: - Sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya yang terletak di RT. 001 RW. 005 Kelurahan Pengkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan SHM Nomor 1592/PLV/2001 dengan luas 708 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara dengan tanah kios-kios rumah petak - Selatan dengan jalan dan surau - Timur dengan tanah Urib - Barat denga tanah Sihombing - Sebidang kebun sawit sebanyak 3 kapling 6 hektar, dengan batas: - Utara dengan sawit Hasibuan - Selatan dengan hutan - Timur dengan tower MRP - Barat dengan Saibun - Sebidang petak sawah, dengan batas: - Utara dengan Kasim Tamba - Selatan dengan Kasim Tamba - Timur dengan Surif - Barat dengan saluran Tali Air - Satu buah mobil merek Toyota Innova tahun 2010 No. Pol. BM 101 MS an. Dra. Hj. Misro Syakbani; 6.

Menghukum Tergugugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

-

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;


Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon

tersebut, Pemohon telah

mengajukan Replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 24 September 2012 yang pada pokoknya membantah jawaban Termohon dan tetap mempertahankan semua dalil-dalil permohonannya yang secara ringkas mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Dalam Konvensi: 1. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tanggal 24 Agustus 2010, melainkan sudah dimulai sejak April 2007 sebagaimana dalil permohonan Pemohon; 2. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana dalam jawaban Termohon poin 5a dan 5b, yang benar adalah bahwa pertengkaran itu terjadi disebabkan Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami seperti lebih mendengarkan kata-kata tetangga/orang lain daripada Pemohon sebagai suami dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anakanaknya sehingga keluarga tidak terurus padahal Pemohon sudah meminta Termohon untuk berhenti bekerja namun Termohon tidak mau berhenti; 3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempercayai. Hal ini karena pada waktu Pemohon menjalani cuti dari PT Pec Tech dan pergi ke Bogor dalam rangka bekerja untuk menafkahi keluarga Termohon tidak mempercayainya. Di mana untuk suatu keperluan Pemohon meminta perpanjangan cuti dan dikabulkan oleh perusahaan, namun Termohon selalu menelepon dengan nada marah dan mencemaskan jika terlalu lama cuti Pemohon akan dipecat dari perusahaan padahal Pemohon sudah menjelaskannya akan tetapi Termohon tidak peduli dan membuat Pemohon marah. Dan pada kenyataannya kekhawatiran tersebut tidak terjadi karena sampai saat ini Pemohon masih bekerja di PT. Pec Tech; 4. Bahwa Pemohon tidak bisa menerima jawaban Termohon yang menyatakan tidak sanggup berpisah dengan Pemohon demi memikirkan anak-anak, karena apabila Termohon masih ada rasa sayang dan cinta kepada Pemohon seharusnya bukan karena anak-anak melainkan murni dari hari nurani Termohon; Dalam rekonvensi: 1. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika anak berada dalam asuhan Termohon dengan syarat Pemohon berhak untuk menjumpai anak-anak, mengajak jalan-jalan dan hakhak sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya;


2. Bahwa mengenai tuntutan Termohon tentang nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) perbulan Pemohon tidak dapat menyangupinya, namun Pemohon sanggup membayarnya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; 3. Bahwa tentang mut’ah yang dimintakan Termohon, Pemohon tidak akan memberikannya; 4. Bahwa Pemohon tidak pernah merasa punya nafkah terhutang kepada Termohon, karena sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sesuai kebutuhan; 5. Bahwa untuk nafkah 3 orang anak, Pemohon tidak bisa menetapkan sebagaimana yang dituntut oleh Termohon akan tetapi nafkah anak tersebut tetap menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai dengan kebutuhan anak sampai anak dewasa atau mandiri; 6. Bahwa untuk masalah harta bersama Pemohon menolak semua permintaan Termohon dan Pemohon menghendaki diselesaikan secara kekeluargaan, apabila tidak tercapai mufakat maka akan diselesaikan sesuai Undang-undang dan syari’at Islam yang berlaku di Indonesia; 7. Bahwa Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

Menerima dan mengabulkan replik Pemohon terhadap jawaban Termohon;

-

Menolak jawaban Termohon terhadap permohonan cerai talak yang Pemohon ajukan pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kecuali yang telah Pemohon benarkan;

-

Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

-

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

-

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadiladil; Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula

mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2012 yang pada prinsipnya tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon serta mohon agar perkara ini ditolak atau tidak dikabulkan demi keutuhan keluarga Pemohon dan Termohon yang secara ringkas isi repliknya sebagai berikut: 1. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2007, karena jika demikian tidak mungkin Termohon dan anak-anak pada tahun 2009 pergi menyusul Pemohon ke China yang mana demi Penohonlah


