PA.Pkc. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 322/Pdt.G/2012/PA.Pkc. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kontraktor RAPP, bertempat tinggal di PEKANBARU, selanjutnya disebut Pemohon; melawan TERMOHON, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PELALAWAN, selanjutnya disebut Termohon; Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertangal 10 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 322/Pdt.G/2012/PA.Pkc., tanggal 10 Desember 2012, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 11 April 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/2/XII/2012, tertanggal 2 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan; 2. Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda dengan satu anak; 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

Putusan No. 322/Pdt.G/2012/PA.Pkc hlm. 1 dari 9 hlm.

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama bernama Muhammmad Fadlan Bin Agusmar Hutri, umur 1 tahun 6 bulan; Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon; 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan September 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; 6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan: a. Termohon tidak jujur dalam keuangan keluarga, tanpa seizin Pemohon Termohon menyimpan uang yang diberikan Pemohon kepada orang tuanya; b. Termohon selalu melarang Pemohon datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas; c. Termohon telah mengkhianati Pemohon, sebab Termohon telah menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain, informasi ini didapat Pemohon dari Paman Termohon; 7. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rumah tangga rukun dan harmonis, namun tidak berhasil; 8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut Termohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan meninggalkan Pemohon,ini terjadi pada bulan Oktober 2011, dan Pemohon akhirnya juga pergi dari rumah orang tua Termohon tersabut dan pergi ke Pekanbaru tempat orang tua Pemohon akan tetapi Pemohon selalu mengirim uang untuk kebutuhan anak Pemohon dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri; 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan No. 322/Pdt.G/2012/PA.Pkc hlm. 2 dari 9 hlm.

PRIMAIR: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku; SUBSIDAIR: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Pemohon dan Termohon yang telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Rahmi Mailiza Annur, SHI (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci) sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tersebut mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai karena Termohon tidak hadir pada saat mediasi dilaksanakan. Menimbang, bahwa meskipun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan damai dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan kepada Termohon diberikan nasehat karena tidak hadir di persidangan; Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak terwujud, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa kehadiran Termohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah guna menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut ketidakhadiran mana bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Putusan No. 322/Pdt.G/2012/PA.Pkc hlm. 3 dari 9 hlm.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 461/2/XII/2012, tertanggal 2 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Fotokopi surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.1; Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksisaksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan yaitu sebagai berikut : 1. SAKSI PERTAMA, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di PEKANBARU, mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut: -

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Sekijang pada bulan April 2010;

-

Bahwa sewaktu menikah dengan Pemohon, Termohon dalam keadaan hamil;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak;

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon melarang Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan melarang Pemohon tidur di dalam rumah orang tua Termohon;

-

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, Pemohon pergi meningglkan Termohon dan pulang ke rumah saksi karena Termohon melarang Pemohon tidur di rumahnya;

-

Bahwa sejak hidup terpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di PEKANBARU, mengaku mempunyai hubungan dengan Pemohon

sebagai

Putusan No. 322/Pdt.G/2012/PA.Pkc hlm. 4 dari 9 hlm.

tetangga Pemohon. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Sekijang pada bulan April 2010;

-

Bahwa sewaktu menikah dengan Pemohon, Termohon dalam keadaan hamil;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak;

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Pemohon dilarang tidur di rumah oleh Terohon, dilarang menggunakan uang yang telah diberikannya kepada Termohon dan jika Pemohon perlu uang Pemohon harus beruasaha mencari uang tambahan;

-

Bahwa sejak 2 tahun lalu sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, Pemohon pergi meningglkan Termohon karena Termohon melarang Pemohon tidur di rumahnya; Menimbang, bahwa Pemohon tidak membantah dan telah membenarkan semua

keterangan saksi-saksinya tersebut serta menyatakan sudah cukup dengan keterangannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan. Sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah ikut termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas; Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri ke persidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti seperti terurai di atas; Menimbang, bahwa Termohon pernah hadir pada sidang pertama utuk upaya damai dan mediasi, namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan

Putusan No. 322/Pdt.G/2012/PA.Pkc hlm. 5 dari 9 hlm.

patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon; Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, permohonan mana termasuk dalam perkara di bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksinya di persidangan telah terungkap fakta bahwa Termohon adalah penduduk Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh pasal 49 jis pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksinya di persidangan serta dikuatkan oleh alat bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon benar merupakan pasangan suami isteri dari pernikahan yang sah sesuai syari’at Islam. Oleh karenanya terdapat alas hukum (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan perkara a quo yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan menunjuk mediator untuk keperluan tersebut. Namun berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi dinyatakan gagal karena Termohon tidak hadir menghadap mediator untuk melakukan mediasi; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirinannya ingin bercerai dengan Termohon, ssedangkan kepada Termohon nashat tidak dapat diberikan karena Termohon tidak hadir di persidangan hingga putusan ini dibacakan. Dengan demikian berarti maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan; Putusan No. 322/Pdt.G/2012/PA.Pkc hlm. 6 dari 9 hlm.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat Permohonannya. Namun meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon, namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan; Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken Mariage) dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang tidak melarang Penohon berkunjung ke rumah orang tuanya dan melarang Pemohon tidur di rumah kediaman bersama (baca: di rumah orang tua Termohon). Perselisihan dan pertengkaran mana mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tunya yang hingga saat ini berlangsung selama 2 tahun; Menimbang, bahwa dengan adanya percekcokan yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin dapat didamaikan, maka alasan Pemohon untuk diizinkan untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf f jis pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga tersebut tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan karena telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terlebih lagi jika dihubungkan dengan sikap Termohon tidak bersedia hadir ke persidangan guna mempertahankan haknya di depan Pengadilan; Menimbang, bahwa guna memperkuat pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama fiqh Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: ‫ﻣﻦ دﻋﻲ إﻟﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻠﻢ ﯾﺠﺐ ﻓﮭﻮ ظﺎﻟﻢ ﻻ ﺣﻖ ﻟﮫ‬

Putusan No. 322/Pdt.G/2012/PA.Pkc hlm. 7 dari 9 hlm.

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasarkan hak dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana diktum putusan ini; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul akibat perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini; Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu 27 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 R. Akhir 1434 H. oleh kami Dra. ARNETIS selaku Ketua Majelis, M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, MA dan IMDAD, S.H.I masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah dibacakan pada hari itu juga dalam

sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh M. KAMARUZZAMAN, SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon; Ketua Majelis TTD

Dra. ARNETIS

Putusan No. 322/Pdt.G/2012/PA.Pkc hlm. 8 dari 9 hlm.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, MA

IMDAD, S.H.I

Panitera Pengganti TTD M. KAMARUZZAMAN, SH Perincian Biaya : 1. Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Panggilan sidang 4. Redaksi 5. Meterai Jumlah

Rp 30.000,Rp 50.000,Rp 475.000,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 566.000,(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 322/Pdt.G/2012/PA.Pkc hlm. 9 dari 9 hlm.