PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENETAPAN NOMOR XX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan Pengesahan Nikah antara : PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa TP Kecamatan KU Kabupaten Lampung Utara, sebagai Pemohon I; PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa MJ Kecamatan KU Lampung Utara, sebagai Pemohon II; Pengadilan Agama Tersebut; Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor : XX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm, tanggal 10 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa, Pada 05 Maret 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa TP, Kecamatan KU Kabupaten Lampung Utara di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

Kantor Urusan Agama Kecamatan KU. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KU yang hadir pada saat itu adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KU, sedangkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang hadir bernama JA; 2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah JA. Saksi nikahnya masing-masing bernama MS, umur 35 tahun, agama Islam dan MAM, umur 61 tahun, agama Islam dengan mas kawin berupa Emas 3 gram dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak. 3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun. Orangtua kandung Pemohon I, Ayah : ISMAIL , umur 62 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Desa TP. Ibu : ZD, umur 52 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Desa TP. Pada saat pernikahan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun. Orangtua kandung Pemohon II, Ayah: SY, umur 55 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani , tempat kediaman di Desa PS. Ibu : PY, umur 49 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Desa PS; 4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku; 5. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa TP Kecamatan KU dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak; 6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam; 7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KU. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pernikahannya; 8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pekerjaan / penghasilan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga tidak mencukupi, sehingga tidak mampu membayar biaya perkara ini, maka untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari biaya perkara (Prodeo); Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I

dengan Pemohon II yang

dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2003 di rumah orang tua Pemohon I di Desa TP, Kecamatan KU, Kabupaten Lampung Utara;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

4. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka persidangan; Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim perlu memeriksa permohonan prodeo para Pemohon; Bahwa, para pemohon adalah orang tidak mampu yang mengajukan permohonan biaya perkara secara cuma-cuma (Prodeo) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) No. XXX/224/MDKB/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013, kemudian oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Pengadilan Agama Kotabumi telah diterima dan diberi biaya perkara secara cuma-cuma melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi berdasarkan SK W8-A5/XXX/Ku.01/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013; Bahwa, setelah pemeriksaan permohona prodeo, selanjutkan dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan buktibukti tertulis yaitu berupa : a.

Fotokopi E-KTP an. PEMOHON I Nomor : 18030218088800XXX tanggal 14 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lam2ung Utara (Bukti P1);

b. Fotokopi E-KTP an. PEMOHON II Nomor : 1803020108120XXX tanggal 2 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara (Bukti P2);

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

c. Fotokopi Kartu Keluarga an. SAKSI I Nomor : 1803020108120XXX tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUK CAPIL Kabupaten Lampung Utara (Bukti P3); Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu : 1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan (buruh), tempat tinggal di Desa PS Kecamatan KU Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;  Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I;  Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;  Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir yaitu pada tahun 2003 di Desa TP Kecamatan KU Kabupaten Lampung Utara;  Bahwa pernikahan dilakukan secara agama Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama SY, yang diucapkan ijab qabul antara Pemohon I dengan PPPN setempat bernama JA, yang mewakili dari wali ayah kandung Pemohon II;  Bahwa saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama MS dan MT;  Bahwa mas kawinnya berupa emas 3 gram dibayar tunai;  Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;  Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

 Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;  Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;  Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai; 2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa TP Kecamatan KU Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;  Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I;  Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;  Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir yaitu pada tahun 2003 di Desa TP Kecamatan KU Kabupaten Lampung Utara;  Bahwa pernikahan dilakukan secara agama Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama SY, yang diucapkan ijab qabul antara Pemohon I dengan PPPN setempat bernama JA, yang mewakili dari wali ayah kandung Pemohon II;  Bahwa saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama MS dan MT;  Bahwa mas kawinnya berupa emas 3 gram dibayar tunai;  Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;  Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan mereka;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

 Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;  Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;  Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai; Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat; Kewenangan Pengadilan Agama Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai permohonan Isbath (pengesahan) Nikah yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo; Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan yang bersifat volunter dan berdasarkan bukti P1 dan P2, ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka Pengadilan Agama yang bersangkutan berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) KHI yang menjelaskan bahwa “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”. Maka berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, para Pemohon merupakan seorang yang mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah menurut ketentuan Agama Islam, oleh karena itu, menurut Majelis para Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang di Pengadilan) dalam perkara a quo; Pokok Perkara Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan itsbat/pengesahan nikah dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal 05 Maret 2003 di Desa TP, Kecamatan KU, Kabupaten Lampung Utara dengan wali nasab ayah kandung bernama SY dan disaksikan dua orang saksi yaitu MS, dan MAM, mas kawin berupa Emas 3 gram, akan tetapi pernikahan

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama meskipun dihadiri oleh PPPN setempat bernama JA, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan nikah secara hukum negara berdasarkan putusan pengadilan; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu P.1, P2, P3 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di bagian duduk perkara; Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya, akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di PPN KUA setempat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

Islam pada tanggal 5 Maret 2003 di rumah orang tua

Pemohon I di Desa TP,

Kecamatan KU, Kabupaten Lampung Utara, tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah karena PPPN yang bersangkutan tidak bertanggung jawab, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

ٍ‫َﺎح ﻋَﻠ َﻰ اﻣْ ﺮَ أ َ ٍة ذِﻛْ ُﺮ ﺻِ ﱠﺤﺘ ِ ِﮫ وَ ﺷُ ﺮُوْ طِ ِﮫ ﻣِﻦْ ﻧ َﺤْ ِﻮ وَ ﻟ ِﻲﱟ وَ ﺷَﺎ ِھ َﺪ ﯾ ِْﻦ ُﻋ ُﺪ وْ ل‬ ٍ ‫وَ ﻓ ِﻰ اﻟﺪﱠﻋْﻮَى ﺑ ِ ﻨ ِﻜ‬ Artinya:

dan dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru’ahnya);

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

‫ﻓﺈذا ﺷﮭﺪت ﻟﮭﺎ ﺑﯿﻨﺔ ﻋﻠﻲ وﻗﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺰوﺟﯿﺔ‬ Artinya: “jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahanya, maka kukuhlah pernikahannya itu”.

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan di suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah; Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan berperkara secara CumaCuma (prodeo), dan berdasarkan SK No. W8-A5/XXX/Ku.01/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotabumi; Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2003 di Desa TP, Kecamatan Udik, Kabupaten Lampung Utara; 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KU Kabupaten Lampung Utara;

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotabumi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah); Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kotabumi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1434 H. oleh kami H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. Sebagai Ketua Majelis, M. ISNA WAHYUDI, S.HI., M.SI. dan SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy. masingmasing sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh EDY RIADI, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

M. ISNA WAHYUDI, S.HI., M.SI.

SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

EDY RIADI, S.Sos., S.H

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

Perincian Biaya : 1. Biaya Proses

Rp. 100.000,-

2. Biaya Panggilan

Rp. 255.000,-

3. Meterai

Rp.

Jumlah

6.000,-

Rp. 311.000,-

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2013/PA.Ktbm