PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa SM Kecamatan BK Kabupaten Lampung Utara, sebagai Pemohon; MELAWAN TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa SM Kecamatan BK Kabupaten Lampung Utara, sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti-bukti di depan persidangan; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi, Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm tanggal 18 Oktober 2013, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 380/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

1.

Bahwa pada tanggal 13 September 2003 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BD dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor :

XXX/52/IX/2003 tanggal 16 September 2003; 2.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orangtua Termohon di Kampung SR Kecamatan BD Kabupaten Way Kanan selama 1 minggu,Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa SM Kecamatan BK Kabupaten Lampung Utara selama 3 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa SM Kecamatan BK Kabupaten Lampung Utara;

3.

Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang yang diberi nama :

1. YAS binti PEMOHON umur : 9 tahun 2. AS binti PEMOHON

4.

umur : 2 tahun

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 9 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan :

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami Termohon b. Termohon sering membantah perkataan Pemohon c. Termohon tidak dapat mengatur keuangan yang di berikan Pemohon

5.

Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2013 disebabkan Termohon berulang kali menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tetapi


Pemohon menyangkalnya dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah paman Pemohon di Desa yang sama dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; 6.

Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7.

Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

8.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut : PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada

Pemohon untuk mengucapkan ikrar

talak terhadap

Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; SUBSIDER : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya;


Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa pada sidang berikutnya yaitu tanggal 2 Desember 2013 dan tanggal 9 Desember 2013 Pemohon dan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik dimuka persidangan maupun melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti; Bahwa untuk

menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON NIK : 1803011207790XXX tanggal 31-07-2012 (Bukti P1); b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan BD Nomor : XXX/52/IX/2003 Tanggal 16 September 2003 (Bukti P2); Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan satu orang saksi keluarga yaitu SAKSI , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa SA Kecamatan BK Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;  Bahwa saksi saudara sepupu Pemohon;  Bahwa rumah saksi jauh dari rumah Pemohon;


 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu pindah di BK, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;  Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon;  Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tapi sejak tahun 2007 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;  Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan keluarganya;  Bahwa menurut keterangan Pemohon dan keluarganya Termohon tidak bisa diatur dan tidak menghargai Pemohon;  Bahwa Termohon boros, kalau belanja dalam jumlah yang banyak tidak minta ijin pada Pemohon;  Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2013;  Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;  Bahwa setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;  Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah menjemput Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;  Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak, saat ini ikut dengan Termohon;  Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon, tapi tidak berhasil;  Bahwa Pemohon dagang di kalangan dan berkebun; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;


TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan pada duduk perkaranya di atas ; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Pengadilan Agama Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yang menjelaskan bahwa “Pemohon yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon…dst”. Dan sesuai relaas panggilan No. XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm, ternyata Termohon telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi; Kedudukan Hukum (Legal Standing)


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) menjelaskan bahwa “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan…dst. Maka sesuai bukti P.1, Pemohon merupakan suami dari Termohon yang mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo; Pokok Perkara Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 9 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh halhal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas; Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pangadilan Agama Kotabumi telah memanggilnya secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan Verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.


Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana di atas; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa untuk mendengar keterangan saksi-saksi, Pemohon telah mengajukan satu orang saksi dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu; Menimbang, bahwa alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi “Unus testis Nullus testis” sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturann perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, terhadap alat bukti berupa keterangan satu saksi yang diajukan Pemohon, menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Majelis Hakim telah telah memberikan kesempatan pada


Pemohon, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim Pemohon tidak dapat membuktikan

dalil-dalilnya

dan

Pemohon

tidak

bersungguh-sungguh

dalam

mengajukan permohonan cerainya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan untuk pemeriksaan lanjutan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, biaya

perkara

dibebankan kepada Pemohon; Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menolak permohonan Pemohon; 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang terdiri dari H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy. dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh EDY RIADI, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa hadirnya Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.


Ketua Majelis

H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. Anggota Majelis

Anggota Majelis

SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

Panitera Pengganti

EDY RIADI, S.Sos., S.H.


Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran

RP

2. Biaya Proses

Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp. 400.000,-

4. Biaya Redaksi

RP.

5.000,-

5. Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

30.000,-

Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)


PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents