PUTUSAN Nomor : 193/Pdt.G/2013/PA.NTN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan di Depot Air Minum, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
MELAWAN
TERMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai Termohon ;
Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 8 Oktober 2013 mengajukan permohonan izin cerai talak yang kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Perkara Nomor : 193/Pdt.G/2013/PA.Ntn. tanggal 8 Oktober 2013, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : 1.
Bahwa pada tanggal 13 Februari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecematan Bunguran Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/01/II/2009 tanggal 13 Februari 2009 ;
2.
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama dirumah orangtua Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah saudara Pemohon di KABUPATEN NATUNA
selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan sejak awal tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di KABUPATEN NATUNA, dan Termohon tinggal di KABUPATEN NATUNA; 3.
Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4.
Bahwa pada pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisishan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon meminta pemohon untuk menjemput Termohon ditempat kerja namun Pemohon terlambat datang sehingga Termohon marah-marah,ketika terjadi pertengkaran Pemohon mencekik leher Termohon ;
5.
Bahwa sehari setelah pertengkaran, Termohon meniggalkan rumah dan tidak kembali hingga permohonan diajukan, sehingga sejak saat itu Termohon tidak memenuhi nafkah bathin sebagai seorang istri ;
6.
Bahwa Pemohon telah berusaha berdamai dan mengajak Termohon kembali kerumah, namun Termohon tidak mau/bersedia ;
7.
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon Termohon
dengan
sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ; 8.
Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna ;
3.
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata
2
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon ; Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon agar Pemohon rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; Bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka jawaban atau tanggapan dari pihak Termohon tidak dapat didengar ; Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa : 1. 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2103111006830002, tanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Natuna. Setelah bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dinazegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis, dan disebut sebagai bukti P.1 ; 2. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/01/II/2009, tanggal 13 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Setelah bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dinazegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis, dan disebut sebagai bukti P.2 ; Bahwa disamping alat bukti sebagaimana tersebut di atas telah diajukan saksisaksi sebagai berikut ;
Saksi I SAKSI I, di bawah sumpah saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon lebih kurang 3 (tiga) bulan sebagai tetangga ;
3
Bahwa saksi tidak tahun kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena ketika saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berstatus suami isteri ;
Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Pemohon tinggal di KABUPATEN NATUNA, sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN NATUNA ;
Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak ;
Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena jika rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis, seharusnya Pemohon dan Termohon tinggal serumah, bukan seperti sekarang ini, Pemohon tinggal di KABUPATEN NATUNA, sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN NATUNA ;
Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
Bahwa selama pisah rumah Pemohon tetap memberi nafkah (uang) kepada Termohon, dan terkadang Termohon yang datang ketempat Pemohon untuk meminta uang ;
Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
Bahwa saksi pernah melihat Termohon tidur dengan laki-laki lain di rumah kost Termohon sebanyak 3 (tiga) kali ;
Bahwa saksi melihat Termohon tidur dengan laki-laki lain ketika saksi pergi mencari teman saksi di tempat kost Termohon ; Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menerima
keterangan tersebut ;
Saksi II SAKSI II, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon ;
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009, dan saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon ;
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN NATUNA, kemudian pindah ke rumah kontrakan di KABUPATEN NATUNA ;
4
Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak ;
Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tapi sejak awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
Bahwa setahu saksi yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi teman saksi sering bercerita bahwa Termohon berselingkuh ;
Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ; Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut di atas Pemohon menyatakan
tidak keberatan dan menerimanya; Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ; Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan tersebut ;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Natuna, dengan demikian perkara a quo termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Natuna sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;
5
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil maka telah terpenuhi maksud pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ; Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Termohon maka berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 permohonan Pemohon dapat diterima tanpa hadirnya Termohon/Verstek ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah oleh karenanya permohonan cerai Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut menurut hukum oleh karenanya dipandang pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2012, yang disebabkan Pemohon terlambat menjemput Termohon dari tempat kerja Termohon, dan sejak itu pula Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai istri Pemohon ; Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak hadir dan tidak membantah dalil-dali permohonan Pemohon, namun oleh karena kekhususan acara perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebani membuktikan dalil-dalilnya tersebut; Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1 bukti mana telah inazagelend oleh Pejabat Kantor Pos KABUPATEN NATUNA, bermeterai cukup kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinarasi oleh Ketua Majlis maka bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta bukti tertulis P.1, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Natuna,
6
dengan demikian perkara a quo termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Natuna sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.2 bukti mana telah dinazagelend oleh Pejabat Kantor Pos KABUPATEN NATUNA, bermeterai cukup kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinarasi oleh Ketua Majlis maka bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta bukti tertulis P.2, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan hingga saat ini belum pernah bercerai ; Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa saksi tersebut tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, yakni sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, selain itu saksi juga pernah melihat Termohon tidur dengan laki-laki lain di rumah kost Termohon di KABUPATEN NATUNA ; Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa saksi tersebut pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Pemohon mencekik leher Termohon, selain itu menurut cerita teman-teman saksi kepada saksi, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain ; Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut : a.
Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 13 Februari 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur ;
b.
Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali ;
c.
Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2012 sampai saat ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah,
7
mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : ﻮإﻦ ﻋﺰﻤﻮا اﻠﻄﻼﻖ ﻔﺈﻦ اﻠﻠﮫ ﺴﻤﯿﻊ ﻋﻟﯿﻢ Artinya : “ Dan jika mereka
ber’azam (bertetap hati untuk) talak,
maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ; Menimbang, bahwa selain itu Majelis perlu menyampaikan keterangan yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II, halaman 405 yang berbunyi ; ﻣَـﻦْ دُﻋِﻲَ إﻟﻰَ ﺣَﺎﻛِﻢٍ ﻣﻦْ ﺣُـﻜﺎَمِ اﻟْﻤُﺴْــﻠِﻤِﯿْﻦَ ﻓـَـﻠـَﻢْ ﯾُﺠـِﺐْ ﻓـَﮭُﻮَ ﻇَﺎ ﻟِﻢّ ﻻ ﺣـَـﻖٌَ ﻟـَﮫ Artinya : Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim bersepakat dalam musyawarah Majelis permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian ;
8
Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat segala ketentuan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI
1.
Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2.
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3.
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna ;
4.
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian ;
5.
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 H oleh kami SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dihadiri SUDARMAN, S.Ag., dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
9
Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh
DRS. NASARUDDIN, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;
Ketua Majelis ;
SURYA DARMA PANJAITAN,S.H.I
Hakim Anggota I ;
Hakim Anggota II ;
SUDARMAN, S.Ag.
AHMAD PATRAWAN, S.H.I.
Panitera Pengganti ;
Drs. NASARUDDIN
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Biaya Panggilan 4. Biaya Sumpah 5. Biaya Redaksi 6. Biaya Meterai Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
30.000,50.000,150.000,10.000,5.000,6.000,251.000,(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)
10
