PENETAPAN Nomor : 02/Pdt.P/2013/PA.NTN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara : PEMOHON I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Natuna, selanjutnya disebut sebagai: “Pemohon I”; PEMOHON II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Natuna, selanjutnya disebut sebagai: “Pemohon II”;
Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ; Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa buktibukti di persidangan ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 29 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor register perkara : 02/Pdt.P/2013/PA.Ntn. yang pada pokoknya sebagai berikut ; 1.
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur ;
2.
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dan dihadiri Saksi Nikah 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) dibayar tunai ;
3.
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4.
Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
5.
4.1.
ANAK I, umur 35 tahun ;
4.2.
ANAK II, umur 33 tahun;
4.3.
ANAK III, umur 32 tahun ;
4.4.
ANAK IV, umur 29 tahun ;
4.5.
ANAK V, umur 23 tahun ;
4.6.
ANAK VI, umur 19 tahun ;
Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6.
Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, dan ketika ditanyakan ke KUA Bunguran Timur, petugas di KUA tidak menemukan datadata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan pada tahun 1977 di ranai terjadi banjir yang memungkinkan data-data tersebut hilang ; ;
7.
sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pembuiatan Akta Kelahiran anak ;
8.
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1975 ; 2
9.
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primer : 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2.
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tahun 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur ;
3.
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
Subsider : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan ; Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa ; 1.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 21030720211490002, tanggal 11 Desember 2007, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatam Sipil Kabupaten Natuna, dan setelah bukti tertulis tersebut diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai secukupnya dan dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan diberi kode sebagai bukti P.1 ;
3
2.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK : 2103076510550001, tanggal 11 Desember 2007, atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Natuna, dan setelah bukti tertulis tersebut diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai secukupnya dan dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan diberi kode sebagai bukti P.2 ;
3.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2103070812070010, tanggal 15 Agustus 2010, atas nama kepala keluarga ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, dan setelah bukti tertulis tersebut diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai secukupnya dan dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan diberi kode sebagai bukti P.3 ;
4.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2103071805090009, tangga 05 Desember 2011, atas nama kepala keluarga ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, dan setelah bukti tertulis tersebut diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai secukupnya dan dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan diberi kode sebagai bukti P.4 ;
5.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2103070206090006, tanggal 04 April 2009, atas nama kepala keluarga ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, dan setelah bukti tertulis tersebut diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai secukupnya dan dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan diberi kode sebagai bukti P.5 ;
6.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 21030702604100002, tanggal 06 Juni 2012, atas nama kepala keluarga ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, dan setelah bukti tertulis tersebut diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai
4
secukupnya dan dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan diberi kode sebagai bukti P.6 ; 7.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2103072604100001, tanggal 21 Maret 2012, atas nama kepala keluarga ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, dan setelah bukti tertulis tersebut diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai secukupnya dan dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan diberi kode sebagai bukti P.7 ; Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang mengaku bernama : Saksi I : SAKSI PERTAMA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut : -
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I masih remaja dan Pemohon II sejak mereka menikah ;
-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 1975, tapi saksi tidak hadir pada acara pernikahan mereka ;
-
Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
-
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari’at islam maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikah ;
-
Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
-
Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan masyarakat tempat mereka tinggal adalah masyarakat yang taat menjalankan syari’at Islam ;
5
-
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ;
-
Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;
Saksi II : SAKSI KEDUA, dibawah sumpahnya menerangkan dapat dikutip sebagai berikut ; -
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I masih kecil dan Pemohon II saksi kenal sejak mereka menikah ;
-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 1975, tapi saksi tidak hadir pada acara pernikahan mereka meskipun diundang ;
-
Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
-
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari’at Islam maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikah ;
-
Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
-
Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan masyarakat tempat mereka tinggal adalah masyarakat yang taat menjalankan syari’at Islam ;
-
Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima
keterangan kedua orang saksi tersebut; 6
Bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan Majelis Hakim; Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa pada hari
sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa
perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Natuna untuk mengesahkan perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dihadapan petugas yang bernama M. Syarif, yang mana sampai saat ini Penggugat belum mendapatkan kutipan akta nikah dari Petugas yang menikahkan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ; Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama ; 1.
ANAK I, umur 35 tahun ;
2.
ANAK II, umur 33 tahun;
3.
ANAK III, umur 32 tahun ;
4.
ANAK IV, umur 29 tahun ;
5.
ANAK V, umur 23 tahun ;
6.
ANAK VI, umur 19 tahun ; 7
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum Islam, dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang, hanya saja data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dikarenakan pada tahun 1977 Ranai mengalami banjir besar yang mengakibatkan sebagian data-data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur hilang dan rusak, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, yang menyatakan bahwa Pemohon I, dan Pemohon II, bertempat kediaman di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang mana masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan Permohonan Isbat Nikah melalui Pengadilan Agama Natuna adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ; Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti tertulis berupa P.3, P.4, P.5, P.6, P.7. yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama : 1.
ANAK I, umur 35 tahun ;
2.
ANAK II, umur 33 tahun;
3.
ANAK III, umur 32 tahun ; 8
4.
ANAK IV, umur 29 tahun ;
5.
ANAK V, umur 23 tahun ;
6.
ANAK VI, umur 19 tahun ;
Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling mendukung dan membenarkan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian tidak bertentangan satu sama lainnya ; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1975 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Bunguran Timur ;
Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Syari’at Islam, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, Saksi Nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) tunai, serta ijab dan qabul ;
Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama ;
1.
ANAK I, umur 35 tahun ;
2.
ANAK II, umur 33 tahun;
3.
ANAK III, umur 32 tahun ;
4.
ANAK IV, umur 29 tahun ;
5.
ANAK V, umur 23 tahun ;
6.
ANAK VI, umur 19 tahun ;
Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak-pihak yang meragukan ataupun menganggu gugat tentang keabsahan pernikahannya ;
9
Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan pembuatan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pempohon II ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut majelis hakim perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut syari’at Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memenuhi sebagaimana maksud ketentuan tersebut ; Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat ( 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis Hakim adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial kemasyarakatan ; Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dikabulkan, karena akibat tidak adanya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut akan terlantar masa depannya seperti tidak bisa masuk sekolah, tidak terjaminnya hak-hak sebagai warga negara atau hak-hak anak lainnya hanya masalah akta kelahiran, sehingga anak tersebut tidak ada pengakuan secara hukum, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka majelis hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemadlaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :
10
ﺗﺼﺮف اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﯿﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
Artinya : ”Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ; dan qoidah yang tertuang dalam Kitab al-Bayan halaman 38 yang berbunyi :
درء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪّم ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ Artinya : “Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi: ﻣﻦ ﻋﺮف ﻓﻼﻧﺔ زوﺟﺔ ﻓﻼن ﺷﮭﺪ ﺑﺎﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣـﺎدام ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﻟﮫ دﻟـﯿﻞ ﻋﻠﻲ اﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawianan ”; Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya hidup di tengahtengah masyarakat yang religius, kalau sekiranya mereka tetap hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya dengan pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri pada umumnya ; Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim bersepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;
11
Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ; MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur ; 3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ; Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 M. bersamaan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H. oleh kami SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dihadiri SUDARMAN, S.Ag., dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I., masingmasing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. NASARUDDIN, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
12
Ketua Majelis ;
SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I. Hakim Anggota I;
Hakim Anggota II;
SUDARMAN, S.Ag.
AHMAD PATRAWAN, S.H.I.. Panitera Pengganti
Drs. NASARUDDIN.
Rincian biaya perkara : 1. Pendaftaran 2. Panggilan 3. Hak redaksi 4. Materai 5. Proses 6. Sumpah Jumlah
: : : : : : :
Rp. 30.000,Rp 150.000,RP. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 50.000,Rp. 10.000,Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
Untuk Salinan Panitera Pengadilan Agama Natuna
UMAR ALI, BA
13