Termohon tinggalkan anak yang paling kecil baru berumur 6 tahun (Umara Wira Yudha Yahya) dan dititipkan kapada neneknya di Medan; 2. Bahwa Termohon tetap menghargai Pemohon, kawan curhat Termohon tidak ada orang lain selain Pemohon, begitu juga Pemohon tidak ada teman curhat kecuali Termohon. Namun setelah Pemohon berkecimpung di dunia politik atau pilkada suasana berubah, Pemohon lebih banyak di luar rumah dan sudah tidak lagi ikut ke surau atau masjid di dekat rumah padahal sebelumnya Pemohon rajin ke masjid bersama Termohon; 3. Bahwa Termohon tetap memperhatikan Pemohon walaupun Pemohon berselingkuh melalui sms atau internetan di samping Termohon sambil berbaring dan juga walaupun ketika Pemohon baru pulang dari rumah sahabat di jalan Markisa kira-kira pukul 02.00 malam, begitulah hampir setiap malam, namun Termohon hanya mengurut dada dan mohon agar diberi kekuatan oleh Allah dalam menghadapi cobaan ini; 4. Bahwa Termohon sangat dekat dengan anak-anak dari kecil sampai sekarang, dari memasukkan sekolah SD sampai ke pesantren serta masuk ke perguruan tinggi Termohon yang mengurusnya dengan dipandu keluarga yang di Jawa sedangkan Pemohon tidak pernah mengurus sekolah anak-anak. Sampai sekarangpun anak-anak selalu memberikan Termohon semangat agar tabah menghadapi ujian Allah ini dan berharap Pemohon diberi petunjuk oleh Allah agar kembali kepada Termohon; 5. Bahwa Pemohon hanya mencari-cari alasan saja untuk menceraikan Termohon, kalaulah tidak ada rasa cinta dan sayang yang mendalam dari Termohon kepada Pemohon maka Termohon sudah lama pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon sering mengusir dan mencaci maki Termohon. Namun karena rasa cinta yang mendalam itulah Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama; 6. Bahwa Pemohon sudah menduakan Allah swt/syirik ketika berada di Bogor, pada awalnya Termohon sangat percaya apa yang dikatakan Pemohon bahwa Pemohon ke Bogor kerja untuk mencari modal tapi terakhir Pemohon menyalahgunakan kepercayaan Termohon, karena ketika pulang dari Bogor pada bulan Agustus 2011 Pemohon hampir tiap malam menelepon orang-orang di Bogor yaitu Mbah Glen, Mbah Misan yang umurnya 150 tahun atau 500 tahun dengan menunjukkan foto mereka dengan Pemohon beserta susunan uang Rp. 100.00.- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dalam kontainer kepada Termohon yang oleh Pemohon dikatakan uang itu dari rintisan Sukarno yang tidak berapa lama lagi akan cair dana yang pertama untuk penataan keluarga yang letaknya di hutan. Lalu pada tanggal 20 Agustus 2011 Pemohon disuruh lagi ke Bogor untuk menjemput dana sebanyak 5 miliyar, tetapi yang terjadi adalah sepeser pun tidak ada dana yang


dibawa pulang oleh Pemohon sehingga sejak itulah Termohon tidak percaya lagi kepda Pemohon bahwa Pemohon pergi untuk mencari modal seperti yang dikatakan Pemohon; 7. Bahwa Termohon tidak keberatan jika rumah dan kebun sawit diatasnamakan anakanak dan sawah yang di Medan diatasnamakan Termohon. Sedangkan mobil diatasnamakan Pemohon dengan syarat sebelum perkara ini diputus Termohon dan Pemohon

harus

membuat

pernyataan

di

depan

Notaris

dan

kemudian

dibaliknamakan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/1993 tertanggal 11 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Fotokopi surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1; Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu masing-masing bernama: 1. SAKSI PERTAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Pec Tech, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa saksi adalah teman Pemohon bekerja di PT Pech Tech;

-

Bahwa benar Pemohon dan Termohon

adalah pasangan suami isteri yang

menikah pada tahun 1993; -

Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini masih tinggal serumah, namun karena Pemohon ditugaskan oleh perusahaan di Dumai sejak 3 bulan yang lalu, ia jarang pulang dan pada malam tadi sebelum sidang ini Pemohon ada di rumahnya di Pangkalan Kerinci;

-

Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi di antara mereka dimana sejak tahun 2007 rumah tangganya sudah tidak tenteram lagi;

-

Bahwa sering terjadi percekcokan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau berhenti bekerja sebagai guru DTA di PT RAPP tanpa alasan yang jelas meskipun penghasilan Pemohon selaku suaminya sudah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya;


-

Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dan ketika berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon saling bertahan dengan egonya masingmasing;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun jika terjadi perselisihan mereka lebih banyak mendiamkan saja dan hanya bercerita kepada saksi;

-

Bahwa Termohon bekerja dari jam 08.00 s.d. 10.00 pagi dan siangnya jam 13.00 s.d. 15.00;

-

Bahwa Termohon sibuk bekerja dan anak-anaknya lebih banyak ditinggal;

-

Bahwa benar Pemohon sering ditugaskan perusahaan ke luar negeri seperti ke Brazil dan China;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak ketiga di antara Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai kebun sawit tapi tidak tahu secara pasti lokasi dan ukurannya; Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan

saksi tersebut kecuali menyangkut jam kerja Termohon, karena menurut Pemohon selaku Kepala Sekolah Termohon bekerja dari pagi hari hingga sore. Sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan; 2. SAKSI KEDUA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon sejak tahun 2009 dan teman sesama pengurus Paguyuban Jawa Riau Cabang Pangkalan Kerinci;

-

Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Cinta Damai Gang Budi I Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dan saksi sering berkunjung ke rumah tersebut;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah mereka bersama, tapi sejak 4 bulan yang lalu Pemohon bekerja di Dumai dan ia jarang pulang ke Pangkalan Kerinci;

-

Bahwa Pemohon bekerja di PT IKKB (Indah Karya Bangun Bersama) yang dahulunya bernama PT Pech Tech;


-

Bahwa Termohon bekerja sebagai guru di DTA At-Taqwa di Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dan berapa kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon harus bekerja;

-

Bahwa permaslahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui hanyalah peristiwa yang terjadi pada saat pemilukada Pelalawan bulan November 2011 yang lalu, ketika itu Pemohon beserta saksi sedang berkumpul di rumah Pak Nasrun di jalan Markisa Pangkalan Kerinci, kemudian Termohon datang meminta ATM kepada Pemohon dengan alasan mau membeli beras di hadapan orang ramai sehingga pada waktu itu Pemohon terlihat sangat emosi dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;

-

Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga saksi hanya tahu bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa 1 unit mobil Kijang Innova yang saat ini dikuasai Pemohon dan 1 unit rumah permanen di jalan Cinta Camai Gang Budi I Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota; Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan

saksi tersebut. Sedangkan Termohon membenarkan sebagian dan membantah bahwa tidak benar ketika Termohon meminta ATM Pemohon untuk membeli beras, yang benar Termohon meminta ATM Pemohon karena biasanya ATM gaji Pemohon tersebut dipegang oleh Termohon tapi pada saat itu dipegang oleh Pemohon dan untuk membeli beras Termohon sudah meminjam uang orang lain, sehingga dengan meminta ATM Pemohon, Termohon bisa mengganti uang pinjaman tersebut; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat buktinya, namun setelah dua kali diberi kesempatan untuk itu yaitu pada sidang tanggal 13 November 2012 dan tanggal 4 Desember 2012 Termohon tidak menggunakan haknya untuk upaya pembuktian tersebut dan pemeriksaan dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan akhir; Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 4 Desember 2012 yang pada intinya tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dari Termohon yang selengkapnya termuat dalam kesimpulan Pemohon tersebut yang telah menjadi kesatuan dalam berita acara sidang perkara ini; Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini


Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Dalam Konvensi: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan

Pemohon dan

Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan jurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun upaya damai tesrebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian berarti maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan; Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dengan bantuan Mediator yang bernama Drs. Harmaini (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci) dan berdasarkan laporan/resume mediator tersebut Nomor: 153/Pdt.G/2012/PA.Pkc tertanggal 11 Juni 2012, upaya damai melalui mediasi dinyatakan gagal. Dengan demikian Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan; Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan terutama menyangkut alasan perceraian dan penyebab terjadi perselisihan


antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon; Menimbang, bahwa tuntutan pokok permohonan Pemohon adalah agar dapat diberi izin kepadanya untuk menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon lebih mendengarkan kata-kata tetangga dari pada suaminya, Terohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya serta tidak bersedia memenuhi keinginan Pemohon untuk berhenti bekerja; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon wajib dibebankan pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya terdapat alas hukum (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan perkara a quo yang patut dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa dalam upaya pembuktian untuk perkara ini Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang dibuktikan dengan kenyataan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu hingga sekarang, namun para saksi tersebut tidak dapat menerangkan secara rinci apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana jawabannya, namun hal itu disebabkan oleh perbuatan Pemohon sendiri yang telah berselingkuh dengan perempuan lain selama berada di China karena inilah alasan pokok terjadinya perselisihan tersebut. Isi pokok jawaban Termohon tersebut telah dibantah oleh Pemohon dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya yang untuk itu Termohon dibebankan pembuktian;


Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan untuk melakukan upaya pembuktiannya Termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut, oleh itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil bantahan tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, maka alasan Pemohon untuk diceraikan dari Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991); Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dan Syariat Islam seharusnya dihindari, akan tetapi dari kenyataan di atas Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, terlebih jika melihat kepada keingin kuat dari Pemohon untuk diberikan izin menceraikan Termohon. Hal ini telah sesuai pula dengan dalil Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227:

‫وإن ﻋﺰﻣﻮا اﻟﻄﻼق ﻓﺈن ﷲ ﺳﻤﯿﻊ ﻋﻠﯿﻢ‬ yang artinya “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana amar putusan ini; Dalam Rekonvensi: Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat assesoir dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi; Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban tertulisnya yang isi gugatannya


menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 158 Rbg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara a-quo sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonpensi; Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa apabila perceraian Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dihindari maka dengan berat hati Penggugat Rekonvensi menerimanya dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Mohon agar Majelis Hakim dapat menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan berupa nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), mut’ah sebentuk cincin emas yang bentuknya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan nafkah terhutang/nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah); 2. Mohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama: ANAK PERTAMA, umur 18 tahun, ANAK KEDUA, umur 16 tahun dan ANAK KETIGA, umur 8 tahun; 3. Mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) perbulan; 4. Mohon agar Majelis Hakim menetapkan dan membagi harta bersama dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum 4 dan 5 jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut; 5. Mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari jika Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalakan putusan; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensinya tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan upaya pembuktian baik dengan surat maupun alat bukti lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan. Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj’i, di man seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan


pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991); Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut’ah baik berupa uang maupun benda kepada Termohon sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan berdasarkan nash al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

‫ﻮﻠﻟﻣﻄﻟﻘﺎﺖ ﻣﺘﺎع ﺒﺎﻠﻣﻌﺮﻮف ﺤﻘﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﻣﺘﻘﯿﻦ‬ yang artinya :

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh

suaminya) mut`ah menurut yang ma`ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.” Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, maka meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan upaya pembuktiannya, namun demikian khusus mengenai permohonan terkait nafkah iddah, mut’ah, hak pengasuhan anak dan nafkah anak Majelis Hakim secara ex officio mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan keterangan secara pasti terkait penghasilan Tergugat Rekonvensi guna menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi. Namun dalam replik Pemohon yang sekaligus juga merupakan jawaban Tergugat dalam rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus) perbulan, namun tidak bersedia memberikan mut’ah bagi Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya dalam menentukan nafkah iddah dan mut’ah tersebut, maka menurut Majelis Hakim kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi jika dengan tetap memperhatikan asas kepatutan jika Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memberikan mut’ah dalam bentuk uang sebesar


Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini; Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan catatan Tergugat diberi hak untuk menjumpai, mengajak jalan-jalan dan mendapat hak lainnya layaknya seorang ayah sebagaimana replik dan jawaban rekonvensinya, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hal ini sebagaimana bunyi amar putusan ini; Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut sudah benar karena biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c jis pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi biaya kebutuhan anak-anak tersebut namun tidak menyebutkan besarnya biaya pemeliharaan dimaksud sebagaimana terungkap dalam jawaban Tergugat. Dengan demikian, maka oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung Panggugat Rekonvensi tidak membuktikan secara jelas dan rinci mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak-anak tersebut setiap bulannya, maka untuk menetapkan jumlah nafkah anak tersebut Majelis Hakim menggunakan patokan kelayakan kebutuhan minimal untuk 3 (tiga) orang anak yang sedang menjalani pendidikan (sekolah dan kuliah) yang dalam dalam pandangan Majelis Hakim paling tidak memerlukan biaya minimal sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat terkait hal ini dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah bagi anak-anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan dengan perincian Rp. 1.000.000.- untuk masing masing anak sebagaimana amar putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan


Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Dalam Konvensi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci; Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan; 4. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak bernama M. Boby Syahma Zudha Bin Sunardianto, umur 18 tahun, ANAK KEDUA, umur 16 tahun dan ANAK KETIGA, umur 8 tahun berada di tangan Penggugat Rekonvensi tanpa melepaskan hak Tergugat Rekonvensi untuk menjumpai, mengajak jalan-jalan dan mendapat hak lainnya layaknya seorang ayah; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bagi anak-anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan. 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000.- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin

tanggal 17 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1434 H, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. AGUSTI selaku Ketua Majelis, M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, MA dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 18 Hal. 21 dari 23 hal Putusan No. 153/Pdt.G/2012/PA.PKC

Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 H. dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh FAKHRIADI, SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi; Ketua Majelis TTD

Drs. AGUSTI Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag. MA

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I

Panitera Pengganti TTD FAKHRIADI, SH Perincian Biaya : 1. Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Panggilan sidang 4. Redaksi 5. Meterai J u m l a h

Rp 30.000,Rp 50.000,Rp 375.000,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 466.000,( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)


PA.Pkc BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents