PENETAPAN Nomor : 11/Pdt.P/2011/PA.NTN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Natuna yang melaksanakan sidang keliling di Sedanau yang telah memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :
PEMOHON I, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Natuna,
selanjutnya
disebut
sebagai
PEMOHON I ;
PEMOHON II, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;
Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II; Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ; Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 02 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor register perkara : 11/Pdt.P/2011/PA.Ntn. dapat dikutip sebagai berikut ; 1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Juni 2009 di Genting Darat - Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat ; 2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dihadapan orang tua kandung Pemohon II bernama AYAH, Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH ; Saksi Nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki
bernama SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II, dan Mahar adalah berupa sebentuk cincin emas dibayar tunai ; 3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak, dan Pemohon II berstatus perawan ; 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan ; 5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK I PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 24 Juli 2009 : 6. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ; 7. Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada seorangpun yang menggugat dan meragukan keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ; 8. Bahwa sampai sekarang pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Kutian Akta Nikah ataupun bukti tertulis lainnya, karena pernikahan dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pegawai Pencatat Nikah disebabkan Akta Cerai Pemohon I belum diambil sedangkan pada saat itu Pemohon II telah hamil lebih kurang 8 (delapan) bulan ; 9. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah adalah sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ; Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut : Primer : 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2.
Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2009 di Genting Darat - Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat ;
3.
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
Subsider : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya ; Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;
2
Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan ; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II, agama Islam, umur 71 tahun, pendidikan- , pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Natuna, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut : -
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak 2 (dua) tahun yang lalu kenal dengan Pemohon II sejak kecil ;
-
Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kampung Genting Darat pada tanggal 5 Juni 2009 dan saksi ikut hadir saat akad nikah dilaksanakan ;
-
Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan menurut syari’at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH, dengan mahar sebentuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
-
Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II;
-
Bahwa setahu saksi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada seoarangpun yang meragukan atau menyangkal keabsahan pernikahan mereka, sedangkan lingkungan mereka adalah masyarakatnya yang taat menjalankan syari’at Islam ;
-
Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan di hadapan P3N (Pembantu Petugas Pencatat Nikah) karena waktu itu sangat mendesak dan akta cerai Pemohon I masih di Pengadilan Agama lampung belum diambil padahal Pemohon II telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan ;
-
Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dan sekaligus mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini anak mereka belum mendapatkan akta kelahiran ;
3
SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 31 tahun , agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, bertempat kediaman Kabupaten Natuna, dibahwah sumpahnya menerangkan dapat dikutip sebagai berikut ; -
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak 2 (dua) tahun yang lalu kenal dengan Pemohon II karena adaik kandung saksi ;
-
Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kampung Genting Darat pada tanggal 5 Juni 2009 dan saksi ikut hadir saat akad nikah dilaksanakan ;
-
Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan menurut syari’at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar sebentuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, maupun peraturan perundangundangan yang berlaku ;
-
Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II ;
-
Bahwa setahu saksi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada seoarangpun yang meragukan atau menyangkal keabsahan pernikahan mereka, sedangkan lingkungan mereka adalah masyarakatnya yang taat dan religius ;
-
Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan di hadapan P3N (Pembantu Petugas Pencatat Nikah) karena waktu itu sangat mendesak dan akta cerai Pemohon I masih di Pengadilan Agama lampung belum diambil padahal Pemohon II telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan ;
-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berserta keluarga telah berkonsultasi kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat untuk menikahkan mereka, tetapi pihak Kantor Urusan Agama tidak berani mengambil tindakan untuk menikahkan mereka, maka demi terjaminnya status anak yang dikandung Pemohon II ketika lahir maka semua keluarga menyetujui dan sepakat menempuh jalan yang cepat yaitu menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara syari’at Islam ;
-
Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk mendapatkan bukti pernikhan mereka dan sekaligus mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini anak mereka belum mendapatkan akta kelahiran ;
4
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan kedua orang saksi tersebut; Bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan Majelis Hakim; Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Natuna untuk mengesahkan perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2009 di Genting Darat, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat ; Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 24 Juli 2009 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perudang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf ( d dan e ) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling mendukung dan membenarkan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian tidak bertentangan satu sama lainnya, hanyasaja menurut kedua saksi tersebut pernikahan
5
Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), kondisi sudah sangat mendesak karena Pemohon II telah hamil dulu sebelum menikah dan akta cerai Pemohon I belum diambil di tempat perceraiannya di Lampung sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat tidak mau menikahkannya ; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juni 2009 di Genting Darat, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat ;
Bahwa pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam yaitu adanya kedua calon mempelai laki-laki (Pemohon I) dan perempuan (Pemohon II), adanya wali nikah oleh ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, adanya mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, serta adanya ijab oleh wali nikah yaitu ayah Pemohon II dan qobul oleh mempelai laki-laki ;
Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum adat maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia hanyasaja pernikahan mereka tidak tercatat secara adminstratif dihadapan P3N (Pembantu Petugas Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat ;
Bahwa saat menikah Pemohon II telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan, kehamilan tersebut dilakukan dengan Pemohon I ;
Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seoarang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 24 Juli 2009 ;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarganya telah berkonsultasi ke Kantor Urusan Agama setempat namun pikah Kantor Urusan Agama tidak berani mencatatkan pernikahkan mereka karena akta cerai sebagi bukti status dudanya tidak bisa ditunjukan oleh Pemohon I ;
Bvahw karena usaha telah ditempuh oleh Pemohon I dan Pemohon II berserta keluarganya ke Kantor Urusan Agama setempat tidak berhasil, maka demi kemaslahatan anak yang dikandungnya serta kemaslatan sosial masyarakat, mereka semua sepakat untuku melangsungkan pernikahan
6
Pemohon I dan Pemohon II diluar pengawasan pihak P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Buguran Barat ;
Bahwa tujan istbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan pembuatan Akta kelahiran anak mereka ;
Bahwa selama pernikhan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini, pernikahn mereka tidak ada pihak-pihak yang meragukan ataupun menganggu gugat tentang keabsahan pernikahannya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut majelis hakim perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut syari’at Islam ; Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut syari’at Islam tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada bukti secara outentik dimata hukum kenegaraan yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha menuhi sebagaimana maksud ketentuan tersebut ; Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak dihadapan P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, yang penyebabnya adalah Pemohon II waktu itu telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan dan surat cerai Pemohon I belum diambil sehingga tidak bisa ditunjukan kepada pihak Kantor Urusan Agama, maka untuk menghindari dosa perzinahan yang berkelanjutan dan terjaminya status hukum anak yang dikandungnya serta demi kemaslahatan sosial masyarakat, maka jalan yang ditempuh Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Pemohon II untuk secepatnya agar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ; Menimbang, bahaw setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II lahirlah seoarang anak perempuan dari buah cinta mereka yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 24 Juli 2009, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa membuatkan Akta Kelahiran atas nama anaknya tersebut maka demi
7
kepentingan dan kelangsungan masa depan anak tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II perlu dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat ( 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial kemasyarakatan ; Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasaan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, majelis memandang bahwa karena ketentuan tersebut bersifat administratif berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan ; Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajuka ke Pengadilan Agama terbatas mengenahi hal-hal yang berkenaan dengan : a.
Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;
b.
Hilangnya akta nikah ;
c.
Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
d.
Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
e.
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ; Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana
Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif ; Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dikabulkan, karena akibat tidak adanya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut akan terlantar masa depannya seperti tidak bisa masuk sekolah, tidak terjaminnya hak-hak sebagai warga negara atau hak-hak anak lainnya hanya masalah akta kelahiran, sehingga anak tersebut tidak ada pengakuan secara hukum, padahal utnuk mengurus rakyat adalah
8
tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka majelis hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemadlaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :
ﺗﺼﺮف اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﯿﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ Artinya : ”Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ; dan qoidah yang tertuang dalam Kitab al-Bayan halaman 38 yang berbunyi :
درء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪ ّم ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ Artinya : “Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:
ﻣﻦ ﻋﺮف ﻓﻼﻧﺔ زوﺟﺔ ﻓﻼن ﺷﮭﺪ ﺑﺎﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣـﺎدام ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﻟﮫ دﻟـﯿﻞ ﻋﻠﻲ اﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawianan ”; Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya hidup di tengah-tengah masyarakat yang religius, kalau sekiranya mereka tetap hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya dengan pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri pada umumnya ; Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon
I dan Pemohon II dan
keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa Majelis bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata bahwa mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, maka berdasarkan surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan surat tersebut diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya
9
di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna ; Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; 2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I
dengan Pemohon II (yang
dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2009 di Genting Darat, Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat ; 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada dictum 2 (dua) di atas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buguran Barat, Kabupaten Natuna ; 4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- ( Dua ratus satu ribu rupiah ) ; Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 M. bersamaan dengan tanggal 20 Rabi’ul Awwal 1432 H. oleh kami Drs. H. M. ZAKARIA, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. RAMDAN dan DAHRON S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ISHAK
sebagai Panitera Sidang
dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
Ketua Majelis,
Ttd
Drs. H. M. ZAKARIA, MH
Hakim Anggota I
Hakim Anggota II
10
Ttd
Ttd
Drs. RAMDAN
DAHRON S. Ag
Panitera Sidang,
Ttd
Drs. ISHAK
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran
Rp.
30.000,-
2 Biaya Proses
Rp.
50.000,-
3. Biaya Panggilan
Rp.
100.000,-
4. Biaya Sumpah
Rp.
10.000,-
5. Biaya Redaksi
Rp.
5.000,-
6. Biaya Materai
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp.
201.000,-
(Dua ratus satu ribu rupiah)
Untuk salinan Panitera Pengadilan Agama Natuna,
UMAR ALI, BA.
11
