PENETAPAN Nomor : 1918/Pdt.G/2013/PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara : PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Pasuruan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat/Pengacara ELIS ANDARWATI, SH yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 65 A Kota Pasuruan, sebagai "Penggugat"; Lawan TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Pasuruan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SETYO EKO CAHYONO, SH. EKKUM, SH.MH dan DIAN AMINUDIN,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat SETYO EKO CAHYONO, SH. & REKAN yang beralamat di Jalan Jalak No. I Sukun Malang, sebagai "Tergugat"; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca berkas perkara ; Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi ;
DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 5 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor : 1918/Pdt.G/2013/PA.Pas, telah mengajukan gugatan untuk melakukan gugatan harta bersama(gono-gini) terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :
1
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada hari Senin tanggal 21 Oktober
2013
sebagaimana
ternyata
dalam
akta
cerai
nomor
:
1398/AC/2013/PA/Pas. Seri M No.121067. 2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya dikaruniai 2 ( dua) orang anak bernama : - ANAK 1, umur 9 tahun ; - ANAK 2, umur 4 tahun ; 3. Bahwa selama masa perkawinan disamping mempunyai 2 (dua) orang anak juga mempunyai harta bersama yaitu berupa : a. Tanah dan bangunqan rumah yang terletak di Kota Pasuruan seluas 108 m2 dengan batas : - Utara
: jalan gang
- Selatan : rumah ORANG 1. - Barat
: rumah ORANG 2.
- Timur
: rumah ORANG 3.
b.Tanah/bedak yang terletak di Kota Pasuruan seluas 550 m2 sebagaimana SHM no. XXXXXXXX dan no. XXXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat dengan batas sebagai berikut : - Utara
: sawah ORANG 4
- Selatan : sawah ORANG 5 - Timur
: sawah ORANG 6
- Barat
: jalan gang
c. Mobil Truk tahun 2010 No. Pol. XXXXXXXX, warna Kuning biru, No. Mesin : XXXXXXXX No. rangka : XXXXXXXX, Merki kendaraan : Mitsubishi, No. BPKB : XXXXXXXX atas nama dalam BPKB ORANG LAIN, dalam masa kredit di PERUSAHAAN PEMBAYARAN Finance Cabang Malang. b. Barang-barang dagangan yang ada di dalam bedak diantaranya yaitu kayu jati glondongan dan lain-lain seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ; c. 2 (dua) unit sepeda motor yang mana 1 unit dipakai Tergugat yaitu sepeda motor jenis MIO warna Merah maron tahun 2010
sedangkan yang 1 2
Penggugat pakai yaitu jenis Yamaha RX K tahun 2003 No Pol : XXXXXXXX No. Mesin : XXXXXXXX No. Mesin XXXXXXXX warna Hitam. 4. Bahwa setelah bercerai sampai saat ini harta gono-gini (harta bersama ) tersebut tidak pernah dibagi. 5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum selama tidak ada perjanjian apa-apa maka harta gono-gini tersebut haruslah dibagi dua yaitu Penggugat 50 % dan Tergugat 50 %. 6. Bahwa harta bersama yang telah didapat dalam masa perkawinan sampai saat ini telah sebagian dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi. 7. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan dikhawatirkan barang-barang tersebut diatas dipindah tangankan kepada pihak lain maka sudah selayaknya jika Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas. 8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. 9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut berdasarkan atas hukum yang ada dan berlaku saat ini, serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang akurat, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding atau kasasi. 10. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. 11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut : Primair : 3
1.
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan barang-barang tersebut diatas yang diperoleh semasa perkawinan adalah barang gono gini yang harus di bagi dua sebagaimana hukum yang berlaku. 3.
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap barang gono-gini tersebut diatas.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ). 5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding atau kasasi. 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Subsidair : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil ; Bahwa kedua belah pihak sama-sama hadir secara in person dalam persidangan, maka berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak menetapkan MASHURI, SH. (Hakim pada Pengadilan Agama Pasuruan) sebagai mediator untuk berusaha untuk musyawarah kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat ; Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2014, mediator telah berusaha dengan maksimal untuk musyawarah kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki pembagian harta gono gini terhadap Tergugat (gagal) ; Bahwa dalam persidangan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dengan perubahan gugatan Penggugat tertanggal 2 Juni 2014 (sebagaimana terlampir) ; 4
Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah jawaban
secara
tertulis
tertanggal
9
Juni
2014,
dan
memberikan
Penggugat
telah
menyampaikan Replik Penggugat tertanggal 23 Juni 2014 serta Tergugat telah menanggapi dengan duplik secara tertulis tertanggal 30 Juni 2014 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ; Bahwa
untuk
meneguhkan
dalil-dalil
gugatannya
Penggugat
telah
menyerahkan alat bukti surat berupa : 1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXX Daftar isian XXXXXXXX nomor XXXXXXXX dan daftar isian XXXXXXXX no. XXXXXXXX tanggal 1 Desember 2009, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.1) ; 2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXX Daftar isian XXXXXXXX no. XXXXXXXX daftar isian XXXXXXXX tanggal 1 Desember 2009, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.2) ; Bahwa pada persidangan pembuktian lanjutan Penggugat, melalui Kuasa Penggugat menyatakan Penggugat mencabut perkaranya karena telah melakukan musyawarah dengan Tergugat di luar persidangan, dan Tergugat melalui Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut, selanjutya Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya dengan register nomor : 1918/Pdt.G/2013/PA.Pas tanggal 05 Desember 2013 ; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator MASHURI, SH, namun mediasi tersebut gagal; Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama akan tetapi tidak berhasil ; 5
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama
terhadap
Tergugat dengan alasan disebabkan harta bersama yang telah didapat dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah sebagian dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi ; Menimbang,
bahwa
atas
gugatan
Penggugat
tersebut,
Tergugat
mengajukan jawaban yang pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Penggugat telah menyampaikan Repliknya serta Tergugat telah menanggapinya dengan duplik ; Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, akan tetapi pada tahapan pembuktian lanjutan dari Penggugat, Penggugat melalui Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah melakukan musyawarah dengan Tergugat di luar persidangan, dan Tergugat melalui Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut ; Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Pasuruan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat (vide Yurisprudensi MARI nomor 1841.K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 jo pasal 271 RV alinea kedua) ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Pasuruan dengan regester perkara Nomor : 1918/Pdt.G/2013/PA.Pas. maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya penetapan ini (vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); Memperhatikan ketentuan pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini ; 6
MENETAPKAN 1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut perkaranya; 2.
Menyatakan
perkara
nomor
:
1918/Pdt.G/2014/PA.Pas,
tanggal
5
Desember 2013 dicabut ; 3.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah); Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11
Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Kami Hj. SITI AISYAH, S.Ag sebagai Hakim Ketua dan SLAMET, S.Ag., S.H. serta Drs. MOH. HOSEN, S.H. masing-masing sebagai hakim Anggota dalam persidangan Majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Drs. H. M. YULIANI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;
Hakim Anggota,
Ketua Majelis
SLAMET, S.Ag., S.H.
Hj. SITI AISYAH, S.Ag
Hakim Anggota,
Drs. MOH. HOSEN, S.H.
Panitera Pengganti,
Drs. H. M. YULIANI
7
Perincian Biaya perkara : Biaya pendaftaran Biaya proses Panggilan Redaksi Materai Jumlah :
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
30.000,00 50.000,00 540.000,00 5.000,00 6.000,00 631.000,00
8
