PUTUSAN Nomor 1910/Pdt.G/2013/PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara: PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan kary. Ekspedisi, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon; Melawan TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan , sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 05 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor: 1910/Pdt.G/2013/PA.Pas, tanggal 05 Desember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan
Termohon
pada tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0597/26/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah orangtua Termohon selama 3 minggu, namun belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul); Hlm. 1 dari 9 hlm
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi keharmonisan; 4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan sejak malam pertama Termohon tidak bersedia melayani Pemohon berhubungan intim layaknya suami istri, Termohon tidak bersedia tidur seranjang dengan Pemohon; 5. Bahwa
akibat
perselisihan
dan
pertengkaran
tersebut,
Pemohon
meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 bulan 1 minggu; 6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ba’in shugra terhadap Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian
Hlm. 2 dari 9 hlm
dibacakan surat gugatan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Surat: -
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Nomor : 0597/26/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);
II. Saksi-saksi: 1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan koperasi simpan pinjam,
tempat
kediaman
di
Kabupaten Pasuruan,
di bawah
sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon; b. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 minggu namun belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; c. Bahwa sejak semula antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak malam pertama Termohon tidak bersedia melayani Pemohon berhubungan intim layaknya suami istri, Termohon tidak bersedia tidur seranjang dengan Pemohon; d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan
Termohon
berpisah
tempat
tinggal
sampai
sekarang
berlangsung selama 1 bulan 1 minggu; e. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
Hlm. 3 dari 9 hlm
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon; b. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 minggu namun belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; c. Bahwa sejak semula antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak malam pertama Termohon tidak bersedia melayani Pemohon berhubungan intim layaknya suami istri, Termohon tidak bersedia tidur seranjang dengan Pemohon; d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan
Termohon
berpisah
tempat
tinggal
sampai
sekarang
berlangsung selama 1 bulan 1 minggu; Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon putusan; Bahwa
untuk
menyingkat
uraian
putusan
ini
ditunjuk
hal-hal
sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan
Hlm. 4 dari 9 hlm
yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah
Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan
alasan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi keharmonisan disebabkan sejak malam pertama Termohon tidak bersedia melayani Pemohon berhubungan intim layaknya suami istri, Termohon tidak bersedia tidur seranjang dengan Pemohon; sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 minggu dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek; Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR; Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil
gugatan
tentang
pernikahannya dengan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;
Hlm. 5 dari 9 hlm
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi keharmonisan disebabkan sejak malam pertama Termohon tidak bersedia melayani Pemohon berhubungan intim layaknya suami istri, Termohon tidak bersedia tidur seranjang dengan Pemohon;, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 1 minggu; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan
rumah
tangga
yang
demikian
akan
menimbulkan
kemudaratan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:
Artinya: ”Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti.” Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:
Artinya:
”Menghindari kerusakan kemaslahatan.”
harus
didahulukan
daripada
menarik
Hlm. 6 dari 9 hlm
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Pemohon terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan
kepada
Panitera
Pengadilan
Agama
Pasuruan
untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa gugatan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
Hlm. 7 dari 9 hlm
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ba'in sughra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan
untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. ASMUIN yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD KHOIRON dan Drs. H. ABDUL KHOLIK masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. A. DARDIRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
Hakim Anggota,
Drs. AKHMAD KHOIRON
Ketua Majelis Hakim,
Drs. H. ASMUIN
Hakim Anggota,
Drs. H. ABDUL KHOLIK
Hlm. 8 dari 9 hlm
Panitera Pengganti,
Drs. A. DARDIRI, S.H.
Perincian Biaya Perkara : 1. 2. 3. 4. 5.
Biaya Pendaftaran Biaya Proses Biaya Panggilan Redaksi Biaya Meterai Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
30.000,00 50.000,00 225.000,00 5.000,00 6.000,00 466.000,00
Hlm. 9 dari 9 hlm
