PA.Ntn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor:0155/Pdt.G/2013/PA.Ntn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Hotel Natuna, tempat tinggal di Kabupaten Natuna; Selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon", MELAWAN TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna ; Selanjutnya disebut sebagai : "Termohon"; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan; Setelah membaca laporan dari mediator di persidangan ; Setelah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dalam

surat permohonannya tertanggal 26

Agustus 2013 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register nomor : 0155/Pdt.G/2013/PA.Ntn, tertanggal 26 Agustus 2013 telah

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan No : 155/Pdt.G/2013/PA. Ntn

mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/40/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 ; 2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena ada unsur paksaan dari keluarga

Termohon disebabkan Termohon saat itu sedang hamil 2 (dua) bulan dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama namun sekarang ini Termohon mengalami keguguran ; 3. Bahwa sejak Termohon mengalami keguguran, Keluarga Termohon menyuruh

Pemohon agar menceraikan Termohon karena keluarga Termohon tidak senang dan tidak menyetujui Termohon berumah tangga dengan Pemohon ; 4. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; 5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;


3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk SURYA DARMA PANJAITAN, SHI. sebagai mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Natuna dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi gagal; Menimbang,

bahwa`selanjutnya

pemeriksaan

dilanjutkan

dengan

membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut: - Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 21 Juni 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna ; -

Bahwa tidak benar, Pemohon dan Termohon menikah karena ada unsur paksaan dari keluarga Termohon, yang benar bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan suka sama suka, dimana pada saat pernikahan Termohon sedang hamil 2 (dua) bulan;


-

Bahwa tidak benar Termohon mengalami keguguran, dan sekarang kondisi kehamilan Termohon masih sehat, dan tidak benar keluarga Termohon menyuruh Pemohon menceraikan Termohon setelah Termohon mengalami keguguran karena tidak suka dengan Pemohon, yang benar adalah bahwa sebelum akad nikah antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Termohon dan keluarga Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menghamili wanita lain yang bernama WIL, oleh karena itu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan hanya untuk mendapatkan status saja, karena hati Termohon dan keluarga Termohon sudah hancur akibat perbuatan Pemohon tersebut ;

-

Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon langsung mengucapkan kata cerai kepada Termohon dan meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon tanpa pernah hidup bersama sampai sekarang ;

-

Bahwa terhadap permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon, Termohon sangat keberatan, karena Termohon sampai saat sekarang masih dan sangat mencintai Pemohon dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Pemohon ; Selanjutnya Termohon mengajukan gugatan balik / gugatan rekonvensi secara

lisan dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa segala apa yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum (mutatis mutandis) di bawah ini ; 2. Bahwa sejak bulan Juni 2013 (sejak pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan

Tergugat

Rekonvensi

dilaksanakan)

sampai

sekarang

Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Pemohon


Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah madiyah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar

Rp. 1.000.000,- x 4

(empat) bulan = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; 3. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka selama masa iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah, maskan dan kiswah. Oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 4 (empat) bulan = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 4. Bahwa

bila

benar-benar

Konvensi/Penggugat

terjadi

Rekonvensi

perceraian

dengan

Pemohon

antara

Termohon

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak atas mut’ah, oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus memberikan mut’ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut : 1.

Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- X 4 (empat) bulan = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

3.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- X 4 (empat) bulan = 4.000.000,- (empat juta rupiah)


4.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; Selanjutnya, atas jawaban tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan repliknya secara lisan sebagai berikut ; -

Bahwa benar pernikahan Pemohn dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, karena Pemohon tidak tahu siapa yang menghamili Termohon. Pemohon pacaran dengan Termohon 6 (enam) bulan, kemudian putus. 2 (dua) bulan kemudian Termohon datang minta pertanggungjaaban Pemohon karena Termohon sudah hamil 2 (dua) bulan, tetapi hamilnya tidak kelihatan, dan ketika diajak periksan ke dokter, Termohon tidak mau ;

-

Bahwa benar Pemohon telah menghamili wanita lain selain Termohon sewaktu akad nikah antara Pemohon dan Termohon belum dilaksanakan, dan sekarang wanita tersebut minta Pemohon menikahinya ;

