PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR XXX/Pdt.G/2012/PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara: Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, sebagai "Pemohon"; MELAWAN Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan PNS PEMDA, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, sebagai "Termohon"; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 18 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.Ktbm tanggal 18 September 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: 1.

Bahwa, pada tanggal 11 Mei 1996 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Utara, yang dicatat

hal.1 dari 17 hal Put. No.285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm.

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/117/V/96 tanggal 13 Mei 1996; 2.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Utara selama 7 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Kabupaten Lampung Utara selama 4 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman milik bersama di Kabupaten Lampung Utara selama 5 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah kontrakan, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 3 bulan;

3.

Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 6 orang yang diberi nama : a. ANAK 1 umur 16 tahun; b. ANAK 2 umur 12 tahun; c. ANAK 3 (Alm); d. ANAK 4 umur 6 tahun; e. ANAK 5 umur 4 tahun; f. ANAK 6 umur 3 tahun;

4.

Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 5 tahun namun setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan : a. Termohon suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon; b. Termohon tidak jujur dan tidak terbuka dalam segala hal kepada Pemohon; c. Termohon tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri yang baik;

5.

Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2012 Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya adalah Termohon sudah tidak bisa dinasehati hal. 2 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

lagi oleh Pemohon atas semua kesalahan yang telah dilakukan oleh Termohon dan Termohon selalu membantah apa yang dikatakan oleh Pemohon; yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah kontrakan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; 6.

Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

7.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut: PRIMAIR: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi dengan hakim mediator Asep Irpan Helmi, S.H, M.H, namun tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; hal. 3 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan perubahan dan keterangan atas pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:  Bahwa jumlah anak Pemohon dan Termohon adalah 6 orang, tetapi yang masih hidup 5 orang;  Bahwa Termohon suka berhutang bukan untuk kebutuhan rumah tangga;  Bahwa Termohon pernah mengambil pinjaman uang (kredit) di bank BPD tanpa persetujuan Pemohon;  Bahwa Termohon pernah berselingkuh dengan rekan kantor Termohon yang bernama XXX berdasarkan pengakuan Termohon, bahkan Termohon sudah melakukan hubungan badan, sejak 5 tahun perkawinan;  Bahwa nasihat Pemohon tidak diikuti oleh Termohon;  Bahwa Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon;  Bahwa selama pisah rumah, anak-anak diasuh oleh Pemohon;  Bahwa Pemohon bekerja ikut pemborong dengan penghasilan Rp. 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu setiap tahun Pemohon mendapat gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);  Bahwa Pemohon biasa memberi nafkah kepada Termohon per hari Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis dan keterangan tambahan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dan keterangan Pemohon, kecuali hal-hal sebagai berikut:  Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 15 tahun, bukan 5 tahun;  Bahwa Termohon suka berhutang untuk membeli kebutuhan rumah tangga seperti kursi, lemari, kulkas, meja makan; hal. 4 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

 Bahwa Termohon membayar sendiri hutang-hutang Termohon;  Bahwa penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk 5 orang anak;  Bahwa pengajuan kredit ke bank BPD ada yang diketahui oleh Pemohon;  Bahwa Termohon dituduh selingkuh oleh Pemohon hanya alasan Pemohon untuk menutupi bahwa Pemohon sudah akan menikah dengan wanita lain dan direstui oleh keluarga besar Pemohon;  Bahwa apabila Pemohon menceraikan Termohon, Termohon menuntut nafkah lampau selama 3 bulan 2 minggu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah ‘iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang pesangon (mut’ah) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik secara tertulis dan keterangan tambahan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon, kecuali hal-hal sebagai berikut:  Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kurang lebih selama 5 tahun, kemudian mulai muncul keretakan rumah tangga karena Termohon selingkuh;  Bahwa barang-barang rumah tangga yang dibeli Termohon dijual atau diambil kembali oleh pihak tempat Termohon berhutang karena tidak membayar, dan hal itu dilakukan Termohon berulang kali;  Bahwa Pemohon hanya satu kali menandatangani pengajuan kredit di bank BPD, selebihnya Termohon memalsukan tanda tangan Pemohon;  Bahwa Termohon selingkuh dengan teman kantor Termohon yang bernama XXX berdasarkan pengakuan Termohon kepada Pemohon;  Bahwa Pemohon memang sudah ada rencana menikah dengan wanita lain dan sudah ada ikatan dengan wanita tersebut;

hal. 5 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

 Bahwa Pemohon sanggup memberi uang mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah ‘iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan, dan nafkah lampau sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon, dengan perubahan tuntutan uang mut’ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Lampung Utara Nomor: 23544/171174/10/2009 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Pemohon (P.1); 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Nomor: 190/117/V/96 tanggal 13 Mei 1996 atas nama Pemohon dan Termohon (P.2); 3. Fotokopi SK Bupati Lampung Utara Nomor : 800/02/III/31-LU/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun atas nama Termohon (P.3); 4. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia diceraikan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tanggal 28 Februari 2009 (P.4); Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, dan Termohon tidak ingin mengajukan bukti-bukti surat; Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

hal. 6 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada intinya sebagai berikut:  Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;  Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;  Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;  Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lampung Utara;  Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, satu orang anak sudah meninggal;  Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut dengan Pemohon;  Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 4 sampai 5 tahun yang lalu;  Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berhutang dan terlibat pemalsuan surat;  Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, bahkan Termohon sudah membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, tetapi Termohon selalu mengingkarinya;  Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama empat bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;  Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;  Bahwa Pemohon dibantu oleh orang tua dan kakak-kakaknya untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari beserta kelima anaknya;  Bahwa Pemohon bekerja ikut saudara Pemohon di proyek; hal. 7 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan; 2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada intinya sebagai berikut:  Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;  Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;  Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;  Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak rukun;  Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain untuk keperluan sendiri;  Bahwa Termohon juga pernah selingkuh dengan laki-laki lain menurut pengakuan Termohon;  Bahwa Termohon pernah melakukan pemalsuan surat perizinan;  Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah sudah dikaruniai 6 orang anak, 1 orang anak sudah meninggal dan semuanya ikut dengan Pemohon;  Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;  Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;  Bahwa Pemohon bekerja ikut mengerjakan proyek dan penghasilannya tidak pasti;  Bahwa keluarga sudah pernah menasehati dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

hal. 8 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, sementara Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dalam persidangan; Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Termohon; Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dalam persidangan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Dalam Konvensi: Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi dengan hakim mediator Asep Irpan Helmi, S.H, M.H, namun tidak berhasil, dan selama dalam proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara dan berdasarkan relaas nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.Ktbm tanggal 25 September 2012 telah terbukti bahwa Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara, sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi;

hal. 9 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon untuk keperluan Termohon sendiri bukan untuk keperluan rumah tangga, Termohon tidak jujur kepada Pemohon seperti Termohon mengambil kredit di bank tanpa persetujuan Pemohon, Termohon selingkuh dan sudah berhubungan suami istri dengan teman kantor Termohon bernama Irwansyah sejak 5 tahun perkawinan, dan Termohon tidak pernah mengikuti nasehat Pemohon untuk kebaikan rumah tangga, akibatnya puncak perselisihan terjadi pada Juni 2012, Pemohon mengusir Termohon dari rumah orang tua Pemohon, kemudian Termohon tinggal di rumah kontrakan sampai dengan sekarang, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengakui bahwa Termohon Konvensi suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, tidak jujur dengan Pemohon Konvensi, dan mengambil kredit di bank tanpa persetujuan Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi telah berpisah dengan Pemohon Konvensi setelah Termohon Konvensi diusir oleh Pemohon Konvensi; Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah bahwa Termohon Konvensi telah berselingkuh dengan teman kantor Termohon, Termohon juga mengatakan bahwa Pemohon berencana menikah lagi dengan perempuan lain; Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengakui bahwa Pemohon Konvensi sudah berencana menikah lagi dengan perempuan lain; hal. 10 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.3 dan P.4, dan dua orang saksi; Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi; Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung bantahan Termohon Konvensi, oleh karena itu bantahan Termohon Konvensi tidak terbukti, kecuali yang diakui oleh Pemohon Konvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, dan alat-alat bukti di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:  Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis sejak 5 tahun perkawinan, karena Termohon Konvensi selingkuh dengan teman kantor Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak jujur kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi suka berhutang kepada orang lain, dan Termohon terlibat pemalsuan surat ijin, akibatnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah setelah Termohon Konvensi diusir oleh Pemohon Konvensi sejak Juli 2012;  Bahwa Termohon telah mendapatkan hukuman disiplin pegawai negeri sipil berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun karena dugaan pemalsuan IMB, SITU, SIUP a.n Termohon (vide bukti P.3);

hal. 11 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

 Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil (vide bukti P.4);  Bahwa selama berpisah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berkumpul kembali; Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; Dalam Rekonvensi: hal. 12 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban mengajukan tuntutan nafkah lampau selama 3 bulan 2 minggu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah ‘iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang pesangon (mut’ah) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, sehingga perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan sanggup memberi uang mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah ‘iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan, dan nafkah lampau sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam duplik menyatakan tetap pada jawaban Penggugat Rekonvensi dengan perubahan tuntutan uang pesangon (mut’ah) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, dan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut: -

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 6 orang anak, tetapi 1 orang anak telah meninggal dunia;

-

Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

hal. 13 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

-

Bahwa Tergugat Rekonvensi masih dibantu orang tua Tergugat Rekonvensi dalam membiayai kehidupan sehari-hari dengan lima orang anak;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf a KHI, demikian juga tuntutan nafkah ‘iddah Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b, oleh karena itu perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi telah terbukti selingkuh dengan teman sekantor, tidak jujur, suka berhutang kepada orang lain, dan terlibat pemalsuan surat ijin, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 KHI; Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, Tergugat Rekonvensi tidak wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 dan Pasal 152 KHI, oleh karena itu tuntutan nafkah lampau maupun nafkah ‘iddah Penggugat Rekonvensi harus ditolak; Menimbang, bahwa tuntutan uang mut’ah Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b KHI, oleh karena itu perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang pesangon (mut’ah) Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan uang mut’ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun demikian peran reproduksi Penggugat yang telah mengandung dan melahirkan enam orang anak perlu mendapatkan penghargaan secara adil, untuk memenuhi rasa keadilan, dan di sisi lain Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) per bulan dan masih dibantu orang tua untuk membiayai 5 orang anak; hal. 14 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan uang mut’ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Dalam Konvensi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi; Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

hal. 15 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang terdiri dari Drs. AMINUDDIN, sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD ISNA WAHYUDI, S.HI, M.SI, dan SHOBIRIN, S.HI, M.ES, masing-masing sebagai hakim anggota majelis, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh EDY RIADI, S.Sos, S.H, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi di

luar

hadirnya

Termohon

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi; KETUA MAJELIS

Drs. AMINUDDIN ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

M. ISNA WAHYUDI, S.HI, M.SI

SHOBIRIN, S.HI, M.ES

PANITERA PENGGANTI

EDY RIADI, S.Sos, S.H

Perincian biaya perkara: Biaya pendaftaran

: Rp. 30.000,-

Biaya ATK

: Rp. 50.000,-

Biaya panggilan

: Rp. 150.000,-

Biaya redaksi

: Rp.

5.000,-

Biaya materai

: Rp.

6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) hal. 16 dari 16 hal Put. No. 285/Pdt.G/2012/PA.Ktbm