PENETAPAN Nomor: 0032/Pdt.P/2013/PA.Pas
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan wali adhal yang diajukan oleh: PEMOHON umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 27 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0032/Pdt.P/2013/PA.Pas mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1.
Bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri; a. Ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON, umur 52 tahun, agama islam,pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman Kabupaten Pasuruan; b. Ibu Pemohon bernama IBU PEMOHON, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan pabrik,tempat kediaman Kabupaten Pasuruan;
2. Pemohon hendak melangsung pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan tani , status jejaka, tempat kediaman Kabupaten Pasuruan, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan; 3.
Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan , karena telah berlangsung selama 1 tahun;
4. Bahwa selama ini orangtua Pemohon dan orang tua calon sauami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang kepada ibu Pemohon 1 kali dan diterima oleh ibu Pemohon yang telah cerai dengan ayah Pemohon dan ibu Pemohon telah meminta ijin kepada ayah Pemohon, saat itu ayah Hlm. 1 dari 8 hlm._
Pemohon menyerahkan semuanya kepada ibu Pemohon, namun saat akan mendaftar nikah ayah Pemohon menolak menjadi wali dengan alasan ibu Pemohon tidak meminta ijin kepada ayah Pemohon saat tunangan; 5.
Bahwa Pemohon lewat ibu Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6.
Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan alasan; a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap unuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan; b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada halangan untuk melangasungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suaminya tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7.
Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-ahal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Pasuruan segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petuahpetuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi : 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Menetapkan, Memberi ijin
kepada Pemohon untuk melangasungkan perkawinan
dengan calon suamin Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON; 3.
Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah adlal;
Hlm. 2 dari 8 hlm._
4.
Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sebagai wali hakim;
5.
Membebankan biaya perkara menurut hukum;
6.
Atau mohon menjatuhkan penetpan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sidang,
selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya dipertahankan Pemohon; Bahwa Wali Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya; Bahwa calon suami Pemohon, ibu Pemohon dan ayah calon suami Pemohon tersebut di atas telah didengar keterangannya dalam sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami Pemohon hanya meminang Pemohon kepada ibu Pemohon dan tidak kepada ayah Pemohon karena ayah Pemohon telah bercerai dengan ibu Pemohon; Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: a. Fotocopy
Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Nomor : XXXXX, tanggal 26 Pebruari 2013; b. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon Nomor : XXXXX, tanggal 01 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patuguran Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan; c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pamohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kapaten Pasuruan, Nomor: XXXXX, tanggal 23 Nopember 2012; d. Fotocopy KTP atas nama calon suami Pemohon Nomor :
XXXXX, tanggal 18
September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patuguran Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan; e. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama calon suami Pamohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kapaten Pasuruan, Nomor: XXXXX, tanggal 01 Januari 2005; Bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
Hlm. 3 dari 8 hlm._
1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, wali Pemohon dan calon suami Pemohon karena Saksi sebagai Kaur Kesra Pemohon ; Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suaminya, akan tetapi ayah Pemohon tidak mau mejadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya terebut; Bahwa saksi tidak mengetahui tempat kediaman ayah Pemohon sekarang, akan tetapi baik via HP saksi maupun
sewaktu ada
panggilan sidang kedua ayah
Pemohon pulang dan mendatangi saksi dan menyatakan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan; Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan baik dari garis keturunan maupun perkawinan yang dapat menghalangi perkawinan antara keduanya; Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;-----
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA, tempat kediaman di Kota Pasuruan,
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut: Bahwa Saksi tahu dengan Pemohon, wali Pemohon dan calon suami Pemohon karena mereka pernah menghadap kepada saksi; Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suaminya, akan tetapi ayah Pemohon tidak mau mejadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya terebut; Bahwa saksi tidak mengetahui tempat kediaman ayah Pemohon sekarang, akan tetapi baik via HP saksi maupun
sewaktu ada
panggilan sidang kedua ayah
Pemohon pulang dan mendatangi saksi dan menyatakan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan calon suami Pemohon tidak melamar Pemohon kepada wali nikah Pemohon tersebut; Bahwa saksi sudah berusaha menasehati ayah pemohon agar mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi tidak berhasil; Hlm. 4 dari 8 hlm._
Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon penetapan; Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut; Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan wali adhal, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
juncto Pasal 4
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan tersebut; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan Wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan calon suami Pemohon
tidak
meminta ijin kepada ayah Pemohon, oleh sebab itu mohon ditetapkan Wali Pemohon tersebut enggan (adhal) untuk menjadi wali nikah; Menimbang, bahwa Wali Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon, ibu Pemohon, ayah calon suami Pemohon dan bukti surat P.1 sampai P.5 serta dua orang saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, ibu Pemohon, ayah calon suami Pemohon dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -
bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan sulit dipisahkan serta bermaksud hendak menikah;
-
bahwa Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan calon suami Pemohon tidak melamar Pemohon kepada ayah Pemohon;
-
bahwa ibu Pemohon dan saksi telah berupaya menemui Wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, akan tetapi Wali Pemohon bersikukuh pada pendiriannya;
Hlm. 5 dari 8 hlm._
-
bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan, bahwa
Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan untuk mlakukan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo. pasal 15 sampai dengan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam: Menimbang, bahwa dengan tidak bersedianya wali nikah Pemohon tersebut untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka telah terbukti bahwa wali nikah Pemohon tersebut betul-betul adhol, sedangkan alasan penolakan wali nikah Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis menilai bahwa alasan penolakan tersebut tidak begitu prinsip, karena disamping wali nasab bisa diganti dengan wali hakim, juga alasan tersebut tidak menyangkut aqidah calon suami Pemohon, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi wali nikah untuk menolak perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah cukup umur dan saling mencintai serta calon suaminya dipandang mampu untuk berkeluarga, sehingga jika hubungan Pemohon dengan calon suaminya tidak dilanjutkan dengan perkawinan yang sah, maka sangat dikhawatiran keduanya akan terjerumus dalam perzinaan yang akan membawa madlarat bagi keduanya, maka madlarat tersebut harus dihilangkan , sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi Artinya : Mudlarat itu harus dihilangkan; Menimbang, bahwa untuk melakukan perkawinan yang sah harus ada wali, sedang wali nikah Pemohon sebagaimana di uraikan di atas telah nyata-nyata menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, maka perkawinan Pemohon dengan calon suaminya harus dilaksanakan dengan wali hakim, sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Mentri Agama No.2 Tahun 1987, jo. Pasal 23 ( 1) KHI dan sesuai dengan Hadits Nabi dalam kitab Nailul Author jilid VI halaman 258, yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Aisyah sebagai berikut artinya : Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, jika mereka tidak bersedia (enggan) maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dan wali nikah Pemohon harus dinyatakan sebagai wali nikah yang adhol : Hlm. 6 dari 8 hlm._
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan wali adhal dan kedua calon mempelai telah memenuhi usia perkawinan serta penunjukan wali hakim dalam hal ini telah diatur dalam pasal 4 Peraturan Mentri Agama No.2 Tahun 1987, maka petitum Pemohon
pada angka 2 (dua) dan 4 ( empat ) tidak relevan sehingga tidak perlu
dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan
segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;
MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan wali nikah Pemohon (AYAH PEMOHON) adalah adlal; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. ASMUIN yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag. dan Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Drs. A. DARDIRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon; Hakim Anggota,
Ketua Majelis Hakim,
Hj. SITI AISYAH, S.Ag.
Drs. H. ASMUIN
Hlm. 7 dari 8 hlm._
Hakim Anggota,
Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H. Panitera Pengganti,
Drs. A. DARDIRI, S.H.
Perincian Biaya Perkara : 1. 2. 3. 4. 5.
Biaya Pendaftaran Biaya Proses Biaya Panggilan Redaksi Biaya Meterai Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
30.000,00 50.000,00 225.000,00 5.000,00 6.000,00 316.000,00
Hlm. 8 dari 8 hlm._