-

Bahwa selebihnya Pemohon tetap dengan surat permohonan Pemohon ; Selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat

Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut : -

Bahwa tentang tuntutan nafkah madiyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Tergugat Rekonvensi mengakui akan kewajiban tersebut, namun keberatan mengenai jumlahnya, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 4 (empat) bulan = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

-

Bahwa tentang tuntutan nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 4 (empat) bulan = Rp. 4.000.000,- (empat


juta rupiah), Tergugat Rekonvensi mengakui akan kewajiban tersebut, namun keberatan mengenai jumlahnya, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 4 (empat) bulan = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -

Bahwa tentang tuntutan mut’ah berupa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi mengakui akan hak Penggugat Rekonvensi tersebut, hanya saja merasa keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhinya, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; Bahwa atas Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut,

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik dan tetap dengan jawaban semula, sedangkan mengenai jawaban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan

rekonvensi semula ; Bahwa atas duplik dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan repliknya ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : 1. Alat Bukti Surat 1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Nomor 159/40/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, setelah bukti tertulis tersebut diperiksa,


ternyata telah bermaterai secukupnya dan dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera dan telah dikonfirmasikan kepada Termohon, dan diakuinya, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tertulis tersebut diberi kode sebagai bukti P ; 2. Alat Bukti Saksi 1. Nama SAKSI I, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan kepala Dusun II, tempat tinggal di Kabupaten Natuna ; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut : 

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;



Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahuhn 2013, dan saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah ;



Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama (berpisah), Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;



Bahwa setahu saksi setelah akad nikah Pemohon dan Termohon dilaksanakan,

keluarga

Termohon

minta

kepada Pemohon untuk

menceraikan Termohon ; 

Bahwa saksi tidak tahu kenapa keluarga Termohon menyuruh Pemohon menceraikan Termohon, yang saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Termohon dalam keadaan hamil ;



Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, Pemohon tidak pernah datang ke rumah


Termohon, begitu juga sebaliknya, Termohon tidak pernah datang ke rumah Pemohon ; 

Bahwa satahu saksi setelah akad nikah dilaksanakan, saksi mendengar dan melihat keluarga Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon dan saat itu pula Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon ;



Bahwa

pada

saat

keluarga

Termohon

menyuruh

Pemohonuntuk

menceraikan Termohon, saksi pernah menasehati keluarga Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil ; 

Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di Natuna Hotel, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya ;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ; 2. Nama SAKSI II, umur 38 tahun, Agama Islam, pendikan terakhir SMP, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna ; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut : 

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil sebagai tetangga, dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;



Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2013, dan saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah ;



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama (berpisah), pada saat itu keluarga Pemohon minta agar Pemohon


dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, tetapi tidak diizinkan oleh orang tua Termohon ; 

Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon akad nikah (ijab kabul) orang tua Termohon minta Pemohon untuk menceraikan Termohon;



Saksi tidak tahu kenapa orang tua Termohon minta supaya Pemohon menceraikan Termohon, yang saksi tahu bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Termohon dalam keadaan hamil 2 bulan ;



Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, Pemohon tidak pernah datang ke rumah Termohon begitu juga sebaliknya, Termohon tidak pernah pernah datang ke rumah Pemohon ;



Bahwa pada saat keluarga Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon, saksi pernah menasehati keluarga Termohon dan Pemohon untuk berdamai, namun tidak berhasil ;



Bahwa saksi tidak apa pekerjaan Pemohon, tetapi Pemohon pernah bekerja di Ranai dengan penghasilan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap hari ;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi kedua Pemohon tersebut ; 3. Nama SAKSI III, umur 20 tahun, Agama Islam, pendikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Natuna; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut : 

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak kelas 1 SMA,d an saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;




Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2013, dan saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah ;



Bahwa setalah akad nikah antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama (berpisah), karena sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon langsung mengatakan cerai terhadap Termohon ;



Bahwa setahu saksi Pemohon menikahi Termohon karena Termohon sudah hamil 1,5 bulan ;



Bahwa setahu saksi yang memaksakan Pemohon menikah adalah keluarga Termohon ;



Bahwa setahu Pemohon menceraikan Termohon karena Termohon tidak mau dimadu oleh Pemohon, karena Pemohon juga telah menghamili saksi, dan saksi dan keluarga saksi menuntut supaya Pemohon menikahi saksi ;



Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Natuna Hotel, dengan penghasilan lebih kurang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan atas keterangan saksi ketiga Pemohon tersebut ; Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon juga mengajukan alat bukti tertulis sebagai berupa 1 (satu) lembar Fotokopi

Surat

Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tanjung Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Nomor

743/SKS/2013

tertanggal 23 Oktober 2013, setelah bukti tertulis tersebut diperiksa, ternyata telah bermaterai secukupnya dan dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera dan telah dikonfirmasikan kepada Pemohon, dan diakuinya, dan telah dicocokkan oleh


Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tertulis tersebut diberi kode sebagai bukti T ; Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim ; Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Dalam Konvensi Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ; Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan

Pemohon, keterangan

Pemohon dipersidangan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Termohon oleh karenanya gugatan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang


Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil; Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon menikah karena Pemohon dipaksa oleh keluaga Pemohon, dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri Majelis Hakim menilai bahwa Termohon pada prinsipnya membenarkan dan mengakui akan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon langsung mengucapkan kata cerai terhadap Termohon, hal ini disebabkan karena Termohon dan keluarga Termohon tidak suka akan perbuatan Pemohon yang telah mengahamili wanita lain dan ini diketahui oleh Termohon dan keluarga Termohon sebelum akad nikah dilaksnakan. Dan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dilaksanakan hanya sebagai simbol bahwa Termohon mempunyai suami ;


Menimbang, bahwa pengakuan adalah keterangan dari salah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan pihak lawan dan pengakuan tersebut dilakukan di hadapan hakim, oleh karena itu pengakuan Termohon tersebut diatas termasuk dalam pengakuan murni dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR/ 311 Rbg; Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon di persidangan telah menyatakan mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan hukum pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/40/VI/2013 tertanggal 21 Juni 2013 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (Persona standi in judicio) ; Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan ke tiga orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut ;


Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya pada pokoknya bersesuaian dan mendukung dalil-dali permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sesaat setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon dilaksnakan, Pemohon mengatakan cerai terhadap Termohon, kemudian setelah itu sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon

dengan

Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon dan Termohon tetap bersikeras ingin bercerai yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak menikah sampai sekarang, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yaitu : 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan masih terikat dalam perkawinan ; 2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkartan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ;


Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu, tidak perlu diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak dan apa sebabnya ; Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirobah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “Tasrih bi ihsan”. Menimbang, bahwa

berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma


hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah al-Qur’an, hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut: 1. Sunan Ibn Majah, al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

َ‫َﻻ ﺿَ ﺮَ رَ وَ َﻻ ﺿِ ﺮَ ار‬ Artinya ; (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). 2. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176.

‫درء ا ﻟﻤﻔﺎ ﺳﺪ أ وﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ‬ ‫ا ﻟﻤﺼﺎ ﻟﺢ‬ ‫ﻓﺈ ذا ﺗﻌﺎ رض ﻣﻔﺴﺪة و ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﺪم دﻓﻊ اﻟﻤﻔﺴﺪة ﻏﺎ ﻟﺒﺎ‬ Artinya ; Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. 3. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

‫وإن ﻋﺰﻣﻮا اﻟﻄــﻼق ﻓـــﺈ اﻟﻠﮭــﻦ ﺳــــﻤﯿﻊ ﻋﻠﯿـــﻢ‬ Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (1) Majelis


Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu raj’i dari Pemohon atas diri Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-ndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober

2002,

Majelis Hakim

berpendapat

perlu

memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon

dan

Termohon; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah terhutang selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya sehingga berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya sebagaimana diatur pada pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi membayar nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk


memberikan nafkah kepada isterinya sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan nafkah selama menjalani masa iddah kepada isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memerikan mut’ah Penggugat Rekonvensi berupa uang Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan nafkah selama menjalani masa iddah kepada isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan ; Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

rekonvensi

Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban nafkah dibebankan kepada suami adalah apabila telah ada tamkin sempurna dari isteri terhadap suaminya setelah akad nikah dilaksanakan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah atas Penggugat Rekonvensi, karena setelah akad nikah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilaksanakan, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi langsung pisah dan tidak pernah berhubungan sampai sekarang ; Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiyah sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) X 4 (empat) bulan = 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).


Maka Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dan akan dituankan dalam amar putusan ini ; Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi

‫وﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺘﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج‬ Artinya : Wajib bagi suami memberi nafkah kepada isterinya yang menyerahkan dirinya. (Al Bajuri II : 189)

Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

rekonvensi

oleh

Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 4 (empat) bulan = Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Mengenai gugatan tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengatakan mengakui dan membenarkan akan kewajibannya tersebut, hanya saja Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan akan jumlahnya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, walaupun antara Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan setelah akad nikah dilaksanakan, menurut Majelsi Hakim hal ini dapat dianalogikan dengan pengakuan akan sahnya anak yang dihasilkan akibat berhubungan sebelum nikah, sesuai dengan ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai jumlahnya Majelis Hakim akan menetapkannya dengan mengingat asas kepatutan dan kewajaran untuk hidup di wilayah Kabupaten Natuna ini. Hal ini karena Tergugat Rekonvensi mengatakan tidak sanggup memenuhi sesuai dengan gugatan


rekonvensi Penggugat Rekonvensi tanpa dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini ; Hal ini sejalan dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

‫إذاطﻠ ّﻖ إﻣـﺮاءﺗﮫ ﺑﻌـﺪ اﻟﺪﺧـﻮل طﻼﻗﺎ رﺟـﻌﯿﺎ وﺟـﺐ ﻟﮭـﺎ اﻟﺴّـﻜﻨﻰ واﻟﻨ ّﻔـﻘﺔ ﻓ ﺎﻟﻌـﺪّة‬ Artinya ; Apabila suami mencerai isterinya yang telah disetubuhi dengan talak raj’i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. (Al Muhadzab II : 176)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi berupa mut’ah terhadap Tergugat Rekonvensi berupa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Mengenai gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi mengatakan mengakui dan membenarkannya, hanya saja Tergugat Rekonvensi keberatan akan jumlahnya, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan mut’ah kepada

Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah). Dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensinya semula. Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai mut’ah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sedangkan mengenai bentuk dan jumlahnya Majelis Hakim akan menetapkannya sesuai dengan kawajaran dan akan dituangkan dalam amar putusan ini ; Hal ini sejalan dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

‫وﺗﺠـﺐ اﻟﻤﺘــﻌﺔ ﻟﻤـﻮطـﻮءة طﻠـﻘـﺖ ﺑـﺎﺋﻨـﺎ أو رﺟـﻌﯿﺔ‬ Artinya : Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj’i harus diberi mut’ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi


Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna ; 3. Memerintah Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian ; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk sebagian ; 2. Menghukum

Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada

Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa ; a. Nafkah Madhiyah selama 4 (bulan) X Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) = Rp. 1.200.000,- (satu jutadua ratus ribu rupiah) ; b. Nafkah, Maskan, dan Kiswah selama menjalani masa iddah selama 4 (tiga) bulan X Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;


c. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah ) ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

untuk

membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 11 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1435 Hijriyah. Oleh kami ZULFADLI.SHI sebagai Ketua Majelis serta MUNAWAR KHALIL.SHI dan SUDARMAN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Ketua Majelis

ZULFADLI, SHI Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUNAWAR KHALIL.SHI

SUDARMAN, S.Ag

Panitera Sidang

Drs. NASARUDDIN

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Biaya Panggilan

: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp.150.000,-


4. Biaya Sumpah 5. Redaksi 6. Materai Jumlah

: Rp. 10.000,: Rp. 5.000,: Rp. 6.000,Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan Panitera Pengadilan Agama Natuna

UMAR ALI, BA


PA.Ntn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents