PUTUSAN Nomor:0019/Pdt.G/2013/PA.Ntn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara : PEMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna Selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon", melawan TERMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna Selanjutnya disebut sebagai : "Termohon"; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan; Setelah membaca laporan dari mediator di persidangan ; Setelah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dalam
surat permohonannya tertanggal 22
Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna, Nomor: 0019/Pdt.G/2013/PA.Ntn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
1
Kecamatan Bunguran TimurKabupaten Natuna sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/07/III/2012 tanggal 02 Maret 2012; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN
NATUNA dirumah orangtua Pemohon selama lebih kurang 9 bulan namun hampir 1 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi ;; 3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan 4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: a. Termohon melarang Pemohon kemana-mana seperti main bola dan aktifitas lain b. kalau lagi bertengkar Termohon mulai memukuli Pemohon bahkan menendang Pemohon padahal Pemohon adalah suami Termohon c. Termohon selalu marah-marah tidak jelas terhadap Pemohon ; 5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan
Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2012, saat itu Pemohon sedang membangun rumah bersama dan Pemohon ditemani teman untuk membantu pekerjaan Pemohon membuat rumah Pemohon dan Termohon namun Termohon malah marah-marah tidak jelas sehingga terjadilah pertengkaran dan Termohon memukul mata Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah ;, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan mengambil tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Natuna; 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon
dengan Termohon
sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
2
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; 7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna ; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau, Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Ahmad Patrawan, S.HI. sebagai mediator mereka
dan
mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak kali yang hasilnya proses/mediasi gagal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
Menimbang, bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut: a. Bahwa benar pada tanggal 02 Maret 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna ; -
Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN NATUNA di rumah orang tua Pemohon lebih kurang 9 (sembilan) bulan, namun tidak benar 1 (satu) bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, tetapi yang benar sudah 2 (dua) bulan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN NATUNA dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN NATUNA ;
-
Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak benar belum dikaruniai keturunan, yang benar Termohon pernah hamil tetapi keguguran sebelum melahirkan ;
-
Bahwa tidak benar sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Mei 2012 ;
-
Bahwa tidak benar Termohon melarang Pemohon main bola, tetapi Termohon pernah melarang Pemohon pergi mancing, karena sepulang mancing Pemohon selalu marah-marah ;
4
-
Bahwa benar waktu bertengkar Termohon pernah memukul Pemohon, karena Pemohon juga pernah memukul dan menendang Termohon ;
-
Bahwa tidak benar Termohon selalu marah-marah tidak jelas terhadap Pemohon, yang benar Termohon marah-marah kepada Pemohon karena ada sebabnya ;
-
Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012 dan tepatnya pada tanggal 15 Desember 2012, tetapi tidak benar karena Termohon marah-marah tidak jelas, yang benar karena Pemohon mengajak teman Pemohon yang pemabuk membantu pekerjaan Pemohon membuat rumah Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon pernah melarang Pemohon tetapi Pemohon tetap mengajak teman Pemohon yang pemabuk tersebut untuk membantu pekerjaan Pemohon membuat rumah Pemohon dan Termohon sehingga terjadilah cekcok, saling pukul memukul, dan Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama ; Selanjutnya Termohon mengajukan gugatan balik / gugatan rekonvensi secara
lisan dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah madiyah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- x 2 (dua) bulan = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah
rupiah) ;
2. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka selama masa iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah,
5
maskan dan kiswah. Oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 3. Bahwa
bila
benar-benar
Konvensi/Penggugat
terjadi
Rekonvensi
perceraian
dengan
Pemohon
antara
Termohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak atas mut’ah, oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus memberikan mut’ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa sebentuk cincin emas yang beratnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serahkan kepada kemampuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ; Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut : 1.
Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
2.
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3.
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
6
4.
