PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SALINAN PUTUSAN Nomor 0570/Pdt.G/2013/PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh: PENGGUGAT ASLI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tenaga kontrak disnaker, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamka, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hamka, S.H. & Associates, beralamat di Jl. Simpang Dirgantara 1 A-1 No. 38, Malang, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut Penggugat; Melawan TERGUGAT ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha lesehan (Green Garden) bertempat tinggal di Kota Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Awaloedin.

S.,

Advokat,

Pengacara

dan

Konsultan Hukum berkantor di Jl. K.H. Wachid Hasyim V/37, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register Nomor 0570/Pdt.G/2013/PA.Pas tanggal 28 Maret 2013, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut : Halaman 1 dari 39 halaman

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 Februari 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun 2 minggu, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 3 bulan 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2012 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat terlalu tergantung kepada orang tua Tergugat dalam segala hal, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepenuhnya dikendalikan oleh orang tua Tergugat, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk hidup mandiri, namun Tergugat tidak bersedia; 5. Bahwa

akibat

perselisihan

dan

pertengkaran

tersebut,

Penggugat

meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 2 minggu; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi; 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMER: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Halaman 2 dari 39 halaman

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir didampingi kuasanya masing-masing menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, telah ditempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pasuruan, Drs. Akhmad Khoiron, namun upaya mediasi tersebut gagal sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 2 Mei 2013; Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat; Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 23 Mei 2013 telah memberikan jawaban disertai gugatan rekonpensi secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut: 1. DALAM EKSEPSI : 1.1 Bahwa baik HIR maupun Rbg serta peraturan lainya tidak memberi batasan secara pasti, jelas dan tegas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu surat gugatan, seseorang bebas membuat surat Gugatan namun kebebasan itu terikat dalam koridor formal dan material suatu surat gugatan, bila salah satunya terabaikan maka dapat mengakibatkan gugatan tersebut cacat yuridis yang dapat menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). 1.2 Bahwa gugatan Penggugat obscuur libel karena tidak jelas dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga tidak memenuhi sarat formil suatu gugatan sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. 1.3 Bahwa gugatan penggugat mengandung unsur doli mali karena gugatan ini didasari pada kebohongan, missal alamat Penggugat sesuai KTP di Jln Sunan Ampel No 105 bukan di Jalan Kenari No 9. kebohongan lain yang dapat Tergugat sampaikan pada eksepsi ini adalah nama anak Penggugat dan Tergugat adalah: ANAK XX sebagaimana surat keterangan lahir dari dr XXX dokter pada Rumah Sakit Islam Masyithoh

Halaman 3 dari 39 halaman

Bangil, bukan ANAK. Gugatan yang demikian jika didasari pada pasal 29 A.B. sepatutnya harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. 2. DALAM KONPENSI 2.1. Bahwa seluruh dalil dalam eksepsi mohon dicacat dan dianggap terulang kembali sepanjang ada relevansinya dan Tergugat

secara

tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan. 2.2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat no 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak bernama : ANAK, tetapi yang benar adalah : ANAK XX yang lahir pada tanggal 11 Desember 2012 sebagaimana surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh dr XXX

pada rumah sakit Islam

Masyithoh Bangil dan oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan nama ANAK XX yang lahir di Bangil pada tamggal 11 Desember 2012 menjadi nama sah anak Tergugat dan Penggugat dan menolak nama ANAK sebagai nama anak Tergugat dan Penggugat. 2.3. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sangat bertentangan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 karena selain tidak mencantumkan pertengkaran,

kata alasan

terus

menerus

perceraian

pada

tersebut

perselisihan merupakan

dan

bentuk

kebohongan. Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar. 2.4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 4 karena masalah belanja dan keperluan lainnya Penggugat mengambil sendiri dari kasir lesehan,

Penggugat diberikan kebebasan menggunakan

keuangan lesehan untuk keperluan dan kebutuhan Penggugat. Kehidupan Tergugat dan Penggugat tidak benar dikendalikan oleh orang tua, yang benar adalah kasih sayang orang tua Terguagat terhadap Penggugat yang sengaja dinafikan dan disalahartikan. 2.5. Bahwa permintaan penggugat untuk kontrak rumah merupakan alasan yang tidak masuk akal karena Penggugat tau kalau Tergugat adalah anak satu-satunya sementara orang tua Tergugat sudah memasuki usia yang dapat dikategorikan uzur dan permintaan itu tidak tidak


Tergugat tanggapi serius karena antara Tergugat dan Penggugat tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan. 2.6. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat pada hakekatnya bertentangan dengan Undang-undang No 1 tahun 1974 dan peristiwa serta kejadian hukum yang menjadi dasar gugatan, namun Tergugat sangat menyadari dasar serta tujuan perkawinan sebagaiman diatur pada pasal 1 Undang-undang No 1 thn 1974 maka Tergugat dengan sangat terpaksa memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat. Berdasarkan alasan-alasan sebagaiman tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar dapatnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI - Mohon untuk mengesampingkan eksepsi Tergugat. DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; 2. Menyatakan dan atau menetapkan Anak Tergugat dan Penggugat yang lahir di Bangil Pada tanggal 11 Desember 2012 sebagaiman surat keterangan laihir yang dikeluarkan oleh dr XXX tanggal 14 Desember 2012 jam 18,55’ dokter pada rumah sakit Islam Masyithoh adalah ANAK XX, bukan ANAK; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. 3. DALAM REKONPENSI : Selaku Penggugat dalam Rekonpensi

dahulu Tergugat dalam Konpensi

dengan ini mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) kepada Tergugat Rekonpensi dahulu Penggugat Konpensi sebagaimana yang akan kami sampaikan dibawah ini : 1. Bahwa

permohonan perceraian ini adalah inisiatif dan kemauan

Tergugat rekonpensi

dahulu Penggugat Konpensi

dengan dalil dan

alasan yang diduga penuh dengan kebohongan dan rekayasa maka Penggugat

Rekonpensi

dahulu

tergugat

konpesi

mengajukan

Rekonpensi ( gugatan balik ).


2. Bahwa seluruh dalil dalam konpensi mohon dianggap tercatat dan terulang kembali dengan sempurna dalam rekonpensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 3. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini tergugat konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi. 4. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat menyadari “jodoh, rejeki, serta hidup matinya manusia adalah hak preogatif Allah, selain itu perceraian adalah suatu perbuatan halal yang sangat dimurkahi oleh Allah” 5. Bahwa

menyadari

hal

tersebut

perkenalan

antara

Penggugat

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebelum memasuki perkawinan hanya 2 (dua) bulan, suatu masa yang sangat singkat untuk membawa mahligai rumah tangga ini menuju kebahagian hakiki sebagaimana amanah pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974. 6. Bahwa dengan peceraian yang Tergugat Rekonpesi ajukan ini barulah Penggugat Rekonpensi menyadari kalau perkawinan ini adalah sebuah jebakan untuk memulihkan status Tergugat Rekonpensi karena sewaktu Tergugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat Rekonpensi diduga Tergugat Rekonpensi sudah tidak ”virjin atau sudah tidak perawan lagi”. 7. Bahwa ketidakvirjinan atau tidak perawan lagi Tergugat Rekonpensi sebagaimana

pengakuan

Tergugat

Rekonpensi

pada

Penggugat

Rekonpensi yang disaksikan oleh Ibu serta adik kandung Tergugat Rekonpensi di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi di jalan Kenari No 9 Tembokrejo Kota pasuruan. 8. Bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui kalau dirinya telah berhubungan intim layaknya suami istri dengan pacarnya berinisian LG anak Gresik sebanyak tiga (tiga) kali. Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang demikian menunjukan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah perempuan yang tidak berahlak dan bermoral yang tidak dapat dijadikan sebagai seorang ibu yang patuh memberi contoh serta tauladan yang baik kepada anaknya.oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada sidang Majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan sikap Tergugat Rekonpensi yang demikian adalah sikap yang tidak baik dan berkelakuan buruk yang tidak dapat dijadikan panutan anaknya. Bahwa Halaman 6 dari 39 halaman

bukti lain kalau perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sebagi suatu jebakan adalah menyatakan serta memasukan dalam buku nikah orang tua laki-laki Penggugat Rekonpesi telah meninggal atau almarhum sehingga bin pada Penggugat Rekonpensi tecatat almarhum (ALM). Ini merupakan sikap yang mencederai makna silaturrohim antar keluarga. 9. Bahwa meski Penggugat Rekonpensi telah dikhianati, didholimi oleh Tergugat Rekonpensi, namun demi untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dari kehancuran, Penggugat Rekonpensi menutupi aib ini dari kedua orang Penggugat Rekonpensi hampir kurang lebih 1 (satu) tahun, namun demi hukum dan dengan sangat terpaksa Penggugat Rekonpensi menyampaikan di depan sidang Majelis Hakim yang terhormat untuk menilai dalil Penggugat Rekonpensi ini. 10. Bahwa meski rekam jejak, sikap dan tabiat

Tergugat Rekonpensi

terkesan tidak bermoral namun Penggugat Rekonpensi memaafkan, mencintainya dan cinta Penggugat Rekonpensi semakin dalam ketika Tergugat

Rekonpensi

melahirkan

seorang

anak

laki-laki

yang

berdasarkan kesepakatan bersama diberi nama ANAK XX, dan kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ayah Tergugat rekonpensi merubah nama menjadi : ANAK dan pergantian nama tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan yang mencederai janji dan harus dibatalkan. 11. Bahwa selain memiliki sikap dan tabiat yang buruk Tergugat Rekonpensi juga telah melanggar kodratnya sebagai seorang ibu karena tidak menyusui anaknya yang bernama ANAK XX. Sikap demikian sangat bertentangan dengan pasal 26 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak Jo Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 dan melanggar hukum agama Islam sebagaimana Quran surat Lukman ayat 14. 12. Bahwa Tergugat Rekonpensi sekarang bekerja sebagai tenaga sukwan pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Pasuruan dan diduga

pemeliharaannya

dititipkan

kepada

orang

tua

Tergugat


Rekonpensi yang juga memiliki catatan medis yang kurang baik untuk memeliara anak. 13. Bahwa selain alasan-alasan sebagaiman tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi pada gugatan konpensi tidak meminta hak asuh anak maka melalui gugatan rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan atau menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Wali asuh yang berhak mengasuh mendidik dan membesarkan sampai dewasa anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama : ANAK XX. Laki-laki Lahir di Bangil pada tanggal 11 Desember 2012, sebagaimana surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh dr XXX dokter pada Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil. 14. Bahwa pada tanggal hari Jumat 15 Maret 2013, Tergugat Rekonpensi pergi dari rumah Penggugat dengan membawa anak Penggugat Rekonpesi dan Tergugat Rekonpesi tanpa izin dan pemberitahuan kepada Penggugat Rekonpensi. 15. Bahwa karena pergi tanpa izin, Penggugat Rekonpensi berusaha mencari selama satu (1) bulan 3 hari, bertanya kepada orang tua dan keluarga Tergugat rekonpensi mulai dar Bangil sampai ke Singosari Malang, tapi jawabannya tidak tau dan oleh karena itu Penggugat Rekonpesi kemudian melaporkan kehilangn istri dan anak sebagaimana Tanda Bukti Laporan Pemberitahuan orang hilang tertanggal 30 Maret 2013. 16. Bahwa anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sekarang diduga disembunyikan oleh Tergugat Rekonpensi. Tindakan Tergugat Rekonpensi demikian telah melanggar peraturan hukum Negara khususnya Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 45 dan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kapada Tergugat Rekonpensi

menyerahkan anak yang bernama ANAK XX

kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan sehat dan baik bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara. 17. Bahwa akibat kepergian itu Penggugat Rekonpensi tidak dapat memberi nafkah anak, empat (4) kali Penggugat Rekonpensi menitipkan kepada Halaman 8 dari 39 halaman

orang tua Tergugat rekonpensi tapi ditolak,oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menerima nafkah dari Penggugat Rekonpensi. 18. Bahwa tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi ini berdasarkan bukti dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat Rekonpensi maka keputusan dalam perkara ini dapat dijalan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walau Tergugat Rekonpensi melakukan banding ataupun kasasi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonpensi mohon

kepada

Majelis

Hakim

Pengadilan

Agama

Pasuruan

berkenan

memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan Perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi didasari pada etikat tidak tidak baik dan harus diputus dengan perceraian. 2. Manyatakan dan/atau menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpesi yang lahir di Bangil pad tanggal 11 Desember 2012 jam 18,55’ sebagaimana surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh dr XXX dokter pada rumah sakit Islam Masyithoh bernama ANAK XX. 3. Menyatakan ANAK bukan nama anak Penggugat Rekonpesi dan Tergugat Rekonpensi. 4.

Menyatakan Tergugat Rekonpensi memiliki ahlak yang buruk.

5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak dapat menjadi wali karena memiliki tabiat dan aqhlaq buruk. 6. Menyatakan dan atau menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai wali untuk mendidik, membina, mengasuh dan memlihara

anak laki-laki

Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang lahir di Bangil pada tanggal 11 Desember 2012 jam 18,55’ Wib yang bernama ANAK XX sebagaiman surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh rumah sakit Islam Masyithoh Bangil oleh dr XXX

pada tanggal 14 Desember 2012

sampai dewasa. 7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK XX kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik dan sehat meskipun


dengan

bantuan

Polisi

Negara.

Memerintahkan

kepada

Tergugat

Rekonpensi untuk menerima nafkah yang diberikan Penggugat Rekonpensi. 8. Menyatakan dan atau menetapkan Tergugat Rekonpensi berhak menjenguk dan menghibur serta mengajak jalan-jalan ANAK XX. 9. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verset, banding ataupun kasasi. 10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul. J i k a Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya. Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi secara tertulis pada sidang tanggal 13 Juni 2013 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI: Bahwa tentang Eksepsi Tergugat tidak perlu kami tanggapi lebih jauh, sebab dalam permohonannya Tergugat meminta dan memohon kepada Majelis hakim untuk mengesampingkan Eksepsi tersebut. Artinya eksepsi tersebut dianggap tidak ada dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat. Karena itu apapun bentuk dan isi Eksepsi Tergugat bagi kami selaku Penggugat menganggap tidak ada relevansinya lagi, untuk itu kami tanggapi lebih lanjut dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat mengesampingkan dan menolak Eksepsi tergugat tersebut; DALAM KONPENSI 1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara, kecuali halhal yang diakui secara tegas dan tertulis disini; 2. Bahwa tentang nama anak Penggugat dan Tergugat, memang benar semula ketika lahir diberi nama ANAK XX dan nama tersebut belum tercatat dalam Akta Kelahiran. Bahwa kemudian Penggugat merasa perlu mengganti nama anak menjadi ANAK, dengan pertimbangan nama ANAK XX kurang mencerminkan nama yang Islami. Oleh karena Halaman 10 dari 39 halaman

itu Penggugat tetap mempertahankan nama anak dengan nama ANAK. Dan menolak untuk ditetapkan nama anak dengan nama ANAK XX; 3. Bahwa alasan dan dasar gugatan Penggugat telah tepat, dan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Undang-undang, baik Undangundang Nomor: 1 Tahun 1974, PP Nomor : 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam. Bahwa bukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat pergi dari rumah yang sampai dengan saat ini sudah 3 (tiga) bulan berpisah antara Penggugat dan Tergugat. Dalam waktu berpisah ini, tidak ada komunikasi sama sakali. Oleh karena itu dalil Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perselisihan dan pertenggaran adalah tidak benar, dan harus ditolak, sebab bagaimana mungkin suami istri tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan tapi istri meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan suami. Tentunya suatu kejadian pasti ada penyebabnya termasuk istri atau Tergugat meningggalkan rumah pasti ada penyebabnya; 4. Bahwa sudah jelas Tergugat adalah pengangguran alias tidak bekerja, sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Selama dalam perkawinan Tergugat hanya pernah memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perhari selama kurang dari satu bulan, sehingga praktis kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (makan dan rumah) ditanggung oleh orang tua Tergugat. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sebagai seorang wanita harus bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Disnaker Pasuruan. Bahwa mengenai warung lesehan dalah milik orang tua Tergugat sehingga tidak mungkin Penggugat bebas mengambil uang di kasir lesehan untuk keperluan sehari-hari. Dalil Tergugat bahwa Penggugat bebas mengambil uang di kasir Lesehan untuk keperluan sehari-hari adalah suatu kebohongan dan suatu hal yang tidak benar; 5. Bahwa sesuatu yang sangat realistis jika Penggugat mengajak Tergugat untuk mandiri dengan mengontrak rumah dan mencari pekerjaan agar Halaman 11 dari 39 halaman

Tergugat bisa membiayai rumah tangganya. Sebab selama pernikahan Tergugat selalu bergantung pada orang tuanya dalam segala hal, dan jika diingatkan untuk mandiri Tergugat selalu tidak mau dan mengajak bertengkar, sehingga akibat dari permasalahan itu Tergugat tidak memberi nafkah, tidak mau bekerja dan tidak mau mandiri dengan mengontrak rumah, serta selalu saja mengikuti kemauan orang tua. Maka antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pada puncaknya Penggugat meninggalkan rumah dan kembali ke orang tua Penggugat; 6. Bahwa dari akumulasi kejadian yaitu perselisihan dan pertengkaran serta perginya Penggugat dari rumah telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi sehingga jalan satu-satunya adalah perceraian. Menurut Yurisprudensi Putusan MA Nomor : 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 menegaskan bahwa : tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahah, bahkan justru menimbulkan mudlorot bagi keduanya, karena itu perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai juga qoidah fiqhiyah yang berbunyi : “Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik manfaat”. Maka sangatlah tepat jika Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu menceraikan hubungan suami istri anatara Penggugat dan Tergugat. Karena sudah tidak harmonis lagi dan tidak akan mendapat kebahahgian jika dipertahankan; 7. Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara poin 2.6, maupun

dalam permohonannya dalam pokok perkara, Tergugat

meminta

kepada

Majelis

Hakim

untuk

mengabulkan

gugatan

Penggugat. Maka dengan demikian dalam gugatan perceraian ini Tergugat juga telah menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat. Dan


untuk itu Penggugatpun mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 8. Bahwa perlu kami tegaskan disini agar Majelis Hakim dapat menilainya yaitu ketika mediasi, Tergugat sangat ngotot ingin mempertahankan rumah tangga ini, dan menyatakan kepada Bapak Hakim mediasi bahwa dia sangat mencintai dan menyayangi Penggugat, tapi ternyata semua pernyataan itu adalah suatu kepura-puraan dan penuh kebohongan. Hal ini terbukti Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada kepolisian dengan dua laporan polisi yang masing-masing Laporan Polisi No. SP.Pgl/07/V/2013/Reskrim, tanggal 19 April 2013, tentang perbuatan tidak menyenangkan di Polsek -- Pasuruan, dan laporan polisi No.S.Pgl/V/2013/Satreskrim,

tanggal

26

April

2013,

tentang

penelantaran dalam rumah tangga di Polres Pasuruan Kota. DALAM REKONPENSI : 1. Bahwa mohon apa yang terurai dan tertulis Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara mohon dianggap terulang dan tertulis didalam Rekonpensi ini ; 2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonpensi karena selain gugatan itu tidak didasarkan pada hukum yang benar, yaitu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam suatu gugatan Rekonpensi sebagaimana yang diatur dalam HIR, juga dalam gugatan ini lebih banyak Penggugat Rekonpensi hanya mengungkapkan suatu kebohongan yang besar dan tanpa bukti dan fakta; 3. Bahwa

adalah tidak benar dan

mengada-ada,

jika

Penggugat

Rekonpensi mendalilkan perkawinan ini merupakan suatu jebakan untuk memulihkan status Tergugat Rekonpensi yang tidak perawan lagi. Justru

terjadinya

perkawinan

ini

akibat

ngototnya

Penggugat

Rekonpensi ingin beristrikan Tergugat Rekonpensi, walaupun saat itu orang tua Tergugat Rekonpensi tidak setuju, Tergugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat Rekonpensi dan bahkan sangking ngototnya

Penggguat

Rekonpensi

menikah

dengan

Tergugat


Rekonpensi, pada sauatu saat Penggugat Rekonpensi mengajak kawin lari tapi Tergugat Rekonpensi menolaknya; 4. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonpensi mengaku tidak perawan lagi dan telah berhubungan dengan seorang laki-laki dihadapan Penggugat Rekonpensi, ibu maupun adik kandung Tergugat Rekonpensi. Dalam gugatan

Rekonpensi

ini

Pengugat

Rekonpensi

lebih

banyak

mengungkapkan hal-hal negatif atas diri Tergugat Rekonpensi. Hal ini Majelis Hakim dapat menilai sendiri moral dan akhlak Penggugat Rekonpensi sebagai seorang suami. Dan bagi kami selaku Tergugat Rekonpensi lebih cenderung menilai bahwa Penggugat Rekonpensi sudah bisa digolongkan sebagai orang yang dan mabuk yang perlu diselamatkan jiwanya dan harus masuk rumah sakit gila; 5. Bahwa dalam hal mengganti nama anak adalah merupakan hak Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memberitahu Penggugat Rekonpensi dan telah disetujui, jadi dalam hal ini Tergugat Rekonpensi tidak melanggar janji apapun, sebab antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki suatu perjanjian atau kesepakatan. Bahwa anak tersebut wajib memakai nama ANAK XX dan tidak boleh diganti dengan nama lain. Jadi dalam konteks ini tidak ada pelanggaran hukum apapun sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan nama ANAK yang telah Tergugat Rekonpensi berikan pada anak tersebut; 6. Bahwa Tergugat Rekonpensi sangat menyayangi anak yang bernama ANAK, dengan menyusuinya dan memberikan perlengkapan bayi yang cukup, sehingga tuduhan Penggugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi tidak menyusui anak adalah suatu yang tidak benar dan harus

ditolak.

Bahwa

Tergugat

Rekonpensi

juga

tidak

pernah

menyembunyikan anak tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi. Justru Tergugat Rekonpensi merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagai seorang ibu; 7. Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK adalah belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz Halaman 14 dari 39 halaman

(baru berumur 6 bulan ), maka menurut pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut hak pemeliharaannya adalah hak ibunya. Maka Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan Penggugat Rekonpensi untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama ANAK; 8. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil-dalil gugatan rekonpensi selebihnya. Bahwa bersadarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : - Mengesampingkan dan menolak eksepsi Tergugat; DALAM KONVENSI - Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONPENSI : - Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya - Membebankan biayah perkara pada Penggugat Rekonpensi . Bahwa atas replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi secara tertulis sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi, Tergugat tidak membutuhkan tanggapan dari Penggugat meskipun menurut pengamatan Tergugat banyak hal formal gugatan yang terabaikan oleh Penggugat yang menyebabkan gugatan menjadi cacat yuridis tapi karena Penggugat menginginkan perkawinan Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perceraian maka Tergugat mohon kepada Sidang Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan eksepsi Tergugat. DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa Tergugat tetap berkeyakinan untuk tetap bertahan pada dalil pokok perkara Jawaban Tergugat dan menolak dalil-dalil Penggugat dalam konpensi, dalam pokok perkara Replik Penggugat;


2.

Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam Repliknya tanpa halaman pada poin 2 menunjukan kepicikan dan kearogansian akal Penggugat karena nama anak harus disepaki oleh kedua orang tua anak yaitu Penggugat dan Tergugat dan perubahan nama dari ANAK XX menjadi ANAK tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat oleh karena itu dalil Tergugat pada hal 2 poin 2.2. patut dikabulkan dan mohon untuk menolak dalil Penggugat No 2 tersebut.

3.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Poin No 3 karena Penggugat mencoba berlindung dibalik kesakralan atau kesucian Undang-undang No 1 Thn 1974, PP No 9 Thn 1975 serta Kompilasi Hukum Islam untuk menutupi kebobrokan dan kebejatan Aqklak Penggugat. Mohon perhatian dan catatan sidang Hajelis Hakim bahwa Penggugat lari dari rumah tepatnya pada hari Jumat tanghgal 15 Maret 2013 jam 08.00 pagi, bahwa pada malam jumat dan malam kamis sebelum melarikan diri, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri jadi adalah bohong besar jika Penggugat mendalilkan

ada perselisian antara

Penggugat dan Tergugat. 4.

Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 menunjukan seluruh dalil Gugatan Penggugat didasari pada Etikat tidak baik, aqklah yang bejat, sifat dan sikap yang tidak mencerminkan seorang wanita muslim yang berakidah karena dalam Gugatan Penggugat pada uraian identitasa Tergugat mencantumkan Pekerjaan Tergugat adalah Usaha Lesehan (Green Garden ) namun pada dalil No 4 mengatakan Tergugat adalah Pengangguran. (Mohon Majelis untuk Menilai). jika Tergugat memberi uang Rp 5000; (lima ribu rupih) perhari, yang patut dpertanyakan adalah apakah Penggugat pernah kelaparan selama menjadi isrti Tergugat ? dan mengenai Penggugat

bekerja,

Tergugat

pernah

melarang,

tetapi

Penggugat

tidak

menghiraukannya. 5.

Bahwa mohon perhatian dan catatan Majelis Hakim sekali lagi antara Penggugat dan tergugat sama sekali dan tidak sekalipun bertengkar meskipun itu mengenai permintaan untuk kontrak rumah.

6.

Bahwa dalil Penggugat poin 6 dan 7 sudah terkafer dalam dalil Tergugat diatas dan untuknya tidak perlu ditanggapi lagi. dan tanggapan atas dalil no. 8 adalah kalau dinilai ngotot adalah sangat keliru kareana Tergugat hanya melaksanakan amanah Allah SWT dalam menegakan arti dan makna silaturohim karena perceraian adalah suatu perbuatan halal yang sangat dimurkahi oleh Allah. Dan Laporan Polisi adalah wujut penegakan hukum Tergugat terhadap martabat dan kehormatan jika diserang oleh preman-preman.

DALAM REKONPENSI


1.

Bahwa Tegugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konpensi Tergugat Rekonpensi dalam replik.

2.

Bahwa gugatan rekonpensi adalah media bagi Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk menuntut hak-haknya oleh karana gugatan rekonpensi dalam perkara ini telah tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3.

Bahwa dalil bantahan

Tergugat Rekonpensi pada poin 4 harus diuji dengan

sumpah pocong, meski media hukum nasional tidak mengatur tantang itu tatapi menguji kebenara dari sisi agama Tergugat Rekonpensi patut untuk disumpah Pocong. 4.

Bahwa mengenai pergantian nama anak bukan merupakan hak Tergugat Rekonpensi semata melainkan juga hak dari Penggugat Rekonpesi dan oleh karena itu dalil tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

5.

Bahwa karena akqlak serta tabiat dari tergugat tidak menunjukan sebagi seorang ibu yang baik yang dapat mendidik mengasuh anaknya maka hak asuh, hak memeliara dan membesarkan serta hak mendidik anak Penggugat Rekonprnsi dan Tergugat Rekonpensi harus berada pada Penggugat Rekonpensi.

6.

Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak melahir anak sampai dibawa kabur dari rumah penggugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi sama sekali tidak pernah menyusui sehingga dr Jihat yang menyarankan untuk memakai susu prodak unggulan demi pertumbuhan fisik dan psikis anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

7.

Bahwa Pasal 105 ayat (1) tidak berlaku bagi Tergugat Rekonpensi karena memiliki akqlah dan etika tidak baik sehingga patut dan layak untuk Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat Rekonpensi mengenai Hak Pewalian yang Penggugat Rekonpensi Mohonkan dan apalagi Tergugat Rekonpensi dalam Gugatan Konpensinya tidak memohon Hak Perwalian atas Anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.Berdasarkan Hukum Hal-hal yang tidak dimohonkan dalam suatu Gugatan tidak Harus untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan- alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi Mohon kepada Ketua Majelis Hakim berkenan memutuskan : DALAM EKSEPSI -

Mohon untuk mengesampingkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat.


2.

Menyatakan dan atau menetapakan Anak Tergugat dan Penggugat yang lahir di Bangil pada tanggal 11 Desember 2012 sebagaimana surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh XXX tanggal 14 Desenber 2012 jam 18,55’ Dokter pada Rumah Sakit Islam Masyithoh adalah ANAK XX bukan ANAK.

3.

Menghukum Penggugat untuk membayar baiaya perkara.

DALAM REKONPENSI -

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Seluruhnnya.

-

Menghukum Tergugat Rekonpensi Penggugat konpensi untuk membayar biaya Perkara.

Bahwa atas replik dalam rekonpensi Tergugat tersebut di atas, Penggugat di depan sidang menyatakan tidak mengajukan rereplik dalam konpensi dan duplik dalam rekonpensi dan menyatakan tetap sebagaimana pada jawaban dalam rekonpensi, sehingga tahap jawab-menjawab dinyatakan oleh Majelis Hakim telah dipandang cukup; Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk mengajukan alat-lalat bukti, kesempatan pertama dilakukan Pemohon dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut: A. Bukti Surat : -

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, bermeterai

cukup, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.1; -

Fotokopi Surat Panggilan Nomor : XXXXXXXXX tanggal 02 Mei 2013 tentang Penggugat untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara

pidana

Melakukan

Perbuatan

yang

tidak

menyenangkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor --, fotokopi mana bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.2; -

Fotokopi Surat Panggilan Nomor : XXXXXXXXX tanggal 20 Mei 2013 tentang Penggugat untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Halaman 18 dari 39 halaman

dalam Rumah Tangga, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.3; Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, setelah diperlihatkan Tergugat melalui kuasanya, kuasa Tergugat menyatakan akan menaggapi surat-surat bukti tersebut dalam kesimpulan; B. Bukti Saksi : Bahwa, di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat

juga

mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kota Pasuruan; 

bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;



bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-lak yang bernama ANAK;



bahwa saksi sering mengunjungi Penggugat di rumah kediaman bersama Tergugat di rumah makan lesehan “Green Garden” Jl. Sunan Ampel, Pasuruan;



bahwa pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baikbaik saja, namun sejak Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;



bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut selain karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi uang belanja yang cukup kepada Penggugat, Penggugat hanya disuruh makan di rumah makan yang dikelola Tergugat, tetapi tidak diberi uang cukup. Penggugat dijatah sehari Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) bahkan Tergugat menyuruh agar Penggugat bekerja, dan kalau ke dokter untuk berobat saja dengan uang Penggugat sendiri juga karena masalah lain, yaitu Penggugat ingin hidup mandiri dengan mengajak Tergugat menyewa rumah, namun Tergugat menolak karena Tergugat bergantung apa kata ibunya;



bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang. Penggugat dengan membawa anaknya pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama Tergugat di Pasuruan;




bahwa selama pisah tersebut, Tergugat ada 3 (tiga) kali berkunjung ke rumah kediaman Penggugat di Pasuruan, namun tidak bertemu Penggugat

karena

Penggugat

pada

waktu

itu

tidak

diketahui

keberadaannya. Penggugat berada di Malang, tapi saksi tidak tahu dimana Penggugat berada; 

bahwa selama pisah rumah tersebut, atas laporan Tergugat, Penggugat dipanggil dan menghadap Polsek -- pada tanggal 6 Mei 2013 karena tuduhan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kemudian pada tanggal 20 Mei 2013 dan disusul pada tanggal 24 Juni 2013 Penggugat menghadap Kapolres dengan tuduhan karena menelantarkan rumah tangga dan pada tanggal 25 Juni 2013 dipanggil Polda Jawa Timur lalu Penggugat menghadap psikiater Polda Jawa Timur karena diduga ada kekerasan psikis;



bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil merukunkan;



bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 6 (enam) bulan dan dalam keadaan sehat;



bahwa anak tersebut lahir di rumah sakit Islam “Dewi Masithah” Bangil, Kabupaten Pasuruan;



bahwa kemudian diadakan tasmiyahan (cuplak puser) dihadiri banyak orang, ada bagi-bagi nasi kotak kepada yang hadir, setiap kotak ada tertera nama anak, tapi saksi tidak mengingatnya lagi dan sekarang diberi nama ANAK;



bahwa selama hidup rukun, Penggugat dan Tergugat bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat, tapi tidak pernah membawa anak. Tergugat kadang berada di luar rumah kadang masuk ke rumah dan selama sekitar 30 (tiga puluh) menit Tergugat mengajak pulang Penggugat kembali;



bahwa selama 1 (satu) pekan setelah lahir, Penggugat menyusui anaknya kemudian setelah itu oleh orang tua Tergugat melarang Penggugat menyusuinya;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat Kediaman di Kota Pasuruan;  bahwa saksi adalah kakek Penggugat;


 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK;  bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah rumah;  bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2012 tidak berjalan baik karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;  bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan selain karena Penggugat tidak memberi uang nafkah yang cukup kepada Penggugat, juga Tergugat sangat bergantung kepada orang tuanya dalam segala hal sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepenuhnya dikendalikan oleh orang tua Tergugat, bahkan Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak mau;  bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi telah berlangsung antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan karena Penggugat bersama anaknya pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama. Penggugat pergi ke Batu, Malang di rumah paman Penggugat;  bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, berumur 6 (enam) bulan;  bahwa Penggugat bercerita kepada saksi kalau Penggugat dilarang menyusui anaknya tersebut;  bahwa selama dalam proses persidangan gugatan perceraian ini, Tergugat melaporkan ke Polsek --, Kapolres Kota Pasuruan, dan Polda Jawa Timur tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;  bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat; 3. SAKSI 3, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, Kota Pasuruan; 

bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;



bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



bahwa saksi tidak tahu nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut;



bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup kumpul di rumah orang tua Tergugat; Halaman 21 dari 39 halaman



bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga kini telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan;



bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat dan Tergugat pisah rumah; Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat

menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat melaui kuasa hukumnya menyatakan akan menaggapinya dalam kesimpulan; Bahwa,

selanjutnya

Tergugat

diberikan

pula

kesempatan

untuk

mengajukan alat-alat bukti baik dalam rangka untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan maupun untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonpensinya yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan alat-alat bukti berupa sebagai berikut : A. Bukti Surat : 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tanggal 29 Februari 2012

yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --,

bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.1; 2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan Rumah Sakit Islam “Masyithoh” Bangil, tanggal 14 Desember 2012 menerangkan bahwa Penggugat telah melahirkan anak I (kesatu) laki-laki yang diberi nama ANAK XX di RSI “Masyithoh” Bangil pada tanggal 11 Desember 2012, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.2; 3. Fotokopi berwarna secarik kertas bertuliskan Tasyakuran atas Kelahiran Putra Pertama Kami ANAK XX, yang menurut keterangan Tergugat secarik kertas ini ditempelkan pada setiap kotak nasi berkatan yang dibagikan kepada para tamu undangan, telah dinazegelen, dan tidak memperlihatkan aslinya lalu diberi tanda T.3; 4. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Pemberitahuan Orang Hilang, yang isinya Tergugat melapor di Polres Kota tentang pemberitahuan orang hilang atas nama Kartika Noviyanti bin Kartono (Penggugat) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 08.00 wib dengan membawa seluruh pakaian dan membawa seorang bayi laki-laki umur 3 bulan atas nama Nichson


Tantono, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.4; 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXXXXX, atas nama XXXX, berlaku hingga tanggal 13 November 2017, telah dinazegelen, tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu diberi tanda T.5; Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, setelah diperlihatkan Penggugat melalui kuasanya, kuasa Tergugat menyatakan akan menaggapi surat-surat bukti tersebut dalam kesimpulan; B. Bukti Saksi : Bahwa,

di

samping

surat-surat

bukti

tersebut,

Tergugat

juga

mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. SAKSI 4, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru MTsN Pasuruan, bertempat kediaman di Kota Pasuruan, Kota Pasuruan;  bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;  bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK XX;  bahwa pada saat saksi mau pergi kerja, di depan rumah Tergugat saksi melihat ibu Tergugat memanggil nama anak Penggugat dan Tergugat dengan nama Nicxon;  bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan April 2013 hingga sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama di rumah Tergugat;  bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;  bahwa Tergugat bekerja di rumah makan Green Garden; 2. SAKSI 5, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati Asuransi Bumi Putra, bertempat kediaman di Kota Pasuruan;  bahwa saksi adalah teman dekat ibu Tergugat;  bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK XX;  bahwa saksi tahu nama itu karena saksi hadir atas undangan Tergugat pada acara selapan “cupak puser” lalu mendapat nasi kotak yang dalam


kotak itu ada sampul kertas tertulis nama anak Penggugat dan Tergugat, ANAK XX;  bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun tibatiba Penggugat pada bulan Maret 2013 dengan tanpa seizin Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama di rumah Tergugat dengan membawa anak dari hasil perkawinan mereka;  bahwa

saksi

tidak

tahu

kemana

dan

alasan

Penggugat

pergi

meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;  bahwa Penggugat tidak menyusui karena Penggugat tidak keluar air susunya, namun Penggugat tidak mau berusaha atau berobat;  bahwa Tergugat bekerja mengelola rumah makan lesehan Green Garden milik orang tua Tergugat; 3. SAKSI 6, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha lesehan Green Garden, bertempat Kediaman di Kota Pasuruan;  bahwa saksi adalah ibu Tergugat;  bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK XX;  bahwa setelah beberapa hari dari kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, saksi mengundang para tamu pada acara tasyakuran dan membagi nasi kotak yang ditempeli sampul kertas bertuliskan nama ANAK XX;  bahwa anak tersebut lahir bulan 14 Desember 2012 di Rumah Sakit Islam Masyitah, Bangil;  bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tanpa seizin Tergugat, Penggugat dengan membawa anaknya tiba-tiba pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah Tergugat pada bulan Maret 2013;  bahwa sejak pergi tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;  bahwa saksi tidak tahu kemana Penggugat pergi bahkan saksi pernah berusaha mencari keberadaan Penggugat, namun tidak ketemu. Saksi baru bertemu dengan Penggugat pada bulan Juni 2013 di Polda Jawa Timur sewaktu Penggugat menjalani tes psikologi atas laporan Tergugat; Halaman 24 dari 39 halaman

 bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;  bahwa usaha lesehan Green Garden sudah diserahkan kepada Tergugat; Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan

tidak

keberatan,

sedangkan

Tergugat

menyatakan

akan

menaggapinya dalam kesimpulan; Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan lagi keterangan, saksi-saksi, dan alat bukti lainnya; Bahwa, pada sidang tanggal 1 Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendirian dan argumentasinya masing-masing sebagaimana tersebut di atas; Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan di muka sidang dengan memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak yang berperkara, agar dapat membina dan membangun kehidupan rumah tangga kembali dengan rukun dan harmonis, bahkan telah ditempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 1 angka (13) juncto Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 dengan mediator Drs. Akhmad Khoiron, namun upaya damai tersebut tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal); Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Februari 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk dapat mengajukan perkara gugatan perceraian terhadap Tergugat; Halaman 25 dari 39 halaman

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat selain telah mengajukan eksepsi juga mengajukan gugat balik (rekonpensi), Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut; Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan gugatan Penggugat obscuur libel karena dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur doli mali karena gugatan ini didasari pada kebohongan, misal alamat Penggugat sesuai KTP di Jl. Sunan Ampel Nomor 105 bukan di jalan Kenari Nomor 9. Selain itu juga kebohongan tentang nama anak Penggugat dan Tergugat adalah ANAK XX sebagaimana surat lahir dari dr. XXX dokter pada Rumah Sakit Islam Masyitoh Bangil, bukan ANAK sehingga gugatan yang demikian harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam petitum mengenai eksepsi a quo, Tergugat mohon untuk mengesampingkan eksepsi tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dikesampingkan dan/atau dianggap tidak ada sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Dalam Konpensi Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Pasuruan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2012 yang disebabkan selain karena Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat juga karena Tergugat terlalu bergantung kepada orang tua Tergugat dalam segala hal dan tidak mau diajak hidup mandiri sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat separuhnya dikendalikan oleh orang tua Tergugat, pertengkaran mana mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama di rumah Tergugat pada pertengahan Maret 2012 dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;


Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil Penggugat tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar sehingga alasan yang mendasari adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar. Penggugat diberikan kebebasan menggunakan keuangan dengan mengambil sendiri di kasir lesehan Green Garden sesuai keperluan dan kebutuhan Penggugat dan juga tidak benar kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikendalikan orang tua Tergugat, yang benar adalah kasih sayang orang tua Tergugat kepada Penggugat; Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat selain mengenai Penggugat mengajak Tergugat

untuk hidup mandiri dengan

mengontrak rumah, namun oleh Tergugat ajakan ini dinilai tidak masuk akal karena Penggugat tahu bahwa Tergugat adalah anak satu-satunya semetara orang tua Tergugat sudah memasuki usia yang dapat dikategorikan uzur, juga Tergugat tidak membantah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2013 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan selama itu tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil-dalil gugatan yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta tetap; Menimbang,

bahwa

karena

Tergugat

membantah

dalil

gugatan

Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Halaman 27 dari 39 halaman

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat; Menimbang,

bahwa

untuk

meneguhkan

dalil-dalil

gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta saksisaksi yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2dan SAKSI 3, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 serta saksi-saksi yang bernama SAKSI 4, SAKSI 5, dan SAKSI 6, kemudian masing-masing saksi setelah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di hadapan Majelis; Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 adalah fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2012; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di persidangan apabila dihubungkan dengan keterangan Tergugat ditemukan faktafakta hukum yang dapat disimpulkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2012 yang disebabkan karena selain masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi uang belanja yang cukup kepada Penggugat juga Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk hidup mandiri dengan mengontrak sebuah rumah dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2013 karena sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal seatap lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi bahkan sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil adalah surat-surat bukti yang berkenaan dengan laporan Tergugat terhadap Penggugat di kepolisian, masingHalaman 28 dari 39 halaman

masing untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana melakukan perbuatan yang tidak menyenangkandan dan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, bukti-bukti mana menunjukkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk didamaian lagi; Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya selain membantah secara tegas tentang tidak adanya perselisihan dan pertengkaran juga hal mendasari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat sendiri menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk pertahankan lagi; Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2013 hingga sekarang karena Penggugat pergi meningglkan Tergugat dari kediaman bersama dan Tergugat bekerja mengelola rumah makan lesehan Green Garden milik orang tua Tergugat, dengan demikian saksi-saksi Tergugat tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan kebenaran dalil gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sudah tidak serumah lagi sejak Maret 2013, dan selama

berpisah masing-masing sudah tidak

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : ”Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Halaman 29 dari 39 halaman

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang sejalan dengan maksud dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21, sementara rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang demikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya:

Menghindari

kerusakan

harus

didahulukan

daripada

menarik

kemaslahatan. Menimbang, bahwa doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri berbunyi:

Artinya : Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada


Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonpensi Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam rekonpensi; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya pada siding tanggal 23 Mei 2013 mengajukan gugatan rekonpensi. kemudian dipertegas kembali dalam dupliknya pada sidang tanggal 20 Juni 2013, yakni gugatan tentang nama sah anak dan pemeliharaan (hadlanah) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpens; Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi a quo diajukan bersaama-sama dengan dengan jawaban pertama dan berhubungan dengan gugatan konpensi, maka sesuai Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR gugatan rekonpensi a quo dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tentang nama sah anak, Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK XX yang lahir pada tanggal 11 Desember 2012 di Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil dan menolak dalil Tergugat Rekonpensi yang menyatakan anak tersebut bernama ANAK dan mohon kepada Majelis Hakim agar nama ANAK XX ditetapkan sebagai nama sah anak tersebut; Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi a quo dituntut Penggugat Rekonpensi tidak saja dalam konpensi, tetapi juga dalam gugatan rekonpensi, maka dalam konteks ini untuk tertib dalam beracara, Majelis Hakim akan mendudukkan tuntutan a quo dalam gugatan balik (rekonpensi) bukan dalam pokok perkara (konpensi); Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi membenarkan, anak tersebut semula ketika lahir diberi nama ANAK XX dan nama tersebut belum tercatat dalam Akta Kelahiran, kemudian Tergugat Rekonpensi merasa perlu mengganti nama anak tersebut menjadi ANAK dengan alasan nama ANAK XX kurang mencerminkan nama yang islami, perubahan mana telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Penggugat

Rekonpensi,

oleh

karena

itu

Tergugat

Rekonpensi

tetap

mempertahankan nama anak tersebut dan menolak nama ANAK XX;


Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut, in casu tentang nama anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ketika lahir diberi nama ANAK XX kemudian Tergugat Rekonpensi mengganti nama menjadi ANAK, maka pengakuan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil gugatan yang diakui tersebut telah terbukti (vide Pasal 174 HIR); Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah surat keterangan lahir yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil dan bukti T.3 adalah surat bukti berupa sampul kertas yang ditempelkan pada nasi kotak berkatan pada acara pemberian nama anak yang diistilahkan dengan “cupla puser”, bukti mana didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi, maka surat-surat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T3, dan kesaksian para saksi Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, terungkap fakta di persidangan yang dapat disimpulkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK XX lahir tanggal 11 Desember 2012 di Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil; Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama SAKSI 4 dan SAKSI 5 apabila dihubungkan dengan bukti T.3, ditemukan fakta bahwa setelah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi lahir lalu diadakan acara selapan pemberian nama yang diistilahkan dengan sebutan “cupla puser”, para saksi Penggugat Rekonpensi hadir pada acara tersebut, masing-masing mendapat nasi kotak yang disampuli kertas dengan tertulis nama ANAK XX, sedangkan saksi-saksi Tergugat Rekonpensi menerangkan nama anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah ANAK; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama ANAK XX dan ANAK adalah menunjuk pada seorang anak yang sama, yaitu anak yang lahir pada tanggal 11 Desember 2012 dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sedangkan ternyata kedua belah pihak tidak bisa menunjukkan Akta Kelahiran anak tersebut, maka atas fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa nama anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah ANAK XX alias ANAK, Halaman 32 dari 39 halaman

dengan demikan petitum Penggugat Rekonpensi angka 2 dikabulkan

dan

petitum angka 3 ditolak; Menimbang, bahwa perihal tuntutan atas hak pemeliharaan atas anak yang bernama ANAK XX alias ANAK, lahir tanggal 11 Desember 2012 atau berumur 8 bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pengugat Rekonpensi mohon agar anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonpensi dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonpensi bertabiat tidak baik dan berkelakuan buruk sehingga tidak dapat dijadikan panutan buat anaknya, misalnya masalah pengakuan Tergugat Rekonpensi sendiri kepada Penggugat Rekonpensi bahwa pada saat menikah dengan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi sudah tidak perawan lagi, mengubah nama dari ANAK XX menjadi Sulthon Bahrrul Haq, menyalahi kodratnya sebagai seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya, dan juga masalah Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai tenaga pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Pasuruan, sehingga diduga pemelihaaraan dan pengasuhan terhadap anak tersebut dititipkan kepada orang tua Tergugat Rekonpensi yang memiliki catatan medis kurang baik untuk memelihara anak; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak, Tergugat Rekonpensi menyatakan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas dan keberatan kalau hak hadlanak berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selanjutnya mohon agar tuntutan a quo ditolak; Menimbang, bahwa terkait gugatan pemeliharaan anak ini, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan surat bukti T.2 dan saksi-saksi dan dari bukti-bukti tersebut terungkap fakta di persidangan yang dapat disimpulkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK XX lahir tanggal 11 Desember 2012 di Rumah Sakit Islam Bangil dan kini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonpensi; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Halaman 33 dari 39 halaman

anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya; Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau hadlanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) dan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (vide Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), maka menurut ketentuan ini oleh karena anak tersebut lahir pada tanggal 11 Desember 2012 (berumur 8 bulan) yang lebih berhak dalam hal pemeliharannya adalah ibunya, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 110K/AG/2007 tertanggal 7 Desember 2007 yang kaidah hukumnya berbunyi: “Penetapan permeliharaan anak (hadlanah) berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Isla tidak mutlak diterapkan, jika ibu kandung anak yang bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhya sebagai ibu, sedangkan ayah kandungnya terbukti telah memelihara anak yang membuat anak hidup lebih tenang dan tentram serta lebih menjamin kebutuhan ruhani dan jasmani anak” Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa laporan Penggugat Rekonpensi kepada kepolisian perihal perkara pemberitahuan orang hilang an. Kartika Novianti binti Kartono, dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, berdasarkan bukti T.4 yang apabila dihubungkan dengan dalil-dalil

gugatan

Penggugat

tentang

perceraian

sebagaimana

telah

dipertimbangkan dalam konpensi di atas, Majelis Hakim berpedapat bahwa laporan Penggugat Rekonpensi adalah sehubungan dengan kepergian Tergugat Rekonpensi dari rumah kediaman bersama Penggugat Rekonpensi,

namun

kepergian Tergugat Rekonpensi tersebut tidaklah sepenuhnya tidak beralasan; Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat Rekonpensi di persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya in casu tentang Tergugat bertabiat tidak baik dan berkelakuan sangat buruk sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu, hanya saksi yang bernama SAKSI 5 yang dapat menjelaskan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak menyusui anaknya, namun bukan tidak mau menyusuinya melainkan karena tidak bisa keluar air susunya, sebaliknya dalil Penggugat Rekonpensi lainnya, seperti saat Tergugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat rekonpensi sudah tidak perawan lagi, Halaman 34 dari 39 halaman

lebih merupakan dugaan belaka yang tidak dapat dibuktikan menurut hukum, dan sekiranya pun hal ini terbukti - quad non - maka lebih merupakan hal yang sifatnya privasi dan peristiwanya terjadi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Rekonpensi membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonpensi; Menimbang, bahwa mengenai mengubah nama dari ANAK XX menjadi ANAK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yang antara lain dijadikan alasan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai dasar agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah, sudah dipertimbangkan dengan jelas sebagaimana tersebut di atas, namun Majelis Hakim menilai bahwa hal ini tidak menggugurkan hak Tergugat Rekonpensi untuk mengasuh dan memelihara anak, apalagi anak tersebut masih berumur hitungan bulan sehingga sangat membutuhkan kehadiran dan kasih sayang seorang ibu; Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 berupa tuntutan agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama ANAK XX alias ANAK yang lahir tanggal 11 Desember 2012 di Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil harus ditolak, dengan ditolaknya petitum ini maka petitum angka 5, 6, 7, dan 8 dengan sendirinya juga harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; Menimbang,

bahwa

dengan

mendasarkan

peraturan

perundang-

undangan tersebut di atas, dalam perkara in casu sekalipun anak terperkara untuk ditetapkan di bawah hadlanah Penggugat Rekonpensi selaku ayahnya ditolak dan dengan sendirinya anak tersebut di bawah hak hadlanah Tergugat Rekonpensi selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan Halaman 35 dari 39 halaman

silaturrahmi antara ayah dan anaknya tersebut, dan guna memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi agar memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi untuk mengunjungi, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak kandungnya, dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa petitum angka 9 agar keputusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, oleh karena tuntutan a quo tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001, maka harus ditolak; Menimbang, bahwa segala sesuatu baik yang diajukan Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan; Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI); 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat


Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonpensi 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

2.

Menyatakan anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang lahir pada tanggal 11 Desember 2012 di Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil adalah bernama ANAK XX alias ANAK;

3.

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi agar memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku ayahnya untuk mengunjungi, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya;

4.

Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi -

Membebankan kepada Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. ABDUL KHOLIK yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag. dan SLAMET, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. YUMRONI sebagai

Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hj. SITI AISYAH, S.Ag.

Drs. H. ABDUL KHOLIK


TTD SLAMET, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti, TTD

Drs. YUMRONI

Rincian Biaya : 1. Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,00

2. Biaya Proses

Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan

Rp 150.000,00

4. Redaksi

Rp

5.000,00

5. Biaya Meterai

Rp

6.000,00

_________________________________ Rp 241.000,00


PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents