1
PUTUSAN Nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pas. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan usaha bubut,
bertempat
tinggal
di
Kota
Pasuruan,
selanjutnya disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; Melawan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja
bertempat
tinggal
di
Kota
Pasuruan,
selanjutnya disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pas, tanggal 12 Januari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 11 Desember 2011 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 12 Desember 2011 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan;
2
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Pemohon selama 20 hari, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan; 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menolak jika diajak hubungan intim layaknya suami istri, bahkan Termohon sering marah jika Pemohon berusaha mendekati Termohon; 4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa, Pemohon masih tetap berusaha untuk mempertahankan, namun sikap dan perilaku Termohon tetap tidak berubah; 5. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran di mana waktu itu Termohon mengatakan jika sebenarnya Termohon tidak mencintai Pemohon, bahkan Termohon melempar cincin kawin di depan Pemohon dan ibu Pemohon; 6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri; 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut : Primair : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon; 3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya;
3
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim bernama MASHURI, S.H. sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal); Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; Menimbang,
bahwa
terhadap
permohonan
tersebut,
Termohon
telah
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -
Bahwa Termohon telah berhubungan badan dengan Pemohon beberapa kali hingga hamil 2 bulan, Termohon membenarkan tidak melayani permintaan berhubungan badan karena pada saat itu Termohon sedang sakit atau tidak sadar (kesurupan);
-
Bahwa benar Termohon membuang cincin perkawinan, karena kondisi waktu itu tidak sadar, ketika Termohon sudah sembuh dilakukan musyawarah dengan pihak Pemohon akan tetapi tidak mau; Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon menyampaikan replik
secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -
Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon
hanya 4 kali melakukan
hubungan badan, bahkan Termohon sering menolak tanpa lasan yang jelas ketika Termohon belum sakit; -
Bahwa Pemohon sudah berusaha merayu Termohon, tetapi justru Termohon marahmarah dan membuang cincin dan gelang perkawinan; Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon menanggapi dengan duplik
secara lisan sekaligus tuntutan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -
Tuntutan rekonvensi Termohon terhadap Pemohon adalah : 1. Nafkah madhiyah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 2. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); 3. Uang mut’ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4
4. Biaya melahirkan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah); Menimbang, bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan rereplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -
Bahwa Pemohon menolak kehamilan tersebut, karena Termohon hamil dengan orang lain bukan dengan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tidak bersedia memberi biaya melahirkan, demikian juga nafkah madhiyah karena Termohon pulan tanpa pamit;
-
Bahwa Pemohon hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut’ah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
-
Bahwa Termohon sakit kesurupan (kena sihir) hanya selama 4 hari, setela sembuh tetap tidak mau melayani Pemohon, dan Pemohon masih memberi nafkah setiap minggu; Menimbang, bahwa atas rereplik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan
reduplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -
Bahwa Termohon tetap pada tuntutannya, karena Termohon hamil bukan dengan orang lain melainkan dengan Pemohon, Termohon berani diangkat sumpah;
BUKTI SURAT 1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX bertanggal 12 Desember 2011 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan, (bukti P.1); 2. Fotokopi hasil pemeriksaan dokter kandungan yang dikeluarkan oleh Dokter DOKTER KANDUNGAN (spesialis kebidanan dan kandungan) Kota Pasuruan tanpa nomor dan tanggal, (bukti P.2); Bahwa masing-masing bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah
dinachtzegelen pejabat Kantor Pos, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya; Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 Termohon membenarkan dan sekaligus dapat menerimanya;
BUKTI SAKSI PEMOHON 1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ayah Pemohon;
5
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering menolak jika diajak hubungan badan, bahkan sering marah;
-
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama seminggu;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkan atau tidak membantah; 2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pasuruan di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai paman Pemohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai keturunan;
-
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering menolak jika diajak berhubungan intim;
-
Bahwa pada saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak membantah;
BUKTI SAKSI TERMOHON 1. SAKSI I PIHAK TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Ibu Termohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai keturunan;
6
-
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sakit kesurupan kena sihir orang, sehingga tidak sadar dan tidak bisa melayani suaminya;
-
Bahwa pada saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PIHAK TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Pasuruan di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut: -
Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ipar Termohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai keturunan;
-
Bahwa sejak bulan Desember 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering menolak jika diajak berhubungan intim, karena Termohon dalam keadaan tidak sadar terkena sihir;
-
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sepekan;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak membantah; Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau saksi–saksi dan menganggap cukup dengan bukti yang telah ada; Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap mengajukan cerai terhadap Termohon, sedangkan Termohon pada prinsipnya tidak keberatan untuk bercerai, akan tetapi Termohon tetap pada gugatan baliknya; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan atau gugat balik Termohon tersebut, Pemohon menyatakan akan memenuhi kewajiban untuk nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang mut’ah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya mohon agar Majelis Hakim berkenan segera menjatuhkan putusannya;
7
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) jo. Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang hakim bernama MASHURI, S.H. sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menolak jika diajak hubungan badan layaknya suami istri, bahkan Termohon sering marah jika Pemohon berusaha mendekati Termohon, kemudian pada puncaknya Termohon mengatakan sebenarnya Termohon tidak mencintai Pemohon bahkan Termohon melempar cincin kawin di depan Pemohon dan Ibu Pemohon, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama seminggu; Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah bahwa benar Termohon tidak melayani hubungan badan karena pada saat itu keadaan Termohon tidak sadar
8
(kesurupan terkena sihir), benar Termohon membuang cincin perkawinaan karena pada waktu itu juga masih tidak sadar dan ketika telah sadar Termohon mengajak rukun kembali, akan tetapi Pemohon tidak mau; Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai tersebut, Termohon menuntut hak-hak atas akibat perceraian berupa nafkah madhiyah, iddah, mut’ah dan biaya persalinan seorang anak; Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan replik dan rereplik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, sedangkan terhadap tuntutan balik tersebut Pemohon menyatakan sanggup membayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan pada tahapan duplik dan reduplik Termohon tetap pada jawaban serta tuntutan semula; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon ; Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi – saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (vide Pasal 76 ayat (1) Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975); Menimbang,
bahwa
Pemohon
dan
Termohon
masing-masing
telah
menghadirkan dua orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -
Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai keturunan;
9
-
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menolak jika diajak hubungan badan layaknya suami istri, bahkan Termohon sering marah jika Pemohon berusaha mendekati Termohon;
-
Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 1(satu) minggu, baik Pemohon maupun Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan
oleh Termohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -
Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai keturunan;
-
Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menolak jika diajak hubungan badan layaknya suami istri, karena Termohon terkena sihir dan tidak sadar;
-
Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama seminggu; Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap
dan i’tikad yang kuat untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak merasa keberatan terhadap kehendak Pemohon untuk bercerai serta tetap pada gugatan baliknya; Menimbang, bahwa dengan mengingat firman Allah SWT. dalam surah AlBaqarah ayat 227 yang artinya : “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dianjurkan oleh hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa salah unsur perkawinan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar; Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :
10
“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang–undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (counter claim) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang–undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b HIR), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang–undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya;
11
Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi menuntut terhadap hak–haknya akibat dari perceraian, berupa : nafkah madhiyah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut’ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya melahirkan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah); Menimbang, terhadap tuntuan tersebut Tergugat rekonvensi memberikan kesanggupan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perincian yaitu nafkah iddah sebesar 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut’ah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi menolak dan tetap pada tuntutan semula sebagaimana tertuang dalam gugatan rekonvensi, karena Penggugat rekonvensi pada saat ini tengah hamil dan bersedia diambil sumpahnya bilamana kehamilan tersebut
merupakan hasil
perselingkuhan dengan laki-laki lain; Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menolak kehamilan tersebut dengan alasan kehamilan tersebut adalah hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain, Penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz yaitu bila diajak berhubungan badan selalu menolak dan pulang tanpa pamit kepada Tergugat rekonvensi; Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajibankewajibannya, sedangkan dalam fakta di persidangan telah terungkap bahwa Penggugat rekonvensi sebagai seorang isteri telah terbukti nusyuz kepada suami, maka dengan memperhatikan Pasal 149 huruf (b), Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Buku I Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim akan menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut’ah dan biaya persalinan kepada Penggugat rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi yang akan dituangkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang terdapat relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, buktibukti, atau tuntutan-tuntutan Penggugat rekonvensi selebihnya yang dipandang tidak relevan lagi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
12
Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan dikabulkan untuk sebagian, maka ditolak untuk selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang–undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin
kepada
Pemohon
(PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT
REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian; 2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa ; 2.1. Uang mut’ah sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah); 2.2. Biaya persalinan anak sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah); 3. Menolak gugatan selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
13
Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pasuruan pada hari Senin tanggal 02 April 2012 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. ZAINAL ARIFIN, MH. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ABDUL KHOLIK dan SLAMET, S.Ag. SH. masing– masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh M. NIDZOM ANSHORI, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi; Hakim Anggota
Ketua Majelis
Drs. H. ABDUL KHOLIK
Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.
Hakim Anggota
SLAMET, S.Ag. SH. Panitera Pengganti
M. NIDZOM ANSHORI, S.H. Perincian Biaya Perkara : 1.
Biaya Pendaftaran
Rp
30.000,00
2.
Biaya ATK Perkara
Rp
20.000,00
3.
Biaya Panggilan
Rp
100.000,00
4.
Redaksi
Rp
5.000,00
5.
Meterei
Rp
6.000,00
Jumlah
Rp
161.000,00