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut’ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa sebentuk cincin emas ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; Selanjutnya, atas jawaban tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan repliknya secara lisan sebgai berikut ; -
Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2012 ;
-
Bahwa selebihnya Pemohon tetap dengan surat permohonan Pemohon ; Selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat
Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut : -
Bahwa tentang tuntutan nafkah madiyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan mengenai
jumlahnya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah madiyah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 2 (dua) bulan = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -
Bahwa tentang tuntutan nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyanggupi untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Pemohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
7
-
Bahwa tentang tuntutan mut’ah
berupa sebuah perhiasan emas, Pemohon
Konvensi / Tergugat Rekonvensi merasa
keberatan dan hanya bersedia
memberikan mut’ah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; Bahwa atas Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan replik sebagai berikut ; -
Bahwa atas kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 2 (dua) bulan = 1.000.000,- (satu juta rupiah) , maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan menerimanya;
-
Bahwa atas kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi keberatan dan tidak setuju dan tetap dengan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi semula ; Bahwa atas duplik dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi
tersebut di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan repliknya ; Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :
8
1. Alat Bukti Surat 1. 1 (satu) lembar fotokopi Karta Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 2103150105900001 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Kabupaten Natuna tertanggal 05 Desember 2012, yang telah dinazagelend oleh pejabat Pos, telah diberi materai yang cukup dan telah dilegaisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinarasi oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya diberi kode sebagai kukti P.1 ; 2. 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Nomor 46/07/III/2012 Tanggal 02 Maret 2012, yang telah dinazegelend oleh pejabat pos, telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinasari oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode sebagai Bukti P.2 ; 2. Alat Bukti Saksi 1. Nama SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna ; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sejak Pemohon kecil, dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2012, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;
Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak, tetapi telah meninggal dunia ;
9
Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN NATUNA ;
Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, dan telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) bulan, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di KABUPATEN NATUNA, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA ;
Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi hanya pernah melihat ketika buka puasa bersama keluarga Pemohon, Termohon tidak ikut ;
Bahwa saksi tidak berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, tetapi karena Pemohon dan saksi sama-sama berprofesi sebagai nelayan, sedangkan saksi yang pergi hanya dengan perahu dayang mendapatkan penghasilan setiap bulannya sekitar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Termohon memakai perahu motor, sehingga menurut saksi pendapatan Pemohon lebih banyak dari pada saksi ; Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di atas,
Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan tambahan bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; 2. Nama SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna ; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil sebagai tetangga, dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
10
Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2012, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah ;
Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak, tetapi telah meninggal dunia ;
Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak 2 (dua) bulan terakhir tidak rukun lagi ;
Bahwa setahu saksi Pemohon pernah 3 (tiga) kali bercerita kepada saksi bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dikarenakan Termohon tidak suka dan marah-marah apabila Pemohon jalan dan
berkumpul
bersama
teman-teman
Pemohon
sehingga
terjadi
pertengkaran sampai Termohon memukul Pemohon;
Bahwa setahu saksi antara Pemohon dab Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dengan kemauan sendiri dan tinggal di KABUPATEN NATUNA, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN NATUNA;
Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai nelayan bersama perahu motor kakak Pemohon ;
Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sebagai nelayan setiap bulan lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan koreksian bahwa pengahasilan Pemohon lebih kurang RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;
11
Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Dalam Konvensi Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ; Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan
Pemohon, keterangan
Pemohon dipersidangan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Termohon oleh karenanya gugatan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun
12
2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil; Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : a. Termohon melarang Pemohon kemana-mana seperti main bola dan aktifitas lain b. kalau lagi bertengkar Termohon mulai memukuli Pemohon bahkan menendang Pemohon padahal Pemohon adalah suami Termohon c. Termohon selalu marah-marah tidak jelas terhadap Pemohon ; dan pada bulan Desember 2012 terjadilah puncak perselishan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dimana pada saat tersebut, Termohon memukul Pemohon, dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri Majelis Hakim menilai bahwa Termohon pada prinsipnya membenarkan dan mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, hanya saja Termohon membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti yang diuraikan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya ;
13
Menimbang, bahwa pengakuan adalah keterangan dari salah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan pihak lawan dan pengakuan tersebut dilakukan di hadapan hakim, oleh karena itu pengakuan Termohon tersebut diatas termasuk dalam pengakuan murni dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR/ 311 Rbg; Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon di persidangan telah menyatakan mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan hukum pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Karta Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Yunda Saputra, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/07/III/2012, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam
14
perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (Persona standi in judicio) ; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan saksi pertama dan saksi kedua di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sehingga secara formil ketiga orang saksi tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun 2 (dua) orang saksi tersebut tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon tersebut di atas ; Menimbang, bahwa bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu, tidak perlu diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak dan apa sebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon Termohon yang diperkuat dengan
dengan
keterangan para saksi yang pada intinya
menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa
15
Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah ; maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi; Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebebakan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yaitu : 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan masih terikat dalam perkawinan ; 2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkartan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ; Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI; Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirobah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
16
Tentang Peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “Tasrih bi ihsan”. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon Termohon
yang diperkuat dengan
dengan
keterangan para saksi yang pada intinya
menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi; sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI; Menimbang, bahwa
berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
17
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah al-Qur’an, hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut: 1. Sunan Ibn Majah, al-Ahkam, Hadits nomor 2331.
ََﻻ ﺿَ ﺮَ رَ وَ َﻻ ﺿِ ﺮَ ار Artinya ; (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). 2. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176.
درء ا ﻟﻤﻔﺎ ﺳﺪ أ وﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ا ﻟﻤﺼﺎ ﻟﺢ ﻓﺈ ذا ﺗﻌﺎ رض ﻣﻔﺴﺪة و ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﺪم دﻓﻊ اﻟﻤﻔﺴﺪة ﻏﺎ ﻟﺒﺎ Artinya ; Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. 3. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :
وإن ﻋﺰﻣﻮا اﻟﻄــﻼق ﻓـــﺈن ﷲ ﺳــــﻤﯿﻊ ﻋﻠﯿـــﻢ Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (1) Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu raj’i dari Pemohon atas diri Termohon;
18
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-ndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober
2002,
Majelis Hakim
berpendapat
perlu
memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon
dan
Termohon; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah terhutang selama 2 (bulan) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya sehingga berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya sebagaimana diatur pada pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum islam, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi membayar nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami
19
yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan nafkah selama menjalani masa iddah kepada isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memerikan mut’ah Penggugat Rekonvensi sebentuk cincin emas. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan nafkah selama menjalani masa iddah kepada isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat
Rekonvensi patut untuk
dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi
Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah sejumlah Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah) x 2 (dua) bulan = 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan membenarkannya, hanya saja Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi keberatan akan jumlahnyanya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah madhiyah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 2 (dua) bulan = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan terhadap kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan menerimananya. Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
rekonvensi
Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sudah sepantasnyalah kalau Pemohon Konvensi / Tergugat
20
Rekonvensi dibebankan kewajibannya untuk memberikan nafkah buat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan mengenai jumlahnya akan ditetapkan sesuai dengan kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena telah disetujui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini ; Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
rekonvensi
oleh
Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Mengenai gugatan tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat
Rekonvensi
mengatakan
mengakui
dan
membenarkannya
dan
menyanggupi untuk memenuhinya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat
Rekonvensi dapat dikabulkan
sedangkan mengenai jumlahnya akan ditetapkan sesuai dengan kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi
karena telah disetujui oleh Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini ; Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
rekonvensi
oleh
Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berupa sebentuk cincin emas. Mengenai gugatan tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengatakan mengakui dan membenarkannya, hanya saja Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi keberatan akan jumlahnyanya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan mut’ah
21
kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan terhadap kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensinya semula. Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai mut’ah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sedangkan mengenai bentuk dan jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna ;
22
3. Memerintah Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat NIkah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguranb Timur, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian ; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk sebagian ; 2. Menghukum
Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada
Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa ; a. Nafkah Madhiyah selama 2 (bulan) X Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; b. Nafkah, Maskan, dan Kiswah selama menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan X Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; c. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 Masehi bertepatan
dengan
tanggal
6
Jumadil
Awal
1434
Hijriyah.
Oleh
kami
Drs.MARDANIS.SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZULFADLI.SHI dan MUNAWAR KHALIL.SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Drs.ISHAK sebagai Drs. Ishak dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
23
Ketua Majelis
Drs.MARDANIS.SH.MH
Hakim Anggota
Hakim Anggota
ZULFADLI.SHI
MUNAWAR KHALIL.SHI Panitera Pengganti
Drs.ISHAK
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Biaya Panggilan 4. Biaya Sumpah 5. Redaksi 6. Materai Jumlah
: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp.125.000,: Rp. 10.000,: Rp. 5.000,: Rp. 6.000,Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)
Untuk Salinan Putusan Panitera Pengadilan Agama Natuna
UMAR ALI, BA
24
